Bombana, SultraNET.COM – Amiadin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), membuka sejumlah fakta terkait rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) dari jabatannya sebagai anggota legislatif (Aleg) DPRD Bombana. Hal ini dilakukan untuk meluruskan informasi yang menyebut bahwa dirinya telah pindah partai. Kamis (18/1/2024)

Amiadin menegaskan bahwa hingga saat ini, ia tetap setia sebagai kader PPP dan tidak pernah pindah atau keluar dari partai tersebut. Ia menjelaskan keputusannya untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai anggota DPRD Bombana, mengingat telah empat periode menjabat, dan memberikan kesempatan kepada kader muda PPP di Kabaena untuk berkompetisi.

“Saya tetap berada di PPP, partai yang telah memberi saya kepercayaan selama ini. Keputusan untuk tidak mencalonkan diri lagi di DPRD Bombana adalah untuk memberikan ruang kepada generasi muda PPP di Kabaena,” ungkap Amiadin.

Amiadin juga merincikan bahwa saat diminta klarifikasi di DPW PPP Sulawesi Tenggara beberapa bulan lalu terkait keputusannya tersebut, ia menjelaskan bahwa ia ingin istirahat dan memberi waktu lebih untuk keluarga setelah 20 tahun aktif sebagai anggota DPRD.

“Sebenarnya saya sempat meminta mencalonkan diri di Dapil II tingkat DPRD Provinsi, saya dijanjikan oleh DPW PPP untuk dilihat terlebih dahulu apakah ada slot, namun sampai penentuan daftar calon tetap saya ternyata tidak terakomodir,” paparnya.

Amiadin juga menjelaskan terkait anggota keluarganya yang mencalonkan diri di partai lain adalah anaknya. Namun, sebagai anggota keluarga, ia menegaskan bahwa tidak dapat mengintervensi pilihan politik anaknya yang telah berkeluarga.

“Anak saya itu sudah berkeluarga sehingga pilihan politiknya ia ambil sendiri dan tidak bisa saya intervensi” bebernya

Amiadin berharap partai masih memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya di DPRD Bombana yang tinggal beberapa bulan lagi.

“Saya berharap keberatan saya di Mahkamah Partai dapat mempertimbangkan pengabdian kami di PPP selama ini dan memberi kesempatan menyelesaikan tugas di DPRD Bombana.” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah Ketua DPW PPP Sultra Andi Sumangerukka mengaku proses pergantian antar waktu anggota DPRD memiliki mekanisme di Partai termasuk di PPP.

“Misalnya ia maju di Partai lain, kan dia duduk disitu karena PPP, itu aturan partai bukan aturan saya,” singkatnya. (AZ)

Bombana. SultraNET. | Babinsa Sertu Sukmar beserta Personel Koramil 1431-01/Rumbia mengambil inisiatif untuk kembali mengajak masyarakat Desa Lora dalam kegiatan kerja bakti membersihkan Pasar Lora. Bertempat di Desa Lora, aksi bersama ini merupakan upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Menurut Sertu Sukmar, kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan pasar, tetapi juga sebagai wujud sinergi antara TNI dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Babinsa aktif terlibat dalam memimpin dan memberikan contoh kepada warga, menciptakan semangat gotong royong untuk merawat fasilitas umum.

Kepala Desa Lora Herman, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyambut baik langkah Babinsa dan masyarakat dalam menjaga kebersihan pasar. Beliau menegaskan pentingnya peran bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk kegiatan perdagangan.

Masyarakat Desa Lora juga memberikan tanggapan positif terhadap ajakan Babinsa. Dalam wawancara singkat, beberapa warga menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperindah pasar, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang lebih bersih dan nyaman. Mereka berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi rutinitas yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Inisiatif Babinsa Sertu Sukmar dan kerjasama yang baik antara TNI dan masyarakat Desa Lora ini menjadi contoh positif bagi upaya pelestarian lingkungan di tingkat lokal. Selain memberikan dampak positif secara nyata, kegiatan ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Kendari, SultraNET. | Memasuki musim penghujan di wilayah prov.sultra, Korem 143/HO gelar apel kesiapsiagaan penanggulanan bencana yang dipimpin oleh Dandim 1417/Kendari Kolonel Czi Bintarto Joko Yulianto, S.IP., M.Han di lapangan eks mtq Kendari.

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Lettu Inf Rusmin ismail dalam rilisnya di Kendari, Sultra,Rabu(17/01/2024).

Disampaikan rusmin ribuan personel jajaran Korem 143/HO dan Materil di siapkan dalam apel Kesiap siagaan tanggap bencana alam, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengecek kesiapsiagaan personel Korem 143/HO beserta kelengkapannya dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam.

“Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh jajaran Kodim dan Polres di wilayah provinsi sultra. Untuk mengatasi bencana banjir di wilayah pada musim penghujan. Yang jelas Danrem 143/HO sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar totalitas sepenuh hati baik itu tenaga, pikiran, personel dan perlengkapan untuk membantu kesulitan Rakyat dalam rangka mengatasi banjir,” ujarnya.

Sementara itu Dalam sambutan Danrem 143/HO yang dibacakan Dandim 1417/Kendari selaku pimpinan apel mengatakan, penyelenggaraan apel siaga dalam rangka menghadapi bencana alam tersebut, sebagai bentuk kesiapsiagaan serta kewaspadaan dalam menghadapi bencana, di wilayah Korem 143/HO. Apel siaga ini juga menjadi momen untuk memupuk rasa kebersamaan, dan solidaritas antar instansi dalam menjaga keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat di provinsi sultra.

“Mengawali tahun 2024 ini kita menyiapkan apel gabungan dalam rangka mengantisipasi bencana alam di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana cuaca sekarang sudah memasuki musim hujan di wilayah Prov. Sultra mati kita bekerja sama dan kompak selalu dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam”ucapnya

“Kita harapkan, dengan adanya kegiatan seperti ini, sinergi antar instansi semakin kuat, sehingga kita dapat memberikan respons yang cepat dan efektif, saat menghadapi bencana alam, sekaligus mengecek alat-alat yang dimiliki dinas kita sudah siap dan lengkap atau belum. Mari kita bahu membahu, dengan masyarakat dan relawan juga, namun yang terpenting semoga Sultra selalu terhindar dari bencana,”pungkasnya

Bombana SultraNET. | Danramil 03/Poleang Lettu Inf Dahlan memimpin anggota Koramil 1431-03/Poleang dalam melaksanakan kegiatan kerja bakti pembersihan drainase di Dusun Boasing, Desa Laea, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana,. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut. Rabu, 17/1/2024

Dalam kegiatan tersebut, warga masyarakat Dusun Boasing turut aktif bergotong-royong membersihkan drainase. Mereka menyadari pentingnya peran lingkungan yang bersih dalam menjaga keberlanjutan hidup mereka. Kegiatan bersama ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga mempererat tali kebersamaan antarwarga.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan menyatakan bahwa kegiatan pembersihan parit ini merupakan langkah konkret untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah tersebut. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Babinsa Sertu Zakkir memberikan tanggapan positif terhadap kerjasama antara TNI dan masyarakat dalam kegiatan pembersihan parit ini. Menurutnya, sinergi antara TNI dan warga merupakan modal utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk melakukan upaya serupa.

Kepala Desa Laea, Marwah, juga memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan pembersihan Drainase yang dilakukan oleh Koramil Poleang dan masyarakat Dusun Boasing. Beliau menyatakan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah desa untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi seluruh warganya.

Marwah juga berharap agar kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan secara berkala.

Kegiatan bersih-bersih parit bukan hanya sebagai respons terhadap potensi banjir, tetapi juga sebagai upaya pencegahan yang melibatkan komunitas secara langsung. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan potensi bencana banjir dapat diminimalkan. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dari tingkat desa menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Bombana, SultraNET.com | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amiadin dicabut keanggotan dari PPP sekaligus di usulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari jabatannya sebagai anggota DPRD.

Ahmad Awaluddin selaku Kuasa Hukum yang ditunjuk Amiadin membenarkan adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) tentang pencabutan keanggotaan dan Rekomendasi PAW dari anggota legislatif DPRD Kabupaten Bombana terhadap kliennya itu.

“Klien kami keberatan dan menempuh langkah hukum di Mahkamah Partai,” ujar Ahmad Awaluddin. Selasa (16/1/2023)

Ia menyebut SK DPP-PPP tanggal 3 November 2023 tentang pemberhentian sdr. Amiadin SH dari keanggotaan PPP, Surat DPW nomor 2322/IN/DPW/XII/2023 tentang Instruksi penggantian Antar Waktu (PAW) dan surat DPC PPP nomor: 111/EX/DPC/BBN/XII/2023 perihal rekomendasi PAW tertanggal 19 November 2023 melanggar AD/ART PPP maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ahmad Awaluddin menilai SK pemberhentian keanggotaan dan rekomendasi PAW terhadap Anggota DPRD Bombana empat periode itu, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPR, DPRD Kab/kota pada pasal 100 huruf (b), Pasal 104 dan pasal 105 ayat 1.

Terlebih Amiadin yang juga Mantan Ketua DPC PPP Bombana itu tidak pernah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan putusan badan kehormatan DPRD Kabupaten Bombana. Kemudian Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan AD/ART, peraturan Organisasi PPP maupun terbitnya surat Putusan Mahkamah Partai PPP yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami menduga Surat Keputusan tersebut melanggar Asas Kepastian hukum, asas Profesionalitas, Asas Kecermatan dan Akuntabilitas,” tegasnya.

Selaku kuasa Hukum ia berharap agar pihak-pihak dan instansi terkait khususnya Pimpinan DPRD Kabupaten Bombana menghormati langkah dan upaya hukum yang ditempuh kliennya dalam mencari keadilan dan kepastian hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita minta DPRD Bombana menangguhkan dulu proses PAW saudara Amiadin hingga adanya putusan dari upaya hukum yang sedang kami tempuh ini,” tandasnya.

Sementara itu, Amiadin saat dikonfirmasi mengaku mengetahui adanya Surat dari DPP PPP perihal pencabutan keanggotaan dirinya sekaligus rekomendasi PAW dari DPRD Bombana melalui Sekretariat DPRD Bombana yang menghubungi dirinya.

“Sampai sekarang tembusan Suratnya dari Partai belum saya terima,” ujar Amiadin

Merespon Surat dari DPP PPP itu, dirinya mengaku melalui Kuasa Hukumnya di Jakarta langsung memasukkan surat permohonan keberatan ke Mahkamah Partai PPP.

“Saya harap semua pihak dapat menghormati dan menunggu hasil dari upaya hukum yang kami tempuh ini demi tegaknya keadilan.” tutupnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Kodim 1431/Bombana menunjukkan kesiap-siagaan dan sinergitas dalam menghadapi potensi bencana alam dengan menggelar Apel Gelar Pasukan dan Perlengkapan di Lapangan Makodim, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Rabu (17/1/2024).

Apel ini dihadiri oleh Kapolres Bombana yang diwakili Kabag Ops AKP Idam Syukri, Kepala Pelakasana BPBD Kabupaten Bombana Drs. Hasdin Ratta, M. Si, serta Kasatpol PP, Linmas, dan Damkar Kabupaten Bombana Rusman, S. Pd., M.Pd. Keberadaan Para Perwira Staf, dan Danramil Jajaran Kodim 1431/Bombana juga turut memeriahkan acara tersebut.

Dalam amanatnya, Komandan Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P menekankan bahwa TNI memiliki tugas pokok, salah satunya adalah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian, dan memberikan bantuan kemanusiaan.

“Kegiatan apel ini bertujuan untuk menunjukkan kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Kesiapan personil, materiil, alutista, sarana prasarana, serta sinergitas antarsatuan pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kodim 1431/Bombana menjadi fokus utama,” ungkap Letkol Inf Andi Irfandi.

Dandim juga mengingatkan akan tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Bombana pada akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024 yang berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan maksimal diperlukan.

“Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan prinsip dan cara yang tepat, agar dampak yang ditimbulkan tidak terlalu berdampak buruk bagi para korban bencana,” tegas Andi Irfandi.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Dandim 1431/Bombana menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam Jajaran Kodim 1431/Bombana berjalan dengan baik. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada dan berkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana alam yang mungkin terjadi. Tutup Dandim (SBU)

Bombana, SultraNET.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) melakukan konsolidasi politik jelang Pemilu 2024 di Kabupaten Bombana, Selasa (16/1/2024)

Disela sela jadwal kegiatannya, ASR melantik Pengurus 22 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP se kabupaten Bombana bertempat di hotel Grand Lampusui Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia

Bombana, SultraNET.com – Tim Auditor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan strategis di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selasa (16/1/2023).

Tim Auditor Kemendagri yang berkunjung ke Bombana Agung Wirabuana dan utusan Dirjen Adwil M. Yuliarto.

Kehadiran pejabat Kemendagri di Wonua Bombana bertujuan sebagai upaya peningkatan efektivitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu.

Saat dilakukan pertemuan bersama Pj. Bupati Bombana Edy Suharmanto, Sekda Bombana Man Arfa dan para Kepala Organisasi perangkat Daerah  di Aula Rapat Kantor Bupati Bombana dibahas berbagai hal terkait mekanisme penggantian pejabat daerah dan  ASN.

Pembahasan mencakup poin-poin kunci, seperti persetujuan Mendagri Nomor: 100.2.26/5043/OTDA, yang menjadi pedoman bagi penjabat jabatan. Keputusan Bupati Bombana terkait pengangkatan dan pelantikan menjadi sorotan.

“Sebelum pelantikan, Penjabat Bupati Bombana berhak meminta pertimbangan teknis Kepala BKN,” ujar Agung Wirabuana.

Poin lainnya, pentingnya kepatuhan terhadap keputusan, terutama bagi pejabat yang dikembalikan ke dalam jabatan semula, menjadi bagian esensial dalam diskusi tersebut.

“Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan pemahaman antarpihak terkait.” tandasnya. (Kominfo)