Bombana, SultraNET. | Kepolisian Resort Bombana (Polres Bombana) telah melakukan penangkapan terhadap Mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara, Ambo Tang, atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap dana desa tahun 2021.

Ambo Tang diduga melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan kewenangan dan pelaksanaan anggaran di Desa Rompu-Rompu.

Penangkapan tersebut dijelaskan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bombana, AKP Muh. Nur Sultan, SH, Sabtu (11/11/2023). Menurut Muh. Nur Sultan, penangkapan terhadap Ambo Tang dilakukan di rumahnya pada Jumat, 10 November 2023, oleh Anggota Polres Bombana yang dipimpin langsung Bripka Jumadin, Kanit II Tipikor Polres Bombana.

“Penangkapannya itu terkait penyelewengan keuangan dana Desa Rompu-Rompu pada tahun 2021,” ujar Muh. Nur Sultan.

Muh. Nur Sultan menjelaskan bahwa Ambo Tang diduga menyalahgunakan dana desa dalam beberapa kegiatan, yaitu Belanja modal peralatan yang tidak pernah terealisasi, Rehabilitasi Gedung Taman Kanak-Kanak hanya sebagian yang dapat dipertanggungjawabkan, Belanja Barang untuk Masyarakat (beasiswa bagi siswa/masyarakat miskin) telah direalisasikan, tetapi tanpa bukti-bukti memadai.

Selanjutnya Pengadaan Peralatan Kesehatan tidak dilaksanakan, Belanja Modal Irigasi (Saluran Drainase) hanya terdapat pengadaan material, Belanja Modal Perpipaan Air Bersih yang hanya melibatkan sebagian material, Belanja Pengadaan Bibit Tanaman dalam rangka penguatan ketahanan pangan desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sah dan Belanja Tidak Terduga dengan pertanggung jawaban yang tidak didukung oleh bukti yang memadai.

Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa Yambo telah merugikan keuangan negara sebesar 452.817.687 rupiah pada Pengelolaan Keuangan Desa Rompu-Rompu Tahun Anggaran 2021.

“Saat ini, tersangka berada dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” tutup Muh. Nur Sultan. (IS).

Bombana, SultraNET. | Dua Penjabat (Pj) Kepala Desa resmi dilantik oleh Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam sebuah acara yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bombana. Penunjukan Pj. Kepala Desa Pu’u Wonua, Ir. Muh. Alwi, MMP., dan Pj. Kepala Desa Balasari, Hawirah, S.IP., ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana nomor 1388 tahun 2023 dan nomor 1389 tahun 2023. Jum’at (10/11/2023)

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis untuk mengisi kekosongan kepemimpinan desa yang diakibatkan oleh pengunduran diri Kepala Desa Pu’u Wonua, Sudirman, dan Kepala Desa Balasari, Ambololo, yang kini telah berkontribusi sebagai Calon Anggota Legislatif (CALEG) tingkat Provinsi Sultra dan Kabupaten Bombana untuk Pemilu 2024.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana, H. Burhanuddin, menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dan bekerja dengan sepenuh hati. Beliau menyampaikan pesan agar Kepala Desa yang baru menjalankan amanah dengan netral dan adil, terutama dalam menyikapi isu-isu politik yang semakin memanas menjelang Pemilihan Umum.

“Kami harapkan kepada Kepala Desa yang baru saja dilantik, agar bersikap netral dan adil serta mampu menjaga martabat saudara/saudari, untuk tidak menimbulkan konflik kepentingan di tengah-tengah masyarakat. Mari rangkul semua pihak dan berikan pelayanan yang baik kepada warga, tanpa pandang bulu,” ungkap H. Burhanuddin.

Pj. Bupati juga mengingatkan para Kepala Desa yang baru untuk menjaga koordinasi dengan instansi terkait, memberikan informasi insidentil kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, serta segera menyusun peraturan desa terkait RKP Desa Perubahan dan APB Desa Perubahan.

Di akhir sambutannya, Pj. Bupati Bombana menegaskan agar Kepala Desa yang baru tidak melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa. Pemimpin baru diharapkan menerima kritik dan saran dari masyarakat, serta melaksanakan tugas dengan segenap kemampuan untuk kemajuan desa. (KI)

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, turun langsung bersama Pj. Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan rombongan Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan kunjungan silaturahmi di Desa Lakomea, Kecamatan Rarowatu. Jum’at (10/11/2023)

Dihadapan warga desa Lakomea, H. Burhanuddin memaparkan kebijakan pembangunan Bombana dibawah kepemimpinannya dengan program unggulan “Satu Produk Satu Desa” dan “Satu Desa Satu Hafidz Qur’an.”

Burhanuddin menjelaskan saat ini Pemkab Bombana mengalokasinan dana sebesar 50 Juta rupiah per desa di luar dari Anggaran Dana Desa, tujuannya untuk mendorong perekonomian desa agar setiap desa dapat menggali potensi produk unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya..

Disisi lain menghadirkan keberkahan dengan program “Satu Desa Satu Hafidz Qur’an.” Pj. Bupati yakin, desa yang memiliki penghafal Al-Qur’an akan dianugerahi berkah dari Allah SWT.

“Tentu tujuannya agar masyarakat sejahtera dan hidup berkah,” jelas H. Burhanuddin

Pj. Bupati juga menyoroti sentra produksi di setiap desa dan kelurahan, terutama pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat. Rencananya, program penerangan lampu jalan akan segera meluncur, dimulai dari Kelurahan Taubonto pada awal tahun 2024.

Pj. Bupati berpesan kepada para Kepala Desa dan Lurah untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, mendengar dan memecahkan permasalahan yang dihadapi warga.

Dipenghujung acara Pj. Bupati menyerahkan secara simbolis bantuan sebesar 10 Juta Rupiah untuk pembangunan Masjid Nurul Yaqin Desa Lakomea dan Masjid Desa Lampeantani. (KI)

Bombana, SultraNET. | Penjabat (Pj) Bupati Bombana mengajak warganya untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan, hal tersebut disampaikan saat memimpin upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-78 yang mengusung tema “Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan.” Jum’at (10/11/2023)

Tema ini dipilih sebagai refleksi mendalam mengenai tantangan zaman modern, ia menyebut bahwa generasi penerus memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola kekayaan alam dan potensi masyarakat demi kejayaan bangsa.

Pj. Bupati menggugah semangat pahlawan yang berani menghadapi ancaman dengan tangan mengepal dan dada menggelora. “Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan kelompok atau diri sendiri,” ujar H. Burhanuddin.

Ia mengajak untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan. Pj. Bupati menekankan bahwa nilai-nilai perjuangan pahlawan tahun 1945 telah mengajarkan bahwa Indonesia bukanlah bangsa pecundang.

“Pahlawan Bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan. Nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan,” tandasnya.

Bombana, SultraNET. | Kesejahteraan petugas kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Bombana bakal mengalami peningkatan signifikan setelah Pj. Bupati Bombana, Ir H Burhanuddin MSi, mengumumkan kebijakan kenaikan gaji. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meraih penghargaan Adipura dan meningkatkan kualitas layanan di wilayah tersebut.

Pada pertemuan bersama sekitar 80 petugas kebersihan kota dan pertamanan di Aula rumah jabatan bupati Bombana pada Selasa malam (7/11/2023), Pj Bupati Burhanuddin mengumumkan keputusannya untuk menaikkan gaji petugas. Besarnya kenaikan akan dihitung berdasarkan Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Bombana.

Tak hanya mengenai gaji, Pj Bupati Bombana juga mengalokasikan dana untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas kebersihan dan pertamanan kota.

“Segera disediakan pakaian APD. Ini penting untuk keselamatan atau terlindung dari hujan dan panas saat bertugas,” ujar Burhanuddin di hadapan para petugas.

Selain itu, anggaran operasional untuk pertamanan juga mengalami peningkatan menjadi 90 juta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Kebijakan ini mendapat sambutan gembira dari para petugas kebersihan dan pertamanan yang turut hadir.

Ditempat yang sama, Makmur Darwis, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana menjelakan bahwa sekitar 80 petugas kebersihan kota beroperasi setiap hari di Kasipute Ibu Kota Bombana. Jumlah ini melibatkan 28 penyapu jalan, 28 pengangkut sampah melalui bentor ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan 25 petugas untuk mengelola 5 truk dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Ditambah petugas pertamanan, jumlahnya mencapai seratus lebih orang,” jelas Makmur Darwis.

Meskipun jumlah tersebut belum mencapai standar Adipura, semangat dan tanggung jawab petugas ini sangat tinggi.

“Mereka selalu berusaha menjalankan tugas dengan baik dan dengan ikhlas bekerja,” bebernya.

Makmur Darwis juga mengakui adanya kendala, terutama terkait kecepatan dan ketepatan waktu angkut sampah oleh truk. Faktor eksternal seperti antrian panjang pengisian BBM di SPBU kadang-kadang menyebabkan keterlambatan.

Namun, ia menyampaikan kebanggaannya terhadap fasilitas pemeliharaan kendaraan angkut di Bombana. Workshop di daerah tersebut mampu mengatasi kerusakan kendaraan dan mengantisipasi masalah yang dapat memerlukan biaya besar.

“Dengan adanya workshop, kami bisa mengatasi kerusakan, bahkan kemampuan tenaga di workshop dapat menaik-turunkan mesin,” ungkap Makmur Darwis.

Kebijakan menaikkan gaji petugas kebersihan mencerminkan komitmen Pj Bupati Bombana dalam meningkatkan kesejahteraan dan kinerja petugas kebersihan dan pertamanan di wilayah itu.

Untuk diketahui gaji petugas kebersihan Ibu Kota Bombana saat ini yaitu untuk Penyapu jalan sebesar 750 ribu rupiah, Petuga roda tiga 1,1 juta rupiah, Petugas roda enam 1,2 juta rupiah dan Operator alat berat 1,2 juta rupiah perbulannya, dimana setelah keputusan Pj Bupati Bombana dikeluarkan bakal meningkat menyesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Bombana. (IS)

Jakarta,  SultraNET. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengapresiasi 42 Bunda PAUD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kontribusi luar biasa mereka dalam mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan.

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan penghargaan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap peran esensial Bunda PAUD dalam mewujudkan PAUD berkualitas.

“Bunda PAUD telah menjalankan tugas dan peran secara optimal dalam mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan,” ujarnya di Jakarta saat acara Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023.

Penghargaan tersebut meliputi kategori Wiyata Dharma Utama, Wiyata Dharma Madya, dan Wiyata Dharma Pratama, yang diberikan kepada Bunda PAUD Provinsi dan Kabupaten/Kota terbaik.

Proses seleksi melibatkan 270 pendaftar dengan rangkaian tahap, termasuk seleksi administrasi, verifikasi lapangan, serta penilaian konten tahap 1 dan 2.

Plt. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Komalasari, menjelaskan kriteria penilaian yang mencakup inovasi dalam advokasi, kualitas program kerja, kolaborasi dengan mitra PAUD dan SD, serta peran masyarakat dalam pengembangan gerakan.

Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan menetapkan tiga target perubahan.

“Salah satunya adalah menghilangkan tes calistung saat PPDB di Sekolah Dasar,” jelasnya

Hal ini mendapat dukungan dari Bunda PAUD seperti Atalia Praratya dari Jawa Barat, yang mendapatkan penghargaan kategori Wiyata Dharma Utama. Upaya sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan monitoring menjadi inti dari kontribusinya.

Dari Kabupaten Lamongan, Bunda PAUD Anis Kartikawati Yuhronur Efendi memperkenalkan Gerakan Aksi Penguatan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan (GERAI SI DILAN), fokus pada sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan penguatan forum komunikasi di berbagai tingkatan.

Orpa Susana Kambuaya, Bunda PAUD Asmat, Provinsi Papua Selatan, juga mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan bebas tekanan bagi anak-anak, sesuai dengan tujuan gerakan ini.

Penerima penghargaan lainnya, seperti Sitti N Sitania dari Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, turut menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kehadiran forum komunikasi di tingkat kecamatan.

Penghargaan ini menandai komitmen Bunda PAUD dalam mengubah paradigma pendidikan demi menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak, sesuai dengan misi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. (*)

Bombana, SultraNET. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil inisiatif Aksi Perubahan 2023 dengan meluncurkan Gerkopase 15+ (Gerakan Kolaborasi Partisipasi Sekolah Usia 15 Tahun Keatas). Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan pendidikan di Kabupaten Bombana, khususnya terkait tingginya angka Anak Putus Sekolah yang masih menjadi permasalahan serius.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Megawati, S.Si., MM, selaku pencetus Aksi Perubahan Gerkopase 15+ ini menyebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi pusat utama kegiatan Gerkopase 15+, yang merupakan pendidikan non formal dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat anggota masyarakat di usia 15 tahun ke atas.

“Ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar dan berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bombana,” ujar Megawati. Rabu (8/11/2023)

Ia menyebut beberapa waktu lalu telah dilakukan sosialisasi dan pembentukan Tim Gerkopase 15+ di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana. hal itu dilakukan karena bahwa masih banyak anak putus sekolah di kabupaten ini, dan faktor ekonomi serta pernikahan dini menjadi penyebab utama.

“Melalui Gerkopase 15+, kami berharap dapat memberikan solusi konkrit untuk mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Bombana,” ungkap Megawati.

Aksi perubahan ini diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Selain itu, Gerkopase 15+ diinisiasi sebagai bagian dari Aksi Perubahan 2023, menggambarkan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kontribusi terhadap pembangunan manusia di daerah tersebut. (IS)

Konawe Utara, SultraNET. | Untuk mewujudkan Konasara dalam Digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar kegiatan sosialisasi dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Kecamatan dan desa. bertempat di Aula Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia. Selasa (7/11/2033).

Camat Andowia, Arman Lasilara, menyambut baik kegiatan sosialisasi PPID yang diinisiasi oleh Dinas Kominfo. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat di tingkat desa dan kecamatan.

“Saya harap seluruh kepala desa yang hadir dalam kegiatan ini bisa mengikuti dan mencermati sosialisasi dengan baik,” ujar Arman.

Kepala Dinas Kominfo, Suharto Kasim Panto, melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik, Ardin Sito, menjelaskan bahwa PPID di kecamatan dan desa akan berfungsi sebagai PPID pembantu, membantu PPID utama Kabupaten.

Informasi yang disampaikan oleh PPID kecamatan dan desa akan melalui verifikasi dari PPID Kabupaten yang berpusat di Dinas Kominfo setempat sebelum disebarluaskan melalui website resmi PPID pemerintah daerah.

“Informasi dan dokumentasi yang disampaikan merupakan informasi yang terpercaya karena sudah melalui verifikasi dari PPID pusat,” ungkap Ardin.

Dalam sosialisasi, peserta juga diberikan pemahaman tentang jenis informasi yang layak untuk dikonsumsi publik. Ardin menegaskan bahwa kegiatan di Kecamatan Andowia menjadi awal dari serangkaian kegiatan serupa yang akan dilaksanakan di seluruh kecamatan.

“Kemarin ada yang menyebut Konasara dalam gambar, sekarang kita ubah lagi menjadi Konasara dalam digital,” tutup Ardin, menyoroti transformasi digital dalam penyediaan informasi publik di Kabupaten Konawe Utara. (S)

Kendari, SultraNET. | Bupati Buton Utara, H. Muhamad Ridwan Zakariah, M.Si., bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Penandatanganan bersejarah ini berlangsung di Kantor Penghubung Butur, Kendari, pada Selasa, 7 November 2023.

Proses penandatanganan NPHD ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memberikan dukungan finansial untuk pelaksanaan Pilkada Buton Utara 2024.

Bupati Butur, H. Muhammad Ridwan Zakariah, dalam kesempatan tersebut, mengimbau KPU Butur untuk memanfaatkan dana tersebut secara maksimal.

“Penandatanganan ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Pemkab Butur dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada 2024,” ucap Ridwan Zakariah.

Ridwan Zakariah menegaskan harapannya agar pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan ini menunjukkan dedikasi penuh pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran dan transparansi proses demokrasi di Pilkada Buton Utara 2024.

Acara tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Muhamad Hardhy Muslim, SH., M.Si., sejumlah Komisioner KPU Butur, Asisten Administrasi Umum dan Plh. Kepala Bappeda, Zainal Arifin, HZ., SE., M.Si., serta Kepala BKAD Harmin Hari, SP., M.Si. (DK Butur).