BOMBANA, Sultranet.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu (FPB) Kabupaten Bombana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Bombana, Kamis (25/9/2025).

Mereka menuntut pemerintah segera bertindak atas anjloknya harga gabah di tingkat petani yang kini hanya berkisar Rp5.800 hingga Rp6.300 per kilogram. Angka ini jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Kemarahan petani memuncak setelah Perum Bulog Bombana tiba-tiba menghentikan serapan gabah dengan alasan kuota daerah sudah terpenuhi. Padahal, musim panen masih berlangsung dan produksi padi petani terus berjalan. Keputusan itu dinilai sepihak dan bertentangan dengan arahan pemerintah pusat.

“Kalau harga terus turun seperti ini, petani bisa dapat apa. Sesuai Inpres, harga gabah itu Rp6.500. Jadi kalau Bulog berhenti menyerap, jelas merugikan petani,” kata Asdar, salah seorang perwakilan petani.

Di lapangan, harga gabah kering panen (GKP) sangat fluktuatif. Ketua Kelompok Tani Padi, Ardi, SP., MP., yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Bombana, menyebut harga di Poleang Timur mencapai Rp6.300, di Kecamatan Mataoleo anjlok hingga Rp5.800, sementara di Lantari Jaya hanya Rp6.000. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena serapan Bulog dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah HPP.

“Keputusan Bulog menghentikan pembelian setelah target nasional tiga juta ton terpenuhi itu sepihak. Lalu serapan dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah harga standar. Ini jelas sangat merugikan petani,” tegas Ardi.

Selain menolak keputusan sepihak Bulog, petani juga menuntut pencopotan sejumlah pejabat daerah yang dianggap gagal melindungi petani. Mereka meminta Bupati Bombana segera mengirimkan rekomendasi ke Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk mengganti Kepala Perum Bulog Bombana, serta mencopot dari jabatannya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindagkop, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dinilai gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami minta rekomendasi agar Kepala Bulog Bombana diganti, dan kepala OPD terkait dicopot” tegas Sugito, Koordinator Lapangan aksi.

Massa aksi juga mendesak agar pemerintah memperketat fungsi pengawasan, memastikan tidak ada mafia gabah dan tengkulak yang mempermainkan harga.

Menanggapi aksi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., turun langsung menemui massa. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan berkomitmen menjalankan amanat Inpres.

“Apa yang menjadi keluhan masyarakat Bombana ini akan segera kami kerjakan. Pemerintah akan tetap berpatokan pada harga Rp6.500 per kilogram sesuai Inpres,” ucap Syahrun.

Syahrun juga menjelaskan bahwa Pemkab Bombana telah membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Dalam rapat bersama Menteri Pertanian, kata dia, telah ditegaskan bahwa ada hal-hal teknis di Bombana yang belum sesuai aturan dan akan segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Bombana, Aang Fahri Hajad, mengaku pihaknya hanya menjalankan kebijakan pusat. Menurutnya, target serapan gabah nasional tahun ini sudah terpenuhi.

“Kalau pengadaan sudah dipenuhi, maka anggaran dikunci oleh pusat. Jadi bukan keputusan Bulog daerah, namun kami akan terus memperjuangkan agar ada penambahan Kuota untuk Bombana atau mengisi kuota daerah lain yang belum terpenuhi,” jelasnya.

Di DPRD Bombana, massa aksi diterima Ketua DPRD Iskandar bersama sejumlah anggota dewan. Dihadapan massa Aksi, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana itu menegaskan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terkait persoala yang dihadapi petani Bombana.

Ia menyebut pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Perum Bulog, OPD Terkait dan stakeholder pada tanggal 10 September 2025 lalu, yang membahas anjloknya harga gabah kering di tingkat Petani dan pengurangan jumlah timbangan gabah / karung.

Adapun hasil RDPU saat itu, mendesak Pemerintah Daerah menyurati Bulog Bombana untuk segera membayarkan gabah petani yang belum dibayarkan oleh bulog untuk menjadi atensi pemerintah pusat/regulator.

Rekomendasi lainnya adalah harga gabah harus dipastikan sebesar Rp. 6.500/Kg sesuai Inpres nomor 6 tahun 2025. RDPU itu juga merekomendasikan APH dan Bulog untuk melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah pungutan liar di tingkat Petani.

“Terkait persoalan ini, sejak awal DPRD sudah turun ke lapangan dan menggelar rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait,” tegasnya

Setelah berdialog dengan massa aksi, DPRD dan Demonstran membuat Pernyataan sikap dengan tiga poin penting yaitu, mendukung tuntutan pencopotan Kepala Bulog dan tiga kepala dinas terkait, memastikan harga gabah Rp6.500/kg sesuai Inpres, serta menetapkan potongan gabah maksimal hanya dua kilogram per karung.

“Kami tegas mendukung tuntutan saudara-saudara sekalian dan kami siap membuat pernyataan sikap untuk itu,” ujar Iskandar.

Langkah DPRD dan Pemkab Bombana ini diharapkan dapat menjadi solusi atas keresahan petani. Namun, para petani tetap menegaskan akan mengawal janji pemerintah agar stabilisasi harga gabah benar-benar terwujud. (IS)

Jakarta, sultranet.com – Perselisihan antara ahli waris dan PT Yuman Jaya Tama terkait tambang aspal di Buton akhirnya berakhir damai. Kesepakatan tersebut tercapai setelah melalui sejumlah pertemuan yang difasilitasi kerabat dekat serta peran aktif tim kuasa hukum ahli waris, Al Hiday Nur, S.H., M.H., dan Muhammad Inaldi Zain, S.H.

Sengketa ini sebelumnya sempat mencuat ke publik pada 2 September 2025, setelah pihak ahli waris melayangkan aduan ke Polres Buton pada 30 Agustus 2025. Namun, setelah dilakukan klarifikasi dan melihat fakta hukum, kedua belah pihak menyimpulkan bahwa persoalan tersebut hanya kesalahpahaman semata.

Pemilik atau pemegang saham terbaru PT Yuman Jaya Tama dipastikan sah secara hukum, dan proses peralihan kepemilikan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, akta perdamaian telah dibuat di Jakarta pada 15 September 2025.

Pihak ahli waris dalam pernyataannya menyampaikan permohonan maaf atas pemberitaan sebelumnya yang dinilai merugikan nama baik perusahaan. Mereka juga menegaskan komitmen untuk mendukung keberlangsungan usaha tambang aspal PT Yuman Jaya Tama.

Pengacara PT Yuman Jaya Tama, Herman Santoso, S.H., M.H., membenarkan adanya pertemuan intensif di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan damai. Ia menekankan, penyelesaian masalah melalui musyawarah adalah langkah terbaik.

“Segala masalah jika bisa diselesaikan secara musyawarah itu adalah jalan terbaik. PT Yuman Jaya Tama hadir di Buton ingin memberi manfaat kepada masyarakat. Kita saling membutuhkan, semoga ke depan tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujarnya. Selasa (16/9/2025)

Dengan kesepakatan ini, kedua pihak berharap hubungan yang terjalin dapat lebih sinergis serta memberi dampak positif bagi masyarakat dan iklim investasi di daerah. (IS)

Makassar, sultranet.com – Muhammad Raihan Kamal resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka Utara (HIPPERMAKU) periode 2025–2027.

Keputusan itu lahir melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-X HIPPERMAKU yang digelar sejak 6 hingga 11 September 2025 di Makassar, dimulai di Hotel Royal Bay dan ditutup di Aula Kantor Kecamatan Manggala. Sabtu (13/9/2025)

MUSDA kali ini berlangsung penuh dinamika. Forum sempat berjalan buntu saat penetapan kriteria calon ketua umum karena tidak ada kader yang menyatakan maju. Pimpinan sidang bahkan harus menskors jalannya forum dua kali selama 15 menit untuk memberi ruang konsolidasi internal.

Situasi berubah ketika Muhammad Raihan Kamal menyatakan kesediaannya maju dengan dukungan 11 rekomendasi dari cabang dan komisariat HIPPERMAKU.

Tak lama kemudian, M. Ainul Yakin juga menyatakan diri maju meski dukungan administrasinya belum lengkap. Setelah proses verifikasi, hanya Raihan yang dinyatakan memenuhi syarat administratif. Namun, forum tetap melanjutkan mekanisme pemilihan demi menjaga semangat demokratis.

Dalam penyampaian visi-misinya, Raihan menekankan pentingnya menghidupkan semangat vita activ sebuah filosofi yang menjadikan aktivitas nyata sebagai pondasi hidup intelektual dan sosial.

“Kita perlu membumikan nilai kritis, memperkuat basis literasi, dan membuka ruang kolaborasi lintas kader,” ucap Raihan usai terpilih yang mendapat apresiasi peserta MUSDA.

Pesan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan HIPPERMAKU saat ini: bukan sekadar perkumpulan formal, melainkan ruang praksis untuk melahirkan gerakan progresif mahasiswa Kolaka Utara.

Akhirnya, forum menetapkan Muhammad Raihan Kamal sebagai formatur tunggal Ketua Umum PP HIPPERMAKU periode 2025–2027.

Penetapan itu disambut hangat peserta MUSDA yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru yang mengintegrasikan daya intelektual, semangat kolektif, dan kerja nyata.

Ucapan selamat juga datang dari Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH.

“Semoga pengurus PP HIPPERMAKU terpilih dapat mendukung dan terlibat aktif dalam visi Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selamat atas terpilihnya Ketua Umum PP HIPPERMAKU, semoga mampu membawa organisasi ini semakin progresif dan bermanfaat bagi daerah maupun bangsa,” ujarnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, HIPPERMAKU diharapkan terus menjadi rumah besar bagi mahasiswa Kolaka Utara di perantauan mempererat ikatan emosional antarkader sekaligus menghadirkan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah dan Indonesia. (rls)

Bombana, sultranet.com – Peta politik Kabupaten Bombana kembali bergeser. Politisi senior H. Rasyid yang selama ini dikenal sebagai kader setia Partai Golkar, resmi bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Jumat (12/9/2025). Keputusan itu menandai akhir dari perjalanan panjangnya sebagai pengurus sekaligus kader Golkar yang telah membesarkan namanya di kancah politik lokal.

Nama H. Rasyid bukanlah asing di panggung politik Bombana. Ia tercatat tiga periode duduk di kursi DPRD Bombana melalui Partai Golkar. Sejak 1999, ia telah mengabdikan diri di partai berlambang pohon beringin itu hingga akhirnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Bombana. Namun, Jumat sore itu, ia menyatakan mundur dan memilih berlabuh kembali ke partai yang pernah menjadi rumah awalnya, PBB.

Dalam penuturannya, keputusan itu bukan datang tiba-tiba. H. Rasyid mengakui rasa syukur atas perjalanan panjang bersama Golkar. Namun ia juga menyadari dinamika yang membuatnya kini lebih memilih bergabung ke PBB. Salah satu alasannya karena faktor domisili.

“Selama ini komunikasi dengan teman-teman di Golkar sudah tidak intens lagi, karena saya tinggal di kecamatan, sementara mayoritas pengurus lain di ibu kota kabupaten. Kegiatan partai juga jarang saya ikuti. Jadi saya merasa memang sudah waktunya mengambil keputusan,” ucapnya.

Meski demikian, Rasyid menegaskan bahwa keputusannya bukan karena rasa kecewa apalagi benci terhadap Golkar. Baginya, Golkar tetaplah partai yang telah membesarkan dirinya dan mengantarnya tiga kali ke kursi legislatif.

“Saya tidak benci Golkar, justru saya sangat bersyukur. Golkar banyak memberikan sumbangsih untuk karier politik saya di Bombana,” katanya singkat.

Ia menambahkan, salah satu alasan kuat memilih kembali ke PBB karena ikatan keluarga. Mayoritas keluarga besarnya saat ini sudah menjadi bagian dari partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut.

“Pindah ke PBB bukan paksaan. Sebagian besar keluarga saya ada di sana, dan saya pikir ini keputusan yang tepat,” tuturnya.

Kepindahan H. Rasyid disambut positif oleh pengurus PBB Bombana. Ketua PBB Bombana, Yudi Utama Arsyad, menilai kehadiran Rasyid adalah sebuah energi baru bagi partainya.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut dengan hangat kehadiran beliau. H. Rasyid adalah figur senior yang punya pengalaman panjang di dunia politik. Kehadiran beliau akan menjadi penguat semangat PBB di Bombana,” ujar Yudi.

Menurut Yudi, pengalaman politik Rasyid selama tiga periode di DPRD akan menjadi aset berharga bagi partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Ia juga percaya langkah politikus senior itu akan membawa dampak positif bagi konsolidasi kader.

“Kehadiran beliau tentu menjadi motivasi bagi kader-kader muda PBB. Kita akan berjuang bersama-sama untuk membangun Bombana ke arah yang lebih baik,” tambah Yudi.

Meski resmi meninggalkan Golkar, Rasyid tetap menekankan rasa hormatnya terhadap partai lamanya itu. Ia berharap keputusan hijrah ini bisa menjadi ruang baru bagi kader Golkar lainnya untuk tetap berproses dan berkontribusi.

“Kalau saya pindah, mungkin itu justru bagus. Supaya teman-teman bisa lebih leluasa berproses di partai itu,” pungkasnya. (IS)

Bombana, sultranet.com | Suasana mencekam menyelimuti kawasan eks PT Sampewali di Desa Analere, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Jumat (12/9/2025). Bentrokan antar dua kelompok warga pecah hingga menimbulkan korban luka di kedua belah pihak.

Keributan berawal ketika sekelompok warga dari Watubangga, Kabupaten Kolaka, mendatangi lokasi dengan jumlah sekitar 70 orang. Massa membawa parang dan mendatangi sebuah rumah di area bekas perkebunan sawit eks PT Sampewali. Situasi yang tegang seketika berubah menjadi perkelahian terbuka.

Dari keterangan warga sekitar, dua orang yang diketahui berasal dari kelompok Analere menjadi korban pemarangan. Insiden itu memicu serangan balasan. Kelompok Analere yang lebih dulu diserang melakukan perlawanan, sehingga bentrokan tak terelakkan. Informasi awal menyebutkan, dari pihak Watubangga juga terdapat dua korban luka.

“Bentrok ini berlangsung cepat, tiba-tiba saja sudah ada yang jatuh berdarah,” tutur seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebut, suasana semakin mencekam karena kedua kelompok sama-sama membawa senjata tajam.

Korban dari pihak Analere segera dievakuasi ke Puskesmas Poleang. Sementara korban dari kelompok Watubangga dibawa mundur ke Desa Toari, Kecamatan Watubangga, Kolaka. Hingga malam hari, puluhan warga Analere masih bertahan di lokasi kejadian dengan jumlah mencapai sekitar 100 orang.

Konflik ini diduga dipicu sengketa lahan perkebunan sawit eks PT Sampewali. Lahan yang sudah lama terbengkalai itu kini menjadi rebutan antara dua kelompok, yang masing-masing memiliki klaim atas pengelolaan dan pemanfaatannya.

“Ini bukan sekadar masalah pribadi, tapi sudah masuk soal tanah dan kebun yang nilainya besar,” ujar warga tersebut.

Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, pihak yang terlibat adalah kelompok Watubangga dan kelompok warga Desa Analere. Dari laporan sementara, tiga orang dari Watubangga  dan dua orang dari Kelompok Analere mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam.

“Kalau tidak cepat diselesaikan, ini bisa jadi konflik besar. Sudah ada luka di dua pihak, dan itu rawan jadi alasan untuk balas dendam,” ungkap seorang tokoh masyarakat di Poleang Barat.

Hingga berita ini diturunkan, kondisi di lapangan masih tegang. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah pasti korban maupun langkah pengamanan selanjutnya. Awak media ini mengkonfirmasi Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Bombana terkait kasus ini via Whattsapp sejak Jumat malam, namun hingga kini keduanya belum memberikan respon. (IS)

Jakarta, sultranet.com | Wakil Bupati Kolaka Utara (Kolut), H. Jumarding, SE, menghadiri The Big Idea Forum CNN Indonesia yang digelar di Studio 2, Gedung TransMedia, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025). Dalam forum bergengsi yang turut dihadiri Menteri Koperasi dan UKM RI Ferry Joko Juliantoro, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan pencetus Data Desa Presisi, Prof. Sofyan Sjaf dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumarding menyampaikan pengalaman Kolaka Utara sebagai daerah pertama di Sulawesi Tenggara yang mengimplementasikan Data Desa Presisi (DDP).

Kabupaten Kolaka Utara dipilih sebagai contoh karena telah lebih dulu mengintegrasikan DDP sebagai instrumen dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Akurasi data yang dihimpun menjadi landasan bagi program nasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sehingga Kolut ditetapkan sebagai pilot project penerapan DDP di Sultra.

“Kolaka Utara sudah memulai Data Desa Presisi sejak era Pak Andap sebagai Pj. Gubernur Sultra. Data ini kemudian kami pakai untuk mendukung perencanaan Kopdes Merah Putih. Karena program koperasi desa harus berangkat dari potensi riil masyarakat, dan itu semua sudah tercatat dalam DDP,” ungkap Jumarding di forum tersebut.

Saat ini, dari total 15 kecamatan di Kolut, 11 kecamatan telah menyelesaikan pemutakhiran DDP yang mencatat potensi 87 desa. Sisanya, 4 kecamatan ditargetkan segera rampung. Dengan data yang presisi, program Kopdes Merah Putih di Kolut dapat diarahkan sesuai potensi spesifik setiap desa.

“Kalau ada desa dengan potensi kakao, maka pengembangan Kopdes Merah Putih di sana akan difokuskan ke sektor kakao. Jadi strategi yang kami jalankan bukan asal-asalan, melainkan berdasarkan data yang akurat,” jelasnya.

Jumarding menegaskan, keberadaan DDP membuat program unggulan Presiden Prabowo tersebut berjalan dengan fondasi yang lebih kokoh. Manajemen berbasis fakta diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi, dan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Prof. Sofyan Sjaf, Guru Besar IPB sekaligus pencetus Data Desa Presisi, menilai pengalaman Kolaka Utara menunjukkan bahwa DDP bisa menjadi kunci untuk pembangunan desa yang berkeadilan. Menurutnya, data presisi bukan sekadar angka, tetapi peta jalan bagi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

The Big Idea Forum merupakan inisiatif kolaboratif CNN Indonesia yang mempertemukan para pengambil keputusan mulai dari pelaku industri, pengambil kebijakan, dan pemikir terbaik dari semua sektor. Di forum ini, mereka membahas strategi dan mencari solusi untuk tantangan-tantangan dari Teknologi Digital, AI, Tren Global, hingga Inovasi.  Forum ini bisa disaksikan di stasiun TV CNN Indonesia dan platform digitalnya. (IS)

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara menghadiri undangan CNN Indonesia dalam program The Big Idea Forum yang digelar di Studio 2 CNN Indonesia, Gedung TransMedia, Jakarta Selatan. Kamis (11/9/2025)

Kehadiran ini menjadi bentuk partisipasi daerah dalam percakapan nasional mengenai pentingnya transformasi data dan inovasi bagi pembangunan berkelanjutan.

The Big Idea Forum sendiri merupakan inisiatif kolaboratif yang mempertemukan para pengambil keputusan, pemimpin industri, regulator, dan pemikir dari berbagai sektor. Forum ini dirancang sebagai ruang diskusi strategis untuk merumuskan solusi inovatif atas berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang berkembang di tengah perubahan zaman.

Tema yang diangkat kali ini, “Urgensi Data Desa Presisi untuk Koperasi Desa Merah Putih”, menyoroti pentingnya penerapan Satu Data Desa sebagai fondasi manajemen modern. Pergeseran dari pola berbasis kebiasaan menuju manajemen berbasis fakta dianggap menjadi kunci bagi koperasi agar tetap relevan, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, yang hadir mewakili daerah, menekankan bahwa data desa presisi adalah kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan pembangunan di tingkat lokal.

“Kolaka Utara tentu sangat mendukung inisiatif data desa presisi. Dengan data yang akurat dan terpadu, kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam penguatan koperasi, akan jauh lebih tepat sasaran. Kami percaya koperasi yang dikelola dengan basis data presisi akan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri,” ungkap H. Jumarding.

Ia menambahkan, partisipasi Kolaka Utara dalam forum ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang kolaborasi lintas sektor.

“Kehadiran kami di forum ini bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk berbagi pengalaman daerah. Kami ingin memastikan bahwa Kolaka Utara terus bergerak maju bersama daerah lain dalam menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.

Data presisi diyakini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknologi, melainkan juga landasan kokoh untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Di era persaingan global, koperasi yang menutup mata terhadap pentingnya data terpadu akan menghadapi risiko ketertinggalan, kehilangan kepercayaan anggota, bahkan kesulitan untuk berkembang. Sebaliknya, koperasi yang mengadopsi data presisi berpotensi menjadi lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam forum bergengsi ini menjadi wujud nyata komitmen daerah untuk terus berinovasi. Dukungan penuh dari pimpinan daerah menegaskan bahwa penguatan koperasi desa berbasis data adalah langkah strategis demi kesejahteraan masyarakat. (IS)

Bombana, sultranet.com | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan ini merupakan agenda rutin Bawaslu bersama DPR RI di seluruh Indonesia dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pilkada ke depan.

Acara dimulai sejak pagi dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars Bawaslu. Sejumlah tokoh hadir memberikan sambutan, di antaranya Ketua Bawaslu Bombana Irpan, SH., M.Kn., Bupati Bombana yang diwakili Pj. Sekda Ir. Syahrun, S.P., M.P.W.K., serta perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua Bawaslu Bombana, Irpan, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi.

“Bawaslu Bombana membuka diri terhadap masukan dan dukungan masyarakat. Kami juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pramuka, untuk memperkuat pengawasan partisipatif kedepan,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, seperti anggota Komisi II DPR RI Rusda Mahmud, pegiat pemilu Jerry Sumampouw, S.Th., serta Arif Nur Alam.

Para narasumber bakal membawakan materi seputar penguatan kelembagaan, strategi pengawasan, hingga pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Koordinator Divisi SDM, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Sultra, Darma, SH., MH., menambahkan bahwa Bombana memiliki modal sinergi yang baik antarpenyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga Disdukcapil. Menurutnya, kunci keberhasilan tetap terletak pada pengawasan partisipatif.

“Tanpa dukungan masyarakat, mustahil pemilu berjalan maksimal,” tegasnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menyebut Pilkada sebelumnya di Bombana berjalan damai tanpa gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Itu bukti koordinasi kita berjalan baik. Pemda akan selalu mendukung penuh agar Pemilu dan Pilkada kedepan lebih baik lagi,” singkatnya.

Selain sebagai forum penguatan kapasitas, kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi pasca pemilu. Dengan adanya forum ini, Bawaslu Bombana berharap kualitas demokrasi di daerah semakin meningkat melalui kolaborasi semua pihak.

Bombana, Sultranet.com – Pagi itu, suasana di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bombana terasa berbeda. Tanpa banyak formalitas, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, tiba-tiba hadir untuk melihat langsung bagaimana aktivitas aparatur sipil negara (ASN) berjalan. Kamis (4/9)

Kunjungan mendadak tersebut bukan tanpa alasan. Bupati ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat, yang menjadi wajah utama pemerintah daerah, benar-benar berjalan sesuai harapan. Ia percaya, kedisiplinan ASN adalah kunci lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan tenang namun tegas, Burhanuddin menyusuri sejumlah ruangan, mulai dari Bagian Hukum, Prokopim, Kerjasama, Ekonomi, Organisasi hingga Kesra.

Satu per satu ia menanyakan kehadiran pegawai, memperhatikan kondisi ruang kerja, hingga melihat langsung sarana pendukung pelayanan yang tersedia.

“Pemerintah daerah hadir untuk melayani, bukan dilayani. Prinsip ini yang harus kita tanamkan dalam bekerja,” ucapnya, sembari memberikan semangat kepada para pegawai yang sedang menjalankan tugasnya.

Dalam setiap pertemuannya dengan ASN, Bupati tak hanya sekadar mengingatkan tentang kedisiplinan. Ia juga mengapresiasi mereka yang bekerja tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Baginya, penghargaan atas kerja keras jauh lebih berarti untuk memotivasi aparatur agar tetap berkomitmen pada tugas pelayanan.

Sidak kali ini menjadi gambaran nyata kepemimpinan Burhanuddin yang selalu mengedepankan keteladanan. Tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap bijak dalam memberikan arahan. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu ASN di Setda Bombana yang meminta namanya tidak dipublikasikan turut memberikan apresiasinya.

“Kami merasa termotivasi dengan perhatian Bupati. Sidak ini membuat kami lebih bersemangat untuk disiplin dan memberikan pelayanan terbaik,” ungkapnya.

Tidak hanya ASN, masyarakat pun menyambut baik langkah yang ditempuh orang nomor satu di wonua Bombana itu.

“Kami senang Bupati turun langsung. Kalau pegawai lebih disiplin, tentu pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik,” ujar Ardi seorang warga yang tengah mengurus administrasi di kantor Setda.

Dengan hadirnya pemimpin yang memberi perhatian langsung terhadap kinerja aparatur, harapan masyarakat Bombana akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan memuaskan semakin besar.

Di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Kabupaten Bombana terus diarahkan menuju pemerintahan yang lebih disiplin, melayani, dan berorientasi pada hasil. Sebuah komitmen yang tidak hanya terucap dalam janji, tetapi ditunjukkan melalui tindakan nyata di lapangan. (IS)

MUNA, Sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna tengah mendalami dua kasus dugaan korupsi yang menyita perhatian publik. Kasus pertama menyangkut pembangunan Stadion Motewe yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah, sementara kasus kedua berkaitan dengan dugaan penyimpangan belanja rutin Sekretariat Daerah (Setda) Muna Barat tahun 2023.

Untuk kasus pembangunan Stadion Motewe, proyek itu menghabiskan total dana Rp 34,8 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 16,8 miliar pada tahun 2022 dan tambahan Rp 18 miliar dari APBD tahun 2023. Namun, alih-alih menjadi kebanggaan daerah, stadion tersebut justru mengalami kegagalan konstruksi. Salah satu bagian bangunan, yaitu kantilever, ambruk pada tahun 2024 lalu.

Kasi Pidsus Kejari Muna, La Ode Fariadin, mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa 20 saksi terkait proyek tahun anggaran 2022–2023. Dari hasil penyidikan, dugaan kerugian negara semakin terang setelah ditemukan adanya kerusakan serius pada bangunan.

“Untuk memastikan penyebab kegagalan, kami sudah berkoordinasi dengan tim ahli pengadaan barang dan jasa, ahli konstruksi, hingga Kementerian PUPR,” jelas La Ode Fariadin, Selasa (2/9/2025).

Selain proyek stadion, Kejari Muna juga tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam belanja rutin Setda Muna Barat tahun 2023. Dari total anggaran sekitar Rp 5 miliar, diduga terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp 1 miliar. Penyimpangan itu mencakup kegiatan fiktif, perjalanan dinas yang tidak sesuai, hingga pembengkakan biaya bahan bakar minyak (BBM).

“Sudah ada sekitar 30 saksi yang diperiksa. Kami masih terus mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan tersebut,” tambah La Ode.

Menurutnya, penyidikan dua kasus besar ini merupakan komitmen Kejari Muna dalam menegakkan hukum secara transparan. Ia menegaskan, perhitungan besaran kerugian negara akan terus diperdalam sebelum kasus ini dibawa ke tahap selanjutnya.

“Kami berharap penanganan kasus ini bisa tuntas. Prinsipnya, semua proses dilakukan terbuka agar masyarakat mengetahui jalannya penegakan hukum,” pungkasnya.

Penyelidikan terhadap dugaan korupsi pembangunan Stadion Motewe dan belanja rutin Setda Muna Barat menjadi sorotan publik. Masyarakat menanti hasil akhir proses hukum ini, apakah akan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atau justru berakhir tanpa kepastian. Kejari Muna kini memikul tanggung jawab besar untuk menghadirkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Pewarta: Borju