Kendari, SultraNet.com – Pembangunan Jembatan Langkowala yang dinantikan masyarakat akhirnya akan terealisasi pada tahun 2025.

Jembatan ini akan dibangun dengan alokasi anggaran di atas Rp15 miliar oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepastian tersebut disampaikan pihak BPJN saat Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) melakukan Aksi Demonstrasi di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional di Kota Kendari, Senin (6/1/2025)

Jembatan Langkowala memiliki posisi strategis sebagai akses utama yang menghubungkan Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan.

Selama ini, kondisi jembatan yang ada dinilai tidak lagi layak untuk dilalui bahkan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan sehingga mendesak untuk segera diganti dengan jembatan baru.

Direktur Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD), Muh. Arham, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan tersebut.

“Jembatan Langkowala menjadi pintu masuk satu-satunya dari dan ke Bombana melalui jalur Konsel. Karena itu, sejak awal LKPD telah memberikan tekanan kepada pemerintah, khususnya Balai Pelaksana Jalan Nasional, agar pembangunan ini menjadi prioritas. Alhamdulillah, tahun ini pemerintah akhirnya merespons,” ujarnya.

Upaya LKPD tidak terlepas dari serangkaian aksi yang dilakukan, termasuk dua kali gerakan massa dan satu kali audiensi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik.

“Selama ini, kami melihat kondisi jembatan yang sudah tidak kondusif. Oleh sebab itu, kami melakukan berbagai cara agar pembangunan ini dapat segera diwujudkan. Syukur, tahun ini bisa terealisasi dengan anggaran lebih dari Rp15 miliar,” tambah Muh. Arham.

Pembangunan Jembatan Langkowala diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat Bombana. Sebagai akses vital, keberadaan jembatan baru ini akan memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga dan semakin baik.

“Alhamdulillah saat aksi hari ini, pihak BPJN Sudah memastikan Jembatan Langkowala dikerjakan tahun ini,” tandasnya.

Balai Jalan Nasional sendiri belum merilis detail teknis proyek tersebut, namun masyarakat menyambut baik kabar ini mengingat kondisi Jembatan Langkowala yang semakin mengkhawatirkan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui penyerahan sertifikat tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2024. Senin (6/1/2025)

Acara ini berlangsung di Aula Kantor Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha, dan dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H., bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, S.PWK.

Dalam sambutannya, Yusmin menekankan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan aman.

“Sertifikat sangat penting, apalagi untuk memastikan aset-aset daerah aman. Sertifikasi ini tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga pemerintah untuk menjaga aset-asetnya,” ujar Yusmin.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat tanah dengan bijak, terutama untuk mendukung kegiatan produktif yang membawa manfaat.

Selain itu, Yusmin mengaitkan program ini dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan gratis bergizi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi pelaksanaan Program PTSL di Kolaka Utara yang dinilai sukses dan berjalan sesuai harapan.

“Program pemerintah seperti PTSL harus kita dukung bersama. Sertifikat tanah ini memberikan jaminan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik pertanahan di masa depan,” tegas Bahtra.

Ia juga menyoroti program lain yang tengah menjadi perhatian pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

“Kolaka Utara adalah salah satu daerah yang progresif dalam menyukseskan program makan gratis bergizi. Di tengah tantangan global, program ketahanan dan kemandirian pangan harus terus kita dorong,” tambahnya.

Penyerahan sertifikat ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab isu-isu strategis, khususnya di bidang pertanahan dan kesejahteraan rakyat.

Acara ini juga disambut antusias oleh masyarakat yang hadir, karena memberikan jaminan hukum atas tanah yang mereka miliki.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Kolaka Utara.

Bombana, SultraNET.com – Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana untuk segera menetapkan wabah virus Jembrana yang menyerang ternak sapi sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya laporan masyarakat terkait kematian mendadak ternak sapi mereka.

“Wabah ini membutuhkan langkah cepat. Pemerintah daerah harus segera mengidentifikasi ternak yang terjangkit dan mengisolasi yang sehat. Tanpa tindakan tepat, dampaknya bisa semakin meluas,” ujar Iskandar, Sabtu (5/1).

Virus Jembrana, yang disebabkan oleh Lentivirus, menyebar melalui gigitan serangga seperti lalat dan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Gejala umum yang muncul pada sapi yang terinfeksi meliputi demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening, dan pendarahan.

Untuk menekan penyebaran, Iskandar mengusulkan vaksinasi massal terhadap seluruh ternak sapi di wilayah Bombana. Menurutnya, vaksinasi merupakan langkah preventif yang sangat efektif untuk mencegah kerugian lebih besar.

“Pemda juga harus menyediakan tenaga medis hewan, obat-obatan, dan melakukan sosialisasi kepada peternak tentang cara merawat ternak selama wabah. Edukasi kepada masyarakat peternak sangat penting agar wabah ini dapat dikendalikan,” tambahnya.

Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan peternak. “Kita harus bersatu. Pemerintah memfasilitasi, peternak mematuhi arahan, dan masyarakat mendukung langkah-langkah pencegahan,” tegasnya.

Penetapan status KLB diharapkan dapat mempercepat upaya penanganan, menekan angka kematian ternak, serta menghindari dampak ekonomi yang lebih luas di kalangan peternak lokal. Dengan langkah yang tepat, sektor peternakan di Bombana diharapkan segera pulih.

Untuk diketahui akibat wabah virus Jembrana telah menewaskan ribuan ekor hewan ternak sapi di Bombana dalam beberapa waktu terakhir ini yang penyebarannya sangat cepat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) berskala nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah menteri dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Rakor yang membahas peningkatan potensi bencana alam serta antisipasi lonjakan aktivitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini berlangsung secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pertemuan tersebut diikuti jajaran Pemkab Bombana dari Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (1/12/2025).

Rakor besar ini menjadi forum strategis untuk memastikan kesiapan pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika cuaca dan mobilitas masyarakat pada akhir tahun. Sejumlah isu utama yang menjadi sorotan antara lain potensi cuaca ekstrem, ancaman banjir dan tanah longsor, kesiapan transportasi, hingga kemungkinan meningkatnya harga bahan pangan akibat naiknya konsumsi masyarakat selama periode Nataru.

Turut hadir dalam Rakor tersebut perwakilan dinas terkait dari Bombana, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Badan Kesbangpol, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syukri Kasim, S.IP., BPBD Bombana, Dinas Kesehatan, serta unsur lainnya yang berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi dua bencana besar dalam dua pekan terakhir, yakni banjir bandang dan longsor di Cilacap, serta peristiwa serupa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm agar pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat manajemen kebencanaan.

“Indonesia telah mengalami banjir bandang dan longsor di beberapa wilayah dalam dua minggu terakhir. Ini harus menjadi perhatian serius bagi daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana,” ujar Tito dalam arahannya.

Selain itu, Tito menyoroti potensi lonjakan aktivitas masyarakat selama libur Nataru yang diprediksi terjadi pada moda transportasi darat, laut, dan udara. Menurutnya, arus mobilitas ini harus diantisipasi dengan memastikan kelancaran transportasi, kesiapan posko pengamanan, serta ketersediaan layanan publik yang memadai.

Persoalan peningkatan kebutuhan pangan juga menjadi perhatian Mendagri. Ia mengingatkan bahwa konsumsi masyarakat yang meningkat setiap akhir tahun dapat memicu kenaikan harga bahan pokok jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Semua stakeholder pangan harus memastikan stok dan distribusi berjalan lancar untuk mencegah gejolak harga menjelang Nataru,” tegas Tito Karnavian.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dinamika cuaca dan mobilitas akhir tahun. Pemkab Bombana berencana meningkatkan koordinasi lintas instansi, menyiapkan sarana prasarana penanganan darurat, serta mengoptimalkan fungsi pos pengamanan dan pemantauan di titik-titik rawan.

Pemkab Bombana juga menegaskan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, baik dalam mitigasi bencana maupun penjagaan stabilitas harga pangan melalui sinergi dengan distributor, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan meningkatnya potensi cuaca ekstrem dan tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru, Pemkab Bombana berharap seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas publik.

Bombana, sultranet.com – Kepolisian Resor (Polres) Bombana menggelar konferensi pers akhir tahun 2024 di Aula Rekonfu Polres Bombana, Selasa (31/12).

Kegiatan yang dimulai pukul 11.30 WITA ini dihadiri oleh Kapolres Bombana, AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Waka Polres Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., Kabag Ops Kompol Idham Syukri, S.Pd.I., M.Pd., Kabag SDM AKP Prasadja, S.H., para kepala satuan Polres Bombana, serta awak media.

Dalam pemaparannya, Kapolres AKBP Roni Syahendra menyampaikan refleksi kinerja sepanjang 2024.

“Kegiatan ini menjadi evaluasi apa yang sudah kami capai selama setahun terakhir dan menjadi landasan peningkatan layanan keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat Bombana pada tahun mendatang,” ujar Kapolres.

Tahun 2024 mencatatkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus tindak pidana yang ditangani Polres Bombana.

Total 145 kasus tercatat, meningkat dari 73 kasus pada 2023. Namun, tingkat penyelesaian kasus menurun menjadi 88% dibandingkan 104% pada 2023.

“Peningkatan ini salah satunya disebabkan di Tahun 2024 ini adalah tahun politik sehingga beberapa kasus yang kami tangani adalah terkait dengan pelanggan Pemilu dan Pilkada,” jelas Roni

Kapolres juga memaparkan peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas dari 62 kasus pada 2023 menjadi 80 kasus di 2024, dengan kerugian material mencapai Rp323,1 juta, naik dari Rp69,4 juta tahun sebelumnya.

Sementara itu, pelanggaran lalu lintas juga meningkat dari 184 menjadi 334 kasus. Denda tilang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp33,4 juta, naik dari Rp14,3 juta pada 2023.

Kapolres menegaskan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat untuk menekan angka kriminalitas dan kecelakaan.

“Ke depan, kami akan mengintensifkan patroli, edukasi masyarakat, serta pengawasan di wilayah rawan,” ungkapnya.

Selain itu, Polres Bombana juga fokus meningkatkan fasilitas pendukung, termasuk memperbaiki sarana transportasi dan peralatan komunikasi untuk menunjang operasional.

Kegiatan konferensi pers diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama awak media, di mana Kapolres Bombana mengapresiasi peran pers dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan membangun kepada masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Sebanyak 26 personel Polres Bombana menerima kenaikan pangkat dalam upacara resmi yang digelar pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 08.00 WITA.

Upacara berlangsung di Lapangan Apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si., sebagai Inspektur Upacara.

Kenaikan pangkat ini merupakan penghargaan bagi personel Polres Bombana untuk periode 1 Januari 2025. Adapun rincian personel yang naik pangkat meliputi:

– AKP ke Kompol: 1 personel

– IPTU ke AKP: 2 personel

– IPDA ke IPTU: 6 personel

– AIPDA ke AIPTU: 6 personel

– BRIPKA ke AIPDA: 5 personel

– BRIPTU ke BRIGPOL: 4 personel

– BRIPDA ke BRIPTU: 2 personel

Kapolres Bombana dalam amanatnya menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan sekaligus tanggung jawab.

“Semoga ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Upacara ini juga diikuti oleh pasukan dari Kelompok Perwira Menengah, Peleton Gabungan Staf, Peleton Samapta, serta Peleton Gabungan Satreskrim, Narkoba, dan Intelkam.

Kabag SDM AKP Prasadja, S.H., bertindak sebagai Perwira Upacara, dan IPDA Aryanto Musna sebagai Komandan Upacara.

Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran di Aula Rekonfu Polres Bombana. Acara ini menjadi momen kebersamaan bagi para personel dan keluarga besar Polres Bombana.

“Kenaikan pangkat ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh personel Polres Bombana untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” tutup Roni Syahendra.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Musrenbangnas ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan, dengan fokus pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yang menggabungkan prinsip pasar bebas dan asas kekeluargaan.

“Prinsip ekonomi Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan kita,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi pembangunan jangka panjang Indonesia, Asta cita, yang menargetkan pengentasan kemiskinan hingga 4,5 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.

Selain itu, prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberantasan TBC, dan program makan bergizi gratis.

Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menjelaskan RPJMN kali ini menjadi fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045.

“RPJMN 2025-2029 merupakan panduan strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan bahwa Musrenbangnas adalah momen penting untuk menyelaraskan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kebijakan nasional.

“Kami berkomitmen mendukung program strategis nasional, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan,” ujar Andap.

Musrenbangnas ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. (*)

Sultranet.com, Kolaka – Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka menggelar aksi damai menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, Senin (30/12/2024).

Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Kolaka ini diwarnai orasi kritis dan pembentangan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

Koordinator lapangan aksi, Sahid, menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih rentan.

“Kami menolak keras kenaikan PPN ini. Pemerintah harus mencari solusi lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan rakyat kecil,” ujar Sahid.

Massa aksi kemudian diterima oleh sejumlah anggota DPRD Kolaka untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kolaka menyatakan akan mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kolaka menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu nasional.

“Kami menghargai semangat kritis adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini akan kami sampaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Komitmen kami adalah mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” kata Ketua DPRD Kolaka.

Sikap DPRD Kolaka mendapat respons positif dari para mahasiswa. Sahid menyebutkan bahwa dukungan dari DPRD memberikan harapan baru bahwa kebijakan yang merugikan masyarakat dapat ditinjau ulang.

Aksi berjalan dengan tertib hingga selesai. Para mahasiswa berharap pemerintah pusat dapat mendengar dan mempertimbangkan suara mereka.

“Kami ingin kebijakan yang lebih adil dan tidak memberatkan rakyat kecil. Semoga suara kami menjadi bahan pertimbangan pemerintah,” tandasnya (rilis)

Lasusua, sultranet.com – Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) terus menunjukkan inovasi di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati H. Yusmin, S.Pd., M.H. Salah satu terobosannya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadikan Kolut sebagai daerah percontohan nasional. Sabtu (28/12/2024)

Program yang menjadi andalan prioritas pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, secara nasional baru akan dilaksanakan pada 2025. Namun, Kolut telah memulainya lebih awal pada 2024 sejak H. Yusmin memimpin daerah itu.

Uji coba MBG melibatkan 32 sekolah di berbagai jenjang, dari PAUD/TK, SD, hingga SMP, dengan total 3.880 siswa yang terlibat.

Selain itu, gotong royong dari perusahaan tambang seperti PT TMN, PT KRIP, dan PT Fatwa turut mendukung pelaksanaan program ini, menjangkau SMA/SMK dan SMP satap.

Pemkab Kolut mengalokasikan Rp1,6 miliar dari APBD Perubahan 2024 untuk memastikan kelancaran tahap awal program ini.

Syahlan Launu, S.H., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolut sekaligus Plt Camat Kodeoha, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pelaksanaan uji coba program tersebut.

“Ini adalah kebanggaan bagi Kolut. Di bawah arahan Bapak Pj Bupati H. Yusmin, kami telah mengambil langkah besar menjadi pelopor MBG. Program ini memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak,” ungkap Syahlan.

Lebih lanjut, Syahlan juga menekankan antusiasme masyarakat terhadap program ini.

“Anak-anak sangat senang mendapatkan makanan bergizi. Pihak sekolah juga merespons dengan sangat baik. Ini adalah wujud nyata bahwa Kolut siap menjadi contoh bagi daerah lain,” tambahnya.

Penyediaan makanan bergizi dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan kuliner dan katering lokal dari Kota Lasusua dan Batu Putih. Selain meningkatkan kualitas gizi siswa, langkah ini juga memberdayakan ekonomi lokal.

Untuk pelaksanaan serentak pada Januari 2025, pemerintah daerah telah menyiapkan dana sharing sebesar Rp20 miliar dalam APBD 2025. UMKM di kecamatan juga akan dilibatkan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan.

Keterlibatan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Diknas) menjadi pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Dengan pengalaman uji coba, Kolut menunjukkan kesiapan menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional.

Pj. Bupati H. Yusmin, S.Pd., M.H., menyebut program ini sebagai warisan yang ingin ia tinggalkan untuk masyarakat Kolut.

“Program MBG adalah bentuk komitmen kami untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Saya berharap Kolut menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memprioritaskan kesehatan anak-anak,” ujarnya.

Sebagai daerah percontohan, Kolut tidak hanya melangkah lebih awal, tetapi juga menunjukkan kesiapan mengimplementasikan program strategis nasional.

MBG adalah cerminan visi besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan generasi emas Indonesia. (*)

LKendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengimbau seluruh kabupaten/kota di Sultra untuk mengikuti langkah Kabupaten Kolaka Utara dalam mengimplementasikan Data Desa Presisi (DDP).

Hal ini disampaikan dalam acara serah terima DDP Kolaka Utara yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (23/12/2024).

Acara ini menandai Kolaka Utara sebagai daerah pertama di Sultra yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis data presisi.

Kerja sama ini melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara.

Data yang diserahkan meliputi lima jenis peta, data sosial, serta data tematik dan analisis.

Dekan FEMA IPB, Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa data presisi menjadi kunci utama dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Data ini memuat informasi rinci terkait kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebijakan yang lebih akurat,” katanya.

Pj Gubernur Sultra dalam sambutannya mengapresiasi upaya FEMA IPB dan semua pihak yang terlibat.

Ia juga menyebutkan bahwa Sultra menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Presisi, yaitu Perda No. 3 Tahun 2024.

“Perda ini adalah landasan penting untuk memastikan pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga menjadi langkah besar Sultra dalam memimpin implementasi data desa presisi di tingkat nasional,” ujar Andap.

Menurutnya, Perda ini akan mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan hukum.

Pj Gubernur juga menyoroti sejumlah capaian yang diraih Sultra berkat kebijakan berbasis data, seperti penghargaan TPID terbaik dari Presiden RI, pengakuan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden RI, dan prestasi Sultra sebagai salah satu provinsi dengan peningkatan produksi beras tertinggi pada 2024.

“Ini bukti nyata bahwa sistem berbasis data memberikan dampak signifikan dalam pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.

Andap mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk segera menyusun regulasi turunan dari Perda No. 3 Tahun 2024 dan memasukkannya dalam prioritas legislasi 2025.

“Saya berharap kabupaten/kota lain segera menyusul Kolaka Utara. Dengan regulasi ini, seluruh daerah dapat memanfaatkan data presisi untuk pembangunan yang lebih baik,” katanya.

Acara serah terima ini dihadiri oleh Pj Bupati Kolaka Utara, Dekan FEMA IPB, Ketua Tim DDP Kolaka Utara, serta jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa.