Bombana, sultranet.com – Kepolisian Resor (Polres) Bombana menggelar konferensi pers akhir tahun 2024 di Aula Rekonfu Polres Bombana, Selasa (31/12).

Kegiatan yang dimulai pukul 11.30 WITA ini dihadiri oleh Kapolres Bombana, AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Waka Polres Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., Kabag Ops Kompol Idham Syukri, S.Pd.I., M.Pd., Kabag SDM AKP Prasadja, S.H., para kepala satuan Polres Bombana, serta awak media.

Dalam pemaparannya, Kapolres AKBP Roni Syahendra menyampaikan refleksi kinerja sepanjang 2024.

“Kegiatan ini menjadi evaluasi apa yang sudah kami capai selama setahun terakhir dan menjadi landasan peningkatan layanan keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan masyarakat Bombana pada tahun mendatang,” ujar Kapolres.

Tahun 2024 mencatatkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus tindak pidana yang ditangani Polres Bombana.

Total 145 kasus tercatat, meningkat dari 73 kasus pada 2023. Namun, tingkat penyelesaian kasus menurun menjadi 88% dibandingkan 104% pada 2023.

“Peningkatan ini salah satunya disebabkan di Tahun 2024 ini adalah tahun politik sehingga beberapa kasus yang kami tangani adalah terkait dengan pelanggan Pemilu dan Pilkada,” jelas Roni

Kapolres juga memaparkan peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas dari 62 kasus pada 2023 menjadi 80 kasus di 2024, dengan kerugian material mencapai Rp323,1 juta, naik dari Rp69,4 juta tahun sebelumnya.

Sementara itu, pelanggaran lalu lintas juga meningkat dari 184 menjadi 334 kasus. Denda tilang yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp33,4 juta, naik dari Rp14,3 juta pada 2023.

Kapolres menegaskan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat untuk menekan angka kriminalitas dan kecelakaan.

“Ke depan, kami akan mengintensifkan patroli, edukasi masyarakat, serta pengawasan di wilayah rawan,” ungkapnya.

Selain itu, Polres Bombana juga fokus meningkatkan fasilitas pendukung, termasuk memperbaiki sarana transportasi dan peralatan komunikasi untuk menunjang operasional.

Kegiatan konferensi pers diakhiri dengan sesi tanya jawab bersama awak media, di mana Kapolres Bombana mengapresiasi peran pers dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan membangun kepada masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Sebanyak 26 personel Polres Bombana menerima kenaikan pangkat dalam upacara resmi yang digelar pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 08.00 WITA.

Upacara berlangsung di Lapangan Apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si., sebagai Inspektur Upacara.

Kenaikan pangkat ini merupakan penghargaan bagi personel Polres Bombana untuk periode 1 Januari 2025. Adapun rincian personel yang naik pangkat meliputi:

– AKP ke Kompol: 1 personel

– IPTU ke AKP: 2 personel

– IPDA ke IPTU: 6 personel

– AIPDA ke AIPTU: 6 personel

– BRIPKA ke AIPDA: 5 personel

– BRIPTU ke BRIGPOL: 4 personel

– BRIPDA ke BRIPTU: 2 personel

Kapolres Bombana dalam amanatnya menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini adalah bentuk penghargaan sekaligus tanggung jawab.

“Semoga ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Upacara ini juga diikuti oleh pasukan dari Kelompok Perwira Menengah, Peleton Gabungan Staf, Peleton Samapta, serta Peleton Gabungan Satreskrim, Narkoba, dan Intelkam.

Kabag SDM AKP Prasadja, S.H., bertindak sebagai Perwira Upacara, dan IPDA Aryanto Musna sebagai Komandan Upacara.

Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran di Aula Rekonfu Polres Bombana. Acara ini menjadi momen kebersamaan bagi para personel dan keluarga besar Polres Bombana.

“Kenaikan pangkat ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi seluruh personel Polres Bombana untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” tutup Roni Syahendra.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Musrenbangnas ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan, dengan fokus pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yang menggabungkan prinsip pasar bebas dan asas kekeluargaan.

“Prinsip ekonomi Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan kita,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi pembangunan jangka panjang Indonesia, Asta cita, yang menargetkan pengentasan kemiskinan hingga 4,5 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.

Selain itu, prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberantasan TBC, dan program makan bergizi gratis.

Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menjelaskan RPJMN kali ini menjadi fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045.

“RPJMN 2025-2029 merupakan panduan strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan bahwa Musrenbangnas adalah momen penting untuk menyelaraskan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kebijakan nasional.

“Kami berkomitmen mendukung program strategis nasional, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan,” ujar Andap.

Musrenbangnas ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. (*)

Sultranet.com, Kolaka – Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka menggelar aksi damai menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, Senin (30/12/2024).

Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Kolaka ini diwarnai orasi kritis dan pembentangan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

Koordinator lapangan aksi, Sahid, menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih rentan.

“Kami menolak keras kenaikan PPN ini. Pemerintah harus mencari solusi lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan rakyat kecil,” ujar Sahid.

Massa aksi kemudian diterima oleh sejumlah anggota DPRD Kolaka untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kolaka menyatakan akan mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kolaka menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu nasional.

“Kami menghargai semangat kritis adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini akan kami sampaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Komitmen kami adalah mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” kata Ketua DPRD Kolaka.

Sikap DPRD Kolaka mendapat respons positif dari para mahasiswa. Sahid menyebutkan bahwa dukungan dari DPRD memberikan harapan baru bahwa kebijakan yang merugikan masyarakat dapat ditinjau ulang.

Aksi berjalan dengan tertib hingga selesai. Para mahasiswa berharap pemerintah pusat dapat mendengar dan mempertimbangkan suara mereka.

“Kami ingin kebijakan yang lebih adil dan tidak memberatkan rakyat kecil. Semoga suara kami menjadi bahan pertimbangan pemerintah,” tandasnya (rilis)

Lasusua, sultranet.com – Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) terus menunjukkan inovasi di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati H. Yusmin, S.Pd., M.H. Salah satu terobosannya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadikan Kolut sebagai daerah percontohan nasional. Sabtu (28/12/2024)

Program yang menjadi andalan prioritas pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, secara nasional baru akan dilaksanakan pada 2025. Namun, Kolut telah memulainya lebih awal pada 2024 sejak H. Yusmin memimpin daerah itu.

Uji coba MBG melibatkan 32 sekolah di berbagai jenjang, dari PAUD/TK, SD, hingga SMP, dengan total 3.880 siswa yang terlibat.

Selain itu, gotong royong dari perusahaan tambang seperti PT TMN, PT KRIP, dan PT Fatwa turut mendukung pelaksanaan program ini, menjangkau SMA/SMK dan SMP satap.

Pemkab Kolut mengalokasikan Rp1,6 miliar dari APBD Perubahan 2024 untuk memastikan kelancaran tahap awal program ini.

Syahlan Launu, S.H., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolut sekaligus Plt Camat Kodeoha, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pelaksanaan uji coba program tersebut.

“Ini adalah kebanggaan bagi Kolut. Di bawah arahan Bapak Pj Bupati H. Yusmin, kami telah mengambil langkah besar menjadi pelopor MBG. Program ini memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak,” ungkap Syahlan.

Lebih lanjut, Syahlan juga menekankan antusiasme masyarakat terhadap program ini.

“Anak-anak sangat senang mendapatkan makanan bergizi. Pihak sekolah juga merespons dengan sangat baik. Ini adalah wujud nyata bahwa Kolut siap menjadi contoh bagi daerah lain,” tambahnya.

Penyediaan makanan bergizi dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan kuliner dan katering lokal dari Kota Lasusua dan Batu Putih. Selain meningkatkan kualitas gizi siswa, langkah ini juga memberdayakan ekonomi lokal.

Untuk pelaksanaan serentak pada Januari 2025, pemerintah daerah telah menyiapkan dana sharing sebesar Rp20 miliar dalam APBD 2025. UMKM di kecamatan juga akan dilibatkan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan.

Keterlibatan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Diknas) menjadi pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Dengan pengalaman uji coba, Kolut menunjukkan kesiapan menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional.

Pj. Bupati H. Yusmin, S.Pd., M.H., menyebut program ini sebagai warisan yang ingin ia tinggalkan untuk masyarakat Kolut.

“Program MBG adalah bentuk komitmen kami untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Saya berharap Kolut menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memprioritaskan kesehatan anak-anak,” ujarnya.

Sebagai daerah percontohan, Kolut tidak hanya melangkah lebih awal, tetapi juga menunjukkan kesiapan mengimplementasikan program strategis nasional.

MBG adalah cerminan visi besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan generasi emas Indonesia. (*)

LKendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengimbau seluruh kabupaten/kota di Sultra untuk mengikuti langkah Kabupaten Kolaka Utara dalam mengimplementasikan Data Desa Presisi (DDP).

Hal ini disampaikan dalam acara serah terima DDP Kolaka Utara yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (23/12/2024).

Acara ini menandai Kolaka Utara sebagai daerah pertama di Sultra yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis data presisi.

Kerja sama ini melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara.

Data yang diserahkan meliputi lima jenis peta, data sosial, serta data tematik dan analisis.

Dekan FEMA IPB, Sofyan Sjaf, menjelaskan bahwa data presisi menjadi kunci utama dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Data ini memuat informasi rinci terkait kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebijakan yang lebih akurat,” katanya.

Pj Gubernur Sultra dalam sambutannya mengapresiasi upaya FEMA IPB dan semua pihak yang terlibat.

Ia juga menyebutkan bahwa Sultra menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Presisi, yaitu Perda No. 3 Tahun 2024.

“Perda ini adalah landasan penting untuk memastikan pembangunan yang lebih terukur, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini juga menjadi langkah besar Sultra dalam memimpin implementasi data desa presisi di tingkat nasional,” ujar Andap.

Menurutnya, Perda ini akan mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan hukum.

Pj Gubernur juga menyoroti sejumlah capaian yang diraih Sultra berkat kebijakan berbasis data, seperti penghargaan TPID terbaik dari Presiden RI, pengakuan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden RI, dan prestasi Sultra sebagai salah satu provinsi dengan peningkatan produksi beras tertinggi pada 2024.

“Ini bukti nyata bahwa sistem berbasis data memberikan dampak signifikan dalam pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.

Andap mendorong pemerintah kabupaten/kota di Sultra untuk segera menyusun regulasi turunan dari Perda No. 3 Tahun 2024 dan memasukkannya dalam prioritas legislasi 2025.

“Saya berharap kabupaten/kota lain segera menyusul Kolaka Utara. Dengan regulasi ini, seluruh daerah dapat memanfaatkan data presisi untuk pembangunan yang lebih baik,” katanya.

Acara serah terima ini dihadiri oleh Pj Bupati Kolaka Utara, Dekan FEMA IPB, Ketua Tim DDP Kolaka Utara, serta jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Ibu ke-96, Senin (24/12).

Acara tersebut berlangsung di Aula Pemkab Kolaka Utara dengan dihadiri jajaran pengurus DWP, organisasi perempuan, dan pejabat daerah setempat.

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Dr. Taufiq, menyampaikan sambutannya.

Ia mengapresiasi peran penting DWP sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

“Di usia 25 tahun, DWP Kolaka Utara harus semakin mempererat solidaritas dan memperkuat perannya dalam membangun Kolaka Utara yang maju, berdaya saing, serta berkontribusi menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul di berbagai aspek,” ujarnya.

Ia juga berharap DWP dapat berperan aktif mendukung program pemerintah, seperti pemberian makanan bergizi gratis untuk pelajar dan pemanfaatan lahan tidur yang bernilai ekonomi bagi masyarakat.

Sekda juga mendorong para pengurus DWP untuk meningkatkan kemampuan digital agar lebih produktif dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Selamat hari jadi ke-25 Dharma Wanita Persatuan dan selamat Hari Ibu ke-96. Mari bergerak dinamis menghadapi tantangan zaman,” tutup Taufiq.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Hj. Nurhayati Yusmin, S.Pd., M.M., turut memberikan sambutannya.

Ia mengajak seluruh pengurus DWP Kolaka Utara untuk memanfaatkan digitalisasi, khususnya dalam bidang parenting, guna mendukung tumbuh kembang fisik dan mental anak.

“Pengurus DWP harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, terutama untuk mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga,” katanya.

Nurhayati juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif DWP dalam program-program pemerintah, seperti penurunan angka stunting, pemberian makanan bergizi gratis, dan optimalisasi pemanfaatan halaman rumah dengan tanaman obat keluarga (TOGA) dan tanaman hortikultura yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Selain itu, saya berharap para pengurus DWP mampu memposisikan diri dengan baik, menjaga keseimbangan antara aktivitas keluarga dan profesi,” imbuhnya.

Peringatan ini berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan yang menggugah semangat para perempuan Kolaka Utara untuk terus berkarya.

Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada anggota DWP yang telah berkontribusi signifikan dalam mendukung program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Jakarta, Sultranet.com – Dr. H. Abdurrahman Saleh, S.H., M.Si. (ARS), mantan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dua periode, kini diketahui menjabat sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Informasi ini terungkap setelah beredarnya surat undangan resmi yang ditujukan kepada ARS untuk menghadiri pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa.

Dalam kapasitasnya tersebut, ARS hadir sebagai saksi pada pelantikan yang berlangsung di Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nangrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

Penunjukan ARS sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa dinilai strategis untuk memperkuat visi Kementerian Desa dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa yang inklusif.

Dengan pengalaman panjangnya di dunia politik, ARS diharapkan mampu memberikan masukan strategis kepada Menteri Desa, Yandri Susanto.

Fajar Ishak Dg Jaya, anggota DPRD Sulawesi Tenggara dua Periode dari Partai Hanura yang merupakan sahabat dekat ARS, turut memberikan pandangannya terkait amanah yang di emban ARS tersebut.

Menurutnya, posisi Dewan Penasehat Menteri Desa sangat tepat diemban oleh ARS, mengingat rekam jejaknya sebagai politisi senior yang berintegritas.

“Pak Abdurrahman adalah figur yang tepat di posisi ini. Dengan kapasitas dan pengalaman beliau, saya yakin beliau dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan desa, khususnya dalam menciptakan inklusivitas yang lebih baik di Desa Desa di Indonesia,” ujar Fajar, Selasa (24/12/2024)

Fajar mengaku, ia baru mengetahui peran baru ARS tersebut setelah melihat surat undangan resmi yang beredar.

Ia meyakini bahwa ARS mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan.

“Saya percaya dengan kemampuan beliau dapat memberikan masukan dan telaah cerdas kepada Bapak Menteri Desa sebagai upaya untuk mewujudkan desa yang inklusif,” tegas Fajar.

Fajar juga menyampaikan apresiasi dan harapan agar ARS sukses menjalankan amanah baru ini.

“Kami ucapkan selamat dan sukses kepada Saudaraku Abdurrahman Saleh atas tugas negara yang diamanahkan sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa.” tandasnya.

Selain sebagai politisi senior yang pernah memimpin DPRD Sultra selama dua periode, ARS juga termasuk sebagai juru kampanye pasangan Andi Sumangerukka dan Hugua pada Pilkada Sultra 2024.

Pengalamannya yang luas dan integritasnya yang teruji menjadi alasan utama ia dipercaya mengemban posisi sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa.

Kehadiran ARS diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Jakarta, sultranet.com – Dr. H. Abdurrahman Shaleh, S.H., M.Si. (ARS) mantan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara dua periode yang kini menjabat sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa Inklusi, hadir sebagai saksi dalam pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa. Selasa (24/12/2024)

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung hari ini Selasa, 24 Desember 2024, di Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nanggark, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Acara dimulai pukul 07.30 WIB dengan nuansa adat Nusantara sebagai dress code resmi yang menambah khidmat prosesi.

Abdurrahman Shaleh hadir sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipimpin Yandri Susanto.

Kehadiran ARS dinilai strategis dalam memberikan dukungan moral sekaligus memastikan pelantikan ini berjalan sesuai dengan visi pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan daerah tertinggal yang inklusif.

Fajar Ishak Dg Jaya, anggota DPRD Sulawesi Tenggara dua periode dari Partai Hanura sekaligus sahabat dekat Abdurrahman Shaleh, memberikan pandangannya mengenai keterlibatan Abdurrahman sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa.

“Pak Abdurrahman adalah figur yang tepat di posisi ini (Penasehat Menteri.red) Dengan kapasitas dan pengalaman sebagai politisi senior, saya yakin beliau dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan desa, khususnya dalam menciptakan inklusivitas yang lebih baik,” ujar Fajar.

Ia juga mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Abdurrahman Shaleh untuk mendukung Menteri Desa dalam mewujudkan program-program strategis Nasional.

“Saya percaya dengan kemampuan beliau dapat memberikan masukan dan telaah cerdas kepada Bapak Menteri Desa sebagai upaya untuk mewujudkan desa yang inklusi,” tegasnya.

Tak lupa, Fajar menyampaikan ucapan selamat atas tugas yang diemban oleh sahabatnya tersebut sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa.

“Pada akhirnya kami ucapkan selamat dan sukses kepada Saudaraku Abdurrahman Shaleh atas tugas negara yang diamanahkan di tingkat nasional ini,” tandasnya.

Selain dikenal sebagai politisi senior, Abdurrahman Shaleh juga merupakan salah satu juru kampanye pasangan Andi Sumangerukka dan Hugua dalam Pilkada Sultra 2024.

Sosoknya yang berpengalaman dan berintegritas membuatnya dipercaya untuk menduduki posisi strategis sebagai Dewan Penasehat Menteri Desa.

Acara pelantikan ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi jajaran pejabat di Kementerian Desa untuk melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah tertinggal secara inklusif.

Kehadiran Abdurrahman Shaleh juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan desa.

MUNA, Sultranet.com – Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Kabupaten Muna memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polres Muna yang sukses mengamankan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Muna dan Muna Barat.

Ketua TKBM Raha, Darmono, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas peran Polres Muna yang dipimpin AKBP Indra Sandy Purnama Sakti dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama proses Pilkada berlangsung.

Ia menilai, situasi aman, damai, dan kondusif di Bumi Sowite tidak terlepas dari upaya maksimal jajaran Polres Muna.

“Kami dari TKBM sangat mengapresiasi kinerja Polres Muna yang berhasil mengamankan Pilkada. Hingga penghitungan perolehan suara, situasi di wilayah ini tetap aman, damai, sejuk, dan kondusif,” ujar Darmono, Senin (23/12/2024).

Ia menambahkan, pihaknya siap mendukung penuh langkah Polres Muna dalam menjaga stabilitas Kamtibmas hingga pelantikan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati terpilih.

Sementara itu, Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung terciptanya suasana kondusif selama pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, keberhasilan ini adalah hasil kerja sama semua pihak.

“Saya ucapkan terima kasih atas dukungan semua elemen masyarakat. Berkat kebersamaan ini, Pilkada di Kabupaten Muna dan Muna Barat berjalan dengan aman, damai, dan terkendali,” kata Indra.

Kapolres menambahkan bahwa situasi di kedua wilayah tersebut hingga saat ini tetap terkendali dan diharapkan terus terjaga.

Pilkada di Kabupaten Muna dan Muna Barat menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya menjaga stabilitas keamanan selama proses demokrasi berlangsung.

Kesuksesan dalam mengawal tahapan Pilkada ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Muna bersama masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif.