Bombana, sultranet.com – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bombana, yang dipimpin langsung oleh Ketua Arman Karia dan Sekretaris Shainal Abidin, mendatangi Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana untuk mendesak segera dilakukan pembayaran gaji kepala desa dan aparat desa yang belum terbayarkan sepenuhnya pada tahun 2024. Kamis (9/1)

Usai bertemu pihak BKD, Ketua APDESI Bombana, Arman Karia menjelaskan bahwa hingga saat ini, puluhan desa di Kabupaten Bombana masih menghadapi masalah keterlambatan pembayaran honor aparat desa.

Ia menilai persoalan keterlambatan pembayaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD seharusnya tidak terjadi mengingat perencanaan telah dilakukan sejak awal tahun dan Alokasi dana Desa ini sangat fital karena menyangkut honor pelayan masyarakat yang ada di desa.

“Pengelolaan anggaran di Kabupaten terkait Alokasi Dana Desa harus lebih baik lagi untuk memastikan pembayaran honor tepat waktu,” ujar Arman.

Hingga saat ini, sekitar 70 desa di Bombana telah menerima pembayaran honor, namun puluhan desa lainnya masih tertunda.

“BKD harus memastikan bahwa perencanaan anggaran yang telah diputuskan bisa segera direalisasikan. Jangan sampai ada desa yang terlantar karena masalah administratif,” tegas Arman.

Arman berharap pemerintah daerah menjadikan penyelesaian masalah ini sebagai prioritas. Ia juga mendorong evaluasi terhadap sistem pengelolaan anggaran agar dana desa dapat disalurkan tepat waktu.

Dikonfirmasi terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyatakan bahwa seluruh honor aparat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) akan dibayarkan pada Januari 2025. Menurutnya, keterlambatan ini disebabkan oleh permasalahan nomenklatur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk tahun 2024.

“Semua akan diselesaikan bulan ini (Januari 2025.red), termasuk tunggakan honor, TPP, dan penambahan TPP yang sudah ditandatangani. Tunggakan kepada rekanan juga akan segera dilunasi,” tegas Edy Suharmanto.

Pj. Bupati juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar masalah serupa tidak terjadi di masa mendatang.

Bombana, sultranet.com – Tongkat komando Kapolres Bombana resmi berganti. AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si., menyerahkan jabatannya kepada AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dalam acara pisah sambut yang berlangsung di Mako Polres Bombana pada Kamis (9/1/2025) pukul 09.00 Wita.

Pergantian ini didasarkan pada Surat Telegram Kapolri nomor ST/2776/XII/KEP/2024 tanggal 29 Desember 2024 yang menetapkan rotasi jabatan di lingkungan Polri.

Dalam surat tersebut, AKBP Roni Syahendra yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bombana mendapatkan penugasan baru sebagai Kapolres Meranti, Polda Jambi.

Sementara itu, AKBP Wisnu Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 2 Direskrimum Polda Kalimantan Selatan kini dipercaya memimpin Polres Bombana, Polda Sulawesi Tenggara.

Kegiatan pisah sambut ini dihadiri oleh Waka Polres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., para pejabat utama, dan seluruh personel Polres Bombana.

Acara berlangsung khidmat dengan diawali prosesi penyambutan Kapolres baru.

AKBP Wisnu Hadi disambut dengan pengalungan bunga oleh putra-putri Bombana, tarian adat tradisional, serta tradisi jajar kehormatan dan pedang pora.

Acara berlanjut dengan apel bersama dan paparan laporan kesatuan (lapsat) oleh AKBP Roni Syahendra, yang memberikan gambaran capaian Polres Bombana selama masa kepemimpinannya.

Prosesi pelepasan AKBP Roni Syahendra dilakukan dengan tradisi pengalungan bunga dan pedang pora.

Dalam suasana haru, ia berpamitan kepada seluruh jajaran Polres Bombana sambil menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan selama masa jabatannya.

Sementara itu, AKBP Wisnu Hadi menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program kerja Polres Bombana dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan berupaya maksimal menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini,” ungkapnya.

Pergantian Kapolres ini diharapkan membawa semangat baru untuk menciptakan situasi kamtibmas yang lebih kondusif di Bombana.

Kolaka Utara, Rabu (8/1/2025) – Rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Kolaka Utara ke-21 ditutup dengan pencapaian membanggakan.

Pada acara puncak di Alun-Alun Lasusua, Selasa malam (7/1/2025), Kolaka Utara berhasil memecahkan Rekor MURI melalui program makan bergizi gratis yang melibatkan 22.000 anak sekolah di seluruh wilayah kabupaten itu.

Penutupan ini dihadiri ribuan masyarakat yang memadati Alun-Alun Lasusua. Acara tersebut ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, S.PWK.

Penjabat (Pj.) Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H., dalam sambutannya, mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan peringatan HUT ke-21.

Ia juga memberikan penghormatan kepada para pendiri dan pejuang yang berkontribusi dalam pembentukan Kabupaten Kolaka Utara.

“Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pendiri, pejuang, dan tokoh yang telah mengorbankan segalanya demi berdirinya Kabupaten Kolaka Utara. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah telah menyiapkan dana untuk mendukung pendidikan anak dan cucu mereka hingga selesai kuliah,” ujar Yusmin.

Bahtra Banong, dalam sambutannya, memuji inovasi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program, terutama program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari perayaan HUT.

“Program ini adalah langkah nyata yang luar biasa, dan memecahkan Rekor MURI adalah sebuah kebanggaan. Selamat kepada Kolaka Utara atas capaian ini,” ujarnya.

Acara penutupan juga dimeriahkan dengan penampilan artis nasional Haddad Alwi. Lagu-lagu bernuansa religi yang dibawakannya menciptakan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

Pencapaian Rekor MURI ini diharapkan menjadi inspirasi untuk terus bersinergi dalam mendukung pembangunan Kolaka Utara menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Kendari, sultranet.com – Faried Arasy Ahmadinejad Arham, siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari, Putera asal Kabupaten Bombana, siap berkompetisi dalam Festival Sains Nasional (FSN) Tingkat Nasional yang akan digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 10-14 Februari 2025 mendatang.

Faried, yang lahir pada 8 Agustus 2008, sebelumnya berhasil meraih medali perak pada FSN Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diadakan pada 17 November 2024.

Hasil kompetisi diumumkan pada 13 Desember 2024, yang menegaskan Faried sebagai salah satu wakil Sulawesi Tenggara untuk bertanding di tingkat nasional.

Penyerahan sertifikat dan medali kepada Faried dilakukan dalam sebuah seremoni pada Senin, 6 Januari 2025.

Dalam acara tersebut, pihak MAN Insan Cendekia Kendari tempat  ia mengenyam pendidikan bersama perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas prestasi gemilangnya.

“Prestasi ini tidak hanya membanggakan keluarga besar MAN Insan Cendekia Kendari, tetapi juga seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Kami berharap Faried mampu tampil maksimal di tingkat nasional,” ujar Kepala MAN Insan Cendekia Kendari.

Festival Sains Nasional (FSN) merupakan ajang kompetisi sains bergengsi berskala nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI).

Ajang ini dirancang untuk mempertemukan siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia guna berkompetisi di berbagai disiplin ilmu sains.

Faried sendiri menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian ini dan mengungkapkan tekadnya untuk memberikan yang terbaik di Bandung.

“Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mengharumkan nama Sulawesi Tenggara. Semoga dapat membawa pulang hasil yang membanggakan,” ungkapnya.

FSN bertujuan untuk menginspirasi generasi muda, meningkatkan kualitas pendidikan di bidang sains, serta memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan.

Dengan berbagai tantangan inovatif yang dihadirkan, ajang ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kreativitas, keterampilan, dan pengetahuan mereka di dunia sains.

Keikutsertaan Faried tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Tenggara, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pelajar lain untuk terus mengejar prestasi di kancah nasional dan internasional.

MUNA, Sultranet.com – Kinerja Kepolisian Resor (Polres) Muna dalam menjaga kondusifitas selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendapatkan apresiasi luas.

Institusi yang dipimpin oleh AKBP Indra Sandy Purnama Sakti ini sukses mengamankan Pilkada di dua kabupaten, yakni Muna dan Muna Barat, dengan suasana yang aman, damai, dan sejuk.

Kepala Desa (Kades) Sidomakmur, Kecamatan Tiworo Kepulauan, Muna Barat, Kurniati, menyampaikan apresiasinya terhadap Polres Muna.

Menurutnya, kehadiran Polres menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama melalui kegiatan patroli cipta kondisi yang rutin dilakukan.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Polres Muna. Mereka telah teruji sebagai garda terdepan dalam menciptakan kondusifitas daerah, khususnya selama Pilkada,” ujar Kurniati, Selasa (7/1/2025).

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah desa bersama tokoh masyarakat untuk terus mendukung upaya Polres Muna dalam menjaga keamanan, terutama menjelang pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

“Kami siap mendukung Polres Muna dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan sejuk hingga seluruh tahapan Pilkada selesai,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Polres Muna akan terus berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci utama untuk menciptakan daerah yang tetap kondusif,” tutur Kapolres.

Sejauh ini, langkah-langkah preventif yang dilakukan Polres Muna, seperti patroli rutin dan pendekatan kepada masyarakat, telah terbukti efektif dalam mencegah potensi konflik dan menjaga stabilitas daerah selama momen krusial Pilkada.

Dengan komitmen bersama antara aparat dan masyarakat, harapan besar tercipta untuk memastikan wilayah Muna dan Muna Barat tetap aman hingga seluruh proses Pilkada rampung.

Kolaka Utara, sultranet.com – Kabupaten Kolaka Utara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 dengan penuh khidmat di Alun-Alun Lasusua. Selasa (7/1/2025)

Upacara yang mengusung tema “Era Baru Kolaka Utara Maju” ini dihadiri sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat luas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtera Banong, S.PWK., bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan yang berlangsung meriah ini.

Rangkaian acara diawali dengan pengibaran bendera merah putih dan pembacaan sejarah pemekaran Kolaka Utara.

Sejarah ini menjadi pengingat perjuangan panjang masyarakat dan pemerintah hingga Kolaka Utara berdiri sebagai daerah otonom yang kini memasuki usia dua dekade.

Momen paling simbolis dalam upacara ini adalah prosesi penghormatan terhadap lambang daerah Kolaka Utara.

Lambang tersebut dibawa masuk dengan iring-iringan khusus, dihormati oleh seluruh peserta, dan diarak keluar lapangan dengan khidmat.

Prosesi ini mencerminkan rasa bangga dan penghormatan masyarakat terhadap identitas dan nilai-nilai luhur daerah.

Penjabat (Pj.) Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., menegaskan pentingnya momentum ini untuk merefleksikan perjalanan daerah.

“HUT ke-21 ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk mengenang perjuangan masa lalu dan menatap masa depan yang lebih baik,” ujar Yusmin.

Ia juga mengajak masyarakat bersinergi dengan pemerintah untuk membangun kabupaten Kolaka Utara.

“Mari kita bersama-sama membangun Kolaka Utara yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tegas Yusmin

Peringatan ini semakin meriah dengan kehadiran tamu undangan dari berbagai daerah, seperti Kota Kendari, Kolaka, Palopo, dan kabupaten tetangga lainnya.

Nampak mereka mengenakan pakaian adat beragam, termasuk adat Kolaka Utara, Bugis, dan Toraja, menciptakan suasana yang sarat akan keberagaman budaya.

Momentum HUT ke-21 ini menjadi refleksi atas capaian pembangunan selama lebih dari dua dekade.

Dengan semangat baru yang tertuang dalam tema “Era Baru Kolaka Utara Maju,” pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi untuk mencapai visi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, doa bersama digelar sebagai ungkapan syukur atas perjalanan panjang Kolaka Utara hingga mencapai usia 21 tahun.

Momen ini juga menjadi harapan agar kabupaten ini terus maju, berkembang, dan mampu menghadapi tantangan di masa mendatang.

Peringatan ini menjadi tonggak baru menuju masa depan Kolaka Utara yang lebih gemilang.

Kendari, SultraNet.com – Pembangunan Jembatan Langkowala yang dinantikan masyarakat akhirnya akan terealisasi pada tahun 2025.

Jembatan ini akan dibangun dengan alokasi anggaran di atas Rp15 miliar oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kepastian tersebut disampaikan pihak BPJN saat Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) melakukan Aksi Demonstrasi di Kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional di Kota Kendari, Senin (6/1/2025)

Jembatan Langkowala memiliki posisi strategis sebagai akses utama yang menghubungkan Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan.

Selama ini, kondisi jembatan yang ada dinilai tidak lagi layak untuk dilalui bahkan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan sehingga mendesak untuk segera diganti dengan jembatan baru.

Direktur Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD), Muh. Arham, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan jembatan tersebut.

“Jembatan Langkowala menjadi pintu masuk satu-satunya dari dan ke Bombana melalui jalur Konsel. Karena itu, sejak awal LKPD telah memberikan tekanan kepada pemerintah, khususnya Balai Pelaksana Jalan Nasional, agar pembangunan ini menjadi prioritas. Alhamdulillah, tahun ini pemerintah akhirnya merespons,” ujarnya.

Upaya LKPD tidak terlepas dari serangkaian aksi yang dilakukan, termasuk dua kali gerakan massa dan satu kali audiensi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik.

“Selama ini, kami melihat kondisi jembatan yang sudah tidak kondusif. Oleh sebab itu, kami melakukan berbagai cara agar pembangunan ini dapat segera diwujudkan. Syukur, tahun ini bisa terealisasi dengan anggaran lebih dari Rp15 miliar,” tambah Muh. Arham.

Pembangunan Jembatan Langkowala diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan mobilitas masyarakat Bombana. Sebagai akses vital, keberadaan jembatan baru ini akan memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga dan semakin baik.

“Alhamdulillah saat aksi hari ini, pihak BPJN Sudah memastikan Jembatan Langkowala dikerjakan tahun ini,” tandasnya.

Balai Jalan Nasional sendiri belum merilis detail teknis proyek tersebut, namun masyarakat menyambut baik kabar ini mengingat kondisi Jembatan Langkowala yang semakin mengkhawatirkan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah melalui penyerahan sertifikat tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2024. Senin (6/1/2025)

Acara ini berlangsung di Aula Kantor Desa Meeto, Kecamatan Kodeoha, dan dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H., bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, S.PWK.

Dalam sambutannya, Yusmin menekankan pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan aman.

“Sertifikat sangat penting, apalagi untuk memastikan aset-aset daerah aman. Sertifikasi ini tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga pemerintah untuk menjaga aset-asetnya,” ujar Yusmin.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan sertifikat tanah dengan bijak, terutama untuk mendukung kegiatan produktif yang membawa manfaat.

Selain itu, Yusmin mengaitkan program ini dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan gratis bergizi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi pelaksanaan Program PTSL di Kolaka Utara yang dinilai sukses dan berjalan sesuai harapan.

“Program pemerintah seperti PTSL harus kita dukung bersama. Sertifikat tanah ini memberikan jaminan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik pertanahan di masa depan,” tegas Bahtra.

Ia juga menyoroti program lain yang tengah menjadi perhatian pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

“Kolaka Utara adalah salah satu daerah yang progresif dalam menyukseskan program makan gratis bergizi. Di tengah tantangan global, program ketahanan dan kemandirian pangan harus terus kita dorong,” tambahnya.

Penyerahan sertifikat ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab isu-isu strategis, khususnya di bidang pertanahan dan kesejahteraan rakyat.

Acara ini juga disambut antusias oleh masyarakat yang hadir, karena memberikan jaminan hukum atas tanah yang mereka miliki.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Kolaka Utara.

Bombana, SultraNET.com – Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana untuk segera menetapkan wabah virus Jembrana yang menyerang ternak sapi sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya laporan masyarakat terkait kematian mendadak ternak sapi mereka.

“Wabah ini membutuhkan langkah cepat. Pemerintah daerah harus segera mengidentifikasi ternak yang terjangkit dan mengisolasi yang sehat. Tanpa tindakan tepat, dampaknya bisa semakin meluas,” ujar Iskandar, Sabtu (5/1).

Virus Jembrana, yang disebabkan oleh Lentivirus, menyebar melalui gigitan serangga seperti lalat dan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Gejala umum yang muncul pada sapi yang terinfeksi meliputi demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening, dan pendarahan.

Untuk menekan penyebaran, Iskandar mengusulkan vaksinasi massal terhadap seluruh ternak sapi di wilayah Bombana. Menurutnya, vaksinasi merupakan langkah preventif yang sangat efektif untuk mencegah kerugian lebih besar.

“Pemda juga harus menyediakan tenaga medis hewan, obat-obatan, dan melakukan sosialisasi kepada peternak tentang cara merawat ternak selama wabah. Edukasi kepada masyarakat peternak sangat penting agar wabah ini dapat dikendalikan,” tambahnya.

Iskandar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan peternak. “Kita harus bersatu. Pemerintah memfasilitasi, peternak mematuhi arahan, dan masyarakat mendukung langkah-langkah pencegahan,” tegasnya.

Penetapan status KLB diharapkan dapat mempercepat upaya penanganan, menekan angka kematian ternak, serta menghindari dampak ekonomi yang lebih luas di kalangan peternak lokal. Dengan langkah yang tepat, sektor peternakan di Bombana diharapkan segera pulih.

Untuk diketahui akibat wabah virus Jembrana telah menewaskan ribuan ekor hewan ternak sapi di Bombana dalam beberapa waktu terakhir ini yang penyebarannya sangat cepat.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) berskala nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah menteri dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Rakor yang membahas peningkatan potensi bencana alam serta antisipasi lonjakan aktivitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini berlangsung secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pertemuan tersebut diikuti jajaran Pemkab Bombana dari Ruang Rapat Bupati Bombana, Senin (1/12/2025).

Rakor besar ini menjadi forum strategis untuk memastikan kesiapan pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika cuaca dan mobilitas masyarakat pada akhir tahun. Sejumlah isu utama yang menjadi sorotan antara lain potensi cuaca ekstrem, ancaman banjir dan tanah longsor, kesiapan transportasi, hingga kemungkinan meningkatnya harga bahan pangan akibat naiknya konsumsi masyarakat selama periode Nataru.

Turut hadir dalam Rakor tersebut perwakilan dinas terkait dari Bombana, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Badan Kesbangpol, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syukri Kasim, S.IP., BPBD Bombana, Dinas Kesehatan, serta unsur lainnya yang berkaitan langsung dengan kesiapsiagaan daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi dua bencana besar dalam dua pekan terakhir, yakni banjir bandang dan longsor di Cilacap, serta peristiwa serupa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi alarm agar pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat manajemen kebencanaan.

“Indonesia telah mengalami banjir bandang dan longsor di beberapa wilayah dalam dua minggu terakhir. Ini harus menjadi perhatian serius bagi daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana,” ujar Tito dalam arahannya.

Selain itu, Tito menyoroti potensi lonjakan aktivitas masyarakat selama libur Nataru yang diprediksi terjadi pada moda transportasi darat, laut, dan udara. Menurutnya, arus mobilitas ini harus diantisipasi dengan memastikan kelancaran transportasi, kesiapan posko pengamanan, serta ketersediaan layanan publik yang memadai.

Persoalan peningkatan kebutuhan pangan juga menjadi perhatian Mendagri. Ia mengingatkan bahwa konsumsi masyarakat yang meningkat setiap akhir tahun dapat memicu kenaikan harga bahan pokok jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Semua stakeholder pangan harus memastikan stok dan distribusi berjalan lancar untuk mencegah gejolak harga menjelang Nataru,” tegas Tito Karnavian.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi dinamika cuaca dan mobilitas akhir tahun. Pemkab Bombana berencana meningkatkan koordinasi lintas instansi, menyiapkan sarana prasarana penanganan darurat, serta mengoptimalkan fungsi pos pengamanan dan pemantauan di titik-titik rawan.

Pemkab Bombana juga menegaskan kesiapan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, baik dalam mitigasi bencana maupun penjagaan stabilitas harga pangan melalui sinergi dengan distributor, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan meningkatnya potensi cuaca ekstrem dan tingginya mobilitas masyarakat saat Nataru, Pemkab Bombana berharap seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi demi menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas publik.