Jakarta, sultranet.com – Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Prabowo Subianto, secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana periode 2025-2030 bersama kepala daerah lainnya hasil Pilkada 2024. Prosesi pelantikan serentak ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Kepala Negara melantik secara langsung 961 kepala daerah dari 481 wilayah di Indonesia. Rinciannya, sebanyak 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Kamis, 20 Februari 2025.

Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan bagi pasangan terpilih di Bombana, yakni Ir. H. Burhanuddin, M.Si sebagai Bupati dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si sebagai Wakil Bupati. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat negara serta tamu undangan dari berbagai kalangan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berpesan agar para kepala daerah yang baru dilantik menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk memajukan daerah masing-masing serta mensejahterakan rakyat. Ia menegaskan bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat yang harus bekerja tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat.

“Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama Negara dan Bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih untuk menjadi pelayan rakyat, abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat, menjaga kesejahteraan mereka, dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Walaupun kita berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda, kita tetap satu dalam keluarga besar Nusantara, Republik Indonesia. Kita adalah keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika,” tegas Presiden dalam pidatonya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes., turut hadir menyaksikan pelantikan tersebut. Ia menyatakan optimismenya bahwa kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani akan mampu menjalankan amanah yang diberikan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

“Insya Allah, kepemimpinan Bapak Burhanuddin dan Ahmad Yani akan membawa kemajuan bagi Bombana dengan tetap menjaga keharmonisan dalam keberagaman masyarakatnya,” ujar Sunandar. Ia juga mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut atas pelantikan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025-2030.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana memasuki era baru dalam kepemimpinan daerah. Harapan besar disematkan pada pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani untuk menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat serta membawa perubahan positif bagi daerah tersebut. Program pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan sektor ekonomi lokal menjadi tantangan utama yang diharapkan dapat diwujudkan selama masa jabatan mereka.

Masyarakat Bombana pun menyambut pelantikan ini dengan harapan besar. Berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan pelaku usaha, menaruh ekspektasi agar pemimpin baru ini mampu merealisasikan visi dan misinya untuk kemajuan daerah. Dukungan penuh diharapkan dari seluruh elemen masyarakat agar pemerintahan yang baru berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Bombana.

JAKARTA, sultranet.com – Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan sebelum pelantikan kepala daerah serentak yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara.

Burhanuddin dan Ahmad Yani bergabung dengan 242 kepala daerah terpilih lainnya yang menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, sebanyak 239 kepala daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa telah lebih dulu mengikuti pemeriksaan yang sama.

Sesuai jadwal yang diterima, pasangan pemenang Pilkada Bombana 2024 itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada sesi kedua, yakni pukul 13.00 WIB. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bertahap dalam tiga sesi, yaitu pukul 08.00–10.00 WIB, 10.00–12.00 WIB, dan 13.00–15.00 WIB.

Menurut Bima Arya, pemeriksaan kesehatan ini bersifat dasar, mencakup tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. “Mereka hanya menjalani pemeriksaan kesehatan mendasar karena sebelumnya sudah menyampaikan hasil medical check-up dari daerah masing-masing. Jadi, yang dilakukan di sini hanya pemeriksaan lanjutan yang lebih praktis,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah terpilih juga diberikan pengarahan terkait tahapan pelantikan. Untuk efisiensi, pemeriksaan dilakukan di Gedung Kemendagri, bukan di rumah sakit. “Kami ingin memastikan semua kepala daerah dalam kondisi prima menjelang pelantikan dan pembekalan,” tambah Bima.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Burhanuddin meminta doa agar seluruh proses registrasi dan pemeriksaan berjalan lancar. “Pagi menjelang siang, kami bersiap menuju Kemendagri untuk registrasi dan pemeriksaan kesehatan. Mohon doanya semoga semua berjalan lancar,” ungkapnya.

Pelantikan kepala daerah serentak ini akan menjadi momen penting bagi para pemimpin daerah dalam mengemban amanah baru. Dengan selesainya tahapan pemeriksaan kesehatan, Burhanuddin dan Ahmad Yani semakin dekat menuju pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030.

Bombana, sultranet.com – Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menggelar silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bombana.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Rekonfu Polres Bombana pada Selasa (11/2/2025) ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kepada awak media sultranet.com, AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya tugas kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Kami ingin membangun kerja sama yang erat dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar tercipta situasi yang aman dan kondusif di Bombana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberagaman suku yang ada di Bombana, baik suku asli Moronene maupun pendatang, yang selama ini hidup berdampingan dengan harmonis. Menurutnya, kebersamaan ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah.

Selain perkenalan dan diskusi mengenai kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polres Bombana, pertemuan ini juga membahas penguatan nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial.

“Dengan keimanan yang kuat, kita bisa membentuk karakter masyarakat yang lebih baik. Ini akan berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban,” tambahnya.

Kapolres juga menyampaikan komitmen institusi yang dipimpinnya itu untuk melakukan perbaikan perbaikan internal agar kepolisian lebih dekat dan dicintai masyarakat.

Silaturahmi ini turut dihadiri Waka Polres Bombana, Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., serta para pejabat utama Polres Bombana. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dalam menjaga kamtibmas di Bombana.

Pertemuan berlangsung dengan lancar dan kondusif, menandai komitmen kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan harmonis.

Lasusua, sultranet.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) dibawah kepemimpinan Pj. Ketua Nurhayati Yusmin, S.Pd., M.M., menghadiri kegiatan Posyandu Integrasi Layanan Terpadu (ILP) di Desa Bukit Baru, Kecamatan Batu Putih, Senin (10/2).

Kehadiran istri orang nomor satu di Kolaka Utara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan layanan kesehatan ibu, anak, dan lansia di tingkat desa.

Saat menghadiri kegiatan tersebut, Nurhayati Yusmin menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting dalam memastikan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.

Ia juga mengapresiasi tenaga kesehatan serta kader Posyandu yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya Posyandu dan aktif memanfaatkannya untuk menjaga kesehatan keluarga. Posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di desa,” ujarnya.

Selain memantau jalannya layanan kesehatan, Tim Penggerak PKK juga memberikan edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan gizi seimbang.

Mereka mengajak warga untuk rutin membawa anak-anak ke Posyandu guna memantau tumbuh kembang mereka.

Nurhayati Yusmin juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung kesehatan anak.

“Peran orang tua sangat besar dalam memastikan anak-anak tumbuh sehat. Dengan rutin ke Posyandu, kita bisa mendeteksi dini jika ada masalah kesehatan dan segera menanganinya,” tandasnya.

Kegiatan ini disambut antusias oleh masyarakat. Mereka merasa diperhatikan dan didukung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Dengan adanya dukungan dari TP PKK Kolut, diharapkan Posyandu di Batu Putih semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sumber: diskominfo Kolut

Kendari, sultranet.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Sulawesi Tenggara membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan IWAPI terhadap program pemerintah yang dipelopori Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Acara berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025.

Ketua DPD IWAPI Sultra, Rinna Diazella, S.M., M.M., mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan anak-anak, terutama dalam upaya menekan angka stunting di Sulawesi Tenggara.

“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IWAPI Sultra berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai pihak agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Rinna.

Ia menambahkan, IWAPI menargetkan pembagian 50.000 paket makanan bergizi di seluruh Indonesia, sejalan dengan usia organisasi yang kini menginjak 50 tahun. Namun, realisasi distribusi melampaui target dengan lebih dari 60.300 titik pembagian di 36 provinsi.

Almin, Sub Koordinator Bimbingan Masyarakat dan Gizi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi kontribusi IWAPI dalam mendukung program prioritas pemerintah dalam menekan angka stunting.

“Kegiatan ini sangat relevan dengan program kesehatan nasional. Pemberian makanan bergizi diharapkan dapat membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan mereka,” kata Almin.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, H. Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I., yang diwakili oleh pengurus pondok pesantren, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh IWAPI Sultra.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

Makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini telah memenuhi standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral dari sayuran serta buah-buahan. Hal ini untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan mereka.

IWAPI Sultra berharap program ini dapat menjadi agenda rutin yang melibatkan lebih banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Sulawesi Tenggara.

BOMBANA, sultranet.com – Polres Bombana menggelar Apel Pasukan tanda dimulainya Operasi Keselamatan Anoa 2025 di halaman Mapolres Bombana. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta jajaran TNI-Polri. Senin (10/2/2025) pagi.

Operasi Keselamatan Anoa 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dalam amanatnya menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas.

“Kami ingin membangun budaya tertib lalu lintas di Bombana. Operasi ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya,” ujar Kapolres.

Apel gelar pasukan turut dihadiri Dandim 1431 Bombana Letkol Inf. Andi Irfandi, S.I.P., Kepala Dinas Perhubungan Bombana Ramsi Rafiu, S.H., M.Si., serta Sekretaris Satpol PP Bombana Dr. Muslimin, S.Ag., M.Pd., M.Si. Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., beserta Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebagai bagian dari operasi ini, Satlantas Polres Bombana menetapkan 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas penindakan. Di antaranya, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, serta pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang.

Selain itu, pelanggaran seperti tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara motor dan tidak memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil juga menjadi sasaran operasi.

Pelanggaran lain yang mendapat perhatian adalah berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, serta melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimensi dan over loading (ODOL) juga masuk dalam kategori pelanggaran yang ditindak.

Tak hanya itu, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta kendaraan yang memakai sirine dan strobo tanpa izin turut menjadi fokus dalam operasi ini.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Bombana, Kevin Fahri, S.Tr.K, S.I.K., menegaskan bahwa operasi ini lebih mengutamakan pendekatan persuasif, tetapi tetap akan ada penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Penggunaan helm, sabuk pengaman, serta tidak menggunakan ponsel saat berkendara adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa,” jelas Kevin Fahri.

Kasat Lantas juga mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam berkendara.

“Mari kita wujudkan lalu lintas yang tertib dan aman di Bombana. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh pengguna jalan,” pungkasnya.

Apel ini diikuti oleh berbagai satuan, termasuk barisan perwira Polres Bombana, TNI-AD, Sat Samapta, Staf Polres, Sat Lantas, gabungan Resintel dan Narkoba, serta unsur Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Kegiatan berakhir pukul 08.40 WITA dan ditutup dengan doa bersama. Dengan digelarnya Operasi Keselamatan Anoa 2025, diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta jalan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

MUNA, Sultranet.com – Ketua Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Sulawesi Tenggara, Kamal Rahmat, menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian bangsa.

Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, yang mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa.”

Menurut Kamal, pers bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga pilar demokrasi yang turut mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa di tengah tantangan global saat ini, ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus mendapat perhatian serius.

“Pers yang berintegritas dan profesional memiliki peran penting dalam memastikan transparansi kebijakan, distribusi pangan yang adil, serta pemberdayaan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan. Tanpa pers yang kritis dan independen, upaya mewujudkan kemandirian bangsa bisa terhambat,” ujar Kamal, Minggu (9/2/2025).

Kamal juga menyoroti perkembangan media di era digital yang semakin dinamis. Menurutnya, pers menghadapi tantangan besar dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, termasuk di sektor ketahanan pangan.

“Di era digital, arus informasi begitu cepat dan luas. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga integritas dan objektivitas. Pers harus tetap memegang teguh prinsip keberimbangan, menyajikan berita yang faktual, serta mengedukasi publik agar tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Dengan begitu, pers akan semakin kuat dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jurnalisme yang sehat dan profesional akan menjadi fondasi kuat bagi visi Indonesia Emas 2045. Pers yang bebas dan bertanggung jawab dinilai mampu membantu mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Di momen Hari Pers Nasional ini, GERADIN Sulawesi Tenggara juga memberikan apresiasi tinggi kepada insan pers yang terus berkomitmen menyajikan informasi berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami dari GERADIN Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Tetaplah menjadi mata dan telinga rakyat, mengawal keadilan, serta menjadi kekuatan bagi demokrasi yang sehat dan bermartabat,” kata Kamal.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pers yang berintegritas akan menjadi bagian penting dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berdaulat.

Bombana, sultranet.com – Menjelang peringatan 43 tahun penempatan transmigrasi, Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, bersama anggota dan masyarakat menggelar kerja bakti di Kelurahan Marga Jaya dan Desa Aneka Marga, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Jumat (7/2)

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara kepolisian dan warga transmigran yang mayoritas berasal dari Jawa dan Bali.

Kapolsek Lantari Jaya mengatakan kerja bakti ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara kepolisian dan masyarakat.

“Kegiatan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat transmigrasi sejak awal mereka bermukim di wilayah ini,” ujarnya.

Peringatan Hari Penempatan Transmigrasi ke-43 akan mencapai puncaknya pada 8 Februari 2025 di Kecamatan Rarowatu Utara.

Berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan acara tersebut, antara lain pawai budaya, doa lintas agama, dan pentas seni kuda lumping.

Ketua Panitia HUT Transmigrasi Kecamatan Rarowatu Utara, Sukoyo, SE, menyampaikan bahwa peringatan ini bertujuan untuk mengenang perjuangan para transmigran, memperkuat kebersamaan, serta melestarikan budaya asal mereka.

“Kami ingin menunjukkan bahwa transmigrasi berperan penting dalam pembangunan daerah, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Kapolsek Lantari Jaya dan jajarannya yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan ini.

“Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif,” tambahnya.

Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat transmigran terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan tetap menjaga nilai kebersamaan dan keberagaman yang telah menjadi kekuatan utama mereka.

MUNA, Sultranet.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muna, Fajarudin Wunanto, menanggapi polemik pemberhentian belasan kader Posyandu dan perangkat desa di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, yang dilakukan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) SL.

Fajarudin menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Pj Kades Masalili untuk dimintai klarifikasi terkait keputusan tersebut.

“Kami akan meminta penjelasan langsung dari Pj Kades terkait alasan dan dasar hukum dari kebijakan yang diambil,” ujar Fajarudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang gabungan komisi DPRD Muna, Jumat, 31 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa secara aturan, pergantian kader Posyandu dan perangkat desa memang menjadi hak prerogatif kepala desa. Namun, ia menyesalkan cara yang dilakukan SL, yang dinilai kurang mengedepankan etika dan pertimbangan sosial.

“Saya juga prihatin, karena salah satu yang digantikan adalah istri mantan kepala desa definitif La Ode Rasali, yang baru saja meninggal dunia. Kasihan, seharusnya ada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan seperti ini,” ujarnya.

Menurut Fajarudin, seorang pemimpin harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil, apalagi jika keputusan tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Pergantian itu bisa dilakukan, tetapi harus ada komunikasi yang baik, ada pertimbangan sosial, dan tentunya tidak boleh dilakukan secara mendadak tanpa alasan yang jelas,” tegasnya.

Polemik pergantian kader Posyandu dan perangkat desa di Masalili terus menjadi sorotan publik, terutama setelah aksi penyegelan kantor balai desa oleh warga sebagai bentuk protes.

MUNA, Sultranet.com – Rencana pergantian belasan kader Posyandu dan perangkat desa di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, menuai protes. Para kader yang disebut-sebut bakal diberhentikan mempertanyakan alasan kebijakan tersebut, yang diduga bermuatan politis pasca-Pilkada Muna 27 November 2024.

Salah seorang kader Posyandu berinisial WS mengaku terkejut saat mengetahui namanya tercantum dalam Surat Keputusan (SK) pergantian yang dikabarkan siap ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Masalili, SL, yang juga menjabat sebagai Camat Kontunaga.

“Saya sudah puluhan tahun mengabdi, tiba-tiba ada nama saya dalam daftar yang akan diganti. SK-nya sudah ada, tinggal ditandatangani oleh Ibu Camat,” kata WS, Rabu, 29 Januari 2025.

Senada, FF menyebutkan bahwa rencana pergantian 12 kader Posyandu dan dua perangkat desa diduga turut melibatkan Kepala SDN 4 Kontunaga berinisial BS. Ia mengklaim, saat mendatangi kediaman BS untuk meminta klarifikasi, BS menyebut pergantian dilakukan karena adanya perbedaan pilihan politik dalam Pilkada Muna 2024.

“Anehnya, saya sendiri mendukung petahana (nomor urut satu), tapi tetap masuk daftar yang akan diganti. Kalau memang karena pilihan politik, kenapa pendukung petahana juga ikut diganti?” ujar FF heran.

Menanggapi tudingan tersebut, BS membantah terlibat dalam proses pergantian kader Posyandu dan perangkat desa di Masalili.

“Itu tidak benar. Silakan lihat nanti siapa yang bertandatangan di SK, apakah saya atau bukan. Tidak ada alasan pergantian karena perbedaan pilihan politik,” tegas BS saat ditemui di kediamannya.

Sementara itu, SL membantah jika pergantian ini berkaitan dengan Pilkada. Menurutnya, evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja, bukan pilihan politik. Ia mengklaim bahwa banyak kader Posyandu di Masalili tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yang berdampak pada meningkatnya angka stunting dalam setahun terakhir.

“Ini murni evaluasi kinerja. Kami mengganti mereka yang dinilai tidak bisa bekerja dan digantikan dengan yang lebih kompeten,” terang SL.

Selain itu, SL juga menyebutkan bahwa beberapa kader dan perangkat desa dianggap tidak bisa bekerja sama dan kerap bertindak sewenang-wenang.

“Saya sebagai Camat dan sekaligus Pj Kades memiliki wewenang untuk melakukan pergantian sesuai regulasi. Semua sudah sesuai aturan,” pungkasnya.