JAKARTA, sultranet.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) memaparkan capaian signifikan dari program-program prioritas yang dijalankan sepanjang tahun. Seluruh program tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa seluruh program prioritas tersebut dilaksanakan secara terukur dan berkesinambungan demi menghadirkan ekosistem pendidikan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Seluruh program yang kami jalankan memiliki satu tujuan besar, yakni memastikan meningkatnya kesejahteraan guru melalui sertifikasi, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi agar guru profesional benar-benar terwujud dan manfaatnya dirasakan di seluruh satuan pendidikan,” ujarnya dalam Taklimat Media NgoPi Bareng Media di Jakarta, Senin (01/12/2025).

Ditjen GTKPG mencatat lima pilar program yang berhasil direalisasikan. Pertama, pemberian berbagai tunjangan bagi guru ASN daerah maupun non-ASN untuk menjaga stabilitas kesejahteraan pendidik. Kedua, penguatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna memastikan standar kompetensi guru sesuai kebutuhan pembelajaran modern.

Ketiga, peningkatan kualifikasi akademik melalui pendidikan jenjang S-1/D-4 sebagai upaya penyetaraan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Keempat, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis kebutuhan masa depan, mulai dari pembelajaran mendalam, literasi teknologi seperti coding dan kecerdasan buatan, matematika GEMBIRA, bimbingan konseling, pendidikan STEM, hingga penguatan kemampuan bahasa Inggris.

Kelima, pelatihan bagi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) untuk mencetak pemimpin pendidikan yang visioner, kompeten, dan mampu mengelola sekolah secara profesional.

Dengan berbagai capaian ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi pendidikan nasional. Pemerintah berharap langkah ini dapat melahirkan guru-guru yang adaptif, unggul, dan siap menghadirkan pembelajaran yang relevan bagi peserta didik di tengah perubahan yang semakin cepat. (Rilis PJS)

Palembang, sultranet.com  — Semangat pantang menyerah terus menyala dari kontingen Aparatur Sipil Negara (ASN) Sulawesi Tenggara (Sultra) di ajang Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) XVII di Palembang. Hingga hari kelima pelaksanaan, para atlet ASN Sultra berhasil menorehkan empat medali bergengsi dari berbagai cabang olahraga, pada 10 Oktober 2025.

Sorak kebanggaan terdengar ketika Harun Akbar, ASN asal Kota Kendari, berhasil mempersembahkan medali pertama bagi Sultra. Ia tampil gemilang di cabang olahraga pencak silat kategori seni tunggal baku. Gerakannya yang penuh presisi dan harmoni memikat dewan juri hingga mengantarkannya meraih medali perunggu. Keberhasilan ini menjadi pembuka semangat bagi rekan-rekan setimnya di cabang lain.

Prestasi berikutnya datang dari arena catur. Dua pecatur tangguh Sultra, Ayu Putri Fajar dan Wahid Ramadhan, tampil penuh konsentrasi dan strategi. Di nomor cepat perorangan, Ayu berhasil meraih medali perak setelah melewati duel ketat dengan wakil Jawa Barat. Sementara Wahid, yang juga menunjukkan performa stabil dan tajam, menambah pundi medali dengan torehan perunggu.

Dari lapangan hijau cabang olahraga gateball, Doni Ashari melengkapi kebanggaan Sultra dengan medali perak di kategori tunggal putra. Keberhasilannya tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga simbol kerja keras dan kekompakan tim gateball Sultra yang selama ini berlatih dengan penuh dedikasi.

Pelatih gateball Sultra, Rahmat Sanusi, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan kuat semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pengurus Bapor Korpri Sultra.
“Alhamdulillah, capaian ini berkat doa dan dukungan semua pihak. Terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapor Korpri, dan seluruh pengurus yang selalu memberikan semangat kepada para atlet,” ujarnya penuh haru.

Kehadiran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Prof. Andi Haeruni, di beberapa arena pertandingan turut menjadi dorongan moral bagi para atlet. Dukungan langsung dari pemerintah daerah menegaskan bahwa pembinaan olahraga bagi ASN bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata dari semangat pengabdian dan kebersamaan.

Hingga kini, kontingen Sultra telah mengoleksi empat medali—dua perak dan dua perunggu—dan masih berpeluang menambah jumlah tersebut dari sejumlah cabang yang masih berlangsung. Semangat Bumi Anoa yang tangguh dan pantang menyerah terus terpancar dari setiap langkah para atlet ASN Sultra yang membawa nama daerah di ajang bergengsi nasional ini.

Bagi mereka, setiap keringat yang menetes bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang kehormatan untuk mengabdi dan menginspirasi.

Jakarta, Sultranet.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya resmi menunjuk Muh. Arham sebagai Juru Bicara DPP Partai Berkarya. Penunjukan ini berdasarkan hasil rapat DPP Partai yang digelar pada 11 Agustus 2025 di Hotel Amarossa, Jakarta Selatan.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Tugas Nomor 01/ST/DPP.Berkarya/VIII/2025 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Moch. Ridwan Andreas, dan Sekretaris Jenderal, Fauzan Rachmansyah.

Dalam surat tugas itu, Muh. Arham yang kini menjabat Ketua DPW Partai Berkarya Sulawesi Selatan diberi mandat untuk menyampaikan sikap resmi partai kepada publik, mengoordinasikan komunikasi eksternal partai sesuai kebijakan DPP, serta mewakili Partai Berkarya dalam berbagai forum publik maupun kegiatan komunikasi strategis lainnya.

Bagi Partai Berkarya, penunjukan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat komunikasi politik sekaligus membangun citra partai di tengah masyarakat. Kehadiran juru bicara yang memiliki kapasitas dianggap mampu menjembatani pesan partai agar lebih mudah dipahami publik.

Muh. Arham mengaku terhormat atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan akan menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

“Saya bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh DPP Partai Berkarya. Ini bukan hanya tugas pribadi, tetapi amanah besar untuk memastikan suara partai tersampaikan dengan jelas, santun, dan tegas kepada masyarakat,” ujarnya. Selasa (9/9/2025)

Ia juga menekankan bahwa komunikasi politik yang sehat menjadi kunci penting bagi partai dalam menghadapi dinamika demokrasi ke depan.

“Partai Berkarya ingin hadir lebih dekat dengan rakyat melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Saya akan berupaya sebaik mungkin agar setiap sikap dan kebijakan partai dapat dipahami serta diterima publik dengan baik,” tegasnya.

Dengan penunjukan ini, Partai Berkarya berharap semakin solid dalam menyuarakan aspirasi politik dan memperkuat posisinya di kancah nasional, terlebih dalam menyongsong momentum politik strategis di masa mendatang.

Bombana, sultraneet.com — Laut pesisir Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, berubah menjadi lautan merah putih saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025). Sebanyak 110 perahu nelayan berlayar dengan hiasan bendera merah putih, menciptakan panorama spektakuler di tengah semangat kebersamaan masyarakat pesisir.

Kegiatan ini lahir dari ide sederhana seorang Babinsa, Sertu Amiruddin Abdul Madjid Way, yang sehari-hari bertugas mendampingi warga di Desa Lampata. Setelah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bombana menyalurkan bendera merah putih sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera, Amiruddin mengajak masyarakat untuk mengibarkannya di laut. Mengingat sebagian besar warga desa berprofesi sebagai nelayan, ajakan itu langsung disambut hangat dan berkembang menjadi sebuah pawai laut.

“Inilah cara sederhana kita mengisi kemerdekaan. Kita tidak lagi berperang, kita hanya diminta meluangkan waktu untuk merayakan kemerdekaan dengan cara kita. Mari kita semarakkan HUT RI ke-80 dengan pawai merah putih di laut,” kata Amiruddin kepada warga saat mempersiapkan kegiatan.

Gagasan itu kemudian dikomunikasikan ke Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, yang segera membawa ide tersebut kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si. Dukungan penuh pun diberikan, termasuk dari Camat Rumbia Tengah, Yusuf Alison, S.Sos., MM, bersama pemerintah kecamatan, stakeholder terkait, dan tentu saja masyarakat pesisir yang dengan gotong royong menghias perahu mereka.

Hasilnya, Minggu siang ratusan perahu berlayar dari berbagai desa di Rumbia Tengah. Bendera merah putih berkibar gagah di tengah laut, menebarkan suasana haru sekaligus kebanggaan. Panorama itu bukan hanya sekadar hiasan, melainkan simbol semangat juang dan cinta tanah air yang tetap hidup di hati masyarakat Bombana.

Bupati Burhanuddin yang membuka resmi kegiatan itu usai memimpin upacara pengibaran bendera di Lapangan eks MTQ Bombana, menyampaikan apresiasi tinggi. “Semangat nasionalisme tidak hanya berkibar di daratan, tetapi juga bergelora dari laut. Ini adalah simbol bahwa seluruh elemen masyarakat Bombana, dari pegunungan hingga pesisir, turut menjaga dan merayakan kemerdekaan bangsa,” ujarnya.

Bupati menegaskan, pawai merah putih di laut akan dijadikan agenda tahunan perayaan HUT RI di Bombana. “Ini bukan sekadar pawai, tapi simbol kuat persatuan dari laut untuk Indonesia. Tahun depan dan seterusnya, kita akan lanjutkan tradisi ini,” tegasnya.

Masyarakat pun antusias. Banyak di antara mereka yang merasa bangga dapat memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan cara yang khas dan menyentuh hati. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa semangat nasionalisme masyarakat Bombana tetap terjaga, hanya saja perlu dorongan dan ruang untuk mengekspresikannya.

Pawai laut yang lahir dari ide sederhana seorang Babinsa dan dukungan berbagai pihak itu kini menjadi ikon baru peringatan kemerdekaan di Bombana. Lebih dari sekadar konvoi perahu, kegiatan tersebut adalah pesan persatuan yang lahir dari laut untuk Indonesia.

Jakarta, sultranet.com – Organisasi Pers Pro Jurnalismedia Siber (PJS) resmi menyerahkan dokumen persyaratan awal untuk mendaftarkan diri sebagai calon konstituen Dewan Pers tahun 2025. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, kepada Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Organisasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, MH, di Kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih No. 32–34, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.

Dalam agenda penyerahan dokumen itu, Mahmud didampingi Ketua Divisi Humas dan Komunikasi DPP PJS, Muhammad Yasir, serta Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan DPP PJS, Wina Alfianti.

Mahmud mengatakan, penyerahan dokumen tersebut merupakan bagian dari komitmen PJS untuk mengambil peran dalam pembenahan ekosistem pers nasional secara legal dan profesional.

“Kami merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 07/Peraturan-DP/V/2008 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai dasar pendaftaran. Prinsipnya, kami menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Pers,” ujar Mahmud.

Surat resmi DPP PJS bernomor 13/EKS/PJS/DPP/VII/2025 tertanggal 28 Juli 2025 menjadi pengantar dalam proses pendaftaran tersebut. Dokumen awal yang diserahkan meliputi fotokopi akta notaris pendirian PJS, salinan SK Kementerian Hukum dan HAM RI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PJS, struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat, serta surat keputusan pembentukan 16 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS.

Yogi Hadi Ismanto menyambut baik proses yang dilakukan PJS dan menyatakan bahwa langkah itu adalah hak setiap organisasi pers.

“Secara pribadi, saya mendukung rencana pendaftaran ini. Selanjutnya, keputusan akhir ada di tangan anggota Dewan Pers,” kata Yogi kepada Ketua Divisi Humas dan Komunikasi DPP PJS usai menerima dokumen.

PJS saat ini telah memiliki jaringan di 27 provinsi dengan jumlah anggota aktif mencapai 1.200 wartawan yang bekerja di media siber. Dari jumlah tersebut, sebanyak 164 wartawan telah mengantongi Sertifikat Kompetensi Wartawan melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diinisiasi oleh PJS.

Mahmud menegaskan bahwa PJS terus berupaya menghadirkan wartawan yang profesional, berintegritas, dan kompeten.

“Kami terus mendorong lahirnya jurnalis yang berintegritas, kompeten, dan profesional, sesuai visi organisasi dengan menggelar UKW di setiap daerah yang dilakukan oleh Lembaga Uji Kompetensi Wartawan dalam naungan Dewan Pers,” pungkasnya. (IS)

Jakarta, sultranet.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), Senin (21/7), sebagai bagian dari program nasional pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi lokal di tingkat akar rumput.

Koperasi ini merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, yang menempatkan pengembangan ekonomi desa sebagai kunci pemerataan kesejahteraan. Kopdes Merah Putih juga menjadi bagian dari trisula pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah sepanjang Juli 2025, bersama dua program lainnya: Cek Kesehatan Gratis Sekolah dan Sekolah Rakyat.

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat memberi keterangan di Jakarta, Minggu (20/7).

Trisula ini dirancang sebagai strategi terpadu untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang masih menghantui jutaan warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen, dengan 3,17 juta di antaranya masuk kategori miskin ekstrem.

Pendirian Kopdes Merah Putih merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diteken pada 27 Maret 2025. Inpres ini menggerakkan 13 kementerian dan dua lembaga untuk bersinergi, bersama para gubernur, bupati/wali kota, hingga kepala desa di seluruh Indonesia.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa pada peluncuran perdana ini akan diresmikan sebanyak 80.000 Kopdes secara kelembagaan, dengan 103 di antaranya menjadi model percontohan.

“Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. Yang lainnya menyusul secara bertahap. Ini untuk memastikan bukan hanya berdiri, tapi benar-benar berfungsi dan memberi manfaat optimal,” ucap Adita.

Kopdes Merah Putih mengusung prinsip inklusif, modern, dan berbasis gotong royong. Koperasi ini bukan sekadar wadah ekonomi, melainkan juga solusi konkret atas persoalan struktural yang selama ini menjerat masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap tak ada lagi warga desa yang terjebak pinjaman online ilegal, rentenir, maupun tengkulak.

“Fasilitas yang terdapat di Kopdes Merah Putih diharapkan bisa mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Masyarakat juga bisa meminjam modal usaha tanpa melalui rentenir. Layanan kesehatan lebih dekat, dan hasil tani atau laut dapat disimpan dengan aman,” ujar Adita.

Model koperasi ini tidak hanya fokus pada aktivitas jual beli dan simpan pinjam. Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi dengan gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Dengan fasilitas tersebut, hasil pertanian dan kelautan dari masyarakat desa akan memiliki nilai tambah dan daya tahan, serta rantai pasok yang lebih efisien.

Menurut Adita, pendekatan pembangunan koperasi ini dilakukan melalui tiga jalur: membangun koperasi baru, mengembangkan koperasi yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang sempat vakum. Strategi ini dirancang agar seluruh elemen masyarakat desa dapat terlibat aktif dalam roda ekonomi, tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai pengelola dan pemilik koperasi.

Pemerintah menargetkan seluruh koperasi ini bisa beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025. “Kita ingin hasilnya terasa langsung oleh masyarakat, tidak berhenti di seremoni, tapi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” pungkas Adita.

Kopdes Merah Putih membawa harapan baru. Dari desa, Indonesia membangun. Dari koperasi, kesejahteraan dirajut kembali.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama 29 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut menyepakati kerja sama Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan infrastruktur. Kesepakatan ini dicapai dalam Executive Meeting yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Pertemuan strategis itu bertujuan menyatukan komitmen antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor layanan dasar. Hadir dalam forum tersebut Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Gubernur Sultra, serta jajaran pejabat tinggi pemerintah, pimpinan perusahaan, dan perwakilan legislatif.

“Potensi Bombana di sektor pertambangan dan perkebunan sangat besar. Tapi yang terpenting adalah bagaimana potensi ini diterjemahkan menjadi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Sekda Sultra, Asrun Lio, saat membuka kegiatan.

Ia menekankan pentingnya PPM sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, dua bidang yang menjadi fokus — kesehatan dan infrastruktur — merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi demi terwujudnya masyarakat sejahtera.

“Kolaborasi hari ini mencerminkan semangat kebersamaan. Kita harus memastikan setiap investasi memberi dampak yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sekda juga menyoroti bahwa langkah Pemkab Bombana dan para perusahaan sudah sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni menciptakan daerah yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Ia menyebutkan, pemenuhan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi penting dalam mengejar visi tersebut.

Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bombana dan 29 perusahaan merupakan tonggak penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. Ia berharap perusahaan tidak hanya menjalankan PPM sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadikannya bagian dari investasi sosial jangka panjang.

“Gubernur Sultra berpesan agar setiap pelaku usaha menjadikan PPM sebagai bentuk komitmen sosial yang memberikan perubahan positif di masyarakat sekitar,” tutur Asrun Lio.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si juga menggarisbawahi bahwa kehadiran perusahaan di Bombana tidak hanya membawa kontribusi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan lewat program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Melalui sinergi ini, kami ingin melihat program-program konkret yang bisa dinikmati masyarakat, bukan hanya dalam bentuk formalitas,” ujarnya.

Selain sambutan dari para pejabat daerah, agenda juga diisi dengan pemaparan materi dari Deputi Kementerian Investasi/BKPM yang menjelaskan mengenai regulasi dan kewajiban perusahaan dalam pembangunan daerah. Jajaran perusahaan pun diberikan pemahaman lebih mendalam terkait bentuk pelaksanaan PPM yang tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Kabupaten Bombana bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD, Pj. Sekda Bombana, para Kepala OPD, serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM. Para direktur dan pimpinan perusahaan pun turut ambil bagian dalam diskusi dan kesepakatan yang dibangun dalam suasana kolaboratif.

Executive Meeting ini menjadi simbol semangat bersama untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan merata, serta membuka ruang partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra juga menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang memperkuat kemitraan lintas sektor.

Jakarta, sultranet.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mengumumkan kolaborasi strategis untuk mempercepat pembangunan desa dan mengoptimalkan potensi lokal melalui berbagai program unggulan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mewujudkan visi food security Presiden Prabowo Subianto, di mana 75.265 desa di Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor kebutuhan pokok. Kolaborasi yang diumumkan dalam audiensi di Kantor Kemendes PDT Kalibata, Jakarta, menghadirkan sinergi antara pengalaman GP Ansor dalam pendampingan desa dan program inovatif Kemendes PDT. Kamis (6/3/2025)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengungkapkan bahwa ribuan kader Ansor telah menduduki posisi sebagai kepala desa dan pendamping desa. Hal ini menjadi modal berharga untuk mewujudkan program kolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Para pejabat juga menyoroti pentingnya pembentukan Satgas Patriot Ketahanan Pangan, yang diharapkan akan memastikan setiap potensi desa dapat dioptimalkan guna mendukung kemandirian ekonomi tingkat desa.

Program kerja kolaborasi ini mencakup sejumlah inisiatif, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui pelatihan bagi kepala desa, perangkat, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Salah satu tujuan utama adalah menciptakan siklus ekonomi desa yang berkelanjutan, misalnya melalui pengembangan desa tematik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sektor ekspor dan pariwisata. Upaya ini diharapkan mampu mengatasi kendala pemasaran produk desa dan mendorong perputaran ekonomi yang lebih merata serta memberikan manfaat langsung kepada warga.

Sebelum menyampaikan kutipan, pihak penyelenggara menjelaskan bahwa sinergi antara Kemendes PDT dan GP Ansor merupakan respons atas tantangan pengelolaan potensi desa yang selama ini masih terhambat oleh keterbatasan SDM dan pemasaran. Dengan kerja sama ini, diharapkan setiap inisiatif pembangunan desa dapat terintegrasi dengan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sehingga peran pendamping desa tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menjadi katalisator bagi perkembangan usaha lokal.

“Apa yang dilakukan Kemendes sudah luar biasa dan kami siap berkolaborasi serta menandatangani MoU dengan Kemendes PDT untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Addin Jauharudin dalam audiensi.

Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, pengalaman GP Ansor dalam mengawal kebijakan pemerintah di desa merupakan aset penting untuk merealisasikan konsep desa tematik yang tengah dalam tahap perumusan. Ia menambahkan bahwa integrasi program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan pembentukan pasar baru akan membuka peluang besar bagi desa untuk mengakses pasar domestik bahkan internasional.

“Akan menciptakan siklus ekonomi seperti desa ekspor, desa wisata, dan lain-lain. Ini kolaborasi yang sangat bagus, dibutuhkan, dan terima kasih kepada GP Ansor yang telah melakukan banyak terobosan dalam pembangunan desa,” ujar Yandri Susanto.

Dalam penjelasan tambahan, Menteri Yandri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pendamping desa agar memiliki jiwa enterpreneur yang kuat. Hal tersebut krusial agar pendamping dapat membantu desa mengembangkan potensi ekonominya dan menghidupkan BUMDesa. Pemerintah pun akan menggelar serangkaian diskusi dan penandatanganan MoU sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

“Kita ingin menaikkan kapasitas dan mobilitas pendamping, termasuk soal enterpreneur. Karena kalau pendamping tidak memiliki jiwa enterpreiner, susah untuk mendampingi desa agar perekonomiannya maju dan BUMDesa semakin hidup,” tambah Yandri.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan GP Ansor ini merupakan terobosan penting yang diharapkan dapat membuka lembaran baru dalam pembangunan desa secara menyeluruh. Dengan sinergi lintas sektor, program ini juga mendukung upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar produk desa, sehingga hasil produksi dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Diskusi lanjutan akan segera dilakukan guna menetapkan langkah strategis selanjutnya, termasuk pengukuhan Satgas Patriot Ketahanan Pangan yang direncanakan akan dilakukan pada bulan April di Kabupaten Banyumas.

Jakarta, sultranet.com – Dalam rangka menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendidik bagi anak-anak selama bulan suci Ramadan, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau seluruh orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka dalam mengakses ruang digital. Ajakan ini disampaikan dalam Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak yang diadakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Wihaji. Rabu (5/03/2025)

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas pesatnya arus informasi digital yang mudah diakses oleh anak-anak. Di tengah kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai kemudahan, orang tua diimbau untuk aktif menyaring dan mendampingi agar anak-anak tidak terseret arus informasi yang tidak sesuai dengan nilai moral dan budaya. Ramadan dianggap sebagai momentum emas untuk mempererat hubungan kekeluargaan melalui kegiatan bersama seperti salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, serta diskusi tentang kisah-kisah inspiratif. Para pejabat menilai, sinergi antara keluarga dan pemerintah sangat penting dalam membentuk karakter anak yang cerdas, inovatif, dan berintegritas sejak dini.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan peran orang tua sebagai garda terdepan dalam mendampingi anak di era digital. Ia mengajak masyarakat agar menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk memperbaiki interaksi keluarga, mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak, dan memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta nilai-nilai keagamaan.

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya ayah dan bunda, untuk memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan dengan baik bersama keluarga dan anak-anak tercinta. Jadikan keluarga sebagai teladan bagi anak-anak kita, dan dampingi mereka dalam mengakses informasi,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Menko PMK Pratikno juga memberikan arahan agar momentum Ramadan dimanfaatkan untuk memulai langkah-langkah positif di bidang pendidikan dan keteladanan. Ia menilai, kegiatan bersama keluarga tidak hanya mempererat hubungan emosional, tetapi juga menjadi wahana untuk berbagi pengalaman dan nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter anak secara menyeluruh.

“Mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk memulai hal-hal yang lebih baik. Mendidik dan memberikan teladan kepada anak, agar anak-anak Indonesia semakin berkarakter, berbudi pekerti luhur, serta cerdas dan inovatif,” ungkap Pratikno.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menambahkan pentingnya mengurangi penggunaan gawai selama Ramadan guna meningkatkan interaksi langsung antara orang tua dan anak. Menurutnya, menyisihkan waktu minimal satu jam setiap hari untuk beribadah bersama dan berbagi cerita kebaikan dapat membantu membangun komunikasi yang lebih hangat dan mendidik.

“Mari kita tinggalkan gawai sejenak dan manfaatkan waktu bersama anak-anak. Lakukan ibadah bersama, salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, mendongeng kisah-kisah Rasulullah, serta berbagi cerita tentang kebaikan yang dilakukan anak hari ini,” kata Arifah Fauzi.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menekankan bahwa interaksi intensif antara orang tua dan anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Ia mengingatkan bahwa anak-anak adalah generasi emas yang harus dibimbing dengan penuh kasih sayang agar tumbuh menjadi pemimpin berkualitas.

“Ayo, orang tua ajak anaknya ngobrol. Kalau sudah ngobrol dan saling menyayangi, interaksi dengan anak akan semakin erat. Semoga di bulan Ramadan ini, ibu dan bapak bisa lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya, di mana pun mereka berada,” tegas Wihaji.

Acara Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak ini juga mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, Menteri Agama, Nazaruddin Umar, serta Kepala Staf Kepresidenan Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto. Para pejabat berharap, sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat akan menciptakan lingkungan digital yang tidak hanya aman, tetapi juga mendidik. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kekeluargaan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan karakter yang kuat dan kreatif. Langkah ini diharapkan juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengelola waktu dan informasi, serta memperkuat fondasi pendidikan karakter sejak dini.

Melalui kebijakan dan arahan para pejabat, momentum Ramadan dimanfaatkan untuk membangun budaya komunikasi yang sehat dan pendampingan digital yang optimal. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran orang tua dalam mengawal perkembangan digital anak, sehingga tercipta generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kaya nilai moral dan budaya.

Jakarta, sultranet.com – Dalam upaya nyata memperkuat pelindungan anak di dunia maya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan aturan baru yang mewajibkan setiap platform digital mengklasifikasikan layanan berdasarkan tingkat risiko yang mungkin dihadapi anak-anak. Kebijakan ini, yang diresmikan dalam diskusi publik di Jakarta, menekankan bahwa setiap produk digital harus melalui penilaian risiko yang melibatkan para pakar untuk memastikan konten yang aman dan sesuai dengan perkembangan kognitif serta sosial anak. Jakarta, 28 Februari 2025

Pemerintah menilai bahwa tidak semua penyelenggara sistem elektronik (PSE) memiliki profil risiko yang sama. Oleh karena itu, regulasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi layanan yang berisiko tinggi, seperti konten pornografi, kekerasan, dan potensi kecanduan, serta mengantisipasi risiko lain seperti kontak dengan orang asing dan pelanggaran keamanan data pribadi. Proses perumusan regulasi telah dimulai sejak Juli–Agustus 2023 dengan menyusun draft awal, kemudian disempurnakan melalui serangkaian focus group discussion (FGD) yang melibatkan akademisi, praktisi, dan perwakilan anak.

“Harus ada kategorisasi yang jelas layanan mana saja yang boleh diakses anak-anak. Kami menginginkan agar untuk anak usia tertentu, ada penilaian risiko dari para pakar sehingga aturan ini betul-betul tepat,” tegas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya.

Fifi juga menambahkan bahwa penentuan profil risiko produk tidak hanya mempertimbangkan paparan konten negatif, melainkan juga dampak psikologis dan fisiologis anak. “Kami mempertimbangkan perkembangan kognitif dan sosial anak dalam menilai risiko konten digital, termasuk paparan pornografi, kekerasan, dan kecanduan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, para pemangku kepentingan memberikan pandangan yang menekankan pentingnya peran bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kreator Digital Halimah mengungkapkan bahwa regulasi tidak cukup hanya mengandalkan peran orang tua, mengingat skor Program for International Student Assessment (PISA) menunjukkan literasi digital orang tua di Indonesia masih rendah.

Sementara itu, Co-Founder Ayah ASI, Agus Tahmat Hidayat, menyampaikan, “Jangan sampai menggunakan anak untuk kepentingan finansial,” sebagai bentuk perlindungan tambahan. Psikolog Anak dan Remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, menambahkan, “Ada orang tua yang menyadari dampak digital dan mampu mendampingi anak dengan baik, namun ada juga yang tidak peduli,” serta mengimbau pentingnya edukasi berulang mengenai dampak media sosial dan game agar lingkungan digital semakin kondusif bagi anak.

Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih humanis dan aman, sekaligus memacu inovasi dalam pengelolaan konten bagi anak-anak. Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi antara sektor pemerintahan, industri, dan komunitas, ruang digital yang ramah anak dapat segera terwujud. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya komprehensif Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang, sehingga perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga kewajiban bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dalam ekor berita, pejabat Kemkomdigi menegaskan, “Regulasi ini merupakan langkah preventif untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung pertumbuhan generasi penerus bangsa.” Dengan implementasi yang segera, diharapkan regulasi ini mampu mengurangi dampak negatif digital serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi dan keamanan digital bagi anak.

Pelindungan anak di ruang digital kini mendapatkan perhatian serius sebagai fondasi bagi masa depan yang lebih cerah dan bertanggung jawab.