Konsel, SultraNET. | Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)  periode 2023 – 2026 Resmi dikukuhkan oleh Ketua PWI Sultra, Sarjono,.S.Sos.,M.Ap di Ballroom Wonua Monapa, Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konsel. Senin 18/9/2023.

Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga ST MM dalam sambutannya, pihaknya sangat mendukung dengan terbentuk pengurus PWI Konsel, karena organisasi-organisasi ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan.

“Dengan terbentuk pengurus PWI Konsel ini, bisa memberikan peran informasi yang baik, independen dan mencerdaskan putera-puteri di Konsel,” ucap Bupati Konsel dua periode itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo mengucapkan, kehadiran PWI Konsel ini dapat bersinergi dan berkontribusi dalam membangun daerah.

“Yang dilantik ini, kita sudah bersama sekitar 20 tahun lamanya, diharapkan bisa menambah semangat bertugas dan menjadi mitra strategis Pemkab Konsel,”ujarnya.

Sementara itu Ketua PWI Sultra Sarjono menyampaikan, keberadaan PWI di Konsel di harapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal penyampaian informasi yang sehat dan menyehatkan.

“di era sekarang ini jaman Globalisasi dimana adanya berita yang sering menerpa kita banyak hal yang kita dibuat bingung dimana munculnya media sosial yang terkadang banyak yang tak jelas kebenarannya bahkan bentuknya hoax”, ujar Sarjono

Sehingga dalam memilah berita, sambungnya, tentunya harus teliti dalam hal melihat dan menilai berita, tentunya hal ini perlu diketahui apa dan bagaimana syaratnya media yang jelas badan hukumnya dan diakui oleh Dewan Pers.

“profesionalisme Wartawan tentunya diutamakan pula dalam hal pemuatan berita sehingga wartawan yang bergabung di PWI tentunya sudah melalui verifikasi syarat dan aturan yang ditetapkan dalam aturan organisasi PWI sehingga tentunya diharapkan bisa menjaga marwah organisasi sebaik-baiknya”,tegas Ketua PWI Sultra

Terakhir Sarjono berharap kepada Bupati dan Pemerintah Konsel, DPRD dan semua anggota untuk tetap menjalin kerjasama baik dengan PWI Konsel dalam hal kemitraan dalam kegiatan pemberitaan dalam mengangkat dan menjaga nama baik daerah kita Konsel.

Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri Ketua Koni Konsel Adi Jaya Putra, Ketua KNPI Sultra Muh. Amsar, KPU Konsel, pengurus PWI Sultra dan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan serta para undangan lainnya.

Bombana, SultraNET. | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar Sosialisasi Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa yang dihadiri langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sultra Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE., CA., CSFA dan Anggota Komisi XI DPR RI Bahtera, S.PWK. bertempat di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana. Jumat (15/09/2023)

Kegiatan ini digelar menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI No. 20 Tahun 2018 tentang tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa keuangan desa itu dikelola berdasarkan atas asas transparan, akuntabel, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu, DPR RI bersama BPK RI senantiasa mengawal pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Bombana.

Dengan jumlah desa yang cukup banyak di Kabupaten Bombana, menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Anggaran dana desa di Bombana senilai Rp. 94.867.091.000 telah tersalurkan sejumlah Rp.53.960.943.967 pada tahap I, di tahap II dengan persentase penyerapan sebesar 56,88 persen.

Dalam sambutannya, Sekda Bombana mengatakan dari serapan anggaran tersebut, masih juga terdapat laporan masyarakat terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bombana mengajak seluruh Kepala Desa di Bombana untuk turut serta berpartisipasi dan meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi permasalah yang ada dalam pengelolaan dana desa.

“Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita bersama, terkait harapan kita dalam mewujudkan proses administrasi pertanggungjawaban dana desa yang cepat, akurat dan akuntabel di Kabupaten Bombana” jelas Sekda Man Arfa. (Adv)

Konsel, SultraNET. | Sebagai bentuk komitmen dalam mensukseskan pesta demokrasi di desa, sebanyak 272 Calon Kepala Desa (Cakades) se-Kabupaten Konawe Selatan menandatangani Pakta Integritas di Auditorium Lantai lll Kantor Bupati. Kamis, 14/9/2023.

Bupati Konawe Selatan H Surunuddin Dangga mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas untuk membangun komitmen bersama bagi semua calon kepala desa dan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkualitas aman dan damai.

Momentum penandatanganan itu, lanjutnya, agar dibutuhkan komitmen bersama dalam menjaga simpatisan untuk mensukseskan pesta demokrasi di desanya. Dimana pelaksanaan Pilkades di Konawe Selatan berjumlah 96 desa di 25 kecamatan dengan jumlah calon kepala desa sebanyak 272 orang .

“Pilkades serentak adalah amanah perundang-undangan. Dimana Konawe Selatan telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak sejak tahun 2016, 2018 dan 2019, 2022 lalu. Tentunya kita sudah sangat dewasa dalam melaksanakan pesta demokrasi di desa. Dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas akan mengingatkan kembali komitmen mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berkualitas, menjaga ketentraman dan ketertiban selama tahapan pemilihan berjalan,” terang Surunuddin.

Dikesempatan itu, bupati dua periode ini berpesan kepada panitia pemilihan untuk tetap profesional, mengelola pemilihan secara transparan, berkualitas dan aman. Siapapun kepala desa yang terpilih merupakan putra-putri terbaik desa.

“Dukung mendukung dalam pemilihan merupakan hal wajar dalam kontestasi jabatan politis. Terpenting, penyampaian program pembangunan desa merupakan tawaran untuk mendapat simpati masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Anas Mas’ud menjelaskan, dari 26 tahapan Pildes yang ditetapkan, kini sudah masuk ditahapan ke 16 yaitu penandatanganan Pakta Integritas bagi Cakades se-Konawe Selatan.

“Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati no.32 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan dan kegiatan penandatanganan Pakta integritas dan dilaksanakan hari ini mengacu pada keputusan bupati no. 141/416 tahun 223 tentang penetapan hari dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Konawe Selatan” jelasnya

Dirinya berharap tahapan pemilihan kepala desa serentak ini dapat terselenggara dengan tertib, aman dan damai sampai pada hari pemungutan suara nantinya.

“Harapan selanjutnya tahapan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Pada tanggal 24 September atau tahapan ke 20 yaitu pemungutan suara, kemudian tahapan terakhir Mei tahun 2024 yaitu pelantikan kepala desa terpilih dapat terselenggara dengan baik”, pungkas Anas. (DiskominfoKonsel)

Kolaka Utara, SultraNET. | Pejabat Bupati Kolaka Utara, Dr. Ir. Sukanto Toding, melakukan kunjungan penting ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka Utara, yang mendapat sambutan hangat dari Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Henderina Malo. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Rabu (13/9/2023)

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan tersebut, Dr. Ir. Sukanto Toding menekankan signifikansi pengayoman dalam bidang hukum dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Beliau menggarisbawahi bahwa kerjasama erat antara pemerintah dan lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan, memiliki peran sentral dalam mencegah potensi masalah hukum yang dapat menghambat pembangunan daerah.

“Kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum adalah fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan pembangunan Kolaka Utara.” ujarnya

Wilayah Kolaka Utara, yang dikenal memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, juga menghadapi tantangan serius berupa tingginya tingkat kemiskinan dan stunting di beberapa wilayah. Dalam konteks ini, Dr. Ir. Sukanto Toding menekankan perlunya pendampingan dan pengawalan yang kuat dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor pertambangan. Beliau mengusulkan pembentukan tim gabungan yang melibatkan kejaksaan dari tahap awal untuk menciptakan aturan bersama yang jelas.

“Kami perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa potensi tambang kita dimanfaatkan dengan baik, sambil memperhatikan dampak sosial yang adil bagi masyarakat.” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka Utara, Henderina Malo, memberikan dukungan yang kuat terhadap proyek-proyek strategis pemerintah daerah. Beliau menyoroti pentingnya mendampingi pelaksanaan proyek agar serapan anggaran maksimal, sambil berharap agar proses perencanaan dan pelaksanaan proyek berjalan dengan baik, teratur, dan efisien.

“Kejaksaan Negeri siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis Kolaka Utara berhasil.” sebutnya

Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, Henderina Malo, juga menegaskan betapa vitalnya kerjasama erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam upaya pencegahan masalah hukum. Ia menggarisbawahi bahwa tujuan utama adalah menciptakan tatanan yang baik dan tertib tanpa menghambat perkembangan daerah.

“Kami berkomitmen untuk menjaga integritas hukum daerah ini,” ujar Beliau.

Henderina Malo juga menyatakan keyakinannya bahwa Kolaka Utara memiliki potensi yang luar biasa, dan Kejaksaan Negeri siap untuk mendampingi kapan pun diperlukan dalam tugas pencegahan dan penindakan.

“Pendampingan lebih baik daripada menindak, kami siap mendampingi jika diperlukan kapanpun,” tandasnya

Bombana, SultraNET. | Dalam upaya pencegahan korupsi, PJ Bupati Bombana, Ir. H Burhanuddin, M.Si, didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara nasional, bertempat di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat Rabu (13/9/2023).

Rakor ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan langkah lanjutan dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Fokusnya adalah memperkuat peran APIP dalam mengawasi Program Pembangunan, dengan target memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor secara proporsional.

Menteri Dalam Negeri, Muh. Tito Karnavian, dalam pidatonya menekankan pentingnya pengawasan internal sebagai langkah kunci dalam mencegah potensi pelanggaran pidana atau administrasi di lembaga pemerintahan.

“APIP memiliki peran yang lebih luas selain hanya melakukan audit anggaran, mencakup juga penanganan mutasi, perilaku anggota, dan efisiensi anggaran,” ujarnya dengan tegas.

Rakor ini tidak hanya melibatkan kehadiran lebih dari 70 Kepala Daerah secara langsung, tetapi juga 480 peserta lainnya melalui platform Zoom Meeting. Kolaborasi antara Kemendagri, IPDN, STAN, dan KPK menjadi tonggak penting dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum atau administrasi.

“Memperkuat APIP merupakan salah satu upaya vital dalam domain program utama KPK untuk pencegahan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah hukum, mengutamakan penguatan pencegahan sebagai prinsip utama,” tegas Tito Karnavian mengakhiri sambutannya.

Pertemuan ini bukan hanya sebatas rapat koordinasi, melainkan momentum penting dalam membangun sinergi antarinstansi dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi korupsi.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Muslihin, SP, mengapresiasi kegiatan ini menurutnya ini adalah langkah konkret dalam membangun sinergi antar instansi dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari potensi korupsi.

“Keterlibatan lebih dari 70 Kepala Daerah menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga integritas dan memberantas korupsi di daerah,” singkatnya. (Adv)

Bombana, SultraNET. | Untuk memastikan keamanan pengguna jalan dari ancaman pohon tumbang atau dahan jatuh, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penebangan puluhan pohon pelindung jenis Tranbesi dengan diameter 30 cm ke atas di sejumlah tempat yang ada di Kabupaten Bombana.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sitti Arnidar menjelaskan bahwa penebangan ini dilakukan karena sejumlah pohon pelindung menghadirkan risiko bagi pengguna jalan.

“Pohon turus jalan banyak yang berisiko tumbang karena tajuknya yang tidak seimbang, dan ini dapat berisiko rawan kecelakaan. Sebagai antisipasi, kami melakukan penebangan,” ungkapnya Kamis (12/09/2023).

Arnidar menegaskan bahwa tidak semua pohon pelindung di tebang, ada juga yang dipangkas, tergantung pada posisi tajuk pohon. “Jika tajuknya condong ke jalan, kami tebang. Jika tidak, kami tetap mempertahankan,” tegasnya.

Penebangan dan pemangkasan pohon pelindung sudah dilakukan dua kali sepanjang tahun 2023. Pertama kali dilakukan pada bulan April, dan kini langkah serupa diulang pada bulan Oktober, mulai dari tanggal 5 hingga 30 Oktober 2023.

Perubahan ini merupakan upaya DLH Kabupaten Bombana untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di sepanjang jalan utama Yos Sudarso. (ads)

Bombana, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana dengan agenda peresmian dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kab. Bombana Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019 – 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bombana, Senin (11/09/2023).

PAW Anggota DPRD ini dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 467, 468, 470 dan 484 Tahun 2023 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

Pj. Bupati Bombana memberikan ucapan selamat atas pelantikan Muhamad Kasim D, SE, Hj. Nurmiati, Hj. Siti Maryam dan Rosnaeni serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian selama menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah kepada Akmal, S.IP, Husnul Fuadi, S.Kel, Kal Asyar, ST dan Hasan.

H. Burhanuddin dalam sambutannya berharap agar dengan pelantikan ini kinerja DPRD Kabupaten Bombana semakin meningkat dan anggota DPRD yang baru dilantik dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan cepat dalam tugas dan pengabdian yang terhormat, dalam upaya bersama untuk meningkatkan kinerja institusi dewan, sekaligus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana.

” Kami berharap pula, Anggota DPRD yang baru dapat segera memperkuat fungsi dasar DPRD yaitu Legislasi, Pengawasan dan Anggaran” tambahnya. (Kominfo)

Wanggudu, SultraNET. | Bupati Konawe Utara H. Ruksamin pimpin langsung apel gabungan yang laksankan di lapangan Kantor Bupati dan hadiri oleh Kepala OPD, Kabag dan Staf Lingkup Pemerintah Konawe Utara. Pada kesempatan itu Bupati juga menyerahkan unit sepeda motor kepada Para Kepala Desa (Kades) se Konawe Utara sebagai kendaraan operasional melayani kepentingan masyarakat. Senin (11/09/2023)

Dalam amanatnya Bupati membahas beberapa isu penting terkait kesehatan dan upaya peningkatan kesejahtraan masyarakat Konawe Utara serta menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN yang hadir dalam Apel gabungan yang semangat dan dedikasi melayani masyarakat.

“Itulah pentingnnya sinergi dan kolaboritas seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama,” ujar Ruksamin.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan bukti APBD perubahan Pemda Konawe Utara yang sekarang sudah tembus 2 Triliun sehingga ia mewanti wanti agar seluruh OPD betul-betul memaksimalkan kinerjanya.

Selanjutanya dalam Apel gabungan hari ini ia secara simbolis memberikan bantuan kendaraan oprasional Sepeda motor Kepada Kepala Desa se Kabupaten Konawe Utara yang berjumlah 35 unit.

”Hari ini secara simbolis saya berikan kendaraan oprasional motor kepada para kepala Desa guna menunjang pelayanan kepada masyarakat. Motor ini harus dijaga agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus maksimal,” tegasnya

Menutup amanatnya Bupati Konut dua periode itu berpesan agar para ASN dalam melaksanakan tugas terus semangat dan berkerja keras untuk mencapai visi misi pembangunan daerah.

“Untuk urusan kesejahtraan ASN biarlah saya yang pikirkan,” tutup Ruksamin yang di sambut tepuk tangan seluruh ASN yang mengikuti apel Apel gabungan itu. (S)

JATENG, SultraNET. | Bupati Konawe Utara (Konut) Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, menghadiri Sidang Senat Terbuka Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah. Jumat (8/9/2023)

Dalam Sidang Senat Terbuka tersebut, Pius Lustrilanang dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Manajemen Pemerintah Daerah.

H. Ruksamin yang hadir sebagai tamu undangan dalam sidang senat tebuka itu, menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Pius Lustrilanang sebagai Guru Besar.

“Semoga gelar guru besar yang disematkan kepada Prof. Pius Lustrilanang berbuah berkah dan berperan berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia,” ujar H.Ruksamin.

Bupati Konut dua periode itu menyebut, pengukuhan guru besar tersebut dapat memberi inspirasi dan perspektif penting tentang dunia pendidikan, khususnya bagi kemajuan dunia pendidikan nasional.

“Pengukuhan Prof. Pius Lustrilanang menjadi teladan atau edukasi pelecut semangat bagi generasi bangsa Indonesia untuk menjadi insan yang unggul di dunia pendidikan,” tuturnya.

Untuk diketahui, Prof. Pius Lustrilanang merupakan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekaligus mantan aktivitas 98 dan juga merupakan seorang politisi asal Palembang. (S)