Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara bersama 16 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara menandatangani kesepakatan bersama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa (15/10/2024).

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, yang hingga kini masih bergantung pada transfer pusat sebesar 63,97%, dengan PAD baru mencapai 36,02%.

Kesepakatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan PAD melalui integrasi dan pemanfaatan data strategis, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta data perusahaan pengguna air permukaan dan pemilik alat berat.

Pj. Gubernur Andap dalam sambutannya menegaskan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan PAD agar tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu berani mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan.

“Optimalisasi PAD adalah kunci utama untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Kita perlu berani meninggalkan cara lama dan mengembangkan sektor-sektor baru,” tegas Andap.

Lebih lanjut, Gubernur Andap juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak, serta integrasi data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendapatan daerah.

Dengan sinergi antar pemerintah daerah, Andap berharap peningkatan PAD akan lebih optimal dan membantu rencana pembangunan di Sultra.

“Melalui langkah integrasi ini, kita akan lebih leluasa dalam merencanakan pembangunan di Sulawesi Tenggara bersama 17 kabupaten/kota. Hasil dari optimalisasi PAD ini akan mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata,” tambahnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sultra, Mujahidin, menyebutkan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pajak daerah melalui pertukaran dan pemanfaatan data, serta pengolahan data terpadu.

Lima poin utama yang disepakati meliputi optimalisasi PAD, integrasi data, pertukaran data strategis, pengolahan data terpadu, dan peningkatan bagi hasil pajak.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh langkah optimalisasi PAD melalui penguatan kolaborasi dan teknologi.

Menurutnya, pemanfaatan data terpadu dan sinergi dengan provinsi serta kabupaten/kota lain akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah Kolut.

“Kami di Kolaka Utara melihat optimalisasi PAD ini sebagai upaya penting untuk mendorong kemandirian fiskal. Tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan lama, kami akan menggali lebih dalam potensi-potensi baru yang bisa dioptimalkan, terutama dari sektor pajak daerah,” ujar Yusmin.

Lebih lanjut, Yusmin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara akan fokus pada pengelolaan data pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar, mengingat sektor ini memiliki potensi besar untuk peningkatan PAD.

Selain itu, dengan adanya integrasi data antar kabupaten/kota, Kolaka Utara dapat memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah.

“Kami akan memastikan pemanfaatan data secara tepat dan efisien, termasuk data kendaraan bermotor, bahan bakar, dan perusahaan-perusahaan pengguna air serta alat berat. Dengan begitu, kami dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas pengelolaan pajak di Kolaka Utara,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Yusmin juga mengapresiasi inisiatif dari Pj. Gubernur Sultra dalam mendorong optimalisasi PAD di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan membuka jalan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

“Kolaka Utara berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan pemerintah provinsi dan daerah lain. Dengan sinergi yang solid, kita dapat membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkas Yusmin.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

.

Bombana, sultranet.com – Dukungan masyarakat untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2025-2030, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, (Berani) tampak melimpah dalam kampanye yang diadakan di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Senin (14/10/2024).

Acara tersebut dihadiri ribuan warga, melebihi kapasitas kursi yang disediakan.

Sudirman, Koordinator Kecamatan (Korcam) Tim Pemenangan Berani di Rarowatu Utara, mengungkapkan bahwa jumlah kursi yang disediakan sebanyak 1.000 tidak cukup menampung antusiasme warga yang hadir.

“Kursi kami siapkan 1.000, tapi tidak satupun yang kosong dan masih banyak yang berdiri di luar sana,” ujarnya, menyoroti besarnya dukungan warga terhadap Burhanuddin dan Yani.

Hasran, seorang perwakilan pemuda setempat, menyampaikan dukungannya secara tegas kepada Burhanuddin, ia mengingatkan warga agar memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak nyata.

“Kita butuh fakta, bukan katanya. Burhanuddin terbukti kinerjanya. Jikalau beliau mengkhianati janji suci terhadap rakyat Bombana, saya akan pimpin massa untuk kepung kantor bupati,” kata Hasran, dengan nada peringatan bahwa masyarakat akan terus mengawasi janji kampanye.

Dukungan juga datang dari Mokole Mansur Lababa, tokoh adat setempat, yang menyoroti komitmen Burhanuddin terhadap pelestarian adat dan budaya.

“Hanya Pak Burhanuddin yang berani menandatangani agar Huaea Laeya bisa menjadi kawasan adat. Itu bukti nyata bahwa Burhanuddin peduli pada adat dan budaya di Bombana,” jelas Mansur, memberikan penghormatan atas langkah konkret Burhanuddin dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Sementara itu, Ahmad Yani, calon Wakil Bupati, dalam orasinya menegaskan komitmen mereka untuk membawa perubahan di Bombana.

“Kami mewakafkan diri kami untuk masyarakat Bombana yang menginginkan perubahan,” ujarnya.

Yani juga menyinggung persaingan di Desa Lantowua yang dianggap belum sepenuhnya mendukung pasangan ini.

“Tinggal Lantowua yang saat ini hitungan kita belum maksimal, saya harap Pak Desa bisa netral,” tegasnya

Kampanye ini tidak hanya menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap Burhanuddin dan Yani, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa pasangan ini dianggap mampu membawa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Poleang, Kecamatan Poleang Timur, dan Kecamatan Lantari Jaya pada Oktober 2024.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan agar pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah benar-benar sampai ke tangan petani yang tepat, mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut.

Kegiatan monev ini dilakukan dengan melibatkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Polres Bombana. Tim monev melakukan pengecekan langsung di tingkat distributor hingga pengecer untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat menghambat penyaluran pupuk.

Pemantauan dilakukan terhadap sejumlah indikator, termasuk mutu pupuk, jumlah yang disalurkan, jenis pupuk, harga, waktu, serta lokasi penyaluran.

Menurut Ridwan S.Sos., M.P.W., Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan agar distribusi pupuk bersubsidi lebih akurat dan efisien.

“Monev ini sangat penting untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tepat waktu, sekaligus mengetahui kendala yang ada di lapangan,” jelas Ridwan.

Dengan monev ini, ia berharap agar para distributor dan pengecer dapat terus memperbaiki mekanisme penyaluran sehingga pupuk bersubsidi bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan.

Ridwan menambahkan bahwa sejauh ini penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Poleang, Poleang Timur, dan Lantari Jaya telah berlangsung sesuai dengan aturan.

“Berdasarkan hasil monev, penyaluran pupuk bersubsidi sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ridwan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar tidak ada kendala di masa mendatang.

Dalam monev kali ini, tim Inspektorat juga memberikan arahan kepada distributor, pengecer/kios, serta kelompok tani agar lebih memahami prosedur penyaluran pupuk bersubsidi yang benar.

Arahan tersebut meliputi pentingnya ketepatan data penerima, perencanaan stok yang efisien, dan penyusunan laporan yang akurat. Selain itu, tim juga menekankan pentingnya menjaga transparansi harga pupuk agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan petani.

Para petani yang menjadi sasaran penyaluran pupuk bersubsidi di ketiga kecamatan ini menyambut baik langkah pengawasan ini. Mereka berharap monev semacam ini terus dilakukan secara berkala agar penyaluran pupuk tetap berjalan sesuai ketentuan.

“Kami merasa lebih tenang dengan adanya pengawasan ini. Harapannya, pupuk selalu tersedia dan tidak ada lagi penundaan yang berdampak pada musim tanam,” ungkap salah satu petani di Kecamatan Lantari Jaya.

Ridwan juga menyampaikan bahwa pengawasan oleh Inspektorat akan berlanjut untuk memastikan seluruh proses penyaluran pupuk bersubsidi ini berjalan lancar dan bebas dari penyimpangan.

“Pengawasan harus rutin dilakukan agar tidak hanya akuntabel, tetapi juga memberikan rasa aman bagi petani. Kami akan terus memantau, sehingga distribusi pupuk ini bisa mendukung peningkatan hasil panen yang optimal,” tutupnya.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bombana dapat mendukung kesejahteraan petani dan kemajuan sektor pertanian secara berkelanjutan. (Adv)

Bombana, sultranet.com – Sekelompok mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Politeknik Bombana yang tergabung dalam Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri (TRKI) melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok tani pengolah hasil aren di Kelurahan Poea.

Kegiatan ini berlangsung pada 22 September 2024 dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mengembangkan produk olahan dari aren.

Berdasarkan hasil survei awal, mayoritas masyarakat Poea yang tinggal di sekitar hutan bekerja sebagai petani aren.

Mereka umumnya memproduksi gula cetak, minuman arak, sapu lidi, dan memanfaatkan ijuk dari pohon aren.

Melalui program ini, mahasiswa memberikan pendampingan dalam mengolah aren menjadi produk lain yang lebih beragam.

“Tujuan kami adalah membantu masyarakat agar lebih kreatif dalam mengolah potensi aren,” kata Asrianti, S.T., M.T., dosen pendamping program ini.

Ia menambahkan bahwa sosialisasi ini memperkenalkan produk baru seperti gula merah cair, gula semut (palm sugar), kolang-kaling, dan produk kreatif dari daun aren, seperti sapu tebah dan sapu taman.

Pelatihan dilakukan di salah satu lokasi kelompok tani di Poea, yang dihadiri oleh beberapa petani aren.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat karena dapat menjadi peluang baru untuk meningkatkan perekonomian mereka.

“Sosialisasi yang dilakukan cukup baik, meskipun baru menyasar kelompok tani, belum ke masyarakat luas,” jelas Asrianti.

Selain itu, lurah Poea, Sahirul, S.P., M.Ap., juga menyambut baik inisiatif dari mahasiswa ini. Menurutnya, upaya pemberdayaan masyarakat seperti ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi lokal.

“Saya sangat mendukung program ini, karena masyarakat kami punya potensi besar dari aren,” ujarnya.

Ia juga berharap program ini dapat berkelanjutan, sehingga masyarakat Poea tidak hanya mengandalkan produk gula cetak, tetapi juga dapat menghasilkan produk kreatif lainnya.

“Saya berharap masyarakat bisa terus aktif mengolah aren menjadi berbagai produk yang lebih bernilai ekonomis,” tambahnya.

Sahirul menjelaskan bahwa beberapa kali sosialisasi serupa telah dilakukan sebelumnya, tetapi kurang mendapat perhatian dari masyarakat.

“Sebelumnya sudah pernah ada sosialisasi, tapi tidak berkelanjutan karena kurangnya kesadaran,” katanya.

Program Ormawa Membangun Negeri (POMN) bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Melalui program ini, diharapkan masyarakat Poea dapat mengembangkan usaha olahan aren hingga menjadi sentra industri kecil dan menengah, yang mampu meningkatkan pendapatan dan memperkenalkan produk lokal ke pasar lebih luas.

“Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan hasil dari program ini dengan baik,” tutup Asrianti.

Mahasiswa yang tergabung dalam tim POMN ini adalah Rista Aulia, Risnawati, Puji Lestari Wibowo Putri, Tasya Audina Humairah, Nur Apriani, Ikram Suryadi, Muh. Alfajri Susantiadji, Muh. Yusril TH, dan Riski.

MUNA, sultranet.com – Mundurnya belasan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi sorotan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar Armansyah, merespons pengunduran diri tersebut dengan tegas, menyebutnya sebagai “pengungkapan kebenaran.”

Menurut Andi Ady Aksar, pengunduran diri sejumlah kader tersebut merupakan tindakan yang mengungkap jati diri mereka yang sebenarnya dalam momentum Pilkada Muna.

“Dalam momen pilkada, sering kali banyak orang yang sudah tidak nyaman dengan topeng yang mereka pakai, akhirnya membuka sendiri topeng itu,” ujar Andi saat dihubungi melalui telepon, Senin (14/10/2024) malam.

Sebagai Ketua Gerindra di Sulawesi Tenggara, Andi menegaskan bahwa kader yang tidak patuh pada perintah partai sebaiknya segera mengundurkan diri.

“Di Gerindra, ketika ada kader yang tidak mengikuti perintah atau amanat partai, lebih baik mereka mundur atau akan dikeluarkan,” tegasnya.

Andi menambahkan bahwa keputusan mendukung Purnama Ramadhan sebagai calon Bupati Muna merupakan arahan langsung dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

“Majunya Pak Purnama Ramadhan di Pilkada Muna adalah keputusan Ketua Umum. Jadi, setiap kader wajib mendukung dan memenangkannya,” katanya.

Dia pun menegaskan bahwa bagi kader yang tidak mendukung keputusan ini, partai akan mencabut keanggotaan mereka.

Terkait pengunduran diri belasan kader tersebut, Andi menyampaikan rasa syukur karena hal itu meringankan tugas mereka di partai.

“Dengan mundurnya mereka, saya dan Pak Purnama tidak perlu repot-repot lagi mengurus. Saya sudah memerintahkan Pak Purnama untuk segera menyusun kembali struktur keanggotaan DPC Gerindra Muna,” ungkap Andi.

Saat ditanya mengenai tudingan bahwa Purnama Ramadhan hanya mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki prestasi di tubuh partai, Andi membantahnya.

“Pak Purnama masih menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Muna, dan majunya beliau di Pilkada juga demi kepentingan partai serta masyarakat Muna,” jelasnya.

Dia juga menyoroti kritik dari belasan kader yang menyatakan Purnama tak berprestasi.

“Kalau bicara soal prestasi, mereka harus bercermin. Pak Purnama berhasil menambah kursi Gerindra di Muna dari tiga menjadi empat, dan bahkan Gerindra mendapatkan kursi pimpinan. Itu sudah prestasi besar,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Andi berpesan kepada para kader yang mendukung pasangan calon lain agar introspeksi diri sebelum mengkritik prestasi orang lain.

“Kalau mau bicara soal prestasi, lebih baik ambil cermin dulu,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com – Gerakan Mahasiswa Bersatu Sulawesi Tenggara (GERMABES SULTRA) mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan sanksi tegas dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap PT. Indra Bakti Mustika (IBM) dan PT. Karyatama Konawe Utara (KKU).

Desakan ini disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar pada Kamis (10/10/2024), menyusul dugaan kelalaian kedua perusahaan tersebut dalam menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Aksi tersebut diadakan sebagai respons terhadap kurangnya tindakan tegas dari Disnakertrans Sultra dalam mengawasi penerapan regulasi K3 di sektor industri.

Aktivis GERMABES SULTRA menilai Disnakertrans lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, meskipun telah terjadi sejumlah insiden di lingkungan kerja PT. IBM dan PT. KKU yang berdampak pada keselamatan para pekerja.

Salah satu aktivis GERMABES, Kristian Abil Kornelis, menyoroti lemahnya penegakan hukum terkait keselamatan kerja.

Ia menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan merata, serta mempertanyakan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang seharusnya melindungi para pekerja.

“Bila kita ingin belajar bahasa hukum, datanglah ke Indonesia, tapi untuk penerapannya, kita perlu belajar dari negara lain seperti Singapura dan Malaysia,” kata Abil dalam orasinya.

Ia juga mempertanyakan kredibilitas penegak hukum di Indonesia yang dianggap tidak konsisten dalam menjalankan regulasi.

“Bagaimana kita bisa percaya pada legitimasi hukum, jika para penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan benar,” tambah Abil.

Selain menyoroti kinerja Disnakertrans, GERMABES SULTRA juga mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menggelar RDP terkait kasus ini.

Aktivis menekankan bahwa sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat, DPRD harus mengambil tindakan nyata demi perlindungan pekerja dan tegaknya hukum di sektor industri.

Aksi ini mendapatkan perhatian publik, mengingat pentingnya penerapan standar K3 di perusahaan besar seperti PT. IBM dan PT. KKU.

GERMABES SULTRA berharap, dengan adanya sanksi tegas dan evaluasi dari pemerintah, pelanggaran terkait keselamatan kerja dapat diminimalisir demi kesejahteraan para pekerja di Sulawesi Tenggara.

Kolaka Utara, sultranet.com – TP-PKK Kolaka Utara mengadakan sosialisasi kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan di Kecamatan Wawo, bertempat di SMKN Wawo, Senin (14/10/2024).

Kegiatan ini melibatkan siswa dari tiga sekolah, yakni MA Rante Angin, MAS Usma Lambai, dan SMA Wawo, dengan total peserta sebanyak 150 siswa.

Pj. Ketua TP. PKK Kolaka Utara, Hj. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., yang membuka acara ini, menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja untuk mencegah stunting di masa depan.

“Masa remaja adalah masa kritis. Sosialisasi ini diharapkan membantu kalian memahami pentingnya kesehatan reproduksi dan usia ideal pernikahan, demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Hj. Nurhayati juga berpesan kepada siswa agar memanfaatkan kesempatan ini dengan serius, mengikuti kegiatan dengan seksama, dan menjadikan materi ini sebagai bekal untuk menjaga diri.

“Kalian adalah generasi penerus, jadilah pribadi yang selalu mendengarkan arahan orang tua dan guru, serta fokus pada cita-cita kalian,” tambahnya.

Ketua Bidang 1 TP. PKK Kolaka Utara, Ny. Suriana Taupiq, S.Pd., MM., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan stunting di Kolaka Utara.

“Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan siswa bisa menyebarkan informasi ini kepada teman-temannya, sehingga pemahaman terkait kesehatan reproduksi bisa meluas,” ungkapnya.

Materi inti disampaikan oleh dr. Syarif, Sp.OG., M.Kes., yang menjelaskan dampak usia perkawinan terhadap kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting.

Ia menekankan pentingnya pemahaman mengenai risiko kesehatan jika menikah di usia yang terlalu muda.

Sebelum sosialisasi di Wawo, pengurus TP. PKK Kolaka Utara terlebih dahulu menghadiri Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Kolaka Utara, yang diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Bersama untuk berkomitmen menurunkan angka stunting di Kolaka Utara hingga mencapai zero stunting.

Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara sosialisasi ini, beberapa siswa yang aktif memberikan ulasan dan pertanyaan sesuai dengan materi sosialisasi juga mendapatkan reward dari panitia.

Ini diharapkan dapat memotivasi siswa lainnya untuk lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan serupa di masa mendatang.

Acara di Wawo turut dihadiri oleh Camat Wawo, TP. PKK Kecamatan Wawo, kepala sekolah, serta guru-guru dari ketiga sekolah tersebut.

Sumber: Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut, Syahlan Launu

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Rembuk Stunting 2024 di Lasusua, Senin (14/10).

Kegiatan itu merupakan upaya mempercepat penurunan angka stunting di wilayah Bumi Patowanua dengan target Nol Persen kasus stunting sesuai dengan visi Indonesia emas bebas stunting 2045.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., dan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah, serta PJ Ketua TP PKK Kolaka Utara.

Dalam sambutannya, Yusmin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan stunting.

“Penurunan stunting bukan tanggung jawab satu pihak saja. Semua unsur, mulai dari OPD, Forkopimda, hingga pemerintah desa, harus berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka stunting,” ujar Yusmin.

Yusmin menjelaskan bahwa stunting merupakan tantangan serius bagi Kolaka Utara.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka prevalensi stunting di kabupaten tersebut mencapai 31,8%, meningkat 7% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 24,8%.

Namun, optimisme meningkat dengan penurunan angka stunting berdasarkan data sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Pada Juli 2024, angka stunting menurun menjadi 3,81%, dibandingkan dengan 5,56% pada 2023.

“Pemerintah daerah terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan dukungan penuh dari Forkopimda. Ini penting untuk memastikan program penurunan stunting berjalan dari tingkat kabupaten hingga desa,” lanjut Yusmin.

Pada Juni 2024, sebanyak 10.041 balita di Kolaka Utara telah mengikuti Posyandu, dan hasilnya menunjukkan 357 balita teridentifikasi mengalami stunting.

Program pemberian makanan bergizi secara gratis kepada balita menjadi salah satu fokus pemerintah daerah.

Yusmin menyebut bahwa ini merupakan langkah konkret untuk memastikan seluruh anak di Kolaka Utara mendapatkan asupan gizi yang memadai.

“Kolaka Utara memiliki kekayaan sumber daya alam, baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun perkebunan. Tidak ada alasan bagi kita untuk gagal menurunkan stunting,” tegasnya.

Yusmin juga menegaskan bahwa dirinya akan mengawasi langsung program-program penurunan stunting.

Ia menargetkan angka stunting di Kolaka Utara bisa turun hingga nol persen pada 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.

“APBD 2025 harus difokuskan pada penurunan stunting. Kita tidak perlu terlalu banyak program yang tidak relevan, mari kita fokus pada hal yang benar-benar penting,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, meminta setiap alokasi digunakan untuk program yang berdampak langsung pada penurunan stunting.

“Tidak perlu perjalanan dinas yang tidak berkaitan dengan penurunan stunting. Setiap anggaran harus berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” tutup Yusmin.

Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. Taupik S., menambahkan bahwa berbagai program strategis akan dilakukan untuk mendukung penurunan stunting.

Salah satunya adalah pelaksanaan Bulan Pembangunan Balita pada Februari dan Juli, serta penguatan peran camat dalam mendukung intervensi stunting.

“OPD harus memastikan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat dan dapat diukur hasilnya,” tandasnya.

Sumber: Diskominfo Kolut

Bombana, Sultranet.com – Pada kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor Urut 1, Burhanuddin dan Ahmad Yani (berani), yang berlangsung di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sabtu (12/10/2024), tokoh masyarakat Yusran B. Akbar menyatakan dukungannya kepada calon Bupati Burhanuddin.

Yusran menegaskan bahwa dari calon ada, hanya Burhanuddin yang benar-benar peduli terhadap nasib petani, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, kepedulian itu telah ditunjukkan saat Burhanuddin menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana beberapa waktu lalu.

Dalam orasinya, Yusran menyampaikan pentingnya perhatian terhadap sektor pertanian yang masih menghadapi berbagai masalah, seperti harga hasil panen yang kerap anjlok dan minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern.

Menurut Yusran, Burhanuddin telah menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan kesejahteraan petani dan memiliki kebijakan yang berpihak kepada mereka.

“Suara petani adalah suara rakyat. Jika petani sejahtera, maka seluruh masyarakat akan merasakan dampaknya. Burhanuddin adalah pemimpin yang memahami dan memperjuangkan hal ini,” ujar Yusran di hadapan dua ribuan warga yang hadir.

Yusran juga menambahkan bahwa perhatian Burhanuddin terhadap sektor pertanian bukan sekadar janji politik. Menurutnya, calon bupati tersebut telah mengambil langkah-langkah konkret yang memberikan harapan bagi para petani di Bombana.

Di akhir orasinya, Yusran mengajak seluruh masyarakat Desa Toburi untuk memberikan dukungan penuh kepada Burhanuddin dalam Pilkada 2024.

Acara kampanye ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang berharap adanya perubahan nyata, khususnya dalam kebijakan pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani di daerah mereka.

Bombana, sultranet.com – Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara melalui peningkatan lapangan kerja, pendidikan, dan kesehan, Sabtu (12/10/2024).

Dalam kampanye di Bombana, ASR mengungkapkan alasan pencalonannya sebagai gubernur, yakni karena masih banyaknya permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat di 17 kabupaten/kota di Sultra.

“Saya melihat tiga masalah utama, yaitu lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini yang menjadi keluhan utama masyarakat, mulai dari petani hingga anak muda,” ujar Andi Sumangerukka dalam orasinya,

Menurutnya, banyak anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan karena kurangnya keterampilan dan ketatnya persaingan, menurutnya pemerintah perlu membangun dan mengaktifkan balai kerja.

“Anak-anak muda harus dilatih agar siap bekerja di berbagai sektor. Pelatihan ini membutuhkan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah,” lanjutnya.

Selain itu, ASR juga menyoroti masalah pendidikan, terutama bagi anak-anak petani dan nelayan yang sering kali putus sekolah karena faktor ekonomi.

“Kita akan memberikan asuransi senilai Rp.100 juta untuk petani dan nelayan, agar jika modal usaha mereka habis akibat faktor cuaca, mereka tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Anak-anak mereka pun bisa terus sekolah,” jelas ASR.

ASR menambahkan bahwa peran ibu-ibu dalam memenangkan pilkada sangat penting.

“Kalau ibu-ibu sudah bergerak, pasti bapak-bapak juga ikut. Modal usaha untuk ibu-ibu harus kita prioritaskan, karena mereka yang lebih pintar mengelola keuangan keluarga,” ucapnya diselingi canda.

Dalam kampanye ini, Andi Sumangerukka optimistis bahwa soliditas antara partai koalisi, relawan, dan masyarakat akan mengantarkannya menuju kemenangan.

“Dengan soliditas ini, insya Allah, gerbang kemenangan sudah di depan mata. Mari kita bersatu dan bergandengan tangan untuk Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Andi Wawan Idris, Ketua Partai Gerindra Bombana, juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum Prabowo Subianto.

“Saya di sini sebagai delegasi Pak Prabowo. Sesuai amanat, kami diminta untuk mengantarkan calon gubernur sampai ke penetapan calon terpilih,” ujarnya disambut tepuk tangan dari para hadirin.