Surabaya, SultraNET. | Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meminta masyarakat untuk tidak takut terhadap terorisme, sebaliknya harus berani melawannya karena terorisme merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ini disela-sela mengunjungi lokasi tempat kejadian perkara (TKP) bom bunuh diri di gereja Jl. Arjuna Surabaya, Minggu (13/5) pukul 09.45 WIB.

Kunjungan dilakukan bersama-sama dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman.

Sebelumnya, juga dilakukan diTKP Ngagel dan Diponegoro.

“Polri dan TNI sebagai kekuatan inti bersama-sama masyarakat akan melakukannya,” ujar Pakde Karwo seraya menyampaikan rasa duka mendalamnya atas timbulnya korban jiwa dalam ledakan bom di tiga Gereja yang ada di Kota Surabaya itu.

Ditambahkan, dirinya bersama Forkompida akan memperkuat pengamanan di semua tempat.

Langkah yang sama juga dilakukan untuk deteksi dini dengan memperkuat tiga pilar, yakni kepala desa, bhabinkamtibmas, dan babinsa.

Disela-sela melihat penanganan korban ledakan bom bunuh diri ini, Gubernur memberikan arahan agar penanganan para korban dipusatkan di RSUD dr. Sutomo. Sampai dengan pukul 10.09 WIB, tercatat sebanyak enam korban masuk di RSUD dr. Sutomo, dengan satu diantaranya meninggal dunia.

Menjawab pertanyaan media, Kapolda Jatim Mahfud Arifin menyampaikan penanganan kemanan oleh aparat sudah dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Buktinya, polisi juga jadi korban,” ujarnya sambil menambahkan untuk lokasi Ngagel sudah dinyatakan clear.

Sementara, dua tempat lainnya, Arjuno dan Diponegoro, masih dilakukan pembersihan oleh kepolisian

(JNN/SENTRALONE)

Surabaya, SultraNET. | Tiga ledakan diduga bom terjadi di kota surabaya pagi ini. Ledakan pertama terjadin di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Ngagel, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018).

“Ledakan di sana. Sekitar jam 7,” kata Hendra, seorang petugas pagi ini.

Aparat sudah terjun ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung membenarkan kejadian ini.

Menurut Frans, jumlah korban meninggal dunia sementara ada tiga orang. “Satu orang merupakan pelaku, dan satu orang lagi dari jemaat,” kata Frans yang dikutip dari Kompas TV.

Frans juga mengabarkan, ada satu lagi ancaman bom di gereja GKI di Jalan Diponegoro. Frans menjanjikan untuk update informasi ini melalui media centre.

Informasi terakhir yang disampaikan kepada wartawan pada pukul 08.30, Frans menyebut lokasi ledakan bom terjadi di 3 lokasi yang sebelumnya disebutkan dua lokasi ledakan bom.

Hingga saat ini dikonfirmasi sudah 8 orang korban meninggal dunia dan 38 orang di rawat diberbagai rumah sakit di surabaya  (JNN)

Rumbia, SultraNET. | Ada keunikan tersendiri dalam pelayanan Publik di Kelurahan Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana. Pasalnya, setiap warga yang hendak berurusan di instansi tersebut, warga terlebih dahulu wajib melalui jasa rental komputer untuk membuat format surat sesuai kebutuhan sebelum menemui Lurah untuk kebutuhan tandatangan .

Alasannya mengejutkan, salah satu kantor Kelurahan Ditengah Ibu kota Kab. Bombana ini, tidak memiliki fasilitas peralatan kantor yang dapat difungsikan untuk melayani Warganya.

Anehnya, instansi yang hanya berjarak Dua Ratusan meter dari Sekretariat Daerah ini, tidak memiliki fasilitas Instalasi jaringan Listrik seyogyanya kantor instansi pemerintahan.

Salah seorang warga Kel. Lameroro MS (inisial -Red), yang pernah berurusan administrasi dikantor kelurahan menuturkan dari pengalamannya, Ia sungguh menyesalkan kondisi itu masih terjadi dikantor pemerintah, menurutnya, ketika Warga hendak berurusan di kelurahan, seharusnya tidak perlu lagi direpotkan.

“Kan itu kantor pemerintah, sudah ada gajinya itu pegawai yang menulis, semua itu kertas tinta sudah ada anggarannya. Masa kita Pii lagi yg harus urus yang begituan?.” Cetusnya Kesal.

Informasi yang dihimpun awak media, pelayanan dikantor itu sudah berlangsung lama. Bermula Sejak Pemutusan Hubungan arus listrik dikantor itu oleh Pihak PLN sebagai sanksi ketunggakan pembayaran tarif listrik secara terus menerus sesuai ketentukan aturan.

Lurah Lameroro, Suharno Wahid, yang coba dihubungi via selulernya (12/05/2018 20:00) belum bisa dikonfirmasi.

Padahal, disetiap momentum politik, oleh para calon kepala daerah. Janji Pelayanan Publik kerap jadi wacana utama yang menjadi bahan kelakar dalam menyampaikan Visi misi kampanye sebagai janji politik.

Meskipun demikian, tanpa ada janji politik pun, yang namanya pelayanan publik adalah wajib terpenuhi, terutama diera percepatan pembangunan Kab. Bombana agar secepatnya bebas dari kategori salah satu Daerah tertinggal Di Sulawesi Tenggara.

Rumbia, SultraNET. | Kebutuhan masyarakat Kabaena terhadap Transportasi laut yang menjadi akses utama masyarakat pulau itu mendapat angin segar dengan masuknya rute persinggahan MV. Cantika Anugrah, namun setelah terjadi gesekan yang diduga dilatari persaingan bisnis, terjadi kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Bombana, Dinas Perhubungan Kab. Bombana dan pihak pemilik Usaha Jasa transportasi Kapal Kayu dan MV. Cantika rute Kasipute – Kabaena.

Hasil kesepakatan besama itu melahirkan kesepakatan yaitu MV. Cantika Anugrah yang berdasarkan Surat Izin seyogyanya berlabuh di Pelabuhan Sikeli sesuai jadwal, diharuskan membagi jadwalnya dan hanya boleh berlabuh di pelabuhan sikeli sekali dalam seminggu dan jadwal lainnya di alihkan ke pelabuhan Batuawu.

Kesepakatan itu rupanya melahirkan banyak keluhan dari masyarakat, hal itu diungkapkan Hir Abrianto pengurus Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Riset dan Advokasi.

“Dengan ditetapkannya aturan berlabuhnya MV. Cantika Anugrah yang sehari di pelabuhan Batuawu dan sehari lagi di pelabuhan Sikeli justru membinggungkan warga”, ungkap Hir Abrianto.

Menurutnya, Masyarakat Kabaena hari ini sangat membutuhkan Transportasi MV. Cantika Anugrah beroperasi kembali di pelabuhan Sikeli sesuai jadwal semula karena lebih terjangkau.

Disisi lain lanjutnya, dari segi keamanan dan kenyamanan penumpang pelabuhan Batuawu dinilai masih jauh dari kata layak guna.

“Dengan kondisi pelabuhan Batuawu yang sangat tidak layak dijadikan jalur transportasi umum, lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan”, Tambahnya.

Menurutnya, pelabuhan sikeli adalah pelabuhan paling layak digunakan sebagai tempat berlabuh Kapal Berstandar Nasional seperti MV. Cantika, karena telah berstandar nasional, apalagi pelabuhan tersebut dibangun langsung oleh Kementrian Perhubungan Laut.

Mewakili perasaan dan harapan masyarakat Kabaena pengguna jasa transportasi laut LKPD Sultra meminta kepada Dirjen Perhubungan Bidang kelautan dan Kemaritiman Republik Indonesia agar membentuk Regulasi aturan yang Kuat dan pasti karena aturan yang tertuang dalam surat izin berlabuh yang diterbitkan sebelumnya tidak dipatuhi bahkan ditolak oleh pihak pemilik usaha jasa laut lainnya.

Lebih lagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bombana tidak memperhatikan bahkan membiarkan ketetapan sebelumnya ditolak hingga berunjung pada pengusiran kapal yang akan berlabuh.

Rumbia, SultraNET. | Memperingati May Day atau Hari Buruh International, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bombana, Ashar mengangkat bicara Soal Indikasi adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) Di perusahaan Pertambangan yang ada di Kabupaten Bombana, khususnya di Pulau Kabaena.

Menurutnya, Peluang adanya tenaga kerja asal Tiongkok yang masuk secara ilegal.

“Negara kita ini sedang dihadapi dengan pekerja Buruh Asing yaitu Tiongkok” Ungkapnya kepada Harapansultra.com, Rabu (02/5/2018).

Mantan Komisioner KPU itu juga memaparkan bahwa sekarang bukan lagi turis yang masuk keberbagai daerah untuk tujuan wisata, namun berdasarkan berbagai hasil pantauannya menemukan TKA yang memenuhi segala lapangan pekerjaan.

“Sekarang bukan lagi Turis yang masuk didaerah-daerah wisata kita, bahkan sudah hampir semua hasil pentauan kami yang masuk di daerah-daerah tempat ada lowongan untuk bekerja pasti orang Tiongkok yang banyak” ungkapnya.

Ketua DPD KNPI Kab. Bombana sangat yakin dengan adanya pekerja asing yang masuk dengan cara unprosedural, dengan didukung dengan paparan hasil audit Pihak Ombudsman RI oleh Laode Ida diacara salah satu stasiun TV Nasional mengenai Ketenegakerjaan dikawasan Indonesia Timur.

KNPI Kab.Bombana telah mengumpul aspirasi-aspirasi atau keluhan tentang lapangan pekerjaan dan palayanan masyarakat untuk menjadi tenaga yang dipekerjakan diberbagai lowongan.

“Kami sudah menerima berbagai keluhan masyarakat tengang lowongan kerja dan peluang untuk menjadi tenaga kerja yang sangat susah namun dianggap mudah untuk para orang asing” tambahnya.

Harapnya, pihak kepolisian dan imigrasi agar bersinergi dengan pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga di kecamatan bahkan desa-desa terkait pemantuan tenaga kerja asing yang telah mengkhawatirkan.

Rumbia, SultraNET. | Ratusan karyawan yang bekerja di PT. Ahsandrya Indri Group salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan di kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, belum menerima gaji sejak dipekerjakan oleh perusahan itu.

Hal tersebut diungkapkan Salah seorang perwakilan karyawan Isman Genda saat ditemui awak media harapansultra.com (25/4/2018) bahwa sejak Januari sampai dengan April 2018 perusahaan itu telah mempekerjakan karyawan sebanyak kurang lebih 300 orang namun hingga saat ini belum ada karyawan yang di berikan haknya .

“Perusahaan ini kita duga sudah melanggar UUD nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama masalah gaji yang sampai saat ini belum ada titik terang kapan akan di bayarkan” Ungkap Isman

Tidak hanya persoalan penggajian rupaya persoalan kesejahteraan dan waktu kerjapun tak luput dari keluhan karyawan menurut Isman Perusahaan itu mempekerjakan karyawan hingga malam hari melebihi batas maksimal 8 jam waktu kerja dan tanpa kejelasan apakah kelebihan itu masuk dalam perhitungan lembur atau tidak.

“Ini tentu sudah tidak sesuai dengan aturan, mempekerjakan karyawan di malam hari tanpa kami tau apakah itu di bayar apa tidak” Tuturnya

Lanjut Isman mewakili Karyawan dirinya berharap agar perusahaan tersebut memenuhi kewajibannya sebagai mana yang tercantum dalam keterangan kontrak kerja bahwa perusahaan membayar gaji karyawan setiap bulan dengan nominal yang tertera dalam kesepakan bersama yaitu sebesar Rp. 2.230.000 perbulanya.

Isman berharap kepada stakeholder khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana dan DPRD Bombana agar dapat membantu karyawan untuk mendapatkan hak-haknya.

Salah seorang karyawan yang turut bersama Isman, Zulfikar membenarkan bahwa perusahaan tersebut belum membayar gaji karyawan selama Januari hingga April 2018 ini

“Saya betul-betul tidak habis pikir kanap perusahan ini mengabaikan hak hak kami sebagai pekerja “ Keluhnya

Hingga berita ini dirilis Pihak PT. Ahsandrya Indri Group belum dapat dikonfirmasi dengan Alasan Pimpinan Perusahaan itu masih berada di Jakarta. (FE)

Rumbia, SultraNET. | Kabar duka sekaligus mengagetkan publik Bombana datang dari Desa Teppo Kecamatan Poleng Timur Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, seorang pemuda tega menghabisi seorang bayi yang dijaganya dan menganiaya kakaknya hingga kritis.

Korban tewas seorang bayi perempuan, Ariyanti yang baru berusia 8 bulan dan kakaknya yang bernama Asrul 15 tahun yang masih duduk kelas 3, salah satu sekolah Madrasah di Kecamatan Poleang Timur yang kini di Rawat di rumah Sakit Umum Bombana.

Kejadian itu berawal saat Sariana, Ibu korban meminta tolong kepada orang tua pelaku Ibu Cabo untuk menjaga korban Ariyanti yang masih balita karena hendak kepasar untuk berbelanja keperluan rumah tangga.

Tidak berselang lama pelaku yang bernama Awaludin datang mencari ibu cabo yang tidak lain merupakan orang tua pelaku dan memintanya untuk di belikan rokok.

Permintaan itu dituruti oleh Ibu Cabo dan pelaku meminta agar dia yang menjaga bayi itu sedang Ibunya yang pergi membelikan rokok

Saat didalam rumah tinggallah pelaku dan si korban, entah apa yang ada didalam benak pelaku hingga menggunakan kesempatan dengan mengikat dan menghabisi korban.

Tak selesai dengan menghabisi bayi itu, Awaludin melanjutkan aksi kejinya dengan mencari saudara korban yang masih berada disekolah.

Sesampaina di Sekolah dan menemui korban, Pelaku dengan sadis langsung menebas korban dengan sebilah parang yang di arahkan pada bagian perutnya, Sehingga anak tersebut mengalami sobekan di perut.

Korban lalu di bawa ke puskesmas dengan harapan dapat dilakukan tindakan penyelamatan secepatnya, bahkan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana dan hingga kini masih dirawat intensif.

Kapolres Bombana AKBP Andi Adnan mengungkapkan bahwa kepolisian bertindak sigap setelah mendapat laporan kejadian itu

Rumbia, SultraNET. | Forum Pemuda Pemerhati Bombana (FP2B) bersama masyarakat Desa Watu-Watu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana pada Senin (12/2/2018).

Unjuk rasa itu sebagai bentuk protes atas bantuan Perumahan Rakyat Tahun 2017 yang berjumlah 51 Unit yang terletak di Desa Watu-Watu Kabupaten Bombana, yang diduga keras terjadi PUNGLI dalam proses pembagiannya.

Bantuan perumahan rakyat itu sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Desa itu, atau masyarakat yang bermukim di dalam Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW).

Tidak tanggung tanggung dugaan PUNGLI itu di prediksi mencapai ratusan juta rupiah, hal itu terungkap saat massa aksi diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Bombana.

Kaman, Salah satu koordinator aksi mengungkapkan keperihatinannya kepada pengambil kebijakan pembagian rumah bantuan itu yang lebih mengutamakan orang kaya dan mengabaikan hak masyarakat miskin di desa itu.

Ia juga meminta agar persoalan itu dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum karena tidak berkeadilan sosial dan menyalahi aturan perundang undangan.

“Saya sangat prihatin bantuan pemerintah yang di kucurkan untuk masyarakat yang tidak mampu, nyatanya berbanding terbalik, masih ada yang rumahnya hanya menggunakan tarpal sebagai atap dan dindingnya justru tidak mendapatkan bantuan itu” Tuturnya prihatin

Wakil Ketua DPRD Bombana yang menemui massa aksi, Amiadin, SH berjanji bakal mengawal aspirasi massa untuk secepatnya mengagendakan rapat dan membentuk tim investigasi lapangan agar persoalan itu dapat diselesaikan.

“Bantuan seperti itu memang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu, kalau kemudian yang diberikan justru yang punya uang, maka itu salah total” Tutur Anggota DPRD Asal Pulau Kabaena yang juga ketua DPC PPP itu

Anggota DPRD Asal Partai Golkar, Herianto, SKM memaparkan fakta mencengangkan menurutnya saat hearing sebelumnya Kepala desa watu watu, Musakkir mengakui bahwa setiap warga yang menghuni perumahan itu membayar 10 juta rupiah kepadanya.

“Nah kalau 10 Juta di kali 51 berarti kisaran 510juta lebih, bagaimana kalau sudah begini, yang di rugikan masyarakat kecil yang penghasilannya pas pasan, ini sangat tidak adil dan kami di dewan akan melakukan rapat secepatnya untuk menurunkan tim investigasi” Pugkas ketua DPW PPNI itu.

Rumbia, SultraNET. | Gita Salah seorang siswi Kelas V SDN 89 Boepinang Barat, Kec. Poleang harus dirawat di Puskesmas Boepinang karena pingsan setelah dihukum skotch jump sebanyak 150 kali oleh oknum guru di sekolah itu, hukuman itu diterimanya akibat membolos dijam belajar.

Salah seorang keluarga korban, Nur saat dihubungi awak media ini menuturkan, awal mula Kejadian itu pada (26/1/2018), Awalnya Gita sempat menjalani hukuman yang diberikan namun belum setengah, ia berhenti dan meminta izin untuk membeli makanan karena dalam keadan lapar, namun hal tersebut tidak di tanggapi oleh sang guru, bahkan menuding gita hanya mencari alasan.

“Padahal anak itu sempat menyampaikan bahwa kondisinya sedang tidak sehat namun guru yang bernama pak Burhan malah menganggap itu alasan” tuturnya

Siswa tersebut pun dipaksa melanjutkan hukumannya, alih alih menyelesaikan hukuman Gita malah jantuh pingsang hingga dilarikan ke Puskesmas Boepinang.

Nur berharap agar pihak terkait segera menindak lanjuti kasus ini, agar kejadian ini tidak lagi terulang kepada anak-anak lain di sekolah itu mengingat hukuman terlampau keras bukan kali ini saja dilakukan Burhan.

“Malah pernah anak-anak dihukum lari keliling lapangan sebanyak 150 kali” Ungkap Nur

Akibatnya kejadian tersebut Gita yang saat ini masih dalam kondisi sakit, menjadi takut untuk bersekolah lagi terlebih oknum guru bernama Burhan dinilainya sangat kejam.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Bombana Rauf S. Pd mengaku belum mendapat informasi tersebut. (IS)