MUNA, Sultranet.com – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, kembali melakukan kampanye tatap muka dan dialogis di Kecamatan Kabangka, tepatnya di lapangan sepak bola Desa Sari Muliyo, Kamis (17/10/2024).

Kehadiran pasangan yang dikenal dengan akronim “RahmaTnya Muna” itu disambut antusias oleh masyarakat setempat dengan berbagai atraksi budaya lokal, seperti silat Ewa Wuna, Santiago, Rambi Wuna, serta seni kuda lumping.

Kedatangan Rajiun-Purnama yang dikawal ribuan pendukung dari masyarakat Kecamatan Kabangka semakin meriah saat mereka tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

Sambutan hangat dengan pengalungan bunga menambah suasana kampanye semakin semarak.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta warga setempat yang ingin bertatap muka langsung dengan calon pemimpin mereka.

Tokoh masyarakat Desa Wakobalu Agung, Puryadi, memberikan testimoni positif terkait kepemimpinan La Ode M. Rajiun Tumada, yang dinilainya berhasil membangun infrastruktur di Muna Barat (Mubar).

“Pak Rajiun itu pemimpin yang gila membangun. Di Mubar, semua jalan poros, penghubung desa, sampai jalan menuju kebun diaspal olehnya. Kalau mau jalan di Kabangka bagus, La Ode Rajiun Tumada adalah orang yang tepat membawa Muna ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Pernyataan Puryadi diamini oleh Idris, salah satu tokoh masyarakat Kabangka. Ia menegaskan bahwa Rajiun-Purnama merupakan pasangan yang bisa membawa perubahan nyata bagi Muna, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan.

“Ayo, selamatkan Muna. Jangan lagi tertipu dengan janji aspal saat mendekati Pilkada. Saya sudah hampir 40 tahun tinggal di sini, dan jalan ini hanya diaspal menjelang Pilkada. Kita butuh pemimpin yang benar-benar peduli,” tegas Idris.

Idris juga berharap, jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna periode 2025-2030, Rajiun-Purnama bisa segera memperbaiki kondisi jalan di Kecamatan Kabangka yang selama ini dikeluhkan warga.

Dalam orasinya, La Ode M. Rajiun Tumada menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keterlambatannya tiba di lokasi kampanye.

Ia menjelaskan bahwa sepanjang jalan yang dilaluinya, masyarakat di berbagai desa menyambut dan mengantarnya hingga ke tempat acara.

“Saya sangat berterima kasih atas sambutan hangat ini. Insyaallah, saya akan mengingat pengorbanan masyarakat Kabangka. Kalau ingin jalan-jalan di Kabangka bagus, percayakan kepada saya untuk membangunnya, seperti yang saya lakukan di Muna Barat,” ujar Rajiun.

Ia menambahkan bahwa jika dirinya bersama Purnama Ramadhan terpilih, mereka berkomitmen untuk membangun jalan dan infrastruktur di Kabangka yang selama ini menjadi keluhan utama warga.

Kampanye Rajiun-Purnama di Kecamatan Kabangka ditutup dengan penampilan seni kuda lumping, yang menambah kemeriahan suasana, diiringi sorak sorai masyarakat yang menyuarakan dukungan kepada pasangan tersebut.

Sultranet.com, Kendari – Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI) menggelar pertemuan akhir terkait pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Mepokooaso, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, pada 16 Oktober 2024.

Kepala Diskominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim BSSN yang telah melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap sistem keamanan siber di Sultra.

Menurutnya, hasil penilaian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber di provinsi tersebut.

“Kami berharap hasil pengukuran ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi peningkatan keamanan siber di daerah kami,” ungkapnya.

Ridwan juga menekankan pentingnya program Cyber Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur keamanan siber.

“Dengan adanya program ini, kami berharap infrastruktur keamanan siber dapat berjalan maksimal sesuai dengan amanat pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Firman Maulana, Fungsional Sandiman Madya pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Deputi III BSSN, menjelaskan bahwa pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi dilakukan melalui tiga instrumen utama.

Instrumen tersebut yaitu indeks keamanan informasi, cyber security maturity, dan evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek keamanan siber, masih ada beberapa bidang yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu, BSSN memberikan sejumlah rekomendasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui literasi keamanan siber dan penerapan sistem kriptografi untuk memperkuat aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Bidang Persandian Diskominfo Sultra, Richardin M. Pua, menyatakan harapannya agar hasil penilaian ini dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang.

“Penilaian ini bukanlah hukuman, tetapi sebagai upaya mengukur pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta mengevaluasi kegiatan dari tahun ke tahun,” ujar Richardin.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas bidang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan keamanan siber.

Tim BSSN Jakarta yang terdiri dari Firman Maulana sebagai Ketua Tim, serta Achmad Ridho dan Ni Putu Ayu Lhaksmi sebagai anggota, melaksanakan kegiatan ini selama empat hari.

Mereka fokus pada pemetaan kondisi keamanan siber di Sulawesi Tenggara, mencakup tata kelola, infrastruktur, dan SDM.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga Pemprov Sultra lebih siap menghadapi tantangan keamanan siber di masa depan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Diskominfo Sultra, Kabid Persandian, serta sejumlah staf Diskominfo Sultra. (ADS)

MUNA, Sultranet.com – Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam rapat paripurna terbuka, Rabu (16/10/2024).

Prosesi yang berlangsung di Aula Utama DPRD Muna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD sementara, Cahwan, didampingi Wakil Ketua sementara, Muhammad Natsir Ido, serta Pj. Bupati Muna, Yuni Nurmalawati.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda), Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri Raha, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala BNNK, perwakilan KPU, Bawaslu, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Muna.

Selain itu, masyarakat Muna juga hadir menyaksikan secara langsung pengucapan sumpah janji para wakil rakyat tersebut.

Dari total 30 anggota DPRD yang dilantik, 10 di antaranya merupakan wajah lama (incumbent), termasuk 3 perwakilan perempuan.

Sementara itu, 20 anggota lainnya adalah wajah baru yang berhasil menduduki kursi DPRD Muna periode 2024-2029.

Dalam sambutannya, Cahwan menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD periode sebelumnya yang telah menyelesaikan masa jabatannya hingga 16 Oktober 2024. Ia juga mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian anggota DPRD sebelumnya. Selamat bertugas bagi anggota DPRD yang baru dilantik, semoga amanah dalam menjalankan tugasnya,” ujar Cahwan.

Pj. Bupati Muna, Yuni Nurmalawati, turut menyampaikan selamat kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik.

Ia berharap kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan Kabupaten Muna.

“Selamat kepada 30 anggota DPRD Muna yang telah dilantik. Semoga dapat menjalin sinergi yang baik dengan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah rakyat,” ucap Yuni.

Berikut daftar nama 30 anggota DPRD Muna yang dilantik:

PDI-P:

1. La Ode Andri Ashary

2. Muhammad Rahim

3. La Ode Ena

4. Muhammad Zultasyridah

5. Saleh Hayadi

Golkar:

1. L. Honto Darwin

2. Muhammad Natsir Ido

3. La Ode Diyrun

4. La Ode Sumiadi

Gerindra:

1. La Ode Gerson Kadaka

2. La Ode Hermin

3. Muhamad Tomorimbi

4. Siswono

Demokrat:

1. Cahwan

2. Abdul Salam Loga

3. Muhamad Sahrun

4. Rasmin

Nasdem:

1. Arya Yudhistira

2. La Ode Muhammad Oster Alam

3. La Irwan

PKB:

1. Muhamad Takdir

2. La Sali

3. Sarif Ramadhan

PKS:

1. La Ode Ary Priady Annas

2. Wa Nurnia

3. Murida

Hanura:

1. Zahrir Baitul

2. Asdar

PBB:

1. Awal Hisabu

PAN:

1. Agustini Muhaimin

Bombana, sultranet.com – Pelayanan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara nyaris lumpuh akibat mayoritas pejabat dan Staf Dinas sedang menjalani perjalanan dinas ke luar daerah.

Dari pantauan pada Rabu pagi (16/10) pukul 08.30 WITA, hanya tiga ASN yang hadir untuk menjalankan tugas di kantor tersebut.

Tiga ASN yang masih bertugas di kantor itu adalah Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Anton Ferdinan, S.Pd., Kabid Layanan Perpustakaan Hj. Nurlaela, S.Ag., serta staf pengurus barang, Nurlianti.

Ketika ditanya awak media, Anton Ferdinan mengungkapkan bahwa ada sekitar 30 pejabat dan staf yang sedang melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah, termasuk Jakarta, Surabaya, Baubau, Kendari, dan Pulau Kabaena.

“Benar, saat ini ada sekitar 30 orang pejabat dan staf yang melakukan perjalanan dinas. Kami bertiga tetap di kantor untuk memastikan pelayanan berjalan,” kata Anton Ferdinan.

Menurut Anton, rincian perjalanan dinas tersebut mencakup beberapa agenda. Sebanyak lima orang staf berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Workshop Pengelolaan Arsip Statis yang berlangsung dari 16 hingga 17 Oktober 2024.

Sementara itu, tiga staf mendampingi Kepala Dinas Perpustakaan dalam menghadiri Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Surabaya selama empat hari, mulai 16 hingga 19 Oktober.

Selain itu, lima orang staf Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan melakukan kunjungan ke Pulau Kabaena untuk pembinaan perpustakaan sekolah yang diusulkan mengikuti lomba perpustakaan sekolah tingkat provinsi pada tahun 2025.

Tidak hanya itu, 10 staf dari Bidang Layanan Perpustakaan juga sedang menghadiri bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan di Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut, empat pejabat fungsional Arsiparis sedang menjalani studi tiru di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Baubau dari 14 hingga 18 Oktober 2024.

Dengan jumlah pegawai yang terlibat dalam perjalanan dinas cukup besar, pelayanan di Kantor Dinas Perpustakaan Bombana praktis minim tenaga.

Meskipun demikian, Anton Ferdinan menegaskan bahwa pelayanan di kantor masih tetap berlangsung meski dalam keterbatasan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama 16 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara menandatangani kesepakatan bersama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (15/10/2024).

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, yang hingga kini masih bergantung pada transfer pusat sebesar 63,97%, dengan PAD baru mencapai 36,02%.

Kesepakatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan PAD melalui integrasi dan pemanfaatan data strategis, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta data perusahaan pengguna air permukaan dan pemilik alat berat.

Pj. Gubernur Andap dalam sambutannya menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan PAD agar tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu berani mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan.

“Optimalisasi PAD adalah kunci utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Kita perlu berani meninggalkan cara lama dan mengembangkan sektor-sektor baru,” tegas Andap.

Lebih lanjut, Gubernur Andap juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak, serta integrasi data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendapatan daerah.

Dengan sinergi antar pemerintah daerah, Andap berharap peningkatan PAD akan lebih optimal dan membantu rencana pembangunan di Sultra.

“Melalui langkah integrasi ini, kita akan lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan di Sulawesi Tenggara bersama 17 kabupaten/kota. Hasil dari optimalisasi PAD ini akan mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata,” tambahnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin, menyebutkan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pajak daerah melalui pertukaran dan pemanfaatan data, serta pengolahan data terpadu.

Lima poin utama yang disepakati meliputi optimalisasi PAD, integrasi data, pertukaran data strategis, pengolahan data terpadu, dan peningkatan bagi hasil pajak.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh langkah optimalisasi PAD melalui penguatan kolaborasi dan teknologi.

Menurutnya, pemanfaatan data terpadu dan sinergi dengan provinsi serta kabupaten/kota lain akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah Kolut.

“Kami di Kolaka Utara melihat optimalisasi PAD ini sebagai upaya penting untuk mendorong kemandirian fiskal. Tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan lama, kami akan menggali lebih dalam potensi-potensi baru yang bisa dioptimalkan, terutama dari sektor pajak daerah,” ujar Yusmin.

Lebih lanjut, Yusmin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara akan fokus pada pengelolaan data pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar, mengingat sektor ini memiliki potensi besar untuk peningkatan PAD.

Selain itu, dengan adanya integrasi data antar kabupaten/kota, Kolaka Utara dapat memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah.

“Kami akan memastikan pemanfaatan data secara tepat dan efisien, termasuk data kendaraan bermotor, bahan bakar, dan perusahaan-perusahaan pengguna air serta alat berat. Dengan begitu, kami dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas pengelolaan pajak di Kolaka Utara,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yusmin juga mengapresiasi inisiatif dari Pj. Gubernur Sultra dalam mendorong optimalisasi PAD di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan membuka jalan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Kolaka Utara berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan pemerintah provinsi dan daerah lain. Dengan sinergi yang solid, kita dapat membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkas Yusmin.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

.

Bombana, sultranet.com – Dukungan masyarakat untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2025-2030, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, (Berani) tampak melimpah dalam kampanye yang diadakan di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Senin (14/10/2024).

Acara tersebut dihadiri ribuan warga, melebihi kapasitas kursi yang disediakan.

Sudirman, Koordinator Kecamatan (Korcam) Tim Pemenangan Berani di Rarowatu Utara, mengungkapkan bahwa jumlah kursi yang disediakan sebanyak 1.000 tidak cukup menampung antusiasme warga yang hadir.

“Kursi kami siapkan 1.000, tapi tidak satupun yang kosong dan masih banyak yang berdiri di luar sana,” ujarnya, menyoroti besarnya dukungan warga terhadap Burhanuddin dan Yani.

Hasran, seorang perwakilan pemuda setempat, menyampaikan dukungannya secara tegas kepada Burhanuddin, ia mengingatkan warga agar memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak nyata.

“Kita butuh fakta, bukan katanya. Burhanuddin terbukti kinerjanya. Jikalau beliau mengkhianati janji suci terhadap rakyat Bombana, saya akan pimpin massa untuk kepung kantor bupati,” kata Hasran, dengan nada peringatan bahwa masyarakat akan terus mengawasi janji kampanye.

Dukungan juga datang dari Mokole Mansur Lababa, tokoh adat setempat, yang menyoroti komitmen Burhanuddin terhadap pelestarian adat dan budaya.

“Hanya Pak Burhanuddin yang berani menandatangani agar Huaea Laeya bisa menjadi kawasan adat. Itu bukti nyata bahwa Burhanuddin peduli pada adat dan budaya di Bombana,” jelas Mansur, memberikan penghormatan atas langkah konkret Burhanuddin dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Sementara itu, Ahmad Yani, calon Wakil Bupati, dalam orasinya menegaskan komitmen mereka untuk membawa perubahan di Bombana.

“Kami mewakafkan diri kami untuk masyarakat Bombana yang menginginkan perubahan,” ujarnya.

Yani juga menyinggung persaingan di Desa Lantowua yang dianggap belum sepenuhnya mendukung pasangan ini.

“Tinggal Lantowua yang saat ini hitungan kita belum maksimal, saya harap Pak Desa bisa netral,” tegasnya

Kampanye ini tidak hanya menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap Burhanuddin dan Yani, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa pasangan ini dianggap mampu membawa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Timur, dan Kecamatan Lantari Jaya pada Oktober 2024.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan agar pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah benar-benar sampai ke tangan petani yang tepat, mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan monev ini dilakukan dengan melibatkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Polres Bombana. Tim monev melakukan pengecekan langsung di tingkat distributor hingga pengecer untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menghambat penyaluran pupuk.

Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah indikator, termasuk mutu pupuk, jumlah yang disalurkan, jenis pupuk, harga, waktu, serta lokasi penyaluran.

Menurut Ridwan S.Sos., M.P.W., Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan agar distribusi pupuk bersubsidi lebih akurat dan efisien.

“Monev ini sangat penting untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu, sekaligus mengetahui kendala yang ada di lapangan,” jelas Ridwan.

Dengan monev ini, ia berharap agar para distributor dan pengecer dapat terus memperbaiki mekanisme penyaluran sehingga pupuk bersubsidi bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan.

Ridwan menambahkan bahwa sejauh ini penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Poleang, Poleang Timur, dan Lantari Jaya telah berlangsung sesuai dengan aturan.

“Berdasarkan hasil monev, penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ridwan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar tidak ada kendala di masa mendatang.

Dalam monev kali ini, tim Inspektorat juga memberikan arahan kepada distributor, pengecer/kios, serta kelompok tani agar lebih memahami prosedur penyaluran pupuk bersubsidi yang benar.

Arahan tersebut meliputi pentingnya ketepatan data penerima, perencanaan stok yang efisien, dan penyusunan laporan yang akurat. Selain itu, tim juga menekankan pentingnya menjaga transparansi harga pupuk agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan petani.

Para petani yang menjadi sasaran penyaluran pupuk bersubsidi di ketiga kecamatan ini menyambut baik langkah pengawasan ini. Mereka berharap monev semacam ini terus dilakukan secara berkala agar penyaluran pupuk tetap berjalan sesuai ketentuan.

“Kami merasa lebih tenang dengan adanya pengawasan ini. Harapannya, pupuk selalu tersedia dan tidak ada lagi penundaan yang berdampak pada musim tanam,” ungkap salah satu petani di Kecamatan Lantari Jaya.

Ridwan juga menyampaikan bahwa pengawasan oleh Inspektorat akan berlanjut untuk memastikan seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi ini berjalan lancar dan bebas dari penyimpangan.

“Pengawasan harus rutin dilakukan agar tidak hanya akuntabel, tetapi juga memberikan rasa aman bagi petani. Kami akan terus memantau, sehingga distribusi pupuk ini bisa mendukung peningkatan hasil panen yang optimal,” tutupnya.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bombana dapat mendukung kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian secara berkelanjutan. (Adv)

Bombana, sultranet.com – Sekelompok mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Politeknik Bombana yang tergabung dalam Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri (TRKI) melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok tani pengolah hasil aren di Kelurahan Poea.

Kegiatan ini berlangsung pada 22 September 2024 dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mengembangkan produk olahan dari aren.

Berdasarkan hasil survei awal, mayoritas masyarakat Poea yang tinggal di sekitar hutan bekerja sebagai petani aren.

Mereka umumnya memproduksi gula cetak, minuman arak, sapu lidi, dan memanfaatkan ijuk dari pohon aren.

Melalui program ini, mahasiswa memberikan pendampingan dalam mengolah aren menjadi produk lain yang lebih beragam.

“Tujuan kami adalah membantu masyarakat agar lebih kreatif dalam mengolah potensi aren,” kata Asrianti, S.T., M.T., dosen pendamping program ini.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini memperkenalkan produk baru seperti gula merah cair, gula semut (palm sugar), kolang-kaling, dan produk kreatif dari daun aren, seperti sapu tebah dan sapu taman.

Pelatihan dilakukan di salah satu lokasi kelompok tani di Poea, yang dihadiri oleh beberapa petani aren.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat karena dapat menjadi peluang baru untuk meningkatkan perekonomian mereka.

“Sosialisasi yang dilakukan cukup baik, meskipun baru menyasar kelompok tani, belum ke masyarakat luas,” jelas Asrianti.

Selain itu, lurah Poea, Sahirul, S.P., M.Ap., juga menyambut baik inisiatif dari mahasiswa ini. Menurutnya, upaya pemberdayaan masyarakat seperti ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi lokal.

“Saya sangat mendukung program ini, karena masyarakat kami punya potensi besar dari aren,” ujarnya.

Ia juga berharap program ini dapat berkelanjutan, sehingga masyarakat Poea tidak hanya mengandalkan produk gula cetak, tetapi juga dapat menghasilkan produk kreatif lainnya.

“Saya berharap masyarakat bisa terus aktif mengolah aren menjadi berbagai produk yang lebih bernilai ekonomis,” tambahnya.

Sahirul menjelaskan bahwa beberapa kali sosialisasi serupa telah dilakukan sebelumnya, tetapi kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

“Sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi, tapi tidak berkelanjutan karena kurangnya kesadaran,” katanya.

Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Melalui program ini, diharapkan masyarakat Poea dapat mengembangkan usaha olahan aren hingga menjadi sentra industri kecil dan menengah, yang mampu meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan produk lokal ke pasar lebih luas.

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan hasil dari program ini dengan baik,” tutup Asrianti.

Mahasiswa yang tergabung dalam tim POMN ini adalah Rista Aulia, Risnawati, Puji Lestari Wibowo Putri, Tasya Audina Humairah, Nur Apriani, Ikram Suryadi, Muh. Alfajri Susantiadji, Muh. Yusril TH, dan Riski.

MUNA, sultranet.com – Mundurnya belasan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar Armansyah, merespons pengunduran diri tersebut dengan tegas, menyebutnya sebagai “pengungkapan kebenaran.”

Menurut Andi Ady Aksar, pengunduran diri sejumlah kader tersebut merupakan tindakan yang mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya dalam momentum Pilkada Muna.

“Dalam momen pilkada, sering kali banyak orang yang sudah tidak nyaman dengan topeng yang mereka pakai, akhirnya membuka sendiri topeng itu,” ujar Andi saat dihubungi melalui telepon, Senin (14/10/2024) malam.

Sebagai Ketua Gerindra di Sulawesi Tenggara, Andi menegaskan bahwa kader yang tidak patuh pada perintah partai sebaiknya segera mengundurkan diri.

“Di Gerindra, ketika ada kader yang tidak mengikuti perintah atau amanat partai, lebih baik mereka mundur atau akan dikeluarkan,” tegasnya.

Andi menambahkan bahwa keputusan mendukung Purnama Ramadhan sebagai calon Bupati Muna merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

“Majunya Pak Purnama Ramadhan di Pilkada Muna adalah keputusan Ketua Umum. Jadi, setiap kader wajib mendukung dan memenangkannya,” katanya.

Dia pun menegaskan bahwa bagi kader yang tidak mendukung keputusan ini, partai akan mencabut keanggotaan mereka.

Terkait pengunduran diri belasan kader tersebut, Andi menyampaikan rasa syukur karena hal itu meringankan tugas mereka di partai.

“Dengan mundurnya mereka, saya dan Pak Purnama tidak perlu repot-repot lagi mengurus. Saya sudah memerintahkan Pak Purnama untuk segera menyusun kembali struktur keanggotaan DPC Gerindra Muna,” ungkap Andi.

Saat ditanya mengenai tudingan bahwa Purnama Ramadhan hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki prestasi di tubuh partai, Andi membantahnya.

“Pak Purnama masih menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Muna, dan majunya beliau di Pilkada juga demi kepentingan partai serta masyarakat Muna,” jelasnya.

Dia juga menyoroti kritik dari belasan kader yang menyatakan Purnama tak berprestasi.

“Kalau bicara soal prestasi, mereka harus bercermin. Pak Purnama berhasil menambah kursi Gerindra di Muna dari tiga menjadi empat, dan bahkan Gerindra mendapatkan kursi pimpinan. Itu sudah prestasi besar,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Andi berpesan kepada para kader yang mendukung pasangan calon lain agar introspeksi diri sebelum mengkritik prestasi orang lain.

“Kalau mau bicara soal prestasi, lebih baik ambil cermin dulu,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com – Gerakan Mahasiswa Bersatu Sulawesi Tenggara (GERMABES SULTRA) mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi tegas dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap PT. Indra Bakti Mustika (IBM) dan PT. Karyatama Konawe Utara (KKU).

Desakan ini disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Kamis (10/10/2024), menyusul dugaan kelalaian kedua perusahaan tersebut dalam menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Aksi tersebut diadakan sebagai respons terhadap kurangnya tindakan tegas dari Disnakertrans Sultra dalam mengawasi penerapan regulasi K3 di sektor industri.

Aktivis GERMABES SULTRA menilai Disnakertrans lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, meskipun telah terjadi sejumlah insiden di lingkungan kerja PT. IBM dan PT. KKU yang berdampak pada keselamatan para pekerja.

Salah satu aktivis GERMABES, Kristian Abil Kornelis, menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait keselamatan kerja.

Ia menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan merata, serta mempertanyakan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang seharusnya melindungi para pekerja.

“Bila kita ingin belajar bahasa hukum, datanglah ke Indonesia, tapi untuk penerapannya, kita perlu belajar dari negara lain seperti Singapura dan Malaysia,” kata Abil dalam orasinya.

Ia juga mempertanyakan kredibilitas penegak hukum di Indonesia yang dianggap tidak konsisten dalam menjalankan regulasi.

“Bagaimana kita bisa percaya pada legitimasi hukum, jika para penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tambah Abil.

Selain menyoroti kinerja Disnakertrans, GERMABES SULTRA juga mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menggelar RDP terkait kasus ini.

Aktivis menekankan bahwa sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, DPRD harus mengambil tindakan nyata demi perlindungan pekerja dan tegaknya hukum di sektor industri.

Aksi ini mendapatkan perhatian publik, mengingat pentingnya penerapan standar K3 di perusahaan besar seperti PT. IBM dan PT. KKU.

GERMABES SULTRA berharap, dengan adanya sanksi tegas dan evaluasi dari pemerintah, pelanggaran terkait keselamatan kerja dapat diminimalisir demi kesejahteraan para pekerja di Sulawesi Tenggara.