Muna, SultraNet.Com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, yang dikenal dengan akronim RahmaTnya Muna, secara resmi telah menerima dokumen model B1.KWK dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB).

Dokumen tersebut merupakan salah satu syarat penting bagi pasangan calon untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang didampingi oleh Ketua DPW PKB Sultra, Jaelani, dan Ketua DPC PKB Muna, L. Arwaha Ady Saputra. Acara berlangsung di Aula lantai 4 Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Melalui Liaison Officer (LO) Taufan, La Ode M. Rajiun Tumada menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh PKB kepada pasangan RahmaTnya Muna.

“Paslon Rajiun-Purnama (RahmaT-nya Muna) akan menjaga dengan baik amanah yang diberikan PKB dalam memenangkan Pilkada di Muna 2024,” ucapnya.

Selain dukungan dari PKB, Taufan juga mengungkapkan bahwa pasangan Rajiun-Purnama dalam waktu dekat akan menerima rekomendasi serupa dari Partai Gerindra.

“Insyaallah dalam minggu ini, Bapak Rajiun dan Purnama akan menunggu penyerahan B1.KWK dari Partai Gerindra melalui rakorda nanti,” tambahnya.

Sebelumnya, pasangan RahmaTnya Muna telah mengantongi surat tugas dari DPP Gerindra sebagai bentuk dukungan awal untuk maju dalam Pilkada Muna 2024.

Dukungan dari dua partai besar ini menjadi modal kuat bagi pasangan Rajiun-Purnama dalam menghadapi kontestasi politik di Kabupaten Muna.

Pewarta: Borju

Jakarta, SultraNET.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Utama dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tinggi pemerintah daerah Kolut dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menko PMK, Muhajir Efendi, kepada Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Taufiq S., yang mewakili Penjabat Bupati Kolaka Utara, Sukanto Toding, dalam acara yang digelar di Jakarta, Kamis (08/08/2024).

Menurut Taufiq, penghargaan yang diraih merupakan hasil dari kerja sama seluruh pihak terkait, termasuk BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya di Kolaka Utara.

“Penghargaan ini adalah hasil sinergi seluruh stakeholder yang ada di Kolaka Utara. Kami berharap ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan agar masyarakat dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan melalui UHC secara optimal,” ujar Taufiq

Ia menegaskan bahwa meskipun penghargaan bukanlah target utama dari program UHC, namun apresiasi ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah serta pihak terkait untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kolaka Utara.

Penghargaan yang bertajuk “Satu Dekade Program JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat Indonesia” ini merupakan kali kedua yang diterima oleh Pemkab Kolut.

Sebelumnya, Kolaka Utara telah melaksanakan program UHC sejak tahun 2023, dan terus berupaya memastikan seluruh penduduknya mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.

Kolaka Utara menjadi kabupaten di Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih penghargaan UHC Kategori Utama.

Untuk mendapatkan penghargaan ini, sebuah daerah harus memenuhi sejumlah syarat, termasuk capaian UHC di atas 98%, tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di atas 80%, serta tidak memiliki tunggakan iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) hingga tahun 2023.

Taufiq juga mengingatkan seluruh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di Kolaka Utara untuk terus merealisasikan program UHC dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa membeda-bedakan pasien, baik yang dilayani melalui skema umum maupun UHC.

“Tenaga kesehatan harus senantiasa melakukan inovasi dan berprestasi demi memberikan kontribusi positif bagi derajat kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan melalui program UHC, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara.

Bombana, SultraNET. – Pernyataan kontroversial yang diunggah oleh Adimarno di akun Facebook-nya, Adimarno Suku Tokotua, pada Jumat, 2 Agustus 2024, telah menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Dalam postingannya yang telah dibagikan sebanyak 86 kali dan ditanggapi 450 komentar netizen saat berita ini dirilis, Adimarno menyebut Kota Mekah lebih tepat disebut sebagai “kota yang menyesatkan” dan bukan “kota suci”.

Menurut Adimarno, Kota Mekah menyesatkan pengunjungnya karena banyak yang tersesat saat berkunjung dan terpisah dari kelompoknya.

Ia juga menyebut bahwa banyak terjadi kejahatan di kota tersebut, seperti perjudian, pencurian, dan adanya perempuan penghibur, yang menurutnya tidak mencerminkan kesucian kota tersebut.

Menanggapi pernyataan tersebut, Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) melalui direktur LKPD, Muh. Arham, dengan tegas mengutuk pernyataan Adimarno dan meminta agar ia segera meminta maaf kepada publik.

“Pernyataan Adimarno ini adalah statemen yang tidak didasari oleh pengetahuan yang memadai sehingga kami meminta dia segera mencabut pernyataannya dan mulai belajar agar memiliki referensi yang cukup sebelum berbicara,” tegas Arham, Sabtu (3/8/2024).

Arham menambahkan bahwa Mekah dan Madinah dijuluki haramain, yang jika diterjemahkan secara harfiah bermakna dua kota suci.

“Mekah adalah kota suci bagi Islam. Pernyataan Adimarno di sosial media soal Mekah sangat menyakitkan umat. Sehingga kami meminta dia segera minta maaf. Apabila tidak, kami akan melaporkan soal dugaan pelanggaran UU ITE,” tegasnya.

LKPD memberikan waktu 2 x 24 jam kepada Adimarno untuk meminta maaf kepada publik, khususnya umat Muslim yang merasa tersakiti atas pernyataannya.

“Kami juga meminta Adimarno untuk lebih banyak membaca buku soal Mekah. Jangan karena ingin populer di sosial media sehingga bicara yang menyesatkan dan asal-asalan,” tambah Arham.

Selain itu, Arham juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bersosial media.

“Hindarilah pernyataan yang bisa berpotensi merusak hubungan kemasyarakatan dan menyakiti publik karena bisa berujung pada pidana. Mari bersosial-media dengan baik dan mengutamakan edukasi,” pungkasnya.

Pernyataan Adimarno yang kontroversial ini memicu diskusi hangat di kalangan netizen dan menimbulkan berbagai reaksi, baik yang mendukung maupun yang menentang. Namun, mayoritas netizen mengecam keras pernyataan tersebut dan meminta agar Adimarno segera menarik ucapannya. (IS)

Bombana, SultraNET. – Jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Polres Bombana menggelar Rapat Koordinasi lintas sektoral bersama media. Rabu, 10 Juli 2024.

Dalam Rakor tersebut ditekankan pentingnya netralitas Polri dan langkah-langkah antisipatif untuk mengawal proses pemilu yang damai dan aman.

Kapolres Bombana AKBP Roni Syahendra, SH., S.IK., M.Si menegaskan komitmen Polri untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada.

“Polri harus netral dalam pelaksanaan Pilkada. Ini adalah amanat yang kami pegang teguh,” ujarnya.

Komitmen tersebut telah disampaikan kepada seluruh personel Polres Bombana, termasuk dalam apel pagi dan instruksi langsung ke Polsek.

Dalam upaya memastikan keamanan TPS, AKBP Roni menjelaskan bahwa pengamanan akan dilaksanakan secara merata di semua TPS.

“Jika dulu kami membedakan tingkat pengamanan TPS berdasarkan kerawanan, kini kami ratakan menjadi satu personil per TPS untuk maksimalisasi pengawasan,” jelasnya.

Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan Pilkada 2024 di Bombana berjalan dengan tertib dan aman.

Polres Bombana berkomitmen untuk menjaga netralitas dan melindungi hak-hak masyarakat, serta memastikan tidak ada penyebaran informasi yang dapat meresahkan masyarakat selama proses Pilkada berlangsung.

Ditempat yang sama, Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febri Widanarko, S.IK, menyoroti pengawasan ketat terhadap media sosial untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Kami memonitor aktivitas di media sosial setiap hari melalui patroli siber. Fokus utama kami adalah pada postingan yang mengandung berita bohong dan akun-akun palsu,” jelasnya.

Sejauh ini, empat akun Facebook telah di-take down karena diduga menyebarkan informasi palsu atau menghasut.

Proses identifikasi akun palsu dilakukan dengan profiling dan pengecekan IP.

“Kami cek keabsahan akun melalui alat-alat IP dan regisnya. Posting yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, atau unsur pidana lain seperti perjudian dan konten seksual akan ditindak tegas,” tambah IPTU Yudha.

Polres Bombana juga bekerjasama dengan Kejaksaan dan Bawaslu untuk mengkaji postingan-postingan yang berpotensi sebagai black campaign.

“Kami akan menilai bersama apakah sebuah postingan termasuk black campaign atau tidak,” tandasnya.

Pewarta: Idris Hayang

Bombana, SultraNET. – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana untuk segera melakukan normalisasi sungai di Kecamatan Poleang Utara yang dinilai wajib dan mendesak untuk segera dilakukan.

Desakan ini disampaikan menyusul banjir yang melanda wilayah tersebut, merendam lebih dari 100 Kepala Keluarga (KK) di tiga desa, yakni Desa Toburi, Desa Wambarema, dan Desa Tanah Poleang beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif LKPD, Muh. Arham, S.Th.I, Selasa (9/7/2024) menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama banjir adalah curah hujan yang tinggi yang mengalir ke sungai yang kondisinya sempit hingga meluap merendam pemukiman warga.

“Curah hujan yang besar menyebabkan air masuk ke jalur sungai yang sudah menyempit. Sungai perlu dinormalisasi mulai dari perbatasan Desa Wambarema hingga Desa Toburi. Jika badan sungai diperlebar, insya Allah ini bisa mencegah banjir di masa depan,” ujar Arham.

Ia menjelaskan bahwa LKPD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat untuk membahas langkah-langkah normalisasi sungai.

“Normalisasi ini wajib dilakukan segera jika tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Kami berharap koordinasi ini dapat mempercepat proses penanganan dan normalisasi sungai yang mendesak ini,” kata Arham.

Dengan adanya normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur yang tepat, LKPD optimistis bahwa risiko banjir di masa depan dapat diminimalkan.

Ia berkomitmen untuk terus memantau perkembangan penanganan bencana ini dan memberikan dukungan serta advokasi yang diperlukan bagi masyarakat terdampak.

“Kita berharap permintaan kami segera di atensi Pemerintah Kabupaten dan kami akan terus mengawal ini,” bebernya

Bantuan Harus Tepat Sasaran dan Tidak Berbelit

Pada kesempatan itu, LKPD juga moyoroti penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten beberapa hari lalu yang dinilai berbelit dan sebagian tidak tepat sasaran,

“Sudah saatnya pemerintah di level Kabupaten bersama Pemerintah desa untuk menginventarisir masyarakat yang terkena dampak dan memberikan bantuan yang diperlukan tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit,” tegas Muh. Arham, S.Th.I

Pembagian bantuan sebelumnya dilakukan di kantor kecamatan Poleang Utara. Namun, informasi dari beberapa warga yang terdampak menyebutkan bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Beberapa dari mereka yang membutuhkan bantuan justru tidak menerimanya.

“Bantuan harus benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, bukan hanya formalitas yang akhirnya tidak dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar terdampak,” tambah Arham.

Untuk mengatasi masalah ini, LKPD mendorong adanya sistem pendistribusian bantuan yang lebih efisien dan langsung menyentuh masyarakat yang terdampak.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan perangkat desa untuk memastikan setiap warga yang terkena dampak terdata dengan baik dan menerima bantuan yang diperlukan.

“Kami mengajak pemerintah untuk lebih responsif dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Bantuan kemanusiaan harus dilihat sebagai prioritas utama dalam situasi darurat seperti ini, Kami di LKPD siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan efektif.” tandasnya.

Pewarta : Aldi. L

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menyerahkan bantuan sosial kepada korban bencana banjir di Kecamatan Poleang Utara. Bantuan ini disalurkan langsung oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Muslihin, SP, yang mewakili Pj. Bupati Bombana pada Jumat (5/7/2024). Upaya ini merupakan langkah untuk membantu masyarakat terdampak banjir dalam memulihkan kondisi mereka.

Banjir yang melanda beberapa desa di Kecamatan Poleang Utara menyebabkan kerusakan signifikan, termasuk rusaknya rumah penduduk dan hilangnya sebagian besar persediaan makanan serta kebutuhan sehari-hari. Sebagai respon cepat, Pemerintah Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan perlengkapan lainnya kepada warga yang terdampak.

Dalam sambutannya saat penyerahan bantuan di lokasi terdampak, Muslihin menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mempercepat proses pemulihan korban bencana. “Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus berupaya dalam mendukung dan memulihkan kondisi masyarakat,” ujarnya.

Penyaluran bantuan sosial ini melibatkan berbagai pihak dari instansi terkait untuk memastikan bahwa bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran dan efektif. Dengan dukungan ini, diharapkan proses pemulihan korban bencana banjir di Kecamatan Poleang Utara dapat berlangsung lebih cepat.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam membantu saudara-saudara mereka yang terdampak, sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian dalam menghadapi bencana alam. (Kominfo)

Bombana, SultraNET. – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara (SULTRA) mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan gerak cepat (Gercep) dalam menangani dampak banjir yang melanda Kabupaten Bombana.

Banjir yang terjadi akibat hujan deras pada malam tadi mengakibatkan lebih dari 100 Kepala Keluarga (KK) terdampak di Kecamatan Poleang Utara. Kamis (4/7/2024)

Menurut data yang dihimpun LKPD, banjir merendam rumah-rumah warga di tiga desa, yaitu Desa Toburi, Desa Wambarema, dan Desa Tanah Poleang.

Selain merendam pemukiman warga, banjir juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum, termasuk rumah ibadah, yang menambah kesulitan bagi masyarakat yang terdampak.

“Situasi ini memerlukan respon cepat dari Pemda untuk memberikan bantuan darurat dan melakukan langkah-langkah mitigasi agar dampak banjir tidak semakin parah,” ujar Muh. Arham, S.Th.I, Ketua Dewan Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif LKPD SULTRA.

Arham menekankan bahwa bantuan darurat seperti makanan, air bersih, dan tempat penampungan sementara sangat diperlukan untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, upaya rehabilitasi dan perbaikan infrastruktur yang rusak juga harus segera dilakukan.

“Kami juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada upaya pencegahan banjir di masa mendatang dengan memperbaiki sistem drainase dan melakukan penghijauan di daerah rawan banjir,” tambah Arham.

Banjir di Bombana ini bukan pertama kalinya terjadi, dan LKPD berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan.

Selain bantuan dari pemerintah, LKPD juga mengajak masyarakat dan organisasi kemanusiaan untuk turut serta memberikan bantuan kepada korban banjir.

Masyarakat yang terdampak banjir kini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memulihkan kondisi kehidupan mereka.

“Solidaritas dan gotong royong sangat diperlukan saat ini. Semoga dengan kerjasama semua pihak, kondisi ini bisa segera teratasi,” harap Arham.

LKPD SULTRA akan terus memantau perkembangan penanganan bencana ini dan siap memberikan dukungan serta advokasi yang diperlukan untuk membantu masyarakat yang terdampak.

“LKPD juga telah mengunjungi Dinas Sosial Bombana agar menjadi garda terdepan bersama BPBD dalam penanganan dampak banjir ini,” tandasnya

Pewarta : Aldi. L

Kendari, SultraNET. – Dewan Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD SULTRA) menggelar rapat penting pada hari ini, Rabu (3/7/2024).

Salah satu keputusan utama yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah penunjukan Yudi Utama Arsyad sebagai Sekretaris baru Lembaga yang didirikan sejak 10 Oktober 2010 lalu itu.

Muh. Arham, S.Th.I, Ketua Dewan Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif LKPD SULTRA, mengumumkan penunjukan tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas kinerja lembaga.

“Kami yakin bahwa Saudara Yudi Utama Arsyad dengan pengalaman dan dedikasinya akan membawa kontribusi positif bagi perkembangan LKPD SULTRA ke depannya,” ujar Arham.

Rapat Dewan Pendiri ini dihadiri oleh seluruh anggota dewan dan membahas berbagai agenda penting terkait strategi dan program kerja LKPD SULTRA.

Penunjukan sekretaris baru dianggap sebagai langkah strategis untuk menyokong pelaksanaan program-program lembaga yang fokus pada kajian pembangunan daerah dan demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Yudi Utama Arsyad dikenal memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang pembangunan daerah dan pernah terlibat aktif dalam berbagai proyek pengembangan komunitas serta penelitian sosial.

“Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan dan siap bekerja keras untuk mencapai visi dan misi LKPD SULTRA,” kata Yudi Utama Arsyad setelah penunjukannya.

Direktur eksekutif LKPD SULTRA berharap dapat lebih efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan penelitian, advokasi, dan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus utama lembaga.

Keputusan ini juga disambut positif oleh para anggota dan mitra LKPD SULTRA, yang optimistis bahwa kepemimpinan baru di posisi sekretaris akan membawa energi dan ide-ide segar dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.

LKPD SULTRA merupakan lembaga yang bergerak di bidang kajian pembangunan daerah dan demokrasi, berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan penelitian, serta mengadvokasi isu-isu penting yang berkaitan dengan pembangunan dan demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Pewarta : Aldi. L

Kendari, Sultranet.com – Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Ponggiha Madani Agriculture, dari Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, berhasil menjadi juara 2 di Kompetisi Konten Platform KIM Se Indonesia. Selasa (2/7/2024)

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kabupaten Kolaka Utara, Syahlan Launu, mengatakan bahwa KIM Ponggiha Madani Agriculture menunjukkan prestasinya dengan mengalahkan perwakilan dari daerah lain, termasuk KIM Kata Kita dari Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang mendapatkan Juara 3.

“Alhamdulillah tahun 2024 ini kita berhasil menorehkan prestasi nomor 2 dari, KIM Jahetan Layar, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang pada Kompetisi Konten Platform KIM Se Indonesia ini menempatkan di posisi nomor 1,” kata Syahlan.

Dia berharap, pada 2025, KIM bisa terbentuk di seluruh Desa dan Kelurahan se Kabupaten Kolaka Utara.

Diskominfo kolut akan memfasilitasi pembentukannya dan bekerja sama dengan Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Desa Kelurahan dan BPD pada masing-masing Desa.

KIM Ponggiha Madani Agriculture berhasil menjadi juara 2 di Kompetisi Konten Platform KIM Se Indonesia, yang berlangsung dari tanggal 25-28 Juni 2024. Lima KIM yang berhasil juara yaitu Kim Jahetan Layar, Kim Ponggiha Madani Agriculture, Kim Kata Kita, Kim Mangun Karya, dan Kim Puncak Sanisani.

Ia berharap akan muncul KIM yang baru berbasis desa dan komunitas yang baru di kolut tahun 2025 mendatang.

“Dan semoga KIM ponggiha madani terus aktif dan berkontribusi dalam kemajuan informasi dan media. Sehingga Kim ini bisa dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat di kolaka utara,” tandasnya.

Sumber : Diskominfo Kolut

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Kecamatan Rumbia Tengah Koramil 1431-01/Rumbia yang dipimpin oleh Serma Abd. Hafid melaksanakan kerja bakti membersihkan saluran air (drainase) di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, bersama Aparat Kelurahan dan masyarakat setempat. Selasa, 02/07/2024

Lurah Lauru, Dahlan SE, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama yang terjalin antara masyarakat dan aparat.

“Ini adalah bentuk nyata kepedulian kita terhadap lingkungan. Saya berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut demi kebersihan dan kesehatan kita bersama,” ujarnya.

Senada dengan Lurah, Serma Abd. Hafid dari Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia juga menyampaikan pandangannya.

“Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya kerja bakti seperti ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan,” ucap Serma Hafid

Takmir, Kepala Lingkungan 3, menambahkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. “Dengan adanya kerja bakti ini, drainase di lingkungan kami menjadi lebih bersih dan aliran air menjadi lancar. Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi lingkungan lainnya,” ungkapnya.