KOLAKA UTARA, Sultranet.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kolaka Utara tahun 2024, Pemerintah Daerah Kolaka Utara (Kolut) menggelar dzikir dan doa bersama di Masjid Agung Bahrur Rasyad Al Ittihad, Lasusua, pada Kamis (3/10) malam. Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, hingga penyelenggara pemilu.

Kegiatan dzikir dan doa yang diprakarsai oleh Pj. Bupati Kolaka Utara, Yusmin, bertujuan untuk memohon keberkahan kepada Allah SWT agar Pilkada Kolut berjalan dengan aman dan damai. Dalam sambutannya, Yusmin menyampaikan bahwa upaya maksimal dari berbagai pihak belumlah cukup tanpa disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Kita sudah bekerja keras, tapi kita juga harus memohon kepada Allah SWT agar Pilkada ini bisa berjalan dengan aman, damai, dan sesuai harapan kita semua,” ujar Yusmin.

Dzikir dipimpin oleh salah seorang pengasuh pondok tahfidz di Kolaka Utara, sementara doa bersama dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kolaka Utara, Dr. Hiabullah. Dalam momen ini, Yusmin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama demi kesuksesan Pilkada 2024.

Lebih lanjut, Yusmin juga menegaskan pentingnya kerjasama antara pihak penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi ini akan menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan Pilkada yang aman dan lancar.

“Kita semua harus menjaga netralitas, bekerja sama, dan menjaga agar tidak ada pihak yang merusak kedamaian di Kolaka Utara selama proses Pilkada berlangsung,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga suasana kondusif, Yusmin telah menginstruksikan agar kegiatan serupa dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kolaka Utara.

Hal ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat luas dalam memohon doa untuk kelancaran Pilkada serta terpilihnya pemimpin terbaik yang mampu membawa kemajuan bagi Bumi Patowonua.

“Kita berharap bupati yang terpilih nanti benar-benar yang terbaik dan mampu memberikan yang terbaik pula bagi masyarakat,” pungkasnya.

Yusmin juga mengungkapkan harapannya agar Pilkada Kolaka Utara 2024 bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian selama proses pemilu berlangsung.

Sumber: Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara

MUNA, Sultranet.com – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial R, yang juga merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna, diduga terlibat dalam kampanye mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muna, Bachrun Labuta – La Ode Asrafil.

Dugaan ini muncul setelah R diduga mengarahkan warga untuk mendukung Paslon tersebut dalam sebuah acara syukuran warga di Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Temuan ini pertama kali dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Bone dan segera dilimpahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna untuk ditindaklanjuti.

“Saya sudah melimpahkan temuan ini ke Bawaslu dan saat ini sedang dalam proses. Untuk lebih jelasnya, silakan konfirmasi ke Bawaslu,” ujar Ketua Panwascam Bone, Andi Hasan, pada Kamis (3/10/2024).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Muna, Mustar, membenarkan bahwa kasus ini sedang diproses. Menurutnya, dugaan pelanggaran oleh ASN R sangat kuat karena terdapat bukti berupa rekaman video yang menunjukkan R mengarahkan warga untuk mendukung Paslon Bachrun-Asrafil.

“Temuan ini sudah kami proses bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), karena dugaan pelanggarannya jelas. R yang merupakan ASN PPPK di Pemda Muna juga tercatat sebagai calon legislatif (Caleg) dari salah satu partai politik, sehingga kasus ini mengarah pada pidana pemilu,” kata Mustar.

Ia menambahkan bahwa pelanggaran tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya pasal 71 ayat 1 yang melarang pejabat negara, ASN, anggota TNI/Polri, dan kepala desa untuk melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Paslon.

“ASN R ini terlihat berdiri dekat dengan Paslon Bachrun-Asrafil dalam video tersebut, sambil berbicara melalui mikrofon dan mengeluarkan pernyataan yang mendukung salah satu Paslon. Kasus ini jelas masuk dalam ranah pidana pemilu,” tegas Mustar.

Bawaslu Muna akan melanjutkan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Besok kami bersama Gakkumdu akan melakukan klarifikasi lebih lanjut dan memeriksa saksi-saksi,” tambahnya.

Dalam video yang beredar, R terlihat berbicara di acara syukuran warga dengan menyebut bahwa istri salah satu Paslon adalah keluarganya, serta memberikan pernyataan yang dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung.

Muna, Sultranet.com – Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kabupaten Muna, provinsi Sulawesi Tenggara menggelar aksi di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (3/10/2024).

Mereka memprotes tidak terdatanya nama mereka di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN), meskipun telah mengikuti pendataan pada tahun 2022.

Masalah ini muncul saat para Nakes hendak mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang telah resmi dibuka.

Banyak dari mereka baru mengetahui bahwa nama mereka tidak tercantum ketika mencoba membuat akun pendaftaran.

“Saya buat akun untuk memastikan apakah saya terdata, tapi saat masuk, muncul keterangan bahwa saya tidak terdata pada instansi pemerintahan Kabupaten Muna, dan diarahkan untuk tahap II,” ujar seorang Nakes saat berdialog dengan Plt Kepala BKPSDM Muna.

“Saya tidak terima jika harus masuk di tahap II, karena saya sudah mengabdi belasan tahun,” tambahnya.

Para Nakes yang hadir merasa kecewa dan datang untuk mengadukan nasib mereka, karena sekitar 250 orang sudah dinyatakan tidak terdata.

Wa Ode Almira, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Muna, menjelaskan bahwa pendataan memang telah dilakukan pada 2022, namun tidak semua yang terdata lolos verifikasi.

Salah satu syarat utama dari pusat adalah sumber dana yang digunakan harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dana BLU dan jasa kapitasi tidak dapat terakomodir.

“Namun, kami akan berkomunikasi dengan BKN terkait aduan para Nakes hari ini,” ucap Almira.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendaftaran PPPK terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama untuk yang namanya sudah masuk dalam database BKN, berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober. Sementara tahap kedua bagi yang tidak terdata, akan dibuka pada 17 November hingga 31 Desember.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Yusmin, S.Pd., M.H., meluncurkan program Makan Siang Bergizi Gratis di Alun-Alun Lasusua, Kamis (3/10).

Inisiatif ini bertujuan menekan angka stunting di Bumi Patowanua, sekaligus mendukung agenda nasional yang digalakkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini akan berjalan selama empat bulan sebagai uji coba, menyasar 2.025 anak yang akan menerima makanan bergizi tiga kali dalam seminggu.

Hingga Desember 2024, sebanyak 27 kali pemberian makanan direncanakan, dengan harapan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan stunting di Kolaka Utara.

Peluncuran program tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pelajar, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain pemberian makanan, acara dilanjutkan dengan penebaran benih ikan dan penanaman berbagai jenis sayuran.

Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus mendukung kelancaran program makan siang gratis.

Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. Taupik, menjelaskan bahwa pemberian makanan bergizi ini dirancang untuk mengukur dampak langsung terhadap kesehatan anak-anak.

“Sebelum program dimulai, tim Dinas Kesehatan telah melakukan pengukuran berat badan dan lingkar perut anak-anak sasaran,” ungkapnya.

Penjabat Bupati Yusmin turut menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian dan perikanan.

Pemda Kolaka Utara telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk penanaman sayuran dan pembenihan ikan, seperti nila dan bandeng, yang nantinya akan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

“Program ini dibiayai melalui APBD Perubahan 2024. Saat ini baru menjangkau 28 sekolah, namun Pemda berkomitmen untuk memperluas cakupan program di masa depan, agar semua anak di Kolaka Utara dapat menikmati makanan bergizi secara gratis,” kata Yusmin.

Tidak hanya fokus pada gizi, Pemda juga merencanakan penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis pada 2025.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban orang tua dan memastikan semua anak dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan.

Program makan siang bergizi ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam menciptakan generasi sehat dan kuat di Kolaka Utara, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Sumber: Diskominfo Kolut 

MUNA, Sultranet.com – Dukungan politik dalam Pilkada Muna 2024 terus mengalir untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode Muhammad Rajiun Tumada – Purnama Ramadhan.

Salah satu loyalis Rusman Emba, Sirajuddin Haq S.Sos, yang lebih dikenal sebagai Adhyn Haq, menyatakan komitmennya mendukung Rahmatnya Muna.

Adhyn, yang selama dua periode menjadi pendukung Rusman Emba sebagai Bupati Muna, kini beralih mendukung Rajiun Tumada dengan alasan kuat.

“Kami ingin Muna dipimpin oleh sosok yang disiplin, adil, dan mampu menjunjung hak-hak masyarakat, terutama yang tinggal di pelosok desa,” ujarnya, Kamis (3/10/2024).

Sebagai bentuk komitmennya, Adhyn tidak hanya mendeklarasikan dukungan, tetapi juga membentuk satuan tugas (satgas) pemantauan netralitas kepala desa di Pilkada kali ini.

Satgas ini bertujuan memastikan kepala desa bersikap netral sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur pemilu dan pemerintahan desa.

“Kepala desa harus netral. UU Pemilu dan UU Desa sudah jelas melarang mereka memihak kelompok tertentu. Jika melanggar, ada konsekuensi pidana dan pemberhentian dari jabatan,” tegasnya.

Adhyn menekankan bahwa netralitas kepala desa sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kedamaian dalam proses Pilkada.

Menurutnya, sikap kepala desa yang condong ke salah satu calon dapat memicu konflik di masyarakat.

“Kami akan memastikan semua kepala desa mematuhi aturan dan tidak memihak. Jika ada yang melanggar, kami akan mengambil tindakan tegas,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses Pilkada hingga ke pelosok desa dan memastikan Bawaslu serta jajarannya bekerja optimal.

“Pilkada bukan sekadar mengganti bupati, melainkan menciptakan pemerintahan yang lahir dari pilihan rakyat tanpa tekanan dari pejabat manapun,” bebernya.

Adhyn juga mengajak semua pihak untuk menjaga Pilkada Muna tetap damai dan berkualitas.

“Mari kita bersama-sama menciptakan Pilkada yang bersih dan bebas dari intervensi kepala desa yang tidak netral,” pungkasnya.

Bombana, sultranet.com – Tokoh masyarakat adat Moronene dari rumpun keluarga besar Mokole Abdul Latif Haba dan Mokole Mansur Lababa secara kompak menyatakan dukungan penuh kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana nomor urut 1, H. Burhanuddin dan Ahmad Yani (BERANI), dalam Pilkada Bombana 27 november 2024 mendatang.

Deklarasi dukungan ini dilakukan dalam acara di kediaman Mokole Abdul Latif Haba pada Rabu malam (02/10), dihadiri oleh para tokoh dan masyarakat adat yang menilai Paslon BERANI memiliki komitmen dan keberpihakan yang kuat terhadap pemberdayaan dan pelestarian adat dan budaya Moronene.

Tokoh muda Moronene Asrin Sarewo, yang didapuk mewakili tuan rumah Mokole Abdul Latif Haba, dalam pidatonya menegaskan bahwa dukungan terhadap pasangan BERANI bukanlah tanpa alasan.

“Kami pernah memenangkan calon lain di tempat ini, namun kali ini saya yakin pasangan BERANI akan menang dengan selisih yang lebih besar. Masyarakat mendukung mereka karena kemampuan dan visi nyata untuk memajukan Bombana,” ungkap Asrin.

Asrin menyoroti pengalaman panjang H. Burhanuddin sebagai birokrat selama 30 tahun dan Ahmad Yani sebagai politisi ulung. Menurutnya, kombinasi ini sangat ideal untuk membawa perubahan yang cepat dan signifikan di Bombana.

“Dua sosok ini saling melengkapi. Pak Burhanuddin adalah seorang teknokrat berpengalaman, sementara Pak Ahmad Yani adalah politisi yang matang. Keduanya akan menciptakan strategi yang tepat untuk membangun Bombana,” lanjutnya.

Mokole Mansur Lababa, tokoh masyarakat adat Moronene, juga menyampaikan dukungannya dengan penuh keyakinan. Ia mengapresiasi langkah H. Burhanuddin selama menjabat sebagai Pj. Bupati yang memberikan hak-hak masyarakat adat Moronene khususnya yang berada di Hukaea Laea.

“Hanya dalam waktu satu tahun tiga bulan, Pak Burhanuddin berhasil menandatangani SK yang memberikan legalitas kepada masyarakat adat, sesuatu yang telah lama kami perjuangkan namun tak kunjung terwujud di masa pemerintahan sebelumnya,” ujar Mansur.

Mokole Mansur menambahkan bahwa pasangan BERANI memiliki integritas dan komitmen kuat untuk memajukan masyarakat adat. Ahmad Yani, menurutnya, telah lama berjuang bersama masyarakat adat sejak tahun 1996, saat ia masih mahasiswa.

“Ini membuktikan bahwa pasangan ini bukan hanya memiliki visi, tetapi juga kepedulian terhadap rakyat kecil dan adat istiadat,” tegasnya.

Selain tokoh adat, dukungan juga datang dari Ilham Subair, seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Meskipun sudah lama meninggalkan Bombana, Ilham mengaku tetap mengikuti perkembangan politik di daerahnya.

“Saya sangat terkesan dengan apa yang telah dilakukan Burhanuddin, terutama dalam membenahi infrastruktur dan pembangunan daerah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah pemimpin yang berkomitmen untuk membawa Bombana ke arah yang lebih baik,” kata Ilham.

H. Abustam, mantan Ketua Tim Sukses H. Tafdil, juga menyampaikan dukungan penuh kepada pasangan BERANI. Ia menilai Burhanuddin telah menunjukkan kapasitasnya dalam memimpin Bombana selama 15 bulan sebagai Pj. Bupati.

“Burhanuddin berhasil merubah wajah Bombana dalam waktu singkat. Saya yakin jika beliau terpilih untuk lima tahun ke depan, Bombana akan jauh lebih maju dan berkembang,” ujar Abustam.

Ahmad Yani, calon Wakil Bupati, dalam orasinya menegaskan komitmen pasangan BERANI untuk memberdayakan masyarakat lokal. Ia memastikan bahwa mereka tidak akan mendatangkan tenaga dari luar untuk menduduki jabatan-jabatan penting di Bombana.

“Kami akan memprioritaskan putra daerah untuk membangun daerah ini. Setiap jabatan yang ada di Bombana akan diisi oleh warga lokal yang memenuhi syarat,” tegas Ahmad Yani.

Sementara itu, H. Burhanuddin menegaskan bahwa pengalaman selama 30 tahun sebagai birokrat menjadi modal penting dalam memimpin Bombana. Ia berkomitmen untuk melayani masyarakat, bukan sekadar berkuasa.

“Saya datang ke Bombana untuk melayani masyarakat, bukan untuk berkuasa. Birokrasi adalah mesin pemerintahan, dan saya memiliki pengalaman yang cukup untuk memastikan birokrasi berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat,” jelas Burhanuddin.

Dengan deklarasi dari masyarakat adat Moronene dan dukungan dari berbagai tokoh, pasangan BERANI semakin optimis untuk memenangkan Pilkada Bombana dan membawa perubahan besar bagi daerah tersebut.

MUNA, Sultranet.com – Calon Bupati Muna, La Ode Muhammad Rajiun Tumada, berjanji akan merealisasikan harapan mantan Bupati Muna, LM Rusman Emba, terkait perbaikan jalan poros Desa Lamanu hingga Desa Kawite Wite. Janji ini disampaikan Rajiun saat kampanye terbatas di Desa Kawite Wite, Kecamatan Kabawo, pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Dihadiri ratusan pendukung, Rajiun menyampaikan bahwa Rusman Emba menitipkan pesan padanya agar memperbaiki jalan rusak di Desa Kawite Wite jika ia terpilih sebagai Bupati Muna.

Rajiun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan harapan tersebut demi kesejahteraan masyarakat.

“Pak Rusman titip pesan agar jalan rusak di Desa Kawite Wite diperbaiki, dan saya akan menepati janji itu jika terpilih sebagai Bupati Muna,” ungkap Rajiun menirukan pesan Rusman Emba yang ditemuinya di Rutan Sukamiskin.

Rajiun juga menjelaskan bahwa dirinya kerap berkunjung ke desa tersebut saat menjabat sebagai Bupati Muna Barat dan bahkan telah memperbaiki jembatan di Kawite Wite menggunakan dana pribadinya.

Ia mengungkapkan bahwa janji serupa pernah ia sampaikan pada Pilkada 2020, namun belum terwujud karena ia gagal terpilih saat itu.

“Insya Allah, jika saya diberi kepercayaan oleh masyarakat Muna pada Pilkada 27 November mendatang, perbaikan jalan ini akan menjadi prioritas utama. Jalan poros ini akan dikerjakan pertama,” tegas Rajiun.

Pasangan Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan yang diusung oleh PKB dan Gerindra serta didukung oleh PSI dan Partai Garuda, berharap dapat memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memenangkan Pilkada serentak dan membawa perubahan bagi Kabupaten Muna.

Bombana, sultranet.com – Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bombana, Andi Nirwana Sebbu dan Heryanto (ANS-TO), memperkenalkan program Bantuan Rumah Layak Huni.

Program ini bertujuan untuk menyediakan minimal 1.500 rumah layak huni setiap tahun bagi keluarga miskin di Bombana jika pasangan nomor urut 2 tersebut terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana pada 27 November 2024 mendatang.

Calon Bupati Andi Nirwana Sebbu mengatakan bahwa banyak keluarga di Bombana masih hidup dalam kondisi yang tidak layak, dengan infrastruktur rumah yang buruk dan akses sanitasi yang minim. Hal ini berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak.

Menyadari hal ini, ANS-TO berkomitmen untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui program rumah layak huni yang tidak hanya menjadi janji kampanye, tetapi juga strategi utama untuk perbaikan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Program ini akan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pembangunan rumah, hal itu akan memberikan lapangan pekerjaan dan memperkuat rasa kepemilikan.

Material bangunan yang digunakan juga ramah lingkungan dan tahan lama, memastikan perlindungan optimal bagi penghuninya.

“Kami berkomitmen menyediakan tempat tinggal yang layak dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial,” ujarnya Andi Nirwana Sebbu. Rabu (2/10/2024)

Program ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Bombana dengan memberikan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Program ini diprediksi akan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, dari kesehatan hingga pendidikan anak-anak.

Selain itu, pembangunan rumah baru diharapkan menciptakan efek domino positif bagi perekonomian lokal dengan membuka lapangan kerja baru.

Program ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Fitri, warga Kecamatan Poleang, menyatakan dukungannya terhadap program ini.

“Kami sangat mendukung program ini. Jika terealisasi, kami sangat bersyukur.” ujar Fitri

Jalannya program ini bergantung pada dukungan masyarakat dan pelaksanaan yang konsisten oleh pemerintah daerah jika ANS-TO terpilih di Pilkada Bombana.

Dengan mengusung program ini, ANS-TO menunjukkan komitmen nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat Bombana.

Pewarta: Azuli

Bombana, Sultranet.com – Menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bombana kembali memperkuat komitmennya untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. Hal tersebut ditegaskan pada sosialisasi Pengawasan Bawaslu di Aula Hotel Istana, Rabu (02/10/2024)

Ketua Bawaslu Bombana, Irpan, S.H., M.Kn., menekankan pentingnya peran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam pengawasan Pilkada, terutama di era digital saat ini. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam harus seragam dan berlandaskan pada regulasi yang ada.

“Setiap langkah pengawasan harus didasarkan pada aturan yang berlaku. Tidak boleh ada perbedaan cara pandang di lapangan. Pengawas harus kompak dalam satu visi yang sama, memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan, jujur, dan adil,” ujarnya.

Pernyataan ini mencerminkan sikap tegas Bawaslu dalam menghadapi potensi pelanggaran yang sering terjadi selama masa kampanye, terutama di media sosial. Irpan menjelaskan bahwa kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas negara secara tidak sah, dan penyebaran informasi hoaks adalah beberapa contoh pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

“Kami akan memperketat pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, terutama di media sosial yang sering kali digunakan sebagai alat penyebaran informasi yang tidak benar,” tegasnya.

Salah satu fokus utama dalam sosialisasi kali ini adalah pengawasan kampanye di media sosial. Zulfikar, S.Pd., Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bombana, menyoroti peran besar media sosial dalam proses politik saat ini.

“Media sosial telah menjadi platform utama dalam kampanye, namun juga menjadi ladang subur bagi penyebaran hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian. Ini adalah tantangan besar bagi kami sebagai pengawas,” ujar Zulfikar.

Bawaslu Bombana tidak bekerja sendirian dalam menangani isu ini. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, mereka menggandeng Diskominfo dan Polres Bombana. Fadlan, S.Si., M.M., Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Bombana, dan IPTU Yudha Febry Widanarko, S.Tr.K., S.I.K., Kasat Reskrim Polres Bombana, turut memberikan pandangan mereka mengenai pentingnya kolaborasi dalam menanggulangi pelanggaran di media sosial. mereka menekankan pentingnya respons cepat dalam menangani isu-isu sensitif seperti SARA yang dapat memicu konflik horizontal.

“Kami di sini untuk memastikan bahwa pengawas memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana merespons isu-isu yang muncul di media sosial. Misalnya, ketika muncul isu SARA, respons kita harus cepat, tidak bisa lambat, karena hal ini dapat memicu konflik yang lebih besar di masyarakat,” jelas Zulfikar.

Lebih lanjut, Zulfikar juga menggarisbawahi pentingnya integritas dalam melaksanakan tugas pengawasan. “Panwascam tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas mereka secara profesional, tetapi juga dengan integritas tinggi. Ini adalah modal utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada,” tambahnya.

Peserta sosialisasi ini mencapai 88 orang, yang terdiri dari pimpinan Panwascam dari 22 kecamatan di Bombana, serta staf kehumasan. Dalam kegiatan ini, para pengawas dibekali pengetahuan mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, baik dalam pengawasan kampanye tatap muka maupun di media sosial.

Dalam upaya menciptakan pemilu yang damai dan tanpa konflik, Bawaslu Bombana menekankan pentingnya langkah pencegahan dini terhadap pelanggaran. Menurut Zulfikar, kampanye yang terarah dan sesuai aturan merupakan kunci untuk mencegah konflik yang mungkin muncul.

“Kami berharap, semua kampanye bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Pilkada Bombana 2024 dapat berlangsung damai, tanpa konflik,” harapnya.

Zulfikar juga mengungkapkan rencana Bawaslu Bombana untuk melibatkan media dalam diskusi terkait pencegahan pelanggaran kampanye di media sosial.

“Insyaallah ke depan kami akan mengundang teman-teman media untuk berdiskusi bersama tentang pencegahan pelanggaran Pilkada di media sosial,” pungkasnya.

MUNA, Sultranet.com – Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Muna, La Ode Arwaha, mengumumkan bahwa La Sarima bukan lagi kader PKB. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu (02/10/2024).

“La Sarima sudah memundurkan diri sebagai kader PKB sejak tanggal 16 kemarin. Dengan demikian, dia tidak lagi terikat sebagai anggota PKB,” tegas La Ode Arwaha.

Ia juga menilai bahwa tindakan La Sarima yang mengatasnamakan PKB untuk mendukung pasangan lain adalah sebuah kekeliruan.

“Jika La Sarima ingin memberikan dukungan secara pribadi, itu sah-sah saja. Namun, dia tidak berhak menggunakan nama PKB untuk mendukung pasangan yang berbeda, karena PKB tegak lurus mendukung pasangan Rajiun-Purnama,” tambah Arwaha.

Demi menjaga soliditas partai, Arwaha mengingatkan seluruh kader PKB Muna untuk bersatu dalam mendukung dan memenangkan pasangan Rajiun-Purnama dalam Pilkada Muna mendatang.

“Kami meminta semua kader untuk bersatu dan tegak lurus mendukung Rajiun-Purnama. Jika ada kader PKB yang tidak sejalan, kami tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pemecatan,” ucapnya.

La Sarima, yang sebelumnya adalah anggota DPRD terpilih pada Pemilihan Legislatif 2019, tidak terpilih kembali pada Pemilu 2024.

Keputusan untuk mundur dari PKB ini dianggap sebagai langkah strategis oleh beberapa pihak, namun di sisi lain menimbulkan kontroversi di internal partai.

Dengan keputusan ini, DPD PKB Muna berharap dapat memperkuat dukungan terhadap pasangan calon yang diusung dan memastikan kesatuan visi untuk memenangkan Pilkada mendatang.