Kolaka Utara, SultraNET. | Pejabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, melakukan kunjungan penting ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka Utara, yang mendapat sambutan hangat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Henderina Malo. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Rabu (13/9/2023)

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut, Dr. Ir. Sukanto Toding menekankan signifikansi pengayoman dalam bidang hukum dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Beliau menggarisbawahi bahwa kerjasama erat antara pemerintah dan lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan, memiliki peran sentral dalam mencegah potensi masalah hukum yang dapat menghambat pembangunan daerah.

“Kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum adalah fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan pembangunan Kolaka Utara.” ujarnya

Wilayah Kolaka Utara, yang dikenal memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, juga menghadapi tantangan serius berupa tingginya tingkat kemiskinan dan stunting di beberapa wilayah. Dalam konteks ini, Dr. Ir. Sukanto Toding menekankan perlunya pendampingan dan pengawalan yang kuat dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pertambangan. Beliau mengusulkan pembentukan tim gabungan yang melibatkan kejaksaan dari tahap awal untuk menciptakan aturan bersama yang jelas.

“Kami perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa potensi tambang kita dimanfaatkan dengan baik, sambil memperhatikan dampak sosial yang adil bagi masyarakat.” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka Utara, Henderina Malo, memberikan dukungan yang kuat terhadap proyek-proyek strategis pemerintah daerah. Beliau menyoroti pentingnya mendampingi pelaksanaan proyek agar serapan anggaran maksimal, sambil berharap agar proses perencanaan dan pelaksanaan proyek berjalan dengan baik, teratur, dan efisien.

“Kejaksaan Negeri siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis Kolaka Utara berhasil.” sebutnya

Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Henderina Malo, juga menegaskan betapa vitalnya kerjasama erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam upaya pencegahan masalah hukum. Ia menggarisbawahi bahwa tujuan utama adalah menciptakan tatanan yang baik dan tertib tanpa menghambat perkembangan daerah.

“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas hukum daerah ini,” ujar Beliau.

Henderina Malo juga menyatakan keyakinannya bahwa Kolaka Utara memiliki potensi yang luar biasa, dan Kejaksaan Negeri siap untuk mendampingi kapan pun diperlukan dalam tugas pencegahan dan penindakan.

“Pendampingan lebih baik daripada menindak, kami siap mendampingi jika diperlukan kapanpun,” tandasnya

Bombana, SultraNET. | Dalam upaya pencegahan korupsi, PJ Bupati Bombana, Ir. H Burhanuddin, M.Si, didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara nasional, bertempat di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat Rabu (13/9/2023).

Rakor ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah lanjutan dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Fokusnya adalah memperkuat peran APIP dalam mengawasi Program Pembangunan, dengan target memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor secara proporsional.

Menteri Dalam Negeri, Muh. Tito Karnavian, dalam pidatonya menekankan pentingnya pengawasan internal sebagai langkah kunci dalam mencegah potensi pelanggaran pidana atau administrasi di lembaga pemerintahan.

“APIP memiliki peran yang lebih luas selain hanya melakukan audit anggaran, mencakup juga penanganan mutasi, perilaku anggota, dan efisiensi anggaran,” ujarnya dengan tegas.

Rakor ini tidak hanya melibatkan kehadiran lebih dari 70 Kepala Daerah secara langsung, tetapi juga 480 peserta lainnya melalui platform Zoom Meeting. Kolaborasi antara Kemendagri, IPDN, STAN, dan KPK menjadi tonggak penting dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum atau administrasi.

“Memperkuat APIP merupakan salah satu upaya vital dalam domain program utama KPK untuk pencegahan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah hukum, mengutamakan penguatan pencegahan sebagai prinsip utama,” tegas Tito Karnavian mengakhiri sambutannya.

Pertemuan ini bukan hanya sebatas rapat koordinasi, melainkan momentum penting dalam membangun sinergi antarinstansi dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi korupsi.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP, mengapresiasi kegiatan ini menurutnya ini adalah langkah konkret dalam membangun sinergi antar instansi dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi korupsi.

“Keterlibatan lebih dari 70 Kepala Daerah menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan memberantas korupsi di daerah,” singkatnya. (Adv)

Bombana, SultraNET. | Untuk memastikan keamanan pengguna jalan dari ancaman pohon tumbang atau dahan jatuh, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penebangan puluhan pohon pelindung jenis Tranbesi dengan diameter 30 cm ke atas di sejumlah tempat yang ada di Kabupaten Bombana.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sitti Arnidar menjelaskan bahwa penebangan ini dilakukan karena sejumlah pohon pelindung menghadirkan risiko bagi pengguna jalan.

“Pohon turus jalan banyak yang berisiko tumbang karena tajuknya yang tidak seimbang, dan ini dapat berisiko rawan kecelakaan. Sebagai antisipasi, kami melakukan penebangan,” ungkapnya Kamis (12/09/2023).

Arnidar menegaskan bahwa tidak semua pohon pelindung di tebang, ada juga yang dipangkas, tergantung pada posisi tajuk pohon. “Jika tajuknya condong ke jalan, kami tebang. Jika tidak, kami tetap mempertahankan,” tegasnya.

Penebangan dan pemangkasan pohon pelindung sudah dilakukan dua kali sepanjang tahun 2023. Pertama kali dilakukan pada bulan April, dan kini langkah serupa diulang pada bulan Oktober, mulai dari tanggal 5 hingga 30 Oktober 2023.

Perubahan ini merupakan upaya DLH Kabupaten Bombana untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di sepanjang jalan utama Yos Sudarso. (ads)

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana dengan agenda peresmian dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kab. Bombana Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019 – 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana, Senin (11/09/2023).

PAW Anggota DPRD ini dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 467, 468, 470 dan 484 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

Pj. Bupati Bombana memberikan ucapan selamat atas pelantikan Muhamad Kasim D, SE, Hj. Nurmiati, Hj. Siti Maryam dan Rosnaeni serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian selama menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah kepada Akmal, S.IP, Husnul Fuadi, S.Kel, Kal Asyar, ST dan Hasan.

H. Burhanuddin dalam sambutannya berharap agar dengan pelantikan ini kinerja DPRD Kabupaten Bombana semakin meningkat dan anggota DPRD yang baru dilantik dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan cepat dalam tugas dan pengabdian yang terhormat, dalam upaya bersama untuk meningkatkan kinerja institusi dewan, sekaligus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana.

” Kami berharap pula, Anggota DPRD yang baru dapat segera memperkuat fungsi dasar DPRD yaitu Legislasi, Pengawasan dan Anggaran” tambahnya. (Kominfo)

Wanggudu, SultraNET. | Bupati Konawe Utara H. Ruksamin pimpin langsung apel gabungan yang laksankan di lapangan Kantor Bupati dan hadiri oleh Kepala OPD, Kabag dan Staf Lingkup Pemerintah Konawe Utara. Pada kesempatan itu Bupati juga menyerahkan unit sepeda motor kepada Para Kepala Desa (Kades) se Konawe Utara sebagai kendaraan operasional melayani kepentingan masyarakat. Senin (11/09/2023)

Dalam amanatnya Bupati membahas beberapa isu penting terkait kesehatan dan upaya peningkatan kesejahtraan masyarakat Konawe Utara serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang hadir dalam Apel gabungan yang semangat dan dedikasi melayani masyarakat.

“Itulah pentingnnya sinergi dan kolaboritas seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama,” ujar Ruksamin.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan bukti APBD perubahan Pemda Konawe Utara yang sekarang sudah tembus 2 Triliun sehingga ia mewanti wanti agar seluruh OPD betul-betul memaksimalkan kinerjanya.

Selanjutanya dalam Apel gabungan hari ini ia secara simbolis memberikan bantuan kendaraan oprasional Sepeda motor Kepada Kepala Desa se Kabupaten Konawe Utara yang berjumlah 35 unit.

”Hari ini secara simbolis saya berikan kendaraan oprasional motor kepada para kepala Desa guna menunjang pelayanan kepada masyarakat. Motor ini harus dijaga agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus maksimal,” tegasnya

Menutup amanatnya Bupati Konut dua periode itu berpesan agar para ASN dalam melaksanakan tugas terus semangat dan berkerja keras untuk mencapai visi misi pembangunan daerah.

“Untuk urusan kesejahtraan ASN biarlah saya yang pikirkan,” tutup Ruksamin yang di sambut tepuk tangan seluruh ASN yang mengikuti apel Apel gabungan itu. (S)

JATENG, SultraNET. | Bupati Konawe Utara (Konut) Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, menghadiri Sidang Senat Terbuka Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah. Jumat (8/9/2023)

Dalam Sidang Senat Terbuka tersebut, Pius Lustrilanang dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Manajemen Pemerintah Daerah.

H. Ruksamin yang hadir sebagai tamu undangan dalam sidang senat tebuka itu, menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Pius Lustrilanang sebagai Guru Besar.

“Semoga gelar guru besar yang disematkan kepada Prof. Pius Lustrilanang berbuah berkah dan berperan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia,” ujar H.Ruksamin.

Bupati Konut dua periode itu menyebut, pengukuhan guru besar tersebut dapat memberi inspirasi dan perspektif penting tentang dunia pendidikan, khususnya bagi kemajuan dunia pendidikan nasional.

“Pengukuhan Prof. Pius Lustrilanang menjadi teladan atau edukasi pelecut semangat bagi generasi bangsa Indonesia untuk menjadi insan yang unggul di dunia pendidikan,” tuturnya.

Untuk diketahui, Prof. Pius Lustrilanang merupakan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekaligus mantan aktivitas 98 dan juga merupakan seorang politisi asal Palembang. (S)

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pajak Daerah Sektor Pertambangan bersama Kejaksaan Sultra, di Kantor Gubernur Prov. Sultra dan dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Sultra, Sekda Provinsi, Inspektorat Provinsi, Bupati Kolaka, Pj. Bupati Kolaka Utara, Bupati Konawe, Bupati Konawe Selatan, Bupati Konawe Utara dan Bupati Konawe Kepulauan. Rabu (06/09/2023)

Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. mengatakan kegiatan ini digelar untuk menindaklanjuti agenda rapat koordinasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 lalu, dan sehubungan dengan pelaksanaan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 huruf b Undang-undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“FGD ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU dengan pihak Kejaksaan Tinggi Sultra serta penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada masing-masing kepala Daerah yang disaksikan langsung oleh KPK Provinsi Sultra,” ujarnya.

Melalui kerjasama ini pihak Kejati Sultra akan memberikan bantuan dalam bentuk pendapat hukum, bantuan hukum, bantuan hukum litigasi dan non litigasi. SKK tersebut dapat digunakan sebagai penagihan hutang Pemerintah Daerah kepada sebuah lembaga atau perusahaan serta memulihkan aset Pemerintah Daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Wakajati Sultra saat ditemui ditempat acara mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk optimalisasi Pendapatan Daerah nantinya agar oknum-oknum yang tidak membayar pajak dapat membayar dengan segera, karena ini merupakan bentuk kepentingan daerah dan imbasnya juga masyarakat yang akan merasakan.

Selain itu, menurut Deputi Bidang Koordinasi Supervisi KPK Ely Kusumastuti mengatakan sektor pertambangan di Sultra sangat potensial namun disayangkan pihak pertambangan seringkali menunggak pajak. Dan pihaknya akan segera menindaklanjuti tunggakan pajak daerah yang disebabkan oleh pihak pertambangan.

Pihaknya lebih fokus kepada kepatuhan wajib pajak, terutama sektor pertambangan yang sudah menunggak.

“Kita lebih fokus kesitu, kita bersinergi, kita berkolaborasinya kesitu dengan harapan supaya pajak yang menunggak terbayar. Kita akan tempuh tahap non litigasi dulu, kalau tidak berhasil kita tempuh tahap litigasi kita gugat perdata.” tandasnya. (Adv)

Kendari, SultraNET. | Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menggelar kegiatan Lokakarya Transformasi Digital PGRI dengan tema “Penguatan Program Mandatori Melalui Optimalisasi Tugas dan Fungsi APKS PGRI, SLCC, LKBH PGRI, dan DKGI PGRI”. Kegiatan berlangsung di Hotel Syahriah Kota Kendari, Selasa (5/9/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, serta para Pengurus PGRI dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bupati Konut, Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN, Eng, juga hadir sebagai tamu undangan dalam kegiatan tersebut. Ia mendapat kesempatan menyampaikan sederet keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Bumi Oheo.

Dalam penyampaiannya, Ruksamin mengungkapkan beberapa program yang diprakarsainya untuk memajukan dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Konut, salah satunya dengan memberikan beasiswa hingga ke level perguruan tinggi.

Tidak hanya itu, untuk menunjang kinerja para guru agar dapat menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi, Ruksamin juga membagikan laptop kepada para tenaga pendidik.

Ruksamin di akhir sambutannya, mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut dan PGRI, terus bersinergi dalam menjalankan amanat undang-undang untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, serta kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi dan Kabupaten Konut. Semoga kedepan dapat ditingkatkan lagi berbagai program dan terobosan baru untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di Konut maupun di Sultra secara umum,” ungkap Ruksamin. (S)