Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana menanggapi polemik yang terjadi di Politeknik Bombana (Polina) terkait keterlambatan pembayaran gaji dosen dan nasib ratusan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa beasiswa yang diberikan pemerintah daerah hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, sedangkan operasional kampus sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan. Jika yayasan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, ia menyarankan agar pimpinan yayasan diganti demi keberlangsungan pendidikan di kampus tersebut.

“Tujuan beasiswa itu untuk mahasiswa, bukan untuk menutupi operasional kampus. Jika yayasan tidak mampu membayar gaji dosen dan mengelola kampus dengan baik, maka harus ada perbaikan. Jika tetap tidak bisa, gantilah kepemimpinan yayasan dengan orang yang mampu menghidupkan institusi ini,” tegasnya. (23/3)

Ia juga menyoroti buruknya manajemen Politeknik Bombana yang berdampak pada kesejahteraan dosen dan staf. Menurutnya, tidak pantas jika kampus membebankan tanggung jawab finansialnya kepada pemerintah daerah, mengingat Polina dikelola oleh yayasan swasta.

“Saya tidak akan menyalurkan beasiswa dari pemerintah daerah jika manajemennya masih seperti ini. Jika ada masalah, selesaikan dulu. Jangan sampai mahasiswa menjadi korban karena ketidakmampuan yayasan dalam mengelola kampus,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada kaitan langsung antara Pemkab Bombana dengan Yayasan Politeknik Bombana. Oleh karena itu, ia tidak akan mengizinkan dana daerah digunakan untuk kepentingan yayasan jika tidak ada transparansi pengelolaan keuangan.

“Ini yayasan pribadi. Tidak boleh semua ditanggung pemerintah. Yayasan harus punya inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah internalnya. Masa dosennya tidak dibayar, lalu meminta Pemda yang menanggulangi?” ujarnya.

Bupati Bombana juga mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada komunikasi dari pihak yayasan kepada Pemkab terkait masalah yang terjadi.

“Karena tidak ada komunikasi, saya anggap mereka masih bisa menangani dan bertanggung jawab. Jika mereka tidak sanggup, sebaiknya mundur dan beri kesempatan kepada manajemen baru yang lebih profesional,” tegasnya.

Menurutnya, jika pengelolaan kampus tidak diperbaiki, maka kualitas pendidikan di Politeknik Bombana akan terus menurun.

“Kami ingin Politeknik Bombana menjadi kampus berkualitas, tetapi bagaimana bisa berkualitas jika manajemennya tidak bagus? Tidak ada kampus yang maju tanpa manajemen yang baik,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui akibat keterlambatan pembayaran gaji dosen dan staf kampus Politeknik Bombana, para dosen dan mahasiswa telah menggelar aksi untuk menuntuk hak mereka, terbaru siang tadi (27/3) puluhan mahasiswa menggelar aksi di Kampus Polina menuntut pembayaran gaji dosen dan pengelolaan kampus agare diserahkan ke Pemerintah daerah.

Pewarta : Idris Hayang

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., kepada Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA di Aula Kantor BPK RI Sultra, Selasa 26 Maret 2025, dan dikawal penuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.

Inspektorat daerah mendampingi proses penyerahan dokumen LKPD sebagai bentuk pengawalan terhadap akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Inspektorat bukan hanya sebagai bentuk prosedural, tetapi juga sebagai wujud pengawasan internal yang memastikan seluruh laporan yang disampaikan telah melalui proses reviu yang cermat dan sesuai regulasi.

“Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang disampaikan. Kami memastikan seluruh proses penyusunan LKPD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Ridwan.

Ridwan juga menekankan bahwa kerja sama lintas perangkat daerah, khususnya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta tim penyusun LKPD, berjalan dengan baik sehingga laporan keuangan tahun 2023 dapat diserahkan tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penyampaian laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengapresiasi kerja keras Inspektorat dan seluruh tim penyusun LKPD yang telah bekerja secara terstruktur dan profesional. Menurutnya, keberhasilan penyampaian LKPD tepat waktu merupakan hasil dari kerja kolektif yang terintegrasi antar instansi.

“Penyerahan LKPD ini tidak lepas dari peran strategis Inspektorat sebagai pengawal mutu laporan keuangan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik,” kata Ahmad Yani.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil audit dari BPK nanti akan menjadi tolok ukur dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan bertanggung jawab.

“Kami tidak hanya ingin mendapatkan opini terbaik, tapi juga menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem keuangan daerah,” tambahnya.

Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyambut baik penyerahan LKPD Bombana yang tepat waktu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Inspektorat sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan daerah.

“Kolaborasi antara Inspektorat dan pemda dalam penyusunan laporan ini patut diapresiasi. Pemeriksaan yang akan kami lakukan bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memberikan rekomendasi yang konstruktif,” ujar Dadek.

Ia berharap proses pemeriksaan ke depan berjalan lancar dan mampu memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bombana.

Langkah Pemerintah Daerah Bombana yang terus menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui dukungan pengawasan internal menjadi cerminan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kehadiran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, namun sebagai mitra strategis dalam pembangunan tata kelola keuangan yang andal dan dipercaya publik.

Bombana, Sultranet.com – Personel Koramil 1431-02/Kabaena bersama personel Polsek Kabaena dan Dinas Perhubungan melaksanakan pengamanan di Pos Terpadu Operasi Ketupat TA 2025. Kamis, (27/03). Kegiatan yang berlangsung di Pelabuhan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M.

Operasi ini dilakukan guna memberikan rasa aman bagi pemudik yang hendak pulang ke Kabaena maupun yang akan bepergian keluar pulau. Selain pengamanan, petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas, pemeriksaan kelayakan kapal, serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada selama perjalanan.

Wakapolsek Kabaena, Ipda Subhan, menegaskan bahwa pengamanan ini dilakukan demi menciptakan mudik yang aman dan lancar.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat bisa bepergian dengan nyaman tanpa khawatir gangguan keamanan,” ujarnya.

Sementara itu, Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam mendukung kelancaran arus mudik.

“Sinergi TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan menjadi kunci sukses dalam menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat selama perayaan Lebaran,” tutupnya.

Muna, sultranet.com – Sebanyak 185 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Raha menerima remisi khusus Idul Fitri tahun ini, Rabu (26/3/2025). Dari jumlah tersebut, satu orang di antaranya langsung menghirup udara bebas.

Kepala Rutan Kelas IIB Raha, Asril Yasin A. Tahyas, mengungkapkan bahwa remisi ini diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

“Remisi yang diberikan bervariasi, ada yang 15 hari, satu bulan, hingga dua bulan. Bahkan, satu warga binaan berhak langsung bebas,” ujar Asril saat ditemui di ruang kerjanya.

Dari rincian yang ada, 18 orang menerima remisi selama 15 hari, 128 orang mendapatkan remisi satu bulan, 25 orang memperoleh potongan masa tahanan selama 1,5 bulan, dan 13 orang lainnya menerima remisi maksimal dua bulan.

Asril menegaskan bahwa remisi ini bukan hak mutlak. Jika dalam masa pembinaan seorang narapidana melanggar aturan, maka hak remisinya dapat dicabut.

“Remisi bisa gugur apabila warga binaan melakukan pelanggaran selama menjalani masa tahanan,” tegasnya.

Selain pemberian remisi, Rutan Kelas IIB Raha juga tengah bersiap menghadapi lonjakan kunjungan keluarga narapidana selama perayaan Idul Fitri. Untuk mengantisipasi kepadatan, pihak rutan telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung.

“Kami akan menyediakan tenda dan tambahan kursi bagi para pengunjung. Selain itu, jumlah petugas yang bertugas di bagian pemeriksaan dan pelayanan juga akan kami tambah,” jelasnya.

Sebagai bentuk kelonggaran, Rutan Raha akan memperbolehkan lebih banyak anggota keluarga untuk berkunjung saat lebaran.

“Biasanya ada batasan jumlah pengunjung, tetapi khusus Idul Fitri, kami memperbolehkan hingga enam atau tujuh orang dalam satu kali kunjungan. Kami juga menyediakan tenda khusus agar keluarga bisa lebih nyaman saat bertemu,” tambahnya.

Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada para narapidana agar tetap bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga meski dalam keterbatasan.

“Ini momen spesial bagi warga binaan dan keluarga mereka. Kami ingin mereka tetap bisa merasakan kebersamaan, meskipun berada di dalam rutan,” pungkas Asril.

Bombana, Sultranet.com – Dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, personel Koramil 1431-03/Poleang bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Tetehaka melaksanakan kerja bakti pembersihan Pasar Rakyat di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pengunjung pasar. Rabu, (26/03)

Kepala Desa Tetehaka, M. Ramli Saeba, menyambut baik kegiatan ini dan menekankan pentingnya kebersihan lingkungan pasar bagi kesehatan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan TNI dalam kerja bakti ini. Semoga masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Sertu Nurbais, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang yang memimpin jalannya kerja bakti, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat.

“Dengan lingkungan yang bersih, aktivitas jual beli di pasar dapat berlangsung dengan nyaman dan sehat,” katanya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, mengungkapkan bahwa kegiatan kerja bakti semacam ini akan terus dilakukan sebagai bentuk dukungan TNI terhadap program kebersihan lingkungan di wilayah binaan.

“Kami selalu siap bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman,” tutupnya.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari warga setempat yang berharap agar kerja bakti seperti ini terus dilakukan secara rutin. Dengan adanya sinergi antara TNI dan masyarakat, diharapkan lingkungan pasar tetap bersih dan nyaman bagi semua pengunjung.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Evaluasi ini berlangsung sejak 25 Februari hingga 13 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Tina Orina, Lantai 1, Kantor Bupati Bombana.

Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang transparan dan berorientasi pada hasil. Sebanyak 31 OPD dan 22 kecamatan menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan ini.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., mengatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim, dengan susunan teknis yakni Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si. dan Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KM., M.M. “Evaluasi AKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya.

Ridwan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki dampak strategis terhadap sistem pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia berharap agar hasil evaluasi menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan dalam merancang kebijakan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang.

Arniati A., selaku Inspektur Pembantu Wilayah II, turut menjelaskan bahwa tujuan utama dari Evaluasi AKIP ini adalah untuk mengukur seberapa jauh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan di masing-masing OPD dan kecamatan. “Evaluasi ini mendorong pencapaian kinerja yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. SAKIP mengajarkan kita untuk bekerja terukur dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Arniati.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa evaluasi ini mengacu pada regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, termasuk dalam penyusunan indikator, pengukuran hasil, hingga tindak lanjut rekomendasi.

Dalam pelaksanaannya, proses evaluasi berjalan interaktif dengan melibatkan tim perencana dan pejabat terkait dari masing-masing unit kerja. Mereka diminta menyampaikan dokumen pendukung kinerja, serta memaparkan capaian, hambatan, dan rencana perbaikan atas program kerja yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2024.

“Harapan kami ke depan, para perencana di OPD dan kecamatan bisa menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan tim AKIP. Semua saran yang diberikan adalah untuk perbaikan bersama demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel,” ucap Arniati.

Evaluasi AKIP ini bukan sekadar menilai dokumen administratif, tetapi lebih pada bagaimana unit kerja pemerintah menunjukkan kinerjanya secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi SAKIP menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan pembinaan teknis kepada OPD dan kecamatan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan edukatif, diharapkan semua unit kerja di Kabupaten Bombana semakin siap menghadapi tantangan birokrasi yang modern dan profesional.

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana segera mengambil kebijakan agar anggaran kegiatan dinas dapat dicairkan. Hal ini menyusul belum jelasnya pencairan honor bagi tenaga Harian PHTT (Pegawai Harian Tidak Tetap) yang bekerja di lingkungan Pemkab Bombana. Senin (24/3/2025)

Menurut Yudi, tenaga PHTT memiliki peran signifikan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Namun, hingga menjelang Hari Raya Idulfitri, banyak dari mereka masih belum menerima hak mereka.

Ia menilai kondisi ini harus segera diatasi agar para pekerja harian yang menggantungkan hidupnya pada honor tersebut dapat merayakan Idulfitri dengan lebih tenang.

“PHTT ini memiliki kontribusi besar dalam berbagai sektor pemerintahan. Mereka bekerja dengan dedikasi, tetapi justru menghadapi ketidakpastian terkait honor mereka. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bombana,” ujar Yudi Utama Arsyad.

Ia menegaskan bahwa honor para tenaga PHTT seharusnya bersumber dari anggaran kegiatan dinas. Oleh karena itu, Pemkab Bombana perlu segera mencairkan anggaran tersebut agar honor dapat segera diberikan sebelum Lebaran.

“Saya meminta Pemkab Bombana untuk segera mencairkan anggaran kegiatan dinas, sehingga honor PHTT bisa dibayarkan tepat waktu. Jangan sampai mereka dibiarkan dalam ketidakpastian menjelang hari raya,” tegasnya.

Ketidakjelasan honor PHTT ini menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah tenaga harian mengaku sudah bekerja penuh waktu, tetapi belum menerima pembayaran yang seharusnya mereka dapatkan.

“Kami berharap ada kepastian dari pemerintah. Kami sudah bekerja sesuai tugas kami, tapi sampai saat ini belum jelas kapan honor akan cair. Semoga ada solusi sebelum Idulfitri,” ungkap salah satu PHTT yang enggan disebutkan namanya.

Sultranet.com, Lasusua | Bupati Kolaka Utara, Nurrahman Umar, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kolaka Utara yang digelar di Ruang Paripurna, Senin (24/03/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti berbagai pencapaian pemerintah daerah sekaligus mengapresiasi kemitraan dengan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2024.

“LKPJ ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi bersama. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Nurrahman Umar.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan optimal. Ia mengapresiasi DPRD Kolaka Utara yang telah bekerja sama dalam mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah.

“Keberhasilan program-program pembangunan tidak lepas dari peran DPRD Kolaka Utara. Kemitraan yang solid antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Selain membahas capaian pemerintah daerah, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat Muslim di Kolaka Utara. Ia berharap momentum Ramadan dapat semakin mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dikonfirmasi terpisah Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, turut memberikan tanggapan atas pemaparan LKPJ tersebut. Menurutnya, transparansi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun daerah yang lebih maju.

“LKPJ merupakan cerminan dari upaya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dengan adanya evaluasi bersama, kita dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Kolaka Utara,” kata Syahlan Launu.

Syahlan juga menekankan pentingnya peran komunikasi dan informasi dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan dan bagaimana peran setiap elemen dalam mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama masyarakat melaksanakan kerja bakti pembersihan drainase di Desa Rarowatu, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar aliran air guna mencegah banjir dan genangan saat musim hujan.

Kepala Dusun 1, Sukari, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Babinsa dan masyarakat dalam kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih atas kerja sama yang terjalin. Pembersihan drainase ini sangat penting untuk mencegah terjadinya luapan air yang dapat mengganggu aktivitas warga,” ujarnya.

Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serka M. Saleh, yang memimpin kegiatan ini, menegaskan bahwa kerja bakti merupakan wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Kami bersama masyarakat terus berupaya menjaga kebersihan drainase agar air dapat mengalir dengan baik dan tidak menyebabkan genangan yang dapat menjadi sarang penyakit,” katanya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafarudin, mengapresiasi kekompakan antara Babinsa dan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

“Gotong royong seperti ini harus terus digalakkan agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Kami berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan semakin meningkat,” tutupnya.

Kerja bakti ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan sinergi antara TNI dan masyarakat, masalah drainase dapat diatasi lebih efektif, sehingga kenyamanan dan kesehatan warga tetap terjaga.

BOMBANA, sultranet.com – Menyemarakkan bulan suci Ramadhan, PGRI Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk paket bingkisan yang berisi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 21 Maret 2025, ini merupakan bagian dari upaya PGRI Bombana untuk berbagi berkah di bulan yang penuh rahmat ini. Sumber dana untuk bantuan tersebut berasal dari iuran anggota PGRI Bombana. Minggu (23/3)

Ketua PGRI Kabupaten Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. “Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini,” ujar H. Kandamang saat menyerahkan bingkisan.

Bantuan yang disalurkan sebanyak 70 paket bingkisan tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah di Kabupaten Bombana. Penerima bantuan terdiri dari keluarga kurang mampu, janda, dan kaum dhuafa yang membutuhkan uluran tangan. “Bantuan ini berasal dari iuran para anggota PGRI. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, sehingga bulan Ramadhan menjadi lebih bermakna bagi mereka,” kata H. Kandamang menambahkan.

Selain memberikan bantuan, PGRI Kabupaten Bombana juga berharap agar kegiatan semacam ini dapat mempererat hubungan antara sesama warga dan memperkuat semangat gotong royong dalam masyarakat. “Kita ingin, meskipun hanya dengan sedikit, dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Ini juga bentuk kepedulian kami sebagai organisasi profesi kepada masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus PGRI dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Dalam acara tersebut, para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diberikan, terutama di bulan suci ini. “Kami sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan dari PGRI Bombana,” ungkap salah satu penerima bantuan.

PGRI Bombana berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi kepada organisasi lain untuk turut serta dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadhan. Harapannya, semoga setiap bantuan yang diberikan dapat membawa berkah dan menjadi amal jariyah bagi mereka yang turut menyumbang.

Penulis: Idris Hayang