Kendari, SultraNET. | Bupati Konawe Utara H. Ruksamin menjadi Narasumber dalam program acara TVRI bertajuk PERSPEKTIF dengan tema “Dukungan Pemerintah Daerah Konawe Utara Dalam Rangka menyukseskan PTSL menuju Kabupaten Konut Lengkap Tahun 2023-2024”.

Selain Bupati, turut menjadi Narasumber, Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra Dr. Asep Heri, SH., MH.,QRMP, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Konut Erny, SP., M.Si.

Acara yang berlansung Live pada pukul 16:00 Wita di Kantor Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Stasiun Sulawesi Tenggara, Selasa, (24/10/2023)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL sendiri merupakan suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat secara gratis Program sertifikasi gratis ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 .

Dalam acara tersebut Bupati Ruksamin mengatakan tahun 2023 Pemda Konut telah mengalokasikan anggaran sebesar 5.1 Miliyar untuk menyelesaikan lahan-lahan yang belum bersertifikat di Wilayah Konawe Utara.

“Ini adalah upaya Pemda hadir untuk memastikan hak tanah yang diakui secara hukum kepada masyarakat,” ucapnya

Bupati Konut dua Periode itu menyampaikan kepada warganya yang masih terdapat masalah terkait lahan untuk segera dilaporkan kepada pihaknya, dirinya menjamin Pemda Konut akan memberikan fasiltasi terkait penyelesaian lahan tersebut.

“Kita akan faslitasi, datang kebagian Tata Pemerintahan, saya hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya

Pencetus Visi Sultra Pusat Energi Dunia itu meminta kepada warganya serta pihak-pihak terkait untuk bersama menyukseskan PTSL menuju Kabupaten Konut Lengkap Tahun 2023-2024.

“Kami sampaikan terimakasih kepada BPN yang terus berkolaborasi dalam menyukseskan PTSL menuju Kabupaten Konut Lengkap,” tandasnya

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra Dr. Asep Heri, dalam dialog tersebut juga mengucapkan terimakasih dan pujian kepada Bupati yang membantu program PTSL

“Atas nama kementerian saya ucapkan terima kasih kepada bupati, kami sangat bangga dan senang,” ucapnya

Asep berharap, Pemda Lain juga dapat memberikan dukungan seperti yang dilakukan Pemda Konut

Ia berharap suport di Konut ini menualar ke Kabupaten lain, menurutnya hal yang paling menarik di konut karena Bupati begitu paham akan kebutuhn rakyatnya dan manfaat PTSL.

“Bapak bupati membuat gerakan gema batas atau pemasangan tanda batas di seluruh wilayah konut.” tandasnya.

Usai pelaksanan acara, di kesempatan itu Bupati juga menyerahkan cendera mata kepada Pimpinan TVRI Sultra. (S)

Konawe Utara, SultraNET. | Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, memimpin acara peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Molawe, Kecamatan Molawe sebagai bagian dari upaya pencapaian target ambisius nol persen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Konawe Utara (Konut) pada tahun 2024, Selasa (24/10/2023).

Bersamaan dengan itu, Bupati juga menyerahkan Buku Tabungan sebagai bagian dari Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) dan program Peningkatan Kualitas Rumah yang dilaksanakan oleh Unit Reaksi Cepat penanganan Kemiskinan Ekstrim, Inflasi & Stunting secara Selaras  (URC-KISS) yang telah dicanangkan pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebelumnya.

Program BSRS, yang diarahkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bertujuan untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Dalam sambutannya, Bupati Ruksamin menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem mencakup masyarakat yang belum memiliki rumah atau masih tinggal bersama orang tua dengan kualitas rumah yang belum memadai.

Selain memberikan dukungan dalam sektor perumahan, pemerintah daerah telah menggelontorkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, perikanan, pertanian, dan kesehatan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami memiliki tugas untuk hadir dan melayani masyarakat, menjadikan kemiskinan ekstrem menjadi kenangan masa lalu,” tegas Bupati Konut dua periode itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Marjono menjelaskan bahwa proyek yang dikerjakan tersebut berjumlah sebanyak 40 unit rumah layak huni baru (PB) dan 81 unit peningkatan kualitas rumah tinggal akan dibangun di 12 kecamatan di Konut.

“Dana bantuan stimulan BSRS sebesar 4 miliar 25 juta berasal dari APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2023,” bebernya.

Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama 90 hari kerja, dimulai pada tanggal 7 September dan diharapkan selesai pada 5 Desember 2023.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, Forkopimda Konut, Sekda Konut H.M. Kasim Pagala, Asisten dan Staf Ahli, serta sejumlah kepala OPD, Camat, Lurah, dan Kepala Desa. (S)

Konawe Utara, SultraNET. | Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, dan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Konut, H.M. Ali, secara resmi menandatangani Berita Acara Pengakhiran status pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Padalere di Kecamatan Wiwirano dan UPT Puuhialu di Kecamatan Oheo oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Senin, 23 Oktober 2023

Penandatanganan berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Konawe Utara. Dalam arahannya, Bupati Ruksamin menyampaikan pentingnya program transmigrasi sebagai upaya untuk mendorong pemerataan penduduk. Menurutnya, dengan penduduk yang terdistribusi merata, akan tercipta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

“Transmigrasi akan mendorong terciptanya pemerataan penduduk. Apabila penduduknya sudah merata, maka hal ini akan turut mendorong terjadinya pemerataan pembangunan,” ujar Ruksamin.

Ruksamin juga menekankan bahwa Konawe Utara, dengan sumber daya lahan yang melimpah dan didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi, masih memiliki peluang pengembangan transmigrasi yang terbuka. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyediakan lokasi transmigrasi.

Bupati mengajak Pemerintah Kecamatan dan Desa yang memiliki wilayah transmigrasi untuk memberikan pelayanan yang adil tanpa perbedaan dengan masyarakat lokal.

“Saya minta jangan ada diskriminasi atau perbedaan, kalau ada bantuan berikan juga. Tujuan Pemda hadir untuk mensejahterakan melalui transmigrasi,” katanya.

Dirinya menegaskan bahwa selama ini tidak ada perbedaan dalam memberikan pelayanan kepada warga transmigrasi yang masih dalam pembinaan, bahkan lebih mendapatkan perhatian khusus.

Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Bupati H. Abuhaera, Forkopimda Konut, Sekda Konut H.M. Kasim Pagala, Instansi Vertikal Konut, serta Kepala OPD Lingkup Pemda Konut. Acara ini menandai berakhirnya fase pembinaan terhadap UPT Padalere dan Puuhialu, membuka lembaran baru dalam pengembangan transmigrasi di Konawe Utara. (S)

Bombana, SultraNET. | Sebagai upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan desa agar terhindar dari praktek Korupsi dan meningkatkan kualitas hasil pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana mensosialisasikan aplikasi “ORIENTAL BOMBANA” bertempat di Gedung Auditor Inspektorat Bombana, Senin (23/10/2023).

Acara ini dihadiri oleh Camat dan perwakilan Desa dari Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Masaloka, Mataoleo, dan Rarowatu. Acara tersebut dibuka oleh Penjabat (PJ) Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, yang diwakili oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP.

Dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Daerah Bombana, Ir. Burhanuddin menyatakan bahwa pembangunan desa memiliki tujuan murni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

Namun pada pelaksanaannya, banyak kepala desa terjerat dalam masalah tindak pidana korupsi dan kualitas infrastruktur pembangunan desa yang tidak sesuai standar, sehingga manfaat pembangunannya tidak dirasakan oleh masyarakat.

“Tercatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ada 7 kepala desa dan 2 perangkat desa di Kabupaten Bombana yang tersandung masalah hukum dan tindak pidana korupsi,” ujar Burhanuddin.

Ir. Burhanuddin menekankan peran penting Inspektorat dalam melaksanakan fungsi APIP sebagai early warning system dan quality assurance melalui upaya pengawasan, yang bertujuan untuk mewujudkan tiga peran efektif APIP: assurance activities, consulting/advisory activities, serta anti-corruption activities bagi pemerintah desa.

Assurance Activities yaitu Aktivitas yang memberikan keyakinan atau jaminan terhadap kesesuaian, keandalan, dan keefektifan suatu sistem atau proses.

Consulting/Advisory Activities Aktivitas konsultasi atau penasehat, yang melibatkan memberikan saran atau panduan kepada organisasi atau individu untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka.

Anti-Corruption Activities Aktivitas yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi tindakan korupsi.

Ia berharap aplikasi inovatif seperti “ORIENTAL BOMBANA” dapat menjadi pijakan kepala desa dalam memperbaiki tata pemerintahan di desa-desa wilayah Kabupaten Bombana.

Dengan aplikasi ini, Inspektorat dapat memantau progres pelaksanaan reviu pengadaan barang dan jasa di desa sebagai sarana penyimpan data dukung pelaksanaan reviu pengadaan barang dan jasa di desa se Kabupaten Bombana.

“Lakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, serta para camat hendaknya memperhatikan laporan hasil reviu pengadaan barang/jasa di desa yang direkomendasikan oleh Inspektorat melalui aplikasi ini,” pungkasnya.

Kendari, SultraNET. | Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin menghadiri pelaksanaan Rapat Kerja Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang dirangkaikan dengan Seminar Pendidikan, bertempat di Hotel Plaza Qubra Kendari. Sabtu, 21 Oktober 2023

Dalam kegiatan tersebut, Ruksamin diundang sebagai narasumber dengan materi “Peran Pemangku Kepentingan Pendidikan dalam Implementasi Program Merdeka Belajar.”

Bupati Ruksamin mengatakan didaulatnya ia sebagai pemateri pada seminar pendidikan tersebut merupakan sebuah kebanggaan dan kehormatan tersendiri baginya.

Sebagaimana diketahui, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) merupakan organisasi profesi bagi pengawas-pengawas sekolah.

Bupati Konut dua peride itu menjelaskan, tugas seorang pengawas adalah melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial serta menjadi mitra dari Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Pengawas sekolah di abad ke-21 harus memiliki kemampuan 4C, meliputi communication competence (kemampuan komunikasi), critical thinking (berpikir kritis), creativity (kreativitas), dan collaboration (kemampuan berkolaborasi dan bekerja sama).

Stakeholder terkait tidak bisa berharap Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) untuk memiliki kemampuan 4C jika pengawas belum mampu menguasai 4C.

“Begitu juga, jangan berharap peserta didik memiliki 4C jika PTK-nya belum menguasai 4C,” jelas figur yang digadang gadang bakal maju sebagai Calon Gubernur Sultra pada Pilkada 2024 mendatang itu.

Ia memaparkan bahwa Rakor APSI ini merupakan kegiatan yang luar biasa, karena APSI merupakan salah satu organisasi profesi yang bertugas untuk meningkatkan mutu pendidikan.

APSI menjadi salah satu mitra Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan.

“Saya berharap dan menaruh harapan bahwa APSI Sultra ke depan akan lebih dinamis dan akan lebih banyak berkiprah untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Sultra,” tandasnya.

Buton Utara, SultraNET. | Bupati Buton Utara, Dr. H. Muhammad Ridwan Zakariah, M.Si., bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Amimuddin, S.Pd., dan jajaran, melakukan pemantauan aktifitas warga dan lahan pertanian di Kecamatan Kulisusu Utara dan Wakorumba Utara. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap fenomena El Nino yang berpotensi merubah pola cuaca di sejumlah daerah. Kamis (19/10/2023)

Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan mengambil langkah-langkah antisipasi pencegahan dan penyesuaian yang tepat, khususnya untuk mengurangi dampak musim kemarau. Ancaman yang perlu diwaspadai melibatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta ancaman kekeringan dan gangguan musim tanam di sektor pertanian.

Bupati Buton Utara, Dr. H. Muhammad Ridwan Zakariah mengatakan El Nino, yang sering dikaitkan dengan peningkatan suhu permukaan laut dan penurunan curah hujan di beberapa wilayah, dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Hal ini mengurangi ketersediaan air untuk pertanian, menghambat pertumbuhan tanaman, dan berpotensi mengurangi hasil panen.

Selain itu, El Nino dapat mengganggu musim tanam dan mengubah pola cuaca yang biasanya terjadi. Perubahan ini bisa menyebabkan penundaan dalam penanaman tanaman, penurunan luas tanam, atau bahkan kegagalan panen.

“Petani perlu memperhatikan perubahan cuaca terkait El Nino untuk dapat menyesuaikan jadwal tanam secara efektif,” ujarnya.

Langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perlindungan dan mitigasi dampak yang mungkin terjadi akibat fenomena El Nino, ia berharap masyarakat senantiasa berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam,

“Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita.” tandasnya