Sultranet.com, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memuat hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu (28/1/2026).

Penyerahan LHP tersebut diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang mewakili Bupati Bombana, dan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bombana, Zalman, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., serta jajaran pejabat terkait dari Pemerintah Kabupaten Bombana.

LHP yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan kepatuhan BPK RI terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 60 hari oleh tim auditor BPK RI.

Dalam sambutannya, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh jajaran BPK RI, khususnya tim pemeriksa, atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilainya objektif dan komprehensif.

“Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berjalan sesuai ketentuan serta prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan,” kata Syahrun.

Syahrun menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana memandang LHP BPK tidak hanya sebagai bentuk penilaian, tetapi juga sebagai bahan evaluasi strategis untuk mendorong perbaikan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada sektor lingkungan hidup dan pertambangan.

“Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti secara serius melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur, sesuai rencana aksi yang telah disusun oleh perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Ia juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta membenahi tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan agar lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

“Kami telah menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk menjadikan rekomendasi BPK sebagai prioritas, dengan pemantauan berkala terhadap progres tindak lanjutnya. Setiap temuan harus direspons dengan perbaikan sistem, bukan sekadar pemenuhan administratif,” tegas Syahrun.

Di akhir sambutannya, Syahrun berharap sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPK RI dapat terus terjaga dengan baik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, patuh hukum, serta mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  (Kominfos).

Bombana, sultranet.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bahtara, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin, 8 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dari berbagai wilayah di Bombana.

Dalam sambutannya, Bahtara menegaskan bahwa Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan dan stabilitas bangsa, khususnya di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.

Menurut Bahtara, globalisasi membawa banyak peluang bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan serius berupa lunturnya nilai-nilai kebangsaan, meningkatnya individualisme, serta potensi perpecahan akibat perbedaan pandangan dan kepentingan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan harus terus diperkuat di semua lapisan masyarakat.

“Empat Pilar Kebangsaan harus menjadi pegangan bersama agar bangsa kita tetap kokoh, bersatu, dan tidak mudah terpecah oleh pengaruh luar. Nilai-nilai ini bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Bahtara di hadapan peserta.

Kegiatan sosialisasi ini dikemas dalam bentuk dialog interaktif yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta pertanyaan terkait relevansi Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Diskusi berlangsung hangat dan dinamis, dengan sejumlah peserta menyoroti pentingnya toleransi, keadilan sosial, serta persatuan dalam menghadapi perbedaan di daerah.

Bahtara menyambut baik berbagai pandangan tersebut dan menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Ia menilai, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dirawat agar perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan politik tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi perekat persatuan.

Selain itu, Bahtara juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda. Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di era digital. Ia mendorong agar pemuda Bombana aktif memanfaatkan pendidikan, media digital, serta kegiatan sosial sebagai sarana untuk menginternalisasi dan menyebarluaskan nilai Empat Pilar Kebangsaan.

“Generasi muda harus menjadi agen persatuan. Di tangan pemudalah masa depan bangsa ini ditentukan,” katanya.

Kegiatan sosialisasi ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus menghidupkan dan mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahtara berharap, kegiatan ini dapat memperkuat semangat kebangsaan serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat Bombana dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Pewarta: Samidin

Bombana, sultranet.com – Harapan masyarakat Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, untuk menikmati akses jalan yang layak akhirnya menemukan titik terang. Ruas jalan Rumbia–Mataoleo yang selama ini dikenal berlumpur saat musim hujan dan berdebu di musim kemarau direncanakan bakal dikerjakan pada 2026 melalui Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka. Informasi ini mengemuka setelah konfirmasi dari unsur DPRD Bombana ke Pemprov Sultra beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Zalman, menjelaskan bahwa ruas jalan Mataoleo–Rumbia secara resmi telah beralih status menjadi jalan provinsi sejak 2023. Peralihan status tersebut terjadi saat H. Burhanuddin masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Bombana dan juga sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sejak 2023 status jalan ini sudah naik menjadi jalan provinsi. Ini bukan proses singkat, tetapi melalui tahapan panjang, mulai dari pengusulan, pendataan, hingga masuk perencanaan,” kata Zalman. Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menyebutkan, masuknya ruas jalan tersebut dalam anggaran provinsi merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak yang diperjuangkan sejak 2023 hingga 2024, kemudian masuk dalam perencanaan tahun 2025, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2026 dengan panjang sekitar 10 kilometer.

“Dengan masuk di anggaran provinsi, ini adalah keberhasilan bersama. Insya Allah dikerjakan tahun 2026 sepanjang kurang lebih 10 kilometer,” ujarnya.

Zalman menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Dinas PUPR Bombana yang aktif membantu proses pendataan serta alih status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dukungan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dari daerah pemilihan Bombana dan Konawe Selatan, juga dinilai sangat menentukan.

Selain pembangunan ruas jalan Rumbia–Mataoleo, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga akan membangun talud di Kecamatan Masaloka. Proyek tersebut sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pemerintah provinsi sebagai bagian dari upaya penanganan infrastruktur dasar di wilayah Bombana.

Zalman yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai NasDem Bombana dan anggota DPRD Bombana Daerah Pemilihan I itu turut mengapresiasi peran Bupati Bombana saat ini. Menurutnya, pengalaman kepala daerah yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan koordinasi lintas pemerintahan.

“Peralihan status jalan ini tidak lepas dari inisiatif dan pengalaman Bupati Bombana yang memahami betul mekanisme di tingkat provinsi,” katanya.

Ia menegaskan, perjuangan menghadirkan pembangunan jalan tersebut juga mendapat dorongan kuat dari masyarakat dan pemuda Mataoleo. Aksi aspiratif yang dilakukan, baik di DPRD Bombana maupun DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, dinilai turut membuka ruang perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.

“Ini bukan pembangunan instan. Penuh perjuangan dan bolak-balik ke dinas provinsi. Peran masyarakat dan pemuda Mataoleo juga sangat besar, termasuk Anggota DPRD periode 2019-2024 yang turut memperjuangkan jalan ini,” ujar Zalman.

Menurutnya, dengan status jalan yang relatif baru sebagai jalan provinsi, dukungan berkelanjutan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tetap dibutuhkan. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengapresiasi komitmen Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana yang telah merespons aspirasi masyarakat.

“Karena itu, pemprov dan pemkab patut diapresiasi. Ini hasil perjuangan panjang sejak 2023 dan semoga tidak ada kendala lagi.” pungkasnya. (IS)

Harapansultra.com, Buton Utara – Wakil Bupati Buton Utara, Rahman, S.K.M., M.Kes., menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Cabang Buton Utara yang dirangkaikan dengan kegiatan senam jantung sehat di kawasan wisata Pantai Membuku, Kecamatan Kulisusu, Minggu, 18 Januari 2026.

Rakerda I YJI Cabang Buton Utara mengusung tema “Membangun Kesadaran Masyarakat untuk Menjaga Kesehatan Jantung melalui Senam Jantung Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)”. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kampanye gaya hidup sehat kepada masyarakat luas, khususnya dalam pencegahan penyakit jantung sejak dini.

Selain Wakil Bupati, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton Utara, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pengurus dan anggota Yayasan Jantung Indonesia Cabang Buton Utara. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan nyata terhadap gerakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rahman menegaskan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kesehatan jantung. Menurutnya, penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab utama kematian, namun dapat dicegah melalui perubahan pola hidup yang lebih sehat.

“Menjaga kesehatan jantung tidak harus mahal. Cukup dengan membiasakan hidup bersih dan sehat, mengatur pola makan, serta rutin berolahraga seperti senam jantung sehat, kita sudah melakukan langkah besar untuk melindungi diri dan keluarga,” ujar Rahman.

Ia menekankan bahwa upaya pencegahan penyakit jantung bukan semata tanggung jawab tenaga kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan edukatif dan promotif seperti yang dilaksanakan YJI dinilai sangat strategis dalam membangun kesadaran publik secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Rahman menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Jantung Indonesia Cabang Buton Utara atas inisiatif dan komitmennya yang sejalan dengan program Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. Ia berharap Rakerda ini mampu melahirkan program kerja yang konkret, aplikatif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas warga.

“Sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat harus terus diperkuat. Dengan kerja bersama, kita bisa mewujudkan Buton Utara yang sehat, bugar, dan produktif,” tambahnya.

Rakerda I YJI Cabang Buton Utara ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, sekaligus memperluas gerakan hidup sehat berbasis partisipasi masyarakat di Kabupaten Buton Utara.

Pewarta: Eghy Labuan

KONKEP, sultranet.com – Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Waworete, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), memberikan klarifikasi terkait keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang mengalami kegagalan transfer.

Kegagalan transfer tersebut terjadi pada sebagian penerima yang menggunakan rekening bank berbeda. Berdasarkan keterangan pada aplikasi BNI Direct, kendala tersebut disebabkan oleh gangguan sistem perbankan saat proses transaksi berlangsung.

Pihak Puskesmas Waworete sebelumnya telah mengimbau seluruh nakes agar menggunakan rekening Bank BNI untuk mempermudah proses penyaluran dana. Namun, imbauan tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh seluruh penerima.

Kepala Puskesmas Waworete, Nurdin, SKM, melalui Bendahara BOK Puskesmas Waworete, Isnanir, SKM, saat dikonfirmasi pada Kamis (8/1/2026), menjelaskan bahwa dana BOK tersebut telah ditransfer sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan.

“Dana BOK sudah kami transfer pada 11 Desember 2025 kepada para nakes. Namun, saat proses transfer berlangsung terjadi gangguan sistem, sehingga sebagian transaksi dinyatakan gagal,” jelas Isnanir.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan penyaluran tersebut bukan disebabkan oleh penyalahgunaan atau penahanan anggaran. Setelah mengetahui adanya kegagalan transfer, pihak Puskesmas langsung berkoordinasi dengan pihak Bank BNI Satuan Administrasi Transaksi (SAT) dan mengajukan aduan sejak 12 Desember 2025.

“Pihak BNI menyampaikan bahwa pengembalian dana atau return membutuhkan waktu karena banyaknya aduan serupa dari puskesmas di berbagai daerah, sehingga prosesnya harus menunggu antrean,” ujarnya.

Isnanir memastikan seluruh dana BOK yang mengalami kegagalan transfer tersebut tetap aman dan tercatat secara administratif. Dana tersebut akan kembali ke rekening giro Puskesmas dan selanjutnya disalurkan kembali kepada para nakes yang bersangkutan.

“Kami pastikan hak tenaga kesehatan tetap dibayarkan sepenuhnya. Ini murni persoalan teknis perbankan dan tidak ada unsur kesengajaan ataupun penyelewengan dana,” tandasnya.

Pewarta: Aldi Darmawan

LANGARA. SULTRANET.COM– Badan Keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) berhasil menyelesaikan proses penerbitan dan validasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat waktu. Capaian ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Kepala Badan Keuangan Konkep Mahmud menyampaikan bahwa penyelesaian DPA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan OPD dapat segera berjalan sejak awal tahun anggaran. Dengan diterbitkannya DPA tepat waktu, setiap OPD memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan kegiatan serta penyerapan anggaran

“Penerbitan dan validasi DPA tepat waktu ini merupakan hasil kerja sama dan koordinasi yang baik antara Badan Keuangan dan seluruh OPD. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan optimal,” ujar Mahmud. Senin (05/01/2026) .

Lebih lanjut, Badan Keuangan Konkep menegaskan bahwa proses validasi dilakukan secara cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga DPA yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta kebijakan anggaran daerah.

Dengan selesainya penerbitan dan validasi DPA tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun anggaran berjalan.

Pewarta: Aldi Darmawan

LASUSUA, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara secara resmi meresmikan Rumah Jabatan (Rujab) Wakil Bupati Kolaka Utara, Rabu (31/12/2025), di kawasan bypass Lasusua. Peresmian Rujab Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE tersebut dirangkaikan dengan tasyakuran serta refleksi menyambut pergantian Tahun Baru 2026.

Peresmian dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar, MH, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kolaka Utara H. Muhammad Idrus, S.Sos, unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, pimpinan BUMN dan BUMD, instansi vertikal, paguyuban kerukunan, lembaga organisasi, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan tamu undangan, pembukaan acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, sambutan Bupati Kolaka Utara, penandatanganan prasasti, serta pengguntingan pita sebagai tanda resmi difungsikannya Rumah Jabatan Wakil Bupati Kolaka Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara Drs. H. Nurrahman Umar, MH menegaskan bahwa rumah jabatan bukan sekadar bangunan fisik atau simbol kedudukan, melainkan memiliki fungsi strategis sebagai rumah pelayanan dan ruang pengabdian kepada masyarakat.

“Rumah jabatan bukan hanya simbol jabatan, tetapi sejatinya adalah rumah rakyat, rumah pelayanan, dan ruang pengabdian,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, Rujab Wakil Bupati diharapkan menjadi tempat terbangunnya komunikasi yang baik antara pimpinan daerah dan masyarakat, sekaligus ruang lahirnya gagasan, pemikiran, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurut Bupati, keberadaan rumah jabatan juga berperan sebagai salah satu pusat koordinasi pemerintahan daerah, tempat penerimaan tamu resmi, penyerapan aspirasi masyarakat, serta ruang dialog dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan dan kemasyarakatan.

“Keberadaannya harus dimaknai sebagai sarana untuk mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat serta memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” tegasnya.

Bupati menambahkan, pembangunan rumah jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pemerintahan yang representatif, layak, dan fungsional. Namun demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tetap bergantung pada integritas, dedikasi, dan komitmen moral aparatur.

“Sehebat apa pun fasilitas yang dimiliki, keberhasilan pemerintahan tetap ditentukan oleh integritas dan komitmen para pimpinan serta aparatur,” katanya.

Terkait lokasi, Bupati menyampaikan bahwa penempatan Rujab Wakil Bupati telah melalui berbagai pertimbangan, mulai dari efisiensi anggaran, nilai strategis lahan, kemudahan pelayanan kepada masyarakat, hingga mendukung pengembangan kawasan ibu kota Kabupaten Kolaka Utara ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengungkapkan bahwa rumah jabatan Bupati Kolaka Utara yang berada tepat di samping Rujab Wakil Bupati direncanakan mulai ditempati pada tahun 2026.

Momentum peresmian yang bertepatan dengan malam pergantian tahun, menurut Bupati, menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.

“Pergantian tahun adalah momentum untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dan memperbaiki apa yang masih perlu disempurnakan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kolaka Utara H. Jumarding, SE menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Kolaka Utara atas dukungan penuh sehingga Rumah Jabatan Wakil Bupati dapat difungsikan dan ditempati.

Ia menegaskan bahwa rumah jabatan tersebut bukan sekadar tempat tinggal pribadi, melainkan simbol amanah dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.

“Rumah jabatan ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi simbol amanah dan tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat Kolaka Utara,” katanya.

Melalui momentum tasyakuran tersebut, Wakil Bupati juga memohon doa dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta keberkahan dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Rangkaian peresmian dilanjutkan dengan Salat Maghrib berjamaah, pembacaan Surah Yasin dan doa bersama, Salat Isya berjamaah, tasyakuran, serta makan malam bersama hingga memasuki pergantian Tahun Baru 2026.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan sikap tegas terhadap segala bentuk ujaran kebencian yang beredar di media sosial dan dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., saat memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, Sabtu (27/12/2025).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana itu membahas laporan masyarakat terkait beredarnya konten bermuatan ujaran kebencian dan provokasi yang menyasar kelompok etnis, budaya, dan agama. Konten tersebut dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum serta merusak persatuan dan keharmonisan sosial di Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir segala bentuk ujaran kebencian, diskriminasi, maupun provokasi dalam ruang publik, khususnya di media sosial. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dan tanggung jawab bersama dalam menyampaikan pendapat di dunia digital.

“Media sosial harus menjadi ruang yang sehat dan beretika. Jika sudah mengandung unsur ujaran kebencian dan provokasi, maka itu bukan lagi persoalan etika, melainkan sudah masuk ke ranah hukum,” tegas Bupati.

Bupati Bombana juga menyampaikan bahwa penanganan dugaan pelanggaran UU ITE tersebut diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia meminta masyarakat untuk mempercayakan proses penanganan secara profesional kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Bupati mengimbau seluruh masyarakat Bombana untuk tetap tenang, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman, damai, dan kondusif.

Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Bombana bersama unsur Forkopimda sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor guna menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian. Di sisi lain, upaya edukasi literasi digital kepada masyarakat juga dinilai penting agar penggunaan media sosial dapat dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.

Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak berkomitmen menjaga keamanan dan keharmonisan antarwarga serta mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyikapi setiap persoalan di tengah masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya, demi mewujudkan Bombana yang aman, damai, dan harmonis. (SRM)

Lasusua, sultranet.com – Peran ayah dalam pendidikan anak kembali ditegaskan melalui kehadiran Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, yang secara langsung mengambil rapor anaknya di SMAN 1 Lasusua. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak Sekolah (GEMAR) sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 14 Tahun 2025, Sabtu (20/12/2025).

Syahlan datang ke sekolah tidak dalam kapasitas jabatan, melainkan sebagai seorang ayah. Ia berdialog langsung dengan wali kelas untuk mengetahui perkembangan akademik, sikap, serta potensi anaknya selama satu semester terakhir. Momen itu sekaligus menjadi pesan simbolik bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan anak harus dimulai dari tindakan nyata.

“Sebagai ayah, saya ingin memastikan anak merasa didampingi dan diperhatikan. Mengambil rapor adalah momen penting untuk membangun komunikasi antara orang tua, anak, dan guru,” kata Syahlan Launu.

Ia menjelaskan, GEMAR bertujuan mendorong kesadaran bahwa tanggung jawab pendidikan anak tidak hanya berada di pundak ibu atau sekolah. Ayah, menurutnya, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, disiplin, dan kepercayaan diri anak.

“Surat Edaran Kemendukbangga/BKKBN Nomor 14 Tahun 2025 ini mengingatkan kita bahwa kehadiran ayah memiliki dampak psikologis yang besar bagi anak. Anak merasa dihargai dan termotivasi,” ujarnya.

Pelaksanaan GEMAR di SMAN 1 Lasusua diikuti oleh para orang tua siswa, dengan partisipasi ayah yang terlihat meningkat dibanding semester sebelumnya. Pihak sekolah mencatat, keterlibatan ayah dalam pengambilan rapor membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif antara keluarga dan sekolah.

Sejumlah guru menyebut, kehadiran ayah membantu penyamaan persepsi terkait pola pembinaan anak di rumah dan di sekolah. Informasi mengenai prestasi, kedisiplinan, hingga tantangan belajar dapat disampaikan secara langsung dan terbuka.

Diskominfo Kolaka Utara mendukung penuh implementasi GEMAR sebagai bagian dari penguatan ketahanan keluarga. Pemerintah daerah berharap gerakan ini tidak berhenti pada seremoni pengambilan rapor, tetapi menjadi budaya baru dalam pendampingan pendidikan anak.

“Ketika ayah hadir sejak dini, anak tumbuh dengan rasa aman dan tanggung jawab. Ini fondasi penting untuk membangun generasi yang berkualitas,” tegas Syahlan Launu.

GEMAR diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan di Kolaka Utara sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam mendukung sistem pendidikan. (IS)

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mencatatkan quattrick atau empat kali juara berturut-turut sebagai kantor terbersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Capaian ini diraih dari berbagai ajang lomba kebersihan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang 2024 hingga 2025, sekaligus menegaskan komitmen kuat Inspektorat dalam mendukung Gerakan Bombana Bersih Wonuaku yang dicanangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Bombana, Sulawesi Tenggara.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi Inspektorat Bombana dalam membangun budaya kerja yang bersih, tertata, dan berkelanjutan. Empat prestasi bergengsi itu meliputi Juara I Lomba Kebersihan Kantor Tingkat OPD Kabupaten Bombana dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 Tahun 2024, Juara I Lomba Kebersihan Kantor Antar OPD pada peringatan HUT RI ke-80 Tahun 2025 tingkat Kabupaten Bombana, Juara I Kategori Terbersih dan Terkelola Holistik pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025 tingkat Kabupaten Bombana, serta Juara I Lomba Kebersihan Kantor Antar OPD pada Peringatan HUT ke-22 Kabupaten Bombana Tahun 2025.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., mengatakan bahwa capaian prestasi tersebut bukan semata-mata mengejar penghargaan, melainkan bagian dari komitmen institusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

“Capaian prestasi yang kami dapatkan ini adalah salah satu wujud komitmen kami dalam mendukung Gerakan Bombana Bersih Wonuaku yang sedang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. Kami meyakini bahwa lingkungan kerja yang bersih dan tertata akan melahirkan kinerja yang profesional serta pelayanan publik yang lebih baik,” kata Ridwan dalam keterangannya. Jum’at (19/12/2025)

Menurut Ridwan, keberhasilan Inspektorat Bombana tidak terlepas dari peran seluruh pegawai yang secara konsisten menjaga kebersihan, kerapian, dan pengelolaan lingkungan kantor secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa kebersihan kantor bukan hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh unsur internal.

“Kami membangun kesadaran bersama bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kolektif. Mulai dari pimpinan hingga staf, semua memiliki peran yang sama. Inilah yang kami maksud dengan pengelolaan holistik, tidak parsial, tetapi menyeluruh,” ujarnya.

Ia juga menilai, keberhasilan meraih juara di berbagai momentum penting, mulai dari peringatan HUT RI, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, hingga HUT Kabupaten Bombana, menjadi indikator bahwa upaya yang dilakukan Inspektorat berjalan konsisten dan terukur. Prestasi tersebut sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempertahankan standar kebersihan dan tata kelola lingkungan kantor ke depan.

Lebih lanjut, Ridwan menyampaikan bahwa Inspektorat Bombana akan terus berupaya menjadi contoh bagi OPD lain dalam mendukung kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan pembangunan budaya kerja yang positif. Menurutnya, Gerakan Bombana Bersih Wonuaku bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di setiap instansi pemerintah.

“Kami berharap apa yang dilakukan Inspektorat Bombana ini bisa menjadi inspirasi bagi OPD lain. Jika lingkungan kerja kita bersih, nyaman, dan tertata, maka semangat kerja juga akan meningkat, dan pada akhirnya berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Gerakan Bombana Bersih Wonuaku sendiri merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Bombana yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kebersihan lingkungan, baik di ruang publik maupun di lingkungan perkantoran. Program ini diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan daerah yang sehat, asri, dan berkelanjutan.

Dengan torehan quattrick kantor terbersih ini, Inspektorat Bombana menegaskan posisinya sebagai salah satu OPD yang konsisten menerjemahkan kebijakan daerah ke dalam praktik nyata. Ke depan, Inspektorat berkomitmen untuk tidak hanya mempertahankan prestasi, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan kerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan integritas di Kabupaten Bombana. (IS)