Bombana, sultranet.com – Jaringan Suara Indonesia (JSI), lembaga survei dan konsultan politik nasional, mengungkapkan tiga kunci utama di balik kemenangan pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani (BERANI) dalam Pilkada Bombana 2024. Analisis ini berdasarkan hasil quick count serta riset lapangan yang telah dilakukan JSI. Jumat (29/11/2024)

Manajer Strategi JSI, Nursandy Syam, menjelaskan bahwa keberhasilan pasangan BERANI tidak lepas dari kombinasi pesona kandidat, strategi kampanye yang efektif, dan soliditas mesin politik. Pesona Burhanuddin sebagai mantan Penjabat Bupati yang memiliki rekam jejak positif dan hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat disebut menjadi salah satu faktor penentu. Ia dianggap sebagai figur solutif yang mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat Bombana.

Di sisi lain, Ahmad Yani melengkapi daya tarik pasangan ini dengan pengalamannya di bidang politik yang membuatnya mampu berkomunikasi dengan baik dan membangun kepercayaan publik.

“Keduanya menjadi magnet politik yang memikat mayoritas pemilih,” ungkap Nursandy.

Selain pesona kandidat, strategi kampanye yang tepat turut memainkan peran signifikan. Pasangan BERANI sukses memosisikan diri sebagai alternatif yang menawarkan solusi nyata dibandingkan kandidat lain. Mereka mengedepankan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menyampaikan pesan politik yang mudah diterima.

“Kontras yang mereka bangun memberikan diferensiasi yang kuat di mata pemilih,” tambahnya.

Faktor terakhir yang disebut JSI adalah soliditas mesin politik. Burhanuddin dan Ahmad Yani didukung oleh partai koalisi dan tim relawan yang bekerja keras dan militan untuk meyakinkan pemilih, bahkan hingga ke pelosok desa. Konsistensi kerja-kerja politik ini membantu pasangan BERANI meraih simpati luas dari masyarakat Bombana.

Berdasarkan hitung cepat yang dirilis JSI, pasangan BERANI unggul dengan selisih suara signifikan dari kandidat lain. Kemenangan ini menjadi awal harapan baru bagi Kabupaten Bombana, di mana pasangan Burhanuddin-Ahmad Yani diharapkan dapat merealisasikan program-program yang telah mereka janjikan.

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM Rajiun Tumada-Purnama Ramadhan (RahmaTnya Muna), mencatat keunggulan tipis berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) internal. Paslon ini meraih 42,7 persen suara, unggul tipis dari pasangan Bachrun Labuta-La Ode Asrafil yang memperoleh 42,1 persen.

Selisih suara antara kedua paslon hanya 0,6 persen atau sekitar 293 suara, berdasarkan data C1-KWK dari 357 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Muna. Sementara itu, pasangan lainnya, La Ode Kardini-Noor Dhani, Abdul Rahman-Awal Jaya Bolombo, dan Ringa Jhon-Syarifuddin Udu, berada di posisi berikutnya dengan perolehan suara lebih rendah.

LM Rajiun Tumada dalam konferensi persnya pada Kamis (28/11/2024) menyampaikan bahwa keunggulan ini sangat tipis, sehingga berpotensi dipengaruhi oleh gerakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, ia mengimbau para relawan, simpatisan, dan pendukung untuk mengawal proses demokrasi di Kabupaten Muna agar tetap berjalan sesuai aturan.

“Hari ini kita klaim kemenangan berdasarkan data C1-KWK dari semua saksi di 357 TPS. Jika pihak lain mengklaim kemenangan, kami juga berhak melakukannya karena data kami jelas. Namun, kita semua harus sabar menunggu hasil resmi dari pleno rekapitulasi KPU,” kata Rajiun Tumada.

Rajiun juga meminta para pendukungnya untuk tetap tenang dan mengedepankan proses demokrasi yang sehat. “Kami terus menyelesaikan pengumpulan data C1-KWK di seluruh kecamatan. Data ini nantinya akan menjadi pedoman resmi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rajiun mengungkapkan bahwa tim hukumnya telah mengumpulkan sejumlah bukti pelanggaran yang terjadi selama proses kampanye, debat publik, hingga pungut hitung di TPS.

Dugaan pelanggaran ini akan segera dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muna untuk ditindaklanjuti.

“Kami melihat adanya indikasi kecurangan yang sistematis, masif, dan terstruktur. Meski begitu, saya dan Purnama Ramadhan tetap ikhlas, dengan tekad kuat untuk membangun Kabupaten Muna lebih baik ke depan,” tegasnya.

Hasil resmi Pilkada Muna akan ditentukan melalui pleno rekapitulasi KPU, yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 22 kecamatan.

Pilkada Muna 2024 menjadi ajang kontestasi politik yang sengit, dengan selisih suara yang tipis di antara dua pasangan terkuat. Keberhasilan menjaga integritas proses pemilu akan menjadi kunci keberhasilan demokrasi di Bumi Sowite.

Rumbia, sultranet.com – Fraksi Kebangkitan dan Bulan Bintang (FKBB) DPRD Kabupaten Bombana menyerukan agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius pada penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris FKBB, Yudi Utama Arsyad, dalam pandangan umum fraksi atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 pada sidang paripurna, Senin (25/11).

Dalam pidatonya, Yudi menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, APBD 2025 harus berorientasi pada program yang dapat direalisasikan secara konkret, bukan hanya sebatas pembahasan.

“Kami mengharapkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung,” ujarnya.

Yudi juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan yang cermat dan penerimaan yang tidak membebani masyarakat.

Ia meminta agar manajemen Perumda PDAM Tirta Moico dan Perusda, sebagai salah satu potensi PAD, dikelola oleh pihak yang kompeten agar dapat meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal.

Dalam bidang kesehatan, Yudi menegaskan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia meminta perhatian khusus pada pengembangan Rumah Sakit Tanduale dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan.

Selain itu, Yudi mengingatkan pemerintah untuk memastikan pembayaran gaji dan insentif tenaga medis tidak lagi mengalami keterlambatan.

“Masalah ini sangat memengaruhi kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Yudi juga menyatakan dukungan FKBB terhadap kebijakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten dalam melibatkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses atau temuan lapangan.

 “Kami berharap seluruh program prioritas yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik, meskipun tantangan di tahun mendatang diprediksi akan cukup berat,” tambahnya.

Di akhir pandangannya, Yudi menegaskan bahwa FKBB menerima dan menyetujui rancangan APBD 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi tersebut dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintah daerah.

“FKBB akan terus menjalankan fungsi kontrol untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bombana,” tutup Yudi Utama Arsyad.

MUNA, Sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tengah menjadi sorotan setelah baliho iklan Pilkada yang terpasang di berbagai wilayah mengajak masyarakat untuk memilih angka “1” pada pemilihan yang dijadwalkan pada 27 November 2024 mendatang. Kontroversi ini memicu dugaan adanya kelalaian dalam proses pemasangan baliho yang diduga dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Terkait hal ini, Liaison Officer (LO) pasangan calon Bupati Muna nomor urut 2, La Ode Muhammad Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, Taufan, menilai bahwa KPU Muna tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya.

“Kenapa KPU melakukan hal ini? Ini jelas kesengajaan yang seharusnya bisa disortir dengan lebih teliti sebelum baliho tersebut disebar dan dipasang di berbagai lokasi,” tegas Taufan, Minggu (24/11/2024).

Taufan lebih lanjut menduga bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan KPU kepada salah satu pasangan calon Bupati. Menurutnya, jika KPU Muna lebih berhati-hati dan teliti, hal ini tidak akan terjadi dan tidak akan memicu dugaan ketidaknetralan dalam Pilkada Muna.

Senada dengan Taufan, Koordinator Media Center pasangan calon Bupati Muna, Anton Laeti, juga mengkritik ketidaktelitian KPU dalam pemasangan baliho Pilkada. Ia menilai bahwa bila pihaknya melakukan kesalahan serupa, dapat berakibat fatal bagi kampanye mereka.

“Jika kami yang ceroboh seperti KPU, bisa saja kami kebobolan dan diuntungkan dengan pemasangan baliho yang mengarahkan masyarakat untuk memilih nomor 1,” ujar Anton.

Anton menambahkan, jika KPU Muna benar-benar cermat dalam menjalankan tugasnya, mestinya baliho tersebut diperiksa secara rinci sebelum dipasang.

“Seharusnya, baliho iklan Pilkada itu disortir dengan teliti dan tidak terpasang begitu saja. Jangan sampai kami menunggu sanggahan dari masyarakat untuk memperbaiki kesalahan yang seharusnya bisa dihindari sejak awal,” tegasnya.

Menanggapi kontroversi tersebut, Sekretaris KPU Muna, La Halisi, mengonfirmasi bahwa baliho yang bermasalah tersebut telah diturunkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Baliho tersebut sudah dijelaskan oleh ketua Tim Paslon 02 di hotel DJ Pa Rayatimu, Pak Hipno dan Pak Rayu meminta untuk diturunkan, dan itu sudah dilakukan oleh PPK dan PPS,” ujarnya.

Meskipun baliho tersebut sudah diperbaiki, kasus ini menambah daftar panjang keraguan masyarakat terhadap kredibilitas KPU Muna dalam menyelenggarakan Pilkada. Kini, banyak pihak berharap agar KPU Muna dapat lebih berhati-hati dan profesional dalam mengelola tahapan Pilkada yang semakin dekat.

KODEOHA, sultranet.com – Penertiban alat peraga kampanye (APK) di Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, dilaksanakan pada Minggu (24/11/2024). Kegiatan ini melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kodeoha, Pemerintah Kecamatan Kodeoha, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kodeoha, serta didampingi oleh anggota Polsek Kodeoha yang mewakili Kapolsek, dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kodeoha. Seluruh Pengawas Kelurahan/Desa juga turut serta dalam proses penertiban ini.

Penertiban APK ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh alat peraga kampanye yang telah dipasang sebelumnya, baik oleh para calon maupun relawan, sudah dibersihkan dan dicopot sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencopotan APK dilakukan di seluruh titik, baik itu di fasilitas umum maupun di lokasi warga.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, dalam arahannya kepada seluruh petugas yang terlibat menekankan pentingnya menjaga adab dan ketertiban.

“Penertiban APK ini harus dilakukan dengan penuh kesopanan. Sebelum mencabut APK, pastikan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau posko. Kita harus tetap menjaga prinsip sipakatau, yaitu saling menghargai,” ungkap Syahlan.

Proses penertiban berlangsung dengan lancar berkat partisipasi aktif warga dan relawan masing-masing calon. Mereka turut serta dalam mencopot APK di wilayahnya masing-masing. Syahlan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

“Alhamdulillah, warga sangat kooperatif. Relawan-relawan dari masing-masing calon pun turut berpartisipasi aktif dalam membantu proses penertiban ini,” kata Syahlan.

Ketua Panwascam Kodeoha, Ary Saputra, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa penertiban APK dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang di masa tenang Pilkada ini.

“Kami akan memastikan semua APK yang terpasang dicopot sesuai aturan, sehingga tahapan Pilkada berjalan lancar dan tanpa pelanggaran,” tegas Ariyadi.

Ketua PPK Kodeoha, Baso Maryam, juga memberikan penjelasan terkait pentingnya kegiatan penertiban APK ini. “Pencopotan APK ini merupakan bagian dari tahapan Pilkada yang harus dilakukan dengan disiplin. Kami berharap agar seluruh masyarakat dan relawan dapat memahami dan mendukung upaya ini,” ujarnya.

Dengan adanya penertiban ini, diharapkan Pilkada di Kecamatan Kodeoha dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa ada pelanggaran ataupun gangguan dari pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan.

Bombana, sultranet.com – Tokoh adat Moronene yang selalu bertindak sebagai Tolea, Jufri Masua, secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana nomor urut 1, H. Burhanuddin dan Ahmad Yani (BERANI), dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana 2024.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan perhatian besar pasangan BERANI terhadap pelestarian adat dan budaya Moronene yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Untuk diketahui, Tolea dalam Suku Moronene merupakan salah satu komponen dalam kehidupan adat istiadat masyarakat yang bertugas dalam prosesi adat, khususnya dalam hal lamaran dan pernikahan yang biasa bertugas membawa lamaran, menyusul lamaran, membicarakan, memutuskan, dan mengantar pokok adat dan biaya perkawinan.

Kepada awak media ini, Jufri Masua, menilai pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani memiliki visi yang jelas untuk melestarikan adat istiadat Moronene. Hal ini tercermin dalam visi-misi mereka yang secara khusus mencantumkan pengembangan budaya lokal sebagai salah satu prioritas utama.

Baginya, dukungan ini adalah bentuk harapan agar adat dan budaya Moronene dapat terjaga dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

“Pasangan BERANI sangat peduli terhadap budaya Moronene. Mereka memasukkan pelestarian adat dan budaya di kampung-kampung, desa, dan kecamatan sebagai bagian dari visi misi mereka. Kalau tidak diperhatikan pemerintah, adat dan budaya Moronene bisa punah. Inilah yang membuat saya mantap mendukung mereka,” ujar Jufri Masua.

Ia juga menilai sosok Burhanuddin sebagai pemimpin yang mudah dijangkau dan bersikap terbuka. Menurutnya, sikap tersebut sangat penting untuk membangun komunikasi yang baik antara masyarakat adat dan pemerintah daerah.

“Pak Burhanuddin orangnya sederhana, tidak neko-neko, dan gampang ditemui. Kami merasa aspirasi kami sebagai masyarakat adat akan lebih didengar dan diperhatikan jika beliau memimpin Bombana,” tambahnya.

Jufri berharap jika pasangan BERANI terpilih, mereka dapat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan adat dan budaya Moronene, termasuk dengan menghadirkan program nyata untuk mendukung pelestarian adat.

“Saya sebagai tokoh adat mendukung penuh pasangan BERANI. Kami berharap jika mereka terpilih, adat dan budaya Moronene akan menjadi perhatian serius pemerintah agar tidak punah dan bisa terus lestari di daerah ini,” pungkasnya.

Pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani sendiri telah menunjukkan komitmen mereka terhadap pengembangan budaya lokal melalui program unggulan yang mencakup penguatan budaya lokal. Dalam berbagai kesempatan, Burhanuddin menegaskan bahwa melestarikan budaya Moronene adalah salah satu langkah penting untuk membangun identitas daerah yang kuat.

“Pelestarian budaya adalah bagian dari pembangunan manusia dan daerah. Kami berkomitmen untuk memastikan adat dan budaya Moronene tetap menjadi kebanggaan Bombana,” ujar Burhanuddin dalam salah satu kampanyenya.

Dukungan dari tokoh adat Moronene ini menjadi dorongan kuat bagi pasangan BERANI dalam upaya mereka memenangkan Pilkada Bombana 2024. Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, pasangan ini optimis dapat merealisasikan visi mereka untuk membawa Bombana menjadi daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kecamatan Kodeoha menggelar aksi Jumat Bersih dengan membersihkan tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang berada di perbatasan Desa Koroha dan Kelurahan Mala-Mala, Jumat (22/11/2024). Kegiatan ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur sipil honorer (ASH) Kecamatan Kodeoha, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat setempat, dengan dukungan penuh dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kolaka Utara.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, memimpin langsung gotong royong tersebut bersama staf kecamatan. Turut hadir Kepala Desa Koroha, Aldi Nugraha, ST, dan Lurah Mala-Mala, Lewi, SE, yang memobilisasi warga setempat untuk membersihkan lokasi TPS ilegal yang selama ini mengganggu lingkungan.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap lingkungan. Gotong royong seperti ini penting untuk memastikan kebersihan dan kesehatan masyarakat, sekaligus memberikan contoh tentang pentingnya menjaga lingkungan,” ujar Syahlan Launu.

Aksi ini didukung oleh DLH Kolaka Utara yang menyediakan dua unit truk pengangkut sampah untuk membawa hasil pembersihan ke tempat pembuangan akhir (TPA) resmi di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua. Plt. Camat Kodeoha menyampaikan terima kasih atas dukungan DLH dalam memastikan sampah dari lokasi tersebut diangkut dan dikelola dengan baik.

“Terima kasih kepada DLH Kolaka Utara atas dukungannya. Dengan bantuan armada pengangkut sampah, kami bisa menuntaskan pembersihan TPS ilegal ini. Kami harap, warga tidak lagi membuang sampah sembarangan di lokasi ini,” tambahnya.

Kegiatan Jumat Bersih ini tidak hanya fokus pada pembersihan sampah, tetapi juga menjadi upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Camat Kodeoha berharap kegiatan serupa dapat dijadikan agenda rutin untuk mencegah penumpukan sampah di lokasi yang tidak semestinya.

“Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak semua pihak untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya yang terus kita lestarikan,” tutup Syahlan.

Kepala Desa Koroha, Aldi Nugraha, ST, menyatakan pihaknya akan terus mensosialisasikan pentingnya membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara rutin agar lokasi tersebut tidak kembali digunakan sebagai TPS ilegal.

“Kami akan memastikan lokasi ini tetap bersih dan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihentikan karena dampaknya sangat merugikan,” kata Aldi Nugraha.

Senada dengan itu, Lurah Mala-Mala, Lewi, SE, memuji antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini. Ia menyebut partisipasi tinggi dari warga menunjukkan semangat gotong royong yang masih terjaga di tengah masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi semangat warga yang turun langsung membantu. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat seperti ini harus terus kita jaga demi lingkungan yang lebih baik,” ujar Lewi.

Kegiatan yang berlangsung selama beberapa jam ini berhasil membersihkan TPS ilegal yang selama ini menjadi permasalahan lingkungan. Sampah yang terkumpul langsung diangkut menuju TPA Desa Totallang. Warga setempat menyambut baik kegiatan ini dan berharap pemerintah tetap konsisten menjaga lokasi tersebut agar tidak kembali menjadi tempat pembuangan sampah ilegal.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan dukungan penuh terhadap Asta Cita Presiden RI di bidang kesehatan melalui inisiasi Focus Group Discussion (FGD) Kepala Puskesmas se-Sultra.

Kegiatan yang digelar di Kendari, Kamis (21/11/2024), ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menegaskan pentingnya pertemuan ini untuk menyukseskan enam pilar transformasi kesehatan yang menjadi program prioritas nasional.

Pilar tersebut meliputi transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

“Pertemuan ini adalah langkah awal yang strategis untuk menyatukan visi, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan memastikan implementasi program kesehatan berjalan optimal di tingkat puskesmas,” ujar Asrun.

Ia menyoroti peran kepala puskesmas sebagai penggerak pembangunan kesehatan di kecamatan.

“Kepala puskesmas harus menjadi pemimpin yang mengarahkan dan mengawasi pelayanan kesehatan, terutama yang berfokus pada upaya promotif dan preventif. Selain itu, mereka harus memastikan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung di fasilitas kesehatan,” tambahnya.

Sulawesi Tenggara saat ini memiliki 308 puskesmas yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Rasio puskesmas terhadap penduduk adalah 3,34 per 30.000 penduduk. Namun, kondisi geografis yang beragam membuat rasio yang lebih relevan adalah 1 puskesmas per kecamatan.

“Dengan 231 kecamatan, kita sudah mencapai rasio 1,33. Ini menunjukkan setiap kecamatan telah memiliki minimal satu puskesmas, bahkan ada yang memiliki dua,” jelasnya, mengacu pada Permenkes No. 43 Tahun 2019 yang mengatur kebutuhan puskesmas berdasarkan kecamatan.

Sekda juga menekankan perlunya peningkatan sinergi antara layanan kesehatan primer di puskesmas dan rujukan ke rumah sakit.

“Layanan kesehatan harus cepat dan tepat, tanpa kendala administrasi yang berbelit-belit, terutama bagi pasien pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” tuturnya.

Para kepala puskesmas diminta aktif memberikan masukan terkait kebutuhan fasilitas, tenaga kesehatan, dan upaya perbaikan pelayanan di wilayah masing-masing.

“Transformasi layanan primer harus diperkuat melalui edukasi, pencegahan primer, dan sekunder untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” imbuhnya.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Provinsi Sultra ini turut dihadiri Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Kepala BPJS Cabang Kendari, kepala dinas kesehatan, serta kepala puskesmas se-Sultra.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan pantun motivasi:
“Mencari buah di dalam kulkas,
Yang ada hanya si buah talas.
Menjadi nakes profesional dalam bertugas,
Melayani pasien dengan hati yang ikhlas.”

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas layanan, dan mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih merata di Sultra.

Kolaka Utara, Sultranet.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pemerintah Kecamatan Kodeoha menggelar rapat koordinasi (Rakor) pada Kamis (21/11/2024) di Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara. Rakor yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri berbagai elemen stakeholder untuk membahas pelaksanaan, pengawasan, netralitas, dan stabilitas keamanan Pilkada.

Acara dipimpin oleh Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, dan dihadiri Kapolsek Kodeoha Ipda Riyanto Sarira, SH; Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baso Maryam M.; perwakilan Panwascam Kodeoha, Ariyadi Saputra; kepala desa dan lurah se-Kecamatan Kodeoha; ketua PKK kecamatan dan desa/kelurahan; serta ketua BPD dan LPM. Kegiatan diawali doa bersama yang dipimpin oleh Nurdin, S.Ag., staf Kantor Kecamatan Kodeoha, sebagai bentuk harapan agar seluruh tahapan kegiatan berjalan lancar.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN, kepala desa, dan aparat desa dalam menjalankan tugas selama tahapan Pilkada. “Netralitas adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Saya harap kita semua bisa menjaga profesionalisme dan integritas,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga kelancaran pesta demokrasi ini Pilkada 2024 agar berjalan lancer dan menghasilkan pemimpin terbaik untuk daerah.

“Kesuksesan Pilkada adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Pilkada yang damai, netral, dan berkualitas,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolsek Kodeoha, Ipda Riyanto Sarira, SH, menyampaikan kesiapan jajarannya dalam mengawal Pilkada yang aman dan tertib. Ia menjelaskan bahwa Polsek Kodeoha telah memetakan potensi kerawanan pada setiap tahapan Pilkada, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemungutan suara.

“Kami siap memastikan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Kecamatan Kodeoha. Pihak keamanan akan menindak tegas pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya Pilkada,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan ASN dan aparat desa untuk berhati-hati dalam bersikap agar tidak terlibat dalam pelanggaran yang dapat berdampak hukum.

Ketua PPK Kecamatan Kodeoha, Baso Maryam M., menjelaskan berbagai langkah persiapan teknis yang telah dilakukan, termasuk pendataan wajib pilih. Hingga saat ini, Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan sebanyak 7.985 pemilih, tersebar di 21 TPS di 11 desa dan satu kelurahan.

“Kami juga telah mendata 58 pemilih tambahan dalam DPTb. Saat ini, kami masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Kolaka Utara untuk distribusi logistik dan pemberitahuan pemilih ke TPS,” ungkapnya.

Ia berharap kepala desa dapat mendukung kesiapan lokasi distribusi logistik di masing-masing desa.

Sementara itu, perwakilan Panwascam Kodeoha, Ariyadi Saputra, menegaskan bahwa pengawasan terhadap tahapan Pilkada akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada penetapan DPT, pemetaan TPS, dan pelanggaran kode etik ASN maupun aparat desa.

“Panwascam akan memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan. Kami juga akan menindaklanjuti temuan yang berpotensi melanggar kode etik atau regulasi Pilkada,” katanya.

Rakor berjalan lancar dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, mencerminkan komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan sukses.

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 02, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, mendapat dukungan besar dalam kampanye dialogis di Desa Motewe, Kecamatan Lasalepa, Selasa (19/11/2024).

Dukungan ini datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh setempat yang optimistis pasangan ini mampu membawa perubahan signifikan bagi Kabupaten Muna.

Ali, salah satu tokoh masyarakat Desa Motewe, mengungkapkan keyakinannya bahwa LM Rajiun Tumada akan kembali meraih kemenangan di desanya, sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada 2020 saat Rajiun berpasangan dengan La Pili dan meraih suara terbanyak.

“Marilah kita bersama-sama datang ke TPS pada 27 November nanti untuk kembali memenangkan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna,” ajaknya.

Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Muna, Jafarudin, turut menegaskan dukungannya. Ia menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Muna yang menurutnya memerlukan pemimpin yang mampu membawa solusi nyata.

“Muna harus bangkit agar bisa bersaing dengan daerah lainnya. Solusinya adalah LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan. Mereka memiliki pengalaman dan jaringan luas di pusat, khususnya melalui Partai Gerindra,” ungkapnya.

Partai Garuda berkomitmen bekerja keras untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 serta mengawal setiap langkah mereka dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna.

Dalam kampanye dialogis tersebut, LM Rajiun Tumada memaparkan visi dan misi unggulan untuk membangun Muna, di antaranya program makan siang gratis untuk masyarakat sesuai visi Presiden terpilih Prabowo Subianto, pakaian sekolah gratis bagi siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP, serta STR kesehatan gratis.

Pasangan ini juga menawarkan tunjangan bagi RT/RW, peningkatan honor tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, pegawai sara, dan Satpol PP, jaminan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN, serta perbaikan infrastruktur jalan di desa dan kota Raha.

“Tinggal delapan hari lagi masyarakat Muna akan menentukan pemimpin daerah ini. Saya yakin, masyarakat Desa Motewe akan kembali memberikan kepercayaannya kepada pasangan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan,” ujar Rajiun.

Pasangan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Desa Motewe yang antusias menyambut program-program unggulan mereka, yang dinilai menjawab kebutuhan masyarakat Muna secara langsung dan nyata.