Bombana, SultraNET. | Seluruh ASN Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Kabupaten Bombana sukses merampungkan dua hari penuh kegiatan Bimbingan Teknis SISWASKEUDES yang diakhiri dengan penutupan resmi. Acara ini diselenggarakan di bawah pimpinan Muslihin, SP, Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, yang memimpin dengan penuh semangat. Kamis (15/06/2023)

Dalam sambutannya, Muslihin menekankan peranan penting Bimtek SISWASKEUDES dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjalankan tugas pengawasan keuangan desa dengan lebih efektif.

“Aplikasi SISWASKEUDES bukan hanya sekadar alat, tetapi merupakan representasi nyata untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan desa di Kabupaten Bombana ke depan,” ucapnya penuh keyakinan.

Muslihin juga menyoroti fakta bahwa aplikasi ini mampu menghasilkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini menjadi dasar kuat untuk mengintegrasikan aplikasi tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pengawasan keuangan desa di wilayah tersebut.

“Ini bukan hanya sebuah pilihan, melainkan suatu kebutuhan yang mendesak untuk memastikan kepatuhan dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan desa,” bebernya, menegaskan urgensi penggunaan aplikasi SISWASKEUDES.

Dengan penutupan Bimtek ini, Inspektorat Bombana menandai langkah maju mereka dalam menghadirkan inovasi dan teknologi dalam pengawasan keuangan desa. Semangat Muslihin dan komitmen seluruh ASN Jabatan Fungsional Auditor menjadi pilar utama menuju pengawasan keuangan desa yang lebih efisien dan transparan di masa yang akan datang. (Adv)

Bombana, SULTRA NET. | Tanaman hortikultura petani di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara kerap dirusak oleh hewan ternak sapi sehingga dinilai berpotensi menimbulkan konflik antara pemilik ternak dan petani.

Bahkan sudah sering kali pula ditemukan hewan sapi yang tewas setelah memasuki kebun warga karena diduga setelah memakan tanaman, sapi yang tewas itu meminum sisa cairan pupuk yang telah di cairkan petani di wadah ember yang disimpan di dalam kebun.

Terbaru pada tanggal 12 Juni 2023  ditemukan se ekor sapi yang tewas di dalam areal perkebunan hortikultura warga dimana hingga saat ini, Kamis (15/6/2023) belum ada pemilik ternak yang mengakui kepemilikan hewan yang mati tersebut.

Salah satu petani muda di Kelurahan Poea, Andi Amirwan mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini memang seringkali terlihat rombongan sapi yang dibiarkan berkeliaran baik di siang maupun di malam hari, kawanan sapi tidak hanya kerap memasuki areal perkebunan dan merusak tanaman warga tetapi juga berkeliaran di jalan jalan umum.

“Karena ternak sapi ini di biarkan berkeliaran bukan cuma tanaman yang dirusak bahkan sudah banyak kecelakaan lalu lintas di Poea ini yang terjadi karena menghindari atau menabrak sapi,” ujar Andi Amirwan.

Ia menjelaskan dengan dibiarkannya hewan ternak sapi berkeliaran secara bebas, sudah sangat meresahkan petani karena mereka harus begadang untuk menjaga rombongan sapi tersebut agar tidak masuk ke areal perkebunan mereka lalu merusak dan menghabiskan tanaman yang ada.

“Disisi lain para petani sebenarnya merasa tidak sampai hati untuk mencederai apalagi sampai membunuh sapi-sapi yang masuk ke areal perkebunan mereka, karena yang namanya hewan tau apa, seharusnya pemilik hewan lah yang harusnya juga punya pengertian,” bebernya.

Insiden sapi merusak tanaman warga dan sapi mati di dalam kebun sudah sering terjadi sehingga menurut petani yang juga bakal calon Anggota DPRD Bombana dari Dapil 1 Bombana itu, telah menjadi problem sosial yang cukup besar dan berpotensi menimbulkan konflik antara petani dan pemilik ternak.

“Kejadian seperti ini sangat merugikan karena dapat menimbulkan fitnah dan merenggangkan hubungan silaturahmi sesama warga. karena jika sudah ada sapi yang mati sudah biasa saling mencurigai antara pemilik tanaman dan pemilik ternak,” bebernya

Untuk itu ia berharap perlunya dibangun kesadaran bersama masing-masing pihak, sehingga terjadi kerjasama antara petani dan peternak sapi, yang kemudian dapat terus menumbuhkan hubungan yang semakin harmonis bagi sesama warga.

“Sebenarnya jika terbangun ke kompakan maka petani dan peternak bisa saling bekerja sama untuk kesejahteraan, misalnya limbah atau sisa tanaman hortikultura dapat menjadi pakan sehat untuk sapi dan sebaliknya limbah atau kotoran sapi dapat dijadikan pupuk untuk tanaman,” urainya

Ia menambahkan bahwa sebenarnya telah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang ternak sapi ini, hanya saja ia menilai aspek penegakan perda yang belum maksimal dan peternak yang membiarkan hewannya berkeliaran mencari makan sendiri.

“Kita berharap penegakan Perda oleh Pemerintah Daerah lebih ditingkatkan lagi. Sehingga tercipta kesadaran kolektif pemilik ternak agar tidak ada lagi hewan ternak yang berkeliaran bebas. Jika sudah seperti ini maka hubungan yang semakin harmonis antara para peternak sapi dan para petani pasti akan tercipta.” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasatpol-PP Bombana melalui Sekretaris Dinas, Retno HS Noy Putra menjelaskan terkait masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Ibu Kota Bombana yaitu Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah merupakan tugas bersama seluruh stakeholder untuk bersama sama menciptakan kesadaran kepada para pemilik ternak untuk tidak melepaskan ternaknya secara bebas berkeliaran untuk mencari makan.

“Terlebih Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah merupakan zona merah wilayah makan ternak sapi,” ujar Retno HS Noy Putra.

Ia menegaskan Satpol-PP Bombana secara rutin melakukan edukasi kepada warga agar tidak melepaskan hewan ternaknya berkeliaran karena sangat berpotensi merusak tanaman dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

“Edukasi dan penindakan terus dilakukan anggota kami, namun memang faktanya masih selalu saja ada pemilik ternak yang melepaskan ternaknya,” bebernya.

Untuk itu, untuk memaksimalkan penegakan Perda nomor 4 tahun 2017 tentang Penertiban Ternak sudah sangat perlu dan mendesak agar Satuan Tugas (Satgas) Ternak di tingkatan Kelurahan sebagaimana amanat Perda untuk segera dibentuk dan di maksimalkan kerjanya untuk memeperkecil resiko yang di khawatirkan.

“Kewenangan dan keberadaan Satgas di Kelurahan ini yang perlu untuk pemerintah kelurahan dan desa segera bentuk karena ini sebagai ujung tombak penegakan Perda penertiban ternak, dan Satpol-PP sifatnya adalah pengawasan,” tegasnya

Ia menambahkan Dinas Satpol-PP pada prinsipnya terus melakukan patroli dan penindakan di semua wilayah khususnya di Ibu Kota Bombana dan terus melakukan edukasi baik secara langsung kepada pemilik ternak, pekebun dan masyarakat umum dan juga memanfaatkan media sosial dan website Dinas Satpol-PP Bombana.

“Terakhir Pak Pj. Bupati sudah keluarkan kebijakan untuk penguatan Perda bahwa Satgas Desa dan Kelurahan harus segera dibentuk dan dilaksanakan.” tandasnya. (J.Salam)

Bombana, SultraNET. | Insiden dugaan penyerobotan dan intimidasi kepada pemilik lahan oleh PT. Rezki Pratiwi Mandiri (RPM) sebuah perusahaan pertambangan nikel yang sedang melakukan pengeboran eksplorasi tambang di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu mendapat perhatian serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pergerakan Rakyat Indonesia Berdaulat, Unggul dan Mandiri (LSM-Pribumi) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum LSM-Pribumi, Ansar Achmad, Senin (12/6/2023) mengatakan kehadiran perusahaan pertambangan di Kabupaten yang oleh Penjabat Bupati H.Burhanuddin mengusung tagline “Bombana Surga Investasi” seharusnya sejalan dengan taglinenya dan semangat Undang-Undang Cipta Kerja yaitu terbukanya keran investasi selebar-lebarnya yang tujuannya semata untuk mensejahterakan masyarakat bukan sebaliknya.

“Kami ingatkan kepada Bapak PJ.Bupati dan Investor bahwa jangan jadikan Bombana ini hanya Surga bagi Investor tetapi masyarakatnya tertindas,” tegas Ansar Achmad

Aktivis yang dikenal banyak terlibat untuk pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat lingkar tambang itu menegaskan apa yang terjadi di Kelurahan Dongkala merupakan gambaran buruk arogansi dan tindakan kesemena-menangan oknum atas nama investasi.

“Ini tidak bisa dibiarkan, apalagi nama Pj. Bupati dipakai untuk menakut-nakuti pemilik lahan,” beber Ansar

Ia menjelaskan, setelah LSM-Pribumi melakukan penelusuran sementara terkait aktivitas PT.RPM di Kelurahan Dongkala, dapat disimpulkan bahwa diduga kuat aktivitas perusahaan belum Clean and Clear (CnC) yaitu ketika Izin Usaha Pertambangan (IUP) dinilai sudah benar, tidak menyalahi aturan dan wilayah izin usaha pertambangannya tidak tumpang tindih dengan perusahaan atau IUP lain dan kawasan konservasi alam.

“Kita cek di Peta MODI (Mineral One Data Indonesia.red) saja itu belum ditampilkan, artinya Perusahaan ini belum CnC atau belum boleh beraktivitas tambang walaupun baru eksplorasi, itu belum boleh,” tegasnya

Atas dasar PT.RPM telah melakukan aktivitas tambang yang diduga kuat tidak sesuai prosedur yang benar dan telah melakukan penyerobotan lahan perkebunan warga, LSM-Pribumi mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk mengambil tindakan serius dan terukur agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan bersama di Kabupaten Bombana serta agar tercipta rasa keadilan bagi masyarakat.

“Penyerobotan lahan orang itu jelas perbuatan pidana, Polisi harus mengambil tindakan antisipasi agar tidak terjadi gesekan di lapangan,” harapnya

Ia menambahkan atas kejadian ini, pihaknya bakal segera membawa persoalan ini ke Pemerintah Pusat yaitu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kehutanan dan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

“Pemerintah Kabupaten juga harus bertindak, ini sudah beraktivitas eksplorasi selama empat bulan dan tanpa perizinan lengkap, wajar kalau masyarakat beranggapan jika ini di benar di back up Pak Pj. Bupati, petugas kehutanan di lapangan juga terlihat di video sedang memback-up perusahaan.” tandasnya.

Dikonfirmasi beberapa waktu lalu via whatsapp, Komisaris PT. RPM. Ambar Laut membenarkan bahwa perusahaan itu tengah melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi tambang di wilayah Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur.

Terhadap aktivitasnya itu, ia mengklaim telah mengantongi perizinan yang lengkap dari pemerintah pusat dan saat ini pengurusan dokumen telah memasuki tahap pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Kepada petugas lapangan ia telah mewanti wanti agar lahan perkebunan masyarakat yang menolak kegiatan mereka dan masuk areal penggunaan lain (APL) agar dilewati atau jangan dilakukan pengeboran, sehingga ia meyakini bahwa petugas lapangan hanya melakukan pengeboran di luar kebun masyarakat yang berstatus APL.

“Justru warga yang melapor itu yang telah merambah hutan, HPT (Hutan Produksi Terbatas.red) dan Hutan Lindung, jadi disitu bukan kebun. Justru kalau saya mau jahat saya yang melaporkan mereka karena merambah hutan,” tegasnya

Pada kesempatan itu, ia meminta agar pemerintah dan DPRD turun langsung di lokasi kegiatan untuk melihat dan memastikan langsung apakah kebun masyarakat yang di klaim itu APL atau sudah merupakan kawasan hutan dan tidak hanya mendengarkan sepihak dari pelapor saja.

“Kehadiran kita disini untuk bersama sama masyarakat dan untuk mensejahterakan masyarakat, saya tidak ada niat jelek disitu, berdosa saya kalau ada niatan jelek.” Pungkasnya.

Sementara itu berdasarkan rilis pers  Pemerintah Kabupaten Bombana, Penjabat Bupati Bombana H.Burhanuddin dengan tegas membantah terlibat dan mengaku tidak pernah menyuruh maupun memback up siapapun perusahaan yang ada di Kabupaten Bombana, karena kewenangan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan dan pemantauan atas kegiatan pertambangan.

Ia menyebut terkait izin pertambangan yang ada di pulau kabaena kepada perusahaan tambang, sebelum mendapatkan RKAB, perusahaan tambang tersebut tidak boleh melakukan kegiatan ataupun aktivitas pertambangan karena RKAB itu adalah perjanjian perusahaan terhadap pemerintah, RKAB juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

“Apabila izin tersebut belum masuk dalam peta MODI itu juga masih dianggap belum CnC, jadi sekali lagi perusahaan tambang yang belum memiliki RKAB tidak boleh melakukan kegiatan maupun aktivitas,” tegasnya.

Terkait dengan kepemilikan lahan, harus di pastikan kalau lahan masyarakat tersebut berada di areal penggunaan lain atau sering disebut APL bukan lahan dalam kawasan hutan.

“Apabila areal tersebut termasuk dalam kawasan hutan, lahan tersebut tidak boleh ada kepemilikan pribadi maupun perusahaan. Begitupula perusahaan tambang yang berada dalam kawasan hutan itu dilarang dan tidak boleh sama sekali melakukan kegiatan dan aktivitas pertambangan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan,” bebernya.

Ia menambahkan walaupun investasi di Kabupaten Bombana menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Daerah namun harus sesuai prosedur yang berlaku dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

“Kesejahteraan masyarakat harus yang di utamakan,” pungkasnya. (JSalam)

Bombana, SultraNET. | Kasus penyerobotan lahan perkebunan warga oleh perusahaan pertambangan kembali terjadi di pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Parahnya saat ini nama Penjabat (PJ) Bupati Bombana H.Burhanuddin dipakai untuk menakut nakuti warga pemilik lahan.

Insiden penyerobotan lahan itu terjadi di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabaena Timur oleh PT. Rezki Pratiwi Mandiri (RPM) sebuah perusahaan pertambangan nikel yang sedang melakukan pengeboran eksplorasi di daerah itu.

Salah satu pemilik lahan, H. Muslimin ditemui awak media saat ia bersama beberapa warga lainnya mengadukan penyerobotan lahan mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Jumat (9/6/2023) menjelaskan bahwa kegiatan eksplorasi oleh PT.RPM telah berlangsung sejak sekitar empat bulan yang lalu.

Ia menjelaskan sejak pertama kali PT.RPM melakukan aktivitas pengeboran hingga saat ini, pihak perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi ke pemilik lahan terkait aktivitas mereka. informasi terkait aktivitas eksplorasi perusahaan justru diketahui dari informasi sesama pemilik lahan dan warga.

Kendatipun belum ada sosialisasi namun telah melakukan eksplorasi, pengeboran, H.Muslimin mengaku pihaknya selama ini tidak mempersoalkan aktivitas perusahaan, karena titik pengeboran yang dilakukan belum memasuki areal kebun yang mereka olah dan kuasai.

“Sejak awal kita tidak pernah protes, karena pengeborannya masih diluar areal kebun kami, tapi sekarang mereka langsung mengebor didalam kebun tanpa ada pemberitahuan kepada kami selaku pemilik lahan,” ujar H.Muslimin

Pada tanggal 21 Mei 2023 lalu, ia mengetahui bahwa pihak perusahaan tengah melakukan pengeboran di dalam kebun miliknya, bersama beberapa warga lainnya sempat ke lokasi untuk melarang dan meminta untuk menghentikan pengeboran namun pengeboran hanya dihentikan pada saat itu saja dan dihari berikutnya pihak perusahaan terus melanjutkan tanpa mengindahkan protes pemilik lahan.

“Malah kita ditakut takuti dan disuruh bawa kami punya SKT (Surat Keterangan Tanah.red) dan Sertifikat ke Bupati di Kasipute ini,” beber H.Muslimin.

Bukan itu saja, Pemerintah Kecamatan Kabaena Timur telah melakukan mediasi antara pemilik lahan yang merasa dirugikan dengan pihak perusahaan yang kesimpulannya yaitu melarang pihak PT.RPM untuk melanjutkan aktivitas eksplorasi pengeboran dilahan warga yang keberatan.

“Cuma dua hari setelah pertemuan di Kantor Kecamatan, perusahaan kembali melakukan pengeboran di lahan kami sampai sekarang,” keluhnya

Sementara itu Anggota DPRD Bombana dari Dapil V Kabaena, Amiadin saat menemui warga di ruang kerjanya  menjelaskan bahwa pada prinsipnya ia selaku anggota DPRD sekaligus warga Kecamatan Kabaena Timur mendukung penuh adanya investasi yang masuk ke daerah itu. Terlebih jika investasi tersebut dilakukan oleh putera daerah.

Hanya saja ia mengingatkan bahwa kegiatan penambangan dengan segala konsekuensi dan dampak yang akan ditimbulkannya tidak bisa mengabaikan kepentingan hajat hidup masyarakat terlebih itu adalah masyarakat pemilik lahan yang menggantungkan hidupnya di atas lahan perkebunannya.

Ia menilai kehadiran PT.RPM di Kelurahan Dongkala untuk melakukan kegiatan eksplorasi pengeboran mengabaikan prinsip prinsip kegiatan proses penambangan yang baik yang melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat.

“Bahkan informasi dari berbagai pihak yang berupaya saya cari tau, ternyata kita duga ini PT.RPM belum mengantongi izin, sekarang ini baru proses pengurusan perizinan,” bebernya.

Untuk itu kita meminta pemerintah daerah untuk bersikap tegas terhadap segala kegiatan yang mengabaikan proses penambangan yang baik di Bombana ini. Apalagi ini yang terjadi di Kabaena, kita khawatirkan dapat memicu konflik horizontal sesama warga yang mendukung dan yang merasa dirugikan.

“Apalagi saya dengar ini nama Penjabat Bupati dipakai untuk menakut nakuti pemilik lahan di lapangan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah via Telepon, Komisaris PT. RPM. Ambar Laut membenarkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kegiatan pengeboran eksplorasi di wilayah Kelurahan Dongkala. Sedangkan proses perizinan yang dipertanyakan telah sampai tahap pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang.

Terkait aktifitas pengeboran, kepada petugas lapangan ia telah mewanti wanti agar lahan masyarakat yang menolak kegiatan mereka, agar dilewati atau jangan dilakukan pengeboran di lokasi dimaksud. Untuk itu ia meyakini bahwa petugas lapangan telah melakukan kegiatan sesuai dengan arahannya.

“Justru warga yang melapor itu yang telah merambah hutan, HPT (Hutan Produksi Terbatas.red) dan Hutan Lindung, jadi disitu bukan kebun,” tegasnya

Untuk itu ia meminta agar pemerintah dan DPRD turun langsung di lapangan melihat dan tidak hanya mendengarkan sepihak dari masyarakat.

“Kehadiran kita disini untuk bersama sama masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, saya tidak ada niat jelek disitu.” singkatnya (JSalam).

Bombana, SultraNET. | Badan Pengawas Pilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara mengajak Insan Pers di daerah itu untuk bersama sama mengawal dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.

Anggota Bawaslu Bombana, Asrudin mengatakan, Pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia memiliki peran penting dalam menyukseskan Pemilihan Umum 2024 mendatang terutama dalam proses liputan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asrudin saat memaparkan materi pada kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di salah satu Cafe di Ibu Kota Bombana, Jumat (2/6/2023)

Ia menyebut kegiatan sosialisasi yang melibatkan insan Pers dan stakeholder terkait itu, bertujuan memberikan pemahaman sekaligus mengajak seluruh stakeholder untuk bersama sama mengawasi pelaksanaan Pemilu.

Ia menjelaskan bahwa independensi dan transparansi media menjadi modal tersendiri dalam menyikapi isu-isu penting serta dalam penyebaran luasan informasi terkait Pemilu.

“Keterlibatan Pers sangat penting demi memastikan terwujudnya Pemilu yang demokratis yang seluruh proses dan tahapannya berjalan sesuai koridor dan ketentuannya,” ujar Asrudin

Ia menegaskan ketentuan ketentuan dalam Pemilu sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan seharusnya.

“Dengan keberadaan sahabat Insan Pers, informasi dan ketentuan terkait Pemilu dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Bombana, Hasdin Nompo. Menurutnya Ada dua tahapan Pemilu saat ini yang sangat penting untuk dilakukan pengawasan bersama dalam upaya menyukseskan seluruh tahapan Pemilu.

Kedua tahapan tersebut yang saat ini sedang berjalan yakni proses pemutakhiran data pemilih dan proses pendaftaran serta verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Ini penting untuk kita kawal bersama agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” Jelas Hasdin Nompo.

Sebagai penutup, ia menambahkan bahwa saat ini Bawaslu Bombana sedang dalam proses membuka  pendaftaran untuk calon Anggota Bawaslu tingkat Kabupaten Bombana yang masa jabatan anggota saat ini sudah akan berakhir beberapa bulan mendatang.

Untuk itu ia berharap bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan berminat agar segera mendaftarkan diri.

“Masa jabatan Anggota Bawaslu Bombana yang sekarang sudah mau berakhir dan sekarang sudah dilakukan proses pendaftaran lagi, untuk itu bagi masyarakat umum yang memenuhi syarat agar segera melakukan pendaftaran,” tandasnya (IS).

Bombana, SultraNET. | Persiapan Pelaksanaan Kejuaraan Nasional Ikatan Motor Indonesia (IMI) Grasstrack Region V Sulawesi, Putaran II Sulawesi Tenggara “Bupati Bombana Cup” telah memasuki tahap tahap akhir.

Persiapan pelaksanaan kejuaraan bertajuk “Wujudkan Surga Investasi Kepemudaan dan Pariwisata Melalui Olahraga” yang rencananya akan di gelar 17 – 18 Juni 2023 mendatang itu telah mencapai 80 persen.

“Pesiapan kejuaraan ini sudah memasuki tahap finishing, kalau dipersentasikan sudah mencapai sekitar 80 persen,” ungkap Ketua IMI Kabupaten Bombana, Idhan Halik saat di jumpai awak media di Sekretariat Panitia, Sabtu (27/05/2023)

Lebih lanjut Idhan menjelaskan, lokasi pelaksanaan kejuaraan yang memperebutkan total hadiah utama sebanyak 3 unit Sepeda Motor ini, bakal dilaksanakan di Sirkuit Burisininta, Kompleks Sarana Olahraga Rumbia (SOR) yang lokasinya tidak jauh dari Tugu Munajah Bombana.

“Untuk Pesertanya sendiri, Insya Allah akan banyak pembalap pembalap Nasional yang ikut ambil Bagian, karena ini seri Kejurnas,” bebernya.

Sementara itu Ketua panitia, Zaenal Abidin,SH mengatakan, selain untuk menjalin silaturahmi, ajang ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif pecinta olahraga balap motor maupun pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya masyarakat sekitar lokasi event.

“Kami berharap dengan kejuaraan ini bisa berdampak positif secara luas, utamanya para pemuda yang hobby kotor,” Ucap Zaenal

Ia menambahkan bahwa disekitar lokasi balapan juga telah disediakan tempat bagi para pedagang yang ingin berjualan.

“Dengan adanya event ini, masyarakat khususnya pelaku UMKN juga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil berjualan di sekitar lokasi sirkuit.” tandasnya

Untuk di ketahui, sekretariat panitia beralamat di Jl.Yos Sudarso, Kecamatan Rumbia dengan kontak person : Antho Kojho (0813 – 4188 – 8841)

Adapun kelas yang akan dilombakan pada kejurnas kali ini untuk Kelas Perlombaan Wajib (Kejurnas) yaitu Gtx 1 Trail Standard 4 Langkah 155 CC PRO, Gtx 2 Trail Standard 4 Langkah 155 CC Pemula, Gtx 3 Bebek Standar 2L dan 4L 125 CC Pemula, GTX 4 Bebek Modifikasi 4L 125cc PRO.

Untuk Kelas Tambahan (Non Kejurnas) yaitu GTX 5 Bebek modifikasi 4L 15cc open, GTX 6 Sport dan Trail s/d 250 cc open, GTX SE FFA ( non SE ) open, GTX 8 Bebek modifikasi 4L lokal Sultra, GTX 9 Sport dan trail s/d 250cc lokal sultra, GTX 10 FFA ( non SE ) Lokal Sultra, GTX 11 Trail standartnya 4L 155cc Lokal Sultra.

Selanjutnya kelas GTX 12 FFA Lokal Bombana (Non prestasi), GTX 13 Adventure (Non pembalap), GTX 14 Bebek modifikasi 2L dan 4L 125cc (Open), GTX 15 Spesial Engine (SE) dan GTX 16 SKPD DAN TNI /POLRI. (IS)

Bombana, SultraNET. |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana menargetkan untuk tahun 2023 ini, seluruh satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sebagian besar satuan Pendidikan Non Formal (PNF) di daerah itu telah Terakreditasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, A. Muh. Arsyad, S.Sos., M.Si saat memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan persiapan pelaksanaan Akreditasi satuan PAUD dan PNF Tahun 2023, bertempat di Aula SMPN 02 Rumbia, Jumat (26/5/2023).

Ia menyebut dari 165 PAUD yang ada di Bombana masih tersisa 10 yang belum terakreditasi dan dari 10 tersebut telah dilakukan proses 6 sehingga masih tersisa 4 yang sedang dilakukan proses persiapan.

Sedangkan untuk Satuan PNF yaitu PKBM dari 68 PKBM yang ada masih terdapat 33 satuan pendidikan  yang belum Terakreditasi.

“Untuk PAUD kita targetkan tahun ini semuanya sudah Terakreditasi sedangkan untuk  PNF PKBM kita targetkan tahun ini sebagian besar bisa terakreditasi,” ujar A. Muh. Arsyad.

Ia menyebut dengan dilakukannya proses akreditasi terhadap seluruh satuan pendidikan secara otomatis telah meningkatkan mutu pendidikan di daerah itu.

“PKBM harus bisa meningkatkan mutu pendidikan kita, karena di tahun tahun sebelumnya mutu pendidikan kita dinilai buruk karena banyaknya angka putus sekolah, sehingga akreditasi inilah salah satu bentuk jaminan mutu satuan pendidikan kita,” bebernya

Sementara itu, Kepala Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara. Dr.M.Safiuddin Saranani, S.S.,MA yang hadir secara langsung membawakan materi menjelaskan tujuan akreditasi adalah untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

“Dengan Akreditasi, satuan pendidikan dituntut agar makin nyata dan efisien dalam mendukung sistem penjaminan mutu,” ujar Safiuddin Saranani.

Safiuddin Saranani yang juga Dosen di Universitas Haluoleo itu membeberkan bahwa saat Rakornas kepala BAN Seluruh Indonesia mencuat wacana bahwa Akreditasi dapat mempengaruhi penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

“Ada kemungkinan di tahun tahun mendatang bagi satuan pendidikan yang belum akreditasi akan bermasalah di penyaluran dana BOP,” bebernya.

Mengingat pentingnya Akreditasi satuan pendidikan, ia berharap satuan pendidikan dapat secara serius untuk mengikuti proses dan tahapan agar satuan pendidikannya dapat terakreditasi.

“Salah satu kerugiannya yaitu satuan pendidikan yang belum terakreditasi tidak bisa mengeluarkan ijazah,” tegasnya.

Ia menambahkan selaku Kepala BAN PAUD dan PNF Provinsi Sulawesi Tenggara ia sangat mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana karena dari sampel acak yang ditentukan oleh Kemendikbudristek, satu satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah selesai 100 persen akreditasi  dari Sampel yang ditentukan, adalah Kabupaten Bombana.

“Progres capaian akreditasi mulai pertengahan tahun 2022, untuk Bombana ini sangat melejit. Ini yang kami apresiasi,” tandasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Tekad Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.,Si untuk menurunkan dan mencegah stunting di kabupaten Bombana tidak hanya menjadi jargon semata. Terbukti hampir di setiap momen dan kesempatan Burhanudin selalu mengingatkan warga dan jajaran di lingkup Pemkab Bombana tentang pentingnya untuk mencegah stunting sejak dini.

Seperti di momen Penyerahan SK pengangkatan dan Pembukaan Orientasi PPPK fungsional kesehatan dan CPNS STTD Kementerian Perhubungan di Aula Tanduale Kantor bupati Bombana, Burhanudin Memberikan tugas tambahan kepada 158 tenaga kesehatan yang baru saja menerima SK.

“Mulai hari ini semua yang dilantik atau baru mendapatkan SK tugas, saya kasih tugas tambahan sebagai Duta Pencegahan Stunting di Bombana, karena besar keyakinan saya kalian memiliki kemampuan, kesempatan untuk bersama-sama mencegah stunting sebagai momok penyakit menakutkan yang harus dicegah,” ujar Burhanuddin saat memberikan sambutan, Kamis (25/05/2023).

Mantan Pj. Bupati Konkep ini mengingatkan kepada jajarannya agar upaya penurunannya dan penurunan angka stunting menjadi perhatian yang serius dari setiap stakeholder yang berkepentingan di dalamnya dengan di barengi ada tindakan atau aksi nyata.

“Pencegahan stunting harus menjadi perhatian ekstra, sehingga keinginan Pemkab Bombana dalam menurunkan angka stunting dapat terwujud.” tegas Burhanudin

lebih Lanjut tidak Lupa juga Burhanudin memberikan pesan khusus buat masyarakat Bombana dalam membantu pencegahan stunting ini

” Yang Pertama bahwa Stunting itu adalah Penyakit Bangsa yang harus kita tuntaskan,kemudian bagaimana masyarakat tetap melaksanakan pola hidup sehat” Ucap Mantan Sekda Butur ini.

“Jadi sedini mungkin stunting itu sudah dicegah. Sasaran pencegahan stuntingnya jelas. Kalau masyarakat kita sudah tahu akan bahaya stunting, akan tumbuh sendiri kesadaran mereka untuk mencegah stunting,” Pungkas Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara itu. (Red)

Bombana, SultraNET. | Para remaja masa kini merupakan kunci dalam upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia dan menghadirkan generasi Indonesia bebas stunting di masa mendatang. Oleh karena itu, melalui pendekatan 3P (Peduli, Pahami dan Partisipasi), Diskomfo Bombana mengajak remaja perempuan lebih aktif dalam upaya mencegah terjadinya stunting.

“Peduli berarti masyarakat peduli dengan sekitar, terutama kondisi kesehatan keluarga. Pahami, sebanyak mungkin informasi terkait stunting. Terakhir, Partisipasi, mari Bersama-sama berperan aktif menyukseskan gerakan sadar stunting,” ungkap Kadis Diskomfo Bombana, Sofian Baco,S.T., M.P.W di ruang kerjanya, Selasa (23/05/2023)

Para remaja perempuan dapat menerapkan 3P dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimulai dari peduli dengan kondisi kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan memastikan seluruh terpenuhi kebutuhan gizinya.

“Masyarakat juga dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai stunting agar dapat memahami bagaimana cara untuk mencegahnya.” Ucap Sofyan

Setelah menerapkan aspek Peduli dan Pahami, maka para remaja perempuan diharapkan dapat berpartisipasi aktif menyukseskan gerakan sadar stunting. Hal ini bisa dimulai dengan langkah mudah, seperti aktif menyebarkan informasi pencegahan stunting di sosial media.

Stunting menjadi permasalahan yang serius di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Sofian isu stunting sudah seharusnya ditanggulangi secara bersama, baik pemerintah, stakeholder, hingga masyarakat karena persiapan menyambut bonus demografi harus dimulai dari sekarang.

“Stunting bukanlah isu sederhana, dan pencegahannya memerlukan prioritas. Stunting pada anak sangat dipengaruhi pola konsumsi ibu yang terakumulasi dalam jangka Panjang, yakni sejak usia remaja. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari generasi muda untuk mencegah stunting, salah satunya dengan tidak melakukan pernikahan dini,” tutup Mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bombana tersebut.  (IS)