Kendari, Sultranet.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Andi Sumangerukka, resmi membuka Kick Off Program Inkubasi Wastra Tahun 2025 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra. Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari ini diikuti oleh 40 peserta terpilih dari berbagai daerah di Sultra. Rabu, 16 April 2025.

Dalam acara pembukaan, Ny. Arinta menyampaikan pentingnya menjaga keberlanjutan wastra sebagai warisan budaya yang kini telah berevolusi menjadi bagian dari fesyen modern. Ia menyoroti bagaimana wastra, khususnya tenun, tidak lagi terbatas sebagai sarung atau selendang, namun telah menjelma dalam bentuk blazer, jas, hingga aksesori kekinian seperti tas dan topi.

“Ini menunjukkan bahwa wastra Sultra mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Potensinya sangat besar jika dikelola dengan tepat,” kata Arinta.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi industri fesyen berbasis budaya adalah menjaga kualitas produk, terutama dari sisi desain dan produksi. Karena itu, Inkubasi Wastra 2025 menjadi strategi penting untuk meningkatkan keterampilan pelaku industri kreatif lokal.

“Desain menarik harus didukung hasil produksi yang rapi dan berstandar tinggi. Program ini menjadi jembatan untuk mewujudkan itu,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Rahadian Triaji, menekankan bahwa BI terus berkomitmen mendorong penguatan UMKM, khususnya yang berbasis budaya. Menurutnya, tantangan global saat ini bisa menjadi peluang bagi produk wastra daerah untuk tampil sebagai solusi fashion yang berkelanjutan dan bernilai tinggi.

“Bank Indonesia tidak hanya fokus pada makroekonomi. Kami sangat concern pada penguatan UMKM, termasuk pelestarian budaya lokal melalui wastra,” ujarnya.

Rahadian menyebut program ini akan berlangsung selama dua pekan, mulai 16 hingga 29 April 2025, terbagi dalam dua kelas pelatihan: tata busana dan produksi. Materi pelatihan difokuskan pada pemanfaatan tekstil tradisional Sultra, serta didampingi oleh mentor dari Tim Gaya Wastra Nusantara.

“Harapannya, peserta tak hanya mahir mendesain, tapi juga punya strategi produksi dan pemasaran yang kuat, sehingga bisa menembus pasar nasional bahkan internasional,” tegasnya.

Kepala BPVP Kendari, Amran, dalam sambutannya menjelaskan bahwa lembaganya kini hadir dengan format yang lebih luas setelah sebelumnya dikenal sebagai BLK. Ia menyebutkan BPVP memiliki beragam skema kejuruan seperti Listrik, Otomotif, Welding, TIK, Garmen, Pariwisata, hingga Barista, yang kini paling diminati karena tren kuliner yang berkembang pesat.

“Dengan pelatihan yang kami sediakan, masyarakat Sultra bisa membekali diri dengan keahlian spesifik agar siap bersaing di dunia kerja,” jelas Amran.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap sinergi antara BPVP, BI Sultra, dan Dekranasda sebagai upaya memperkuat pelaku UMKM dan angkatan kerja produktif di Sulawesi Tenggara.

Program Inkubasi Wastra 2025 ini diikuti oleh peserta terpilih dari berbagai daerah seperti Kota Kendari, Konawe Selatan, Muna, Wakatobi, dan Konawe. Selama pelatihan, mereka akan dibekali teknik desain, produksi, serta strategi promosi dan pemasaran yang relevan dengan tren pasar fesyen modern.

Selain memperkuat kapasitas UMKM, kegiatan ini juga menargetkan terbentuknya produk wastra unggulan yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional, sekaligus menjaga identitas budaya lokal.

“Kolaborasi Dekranasda, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya harus terus dijaga dan ditingkatkan demi kemajuan industri kerajinan dan ekonomi kreatif Sultra,” tutup Ny. Arinta.

Bombana, SultraNET.com – Dalam semangat mendukung program Berani Bersih Wonuaku, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang bersinergi dengan Camat Poleang Timur, aparat kepolisian, pelajar, serta masyarakat setempat menggelar kerja bakti membersihkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pesisir Pantai Bambaea, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Rabu, (16/04).

Kegiatan ini berlangsung di RTH Kecamatan Poleang Timur dan menyasar dua titik utama, yakni area RTH Bambaea dan Pantai Bambaea. Aksi bersih-bersih ini menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya merawat ruang publik.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Camat Poleang Timur Bapak Ismail, S.Sos, Kapolsek Poleang Timur Ipda Fajar, Babinsa Sertu Wahid dan Koptu Beny Mugiarso, Lurah Bambaea Bapak Ilham, S.Sos, ASN kecamatan dan kelurahan Bambaea, serta para siswa SMPN 05 Poleang Timur yang turut berpartisipasi aktif.

Lurah Bambaea, Ilham S.Sos, menyatakan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat. “Ini bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih kuat. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan demi menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat,” ujarnya.

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Sertu Abd. Wahid, mengungkapkan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan lingkungan merupakan bentuk dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. “Melalui kerja bakti ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran kolektif pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa,” ucapnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Kapten Inf Dahlan, memberikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang terjalin dalam kegiatan ini. “Kami siap mendukung setiap gerakan positif masyarakat. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kewajiban bersama,” tutupnya.

BOMBANA, SULTRANET.COM – Aparat gabungan dari Polres Bombana dan Kodim 1431/Bombana melakukan penyisiran dan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. AABI dan PT. PLM di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa pagi, 15 April 2025.

Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Bombana, Kompol Idham Syukri, S.Pd.I., MM, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menindak aktivitas tambang tanpa izin yang berpotensi menimbulkan konflik dan merusak lingkungan.

“Kegiatan ini kami lakukan bukan untuk menghalangi masyarakat mencari nafkah, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di wilayah ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegas Kompol Idham saat memberikan arahan kepada personel sebelum operasi dimulai.

Sebelum pelaksanaan patroli, Kompol Idham mengingatkan seluruh personel agar mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Ia menegaskan, penggunaan senjata api dilarang kecuali dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan. Penertiban dilakukan dengan menghindari kekerasan dan lebih mengutamakan pembinaan terhadap masyarakat.

Meski tidak ditemukan aktivitas penambangan saat penyisiran berlangsung, tim gabungan menemukan beberapa tenda bekas yang diduga digunakan oleh para penambang ilegal. Temuan tersebut menjadi indikator bahwa lokasi tersebut sebelumnya telah dijadikan tempat aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Polres Bombana menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan patroli rutin di wilayah tersebut guna mencegah aktivitas ilegal kembali terjadi. Upaya ini merupakan bagian dari langkah preventif yang lebih luas untuk menekan angka pelanggaran hukum di sektor pertambangan.

Sebelum turun melakukan penertiban, Polres Bombana juga telah melaksanakan sosialisasi kepada warga selama dua hari berturut-turut. Dalam kegiatan tersebut, aparat kepolisian menggandeng pemerintah desa setempat, termasuk Kepala Desa Wumbubangka, untuk mengimbau masyarakat agar menghentikan segala bentuk aktivitas tambang ilegal.

“Kami tidak melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan, selama semua prosesnya memiliki legalitas yang jelas dan sesuai ketentuan hukum. Justru kami siap mendampingi apabila ada masyarakat yang ingin mengurus izin secara sah,” ujar Kompol Idham.

Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial dengan pihak perusahaan pemegang izin resmi.

Tindakan penertiban ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat, yang selama ini rawan terjadi akibat perebutan lahan dan tumpang tindih klaim kepemilikan wilayah tambang. Selain itu, dengan tidak adanya pengawasan serta studi dampak lingkungan, aktivitas tambang ilegal dinilai sangat membahayakan ekosistem dan keselamatan warga sekitar.

Kompol Idham berharap, upaya penertiban ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat, bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan secara bertanggung jawab, legal, dan memperhatikan dampak sosial serta lingkungan.

“Langkah ini bukan akhir, tetapi bagian dari proses panjang untuk menciptakan situasi pertambangan yang aman, tertib, dan memberi manfaat jangka panjang, baik bagi masyarakat maupun negara,” pungkasnya.

Dengan pendekatan humanis dan langkah persuasif yang telah dilakukan sebelumnya, aparat berharap masyarakat dapat beralih kepada praktik tambang yang lebih berkelanjutan dan sesuai regulasi. Pemerintah dan aparat keamanan membuka ruang dialog dan kerja sama jika ada keinginan dari masyarakat untuk mengembangkan potensi pertambangan secara legal dan terstruktur.

Bombana, sultranet.com – Gerakan kebersihan lingkungan terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Bombana. Memasuki hari kedua pelaksanaan kerja bakti di Taman Moico, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Wispora) Bombana kembali turun tangan, membersihkan area publik yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Gerakan Berani Bersih Wonuaku”, yang juga menjadi salah satu program unggulan dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Kegiatan berlangsung sejak pagi hari, Selasa, 15 April 2025.

Sejak pukul 07.00 WITA, puluhan pegawai Wispora terlihat aktif membersihkan jalur pejalan kaki dan mengangkut sampah di sekitar taman. Aksi ini tak hanya menjadi wujud tanggung jawab pemerintah, tapi juga dorongan moral bagi masyarakat untuk terlibat menjaga kebersihan ruang bersama.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, menuturkan bahwa kerja bakti ini menjadi langkah awal menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya ruang hijau dan lingkungan yang sehat.

“Kami ingin memberikan contoh nyata bahwa taman dan ruang publik adalah milik bersama. Melalui Gerakan Berani Bersih Wonuaku, kami berharap masyarakat dapat ikut ambil bagian menjaga kebersihan dan keindahan daerah kita,” kata Anisa di sela kegiatan.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari percepatan pembenahan wajah kota yang selama ini menjadi perhatian khusus Bupati Burhanuddin. Ruang publik yang bersih dan tertata rapi dinilai dapat menciptakan kenyamanan dan membangun citra positif daerah.

Gerakan Berani Bersih Wonuaku sendiri dicanangkan sebagai upaya membangun budaya hidup bersih di tengah masyarakat Bombana. Selain Taman Moico, sejumlah titik lainnya telah masuk dalam daftar lokasi kerja bakti selama beberapa hari ke depan. Lokasi yang menjadi prioritas pengembangan akan ditangani secara bergilir agar manfaat kegiatan ini bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana meyakini bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Budaya kebersihan harus ditanamkan sejak dini dan dijadikan gaya hidup kolektif, mulai dari keluarga hingga lingkungan kerja.

Gerakan ini juga menjadi bagian dari pendekatan sosial yang mendorong partisipasi warga, dengan melibatkan langsung OPD dan masyarakat dalam kerja bakti rutin. Hal ini dinilai efektif dalam mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas umum.

“Kalau kita ingin daerah kita maju, maka kita harus mulai dari hal yang paling sederhana. Membersihkan taman, menjaga kebersihan drainase, itu semua bagian dari membangun Bombana yang kita cintai ini,” lanjut Anisa.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa perawatan ruang publik bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Pemerintah berharap masyarakat terus terlibat aktif, tak hanya dalam kerja bakti, tetapi juga menjaga keberlanjutan kebersihan lingkungan secara mandiri.

Dengan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Wispora mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian dari karakter daerah yang maju dan berdaya saing.

Bersih bukan sekadar slogan, tapi tindakan nyata yang bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Dan Taman Moico hari ini menjadi saksi nyata dari komitmen tersebut.

Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Kota Baubau pada Senin, 14 April 2025. Kunjungan tersebut menjadi panggung bagi penegasan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong inovasi pendidikan dan pemberdayaan potensi lokal, khususnya melalui pendidikan vokasi.

Salah satu hal yang mencuri perhatian dalam kunjungan ini adalah inisiatif siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Baubau yang memproduksi sendiri seragam sekolah. Seragam hasil karya siswa SMK ini bahkan dibagikan langsung kepada siswa SMA Negeri 1 Baubau sebagai bentuk apresiasi atas semangat kemandirian dan kreativitas pelajar.

“Saya sangat mengapresiasi inovasi yang lahir dari anak-anak kita di SMK. Ini adalah bentuk nyata dari pemberdayaan dunia pendidikan yang sejalan dengan visi pembangunan daerah,” kata Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Gubernur menilai langkah tersebut sebagai strategi konkret untuk meningkatkan kompetensi pelajar sekaligus membuka ruang berwirausaha di sektor jasa. Ia menekankan bahwa penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan daerah berbasis keterampilan.

“Kita harus menyiapkan SDM yang mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan vokasi seperti di SMK ini akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi berbasis keterampilan,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan dunia usaha dalam menciptakan lulusan yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Menurutnya, ekosistem pendidikan perlu terus didorong agar mampu melahirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kerja sama lintas sektor adalah fondasi dalam memperkuat sistem pendidikan. Pemerintah akan selalu hadir mendukung setiap upaya yang menciptakan peluang dan kemandirian bagi generasi muda,” tambah Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut memberikan semangat kepada para guru dan siswa yang hadir. Ia mengingatkan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa, sekaligus mengajak pelajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu dalam menuntut ilmu.

“Gunakan setiap kesempatan belajar sebaik mungkin. Kalian adalah generasi masa depan yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini,” tutur Ribka.

Ribka juga memuji komitmen pemerintah daerah Sultra yang konsisten mendukung pendidikan berbasis keterampilan, serta berharap agar praktik baik seperti produksi seragam ini bisa diperluas ke sekolah lainnya di wilayah Indonesia.

Turut mendampingi kunjungan kerja tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Komandan Korem 143/Halu Oleo, serta Wali Kota Baubau Yusran Fahim. Hadirnya para pemangku kepentingan ini mencerminkan sinergi lintas sektor dalam memperkuat arah pembangunan SDM di Sulawesi Tenggara.

Program produksi seragam oleh siswa SMK di Baubau menjadi contoh konkret bahwa pemberdayaan pelajar bisa dilakukan secara langsung, aplikatif, dan berdampak nyata. Selain membentuk kemandirian, program ini juga memberi ruang aktualisasi bagi pelajar untuk turut membangun daerahnya melalui jalur pendidikan.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat, inovasi di sektor pendidikan vokasi diharapkan terus tumbuh dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara.

Baubau, Sultranet.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, untuk segera mempercepat penyusunan dan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh wilayah provinsi, termasuk kabupaten dan kota. Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya satu data nasional dalam mendukung program strategis pembangunan nasional. Wamendagri menyebut, penyelesaian RTRW dan penetapan batas wilayah, termasuk batas desa, sangat penting untuk mewujudkan integrasi data dan penataan ruang yang tertib serta terarah.

“Saya minta tolong pesan dari Pak Menteri untuk kita selesaikan RTRW-nya, baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk batas desa, karena kita akan menuju satu data nasional,” kata Ribka Haluk saat menyampaikan arahannya.

Ia menambahkan, RTRW yang disusun dengan komprehensif akan menjadi fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, tata ruang yang tertata dengan baik akan mempermudah identifikasi potensi daerah serta memperkuat daya tarik investasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata, pertanian, hingga industri.

“Sehingga kita bisa lihat kawasan-kawasan mana peruntukannya, untuk wisata, pembangunan, dan lainnya. RTRW harus diselesaikan,” tegas Ribka.

Wamendagri juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif Gubernur dalam mengoordinasikan percepatan ini melalui kolaborasi lintas sektor antara Bappeda provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut, Kemendagri telah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RTRW secara nasional tahun ini sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, dalam Musrenbang tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka juga diminta untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah inovatif dan kebijakan yang pro-investasi. Peningkatan PAD dinilai krusial dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menurunkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

Seluruh kebijakan pembangunan daerah, termasuk RKPD, ditegaskan harus sejalan dengan arah pembangunan nasional yang saat ini disusun dalam visi Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto. Ribka menilai keselarasan tersebut penting agar pembangunan daerah mampu menopang prioritas nasional secara sinergis dan terukur.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam tanggapannya menyatakan siap menindaklanjuti arahan Wamendagri dan mempercepat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa penataan ruang menjadi prioritas dalam mendukung visi pembangunan Sultra yang inklusif dan berbasis potensi lokal.

“Saya menyambut baik arahan ini. Kami akan segera memperkuat sinergi lintas sektor agar penyusunan RTRW bisa tuntas dan menjadi peta jalan pembangunan Sultra yang lebih terarah,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.

Musrenbang RKPD 2026 ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sultra Hugua, para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, jajaran Forkopimda, serta pejabat tinggi lainnya. Forum ini menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana kerja dan pembangunan Sultra tahun depan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen menyusun tata ruang yang inklusif dan adaptif, Provinsi Sulawesi Tenggara diyakini mampu menjawab tantangan pembangunan di era modern. RTRW yang baik bukan hanya soal peta, tetapi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan demi masa depan generasi mendatang.

Bombana, Sultranet.com – Dalam rangka mencegah terjadinya banjir saat musim hujan, Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama aparat Kelurahan Kampung Baru dan masyarakat setempat melaksanakan karya bakti pembersihan kanal yang tertutup rumput di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Selasa (15/4/2025).

Sertu Amiruddin, salah satu Babinsa yang terlibat dalam kegiatan ini menyampaikan bahwa pembersihan kanal dilakukan sebagai langkah preventif menghadapi musim hujan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami bersama masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan mencegah terjadinya banjir,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Kampung Baru Jabarudin, S.E. mengapresiasi keterlibatan TNI dan masyarakat dalam kegiatan ini.

“Kerja bakti ini merupakan wujud sinergi antara aparat pemerintah, TNI, dan warga. Harapan kami, lingkungan tetap bersih dan masyarakat terhindar dari bencana banjir,” ucapnya.

Danramil 1431-01/Rumbia Kapten Inf Syafaruddin juga memberikan tanggapan atas kegiatan tersebut.

“Karya bakti ini merupakan bagian dari tugas TNI dalam membantu masyarakat. Semoga semangat gotong royong seperti ini terus terjaga dan menjadi budaya di tengah masyarakat,” tutup Danramil.

Baubau, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam kunjungan kerja ke Sekolah Dasar Negeri 2 Lamangga, Kota Baubau, Senin, 14 April 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah pusat di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi menyampaikan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilainya memiliki manfaat ganda, baik untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah maupun penggerak ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar penyediaan makanan di sekolah, tetapi juga peluang besar untuk memberdayakan potensi sumber daya daerah.

“Program ini sangat strategis. Bukan hanya untuk anak-anak kita agar tumbuh sehat dan cerdas, tapi juga mampu menghidupkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal kita,” kata Andi Sumangerukka di hadapan para guru dan orang tua murid.

Ia menjelaskan bahwa Sultra memiliki kekayaan laut dan hasil bumi yang melimpah, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar menu makanan bergizi untuk siswa. Dengan begitu, program MBG juga menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

“Kita punya laut yang kaya. Sangat wajar kalau anak-anak kita juga merasakan manfaatnya dalam bentuk makanan bergizi yang berasal dari hasil laut Sulawesi Tenggara,” lanjutnya.

Gubernur juga mendukung arahan Wamendagri agar implementasi MBG disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, pendekatan berbasis potensi lokal akan membuat program ini lebih efektif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program tersebut di seluruh wilayah Sultra.

“Saya mengapresiasi kerja sama dari semua pihak—pemerintah daerah, DPRD, TNI, dan juga masyarakat. Kolaborasi seperti ini yang membuat program berjalan baik dan membawa manfaat nyata,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk dalam sambutannya menekankan pentingnya memperhatikan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai fondasi SDM unggul di masa depan. Ia mengajak semua elemen daerah untuk menjaga kualitas program ini agar benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Kehadiran Wamendagri dan Gubernur Sultra di SDN 2 Lamangga disambut hangat oleh para siswa, guru, serta warga sekitar. Para siswa juga tampak antusias menikmati menu makan siang bergizi yang disediakan, lengkap dengan sumber protein dari ikan laut dan sayuran lokal.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Komandan Resor Militer (Danrem) 143/Halu Oleo, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Provinsi Sultra. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal keberlanjutan program MBG di Sulawesi Tenggara.

Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi. Dengan menggandeng petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di sektor pangan, program ini juga turut menggerakkan roda ekonomi desa-desa di sekitar sekolah.

Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kearifan lokal, Sultra optimistis bisa menjadi salah satu provinsi percontohan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.

Baubau,Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menghadiri Gala Dinner Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sultra yang digelar di kawasan Pantai Kamali, Kota Baubau, Minggu malam, 13 April 2025. Acara tersebut menjadi pembuka rangkaian Musrenbang RKPD Tahun 2026 yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun agenda pembangunan jangka menengah.

Dalam suasana yang penuh kehangatan, Gala Dinner dihadiri oleh para pemangku kebijakan dari seluruh kabupaten dan kota di Sultra, termasuk Wakil Gubernur Hugua, Wali Kota Baubau Yusran Fahim, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga pelaku ekonomi lokal. Acara ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga panggung strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dan nasional.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi dan pusat. Ia menilai, kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang selama ini telah bergandengan tangan dalam memajukan Provinsi Sultra. Ini sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia Timur,” ujar Ribka Haluk di hadapan para tamu undangan.

Musrenbang tahun ini memegang peranan penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seluruh daerah di Sultra diharapkan dapat menyelaraskan program prioritasnya agar lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Andi Sumangerukka dalam berbagai kesempatan sebelumnya telah menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi. Ia menyebut, pembangunan yang hanya bersifat top-down tidak akan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Kita ingin setiap kebijakan yang lahir dari Musrenbang ini benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Maka dari itu, prosesnya harus partisipatif, transparan, dan melibatkan semua elemen,” ujar Andi Sumangerukka dalam keterangannya.

Acara Gala Dinner tidak hanya menjadi forum kebijakan, tetapi juga ruang ekspresi budaya. Para tamu disuguhi pertunjukan seni tradisional khas Sultra yang menggambarkan kekayaan warisan lokal. Wamendagri Ribka Haluk secara khusus memuji semangat masyarakat Baubau yang ulet dan pekerja keras, serta menyebutnya sebagai aset penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semangat kerja keras masyarakat di sini luar biasa. Budaya ini harus menjadi kekuatan dalam membangun ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing,” kata Ribka.

Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal nasional, acara ini menjadi simbol penguatan kolaborasi antarlevel pemerintahan. Pemerintah pusat menaruh harapan besar pada Sulawesi Tenggara sebagai salah satu motor penggerak pembangunan kawasan timur Indonesia yang selama ini menjadi fokus pemerataan.

Musrenbang RKPD Sultra Tahun 2026 dijadwalkan akan berlangsung hingga pertengahan pekan dengan agenda utama membahas program prioritas, sinkronisasi kebijakan, serta penguatan sektor unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan hasil Musrenbang kali ini bisa menjadi landasan yang kuat dalam merancang arah pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan optimismenya bahwa dengan kerja sama yang terus diperkuat, Sulawesi Tenggara akan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan dan berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baubau, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 serta Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029, yang berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Irham, SKM., M.Kes., Sekretaris Bappeda Muh. Fadly, serta dua Kepala Bidang Bappeda Kolaka Utara, kehadiran Wabup Jumarding menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam menyampaikan aspirasi daerah secara langsung di forum strategis tersebut.

Dalam forum yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, dan turut dihadiri Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, serta Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, Wabup Kolut menyampaikan lima usulan program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat didanai oleh Pemerintah Provinsi Sultra.

“Setidaknya ada lima usulan skala prioritas yang kami bawa ke Musrenbang kali ini, menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat yang harus segera direspon oleh provinsi,” ujar Jumarding dalam keterangannya di sela-sela kegiatan.

Kelima usulan tersebut meliputi pengaspalan jalan provinsi pada ruas Batu Putih–Porehu dengan target sepanjang 5 hingga 10 kilometer, pembangunan tambatan labuh kapal nelayan di dua titik, yakni Desa Bahari Kecamatan Tolala dan Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha, dengan prioritas awal penanganan di Desa Bahari, pembangunan tambatan labuh kapal fiber di Tobaku Kecamatan Katoi, pembangunan fasilitas terminal di wilayah Lacaria Kecamatan Lasusua, serta rehabilitasi irigasi tambak D.I.T Pakue sepanjang 2 kilometer yang jika tidak tertampung dalam tugas pembantuan akan diusulkan melalui APBD Provinsi.

Lebih lanjut, Jumarding juga menyebutkan adanya tiga program tambahan yang diusulkan jika anggaran provinsi memungkinkan. Program tersebut yakni rehabilitasi 30 unit rumah tidak layak huni di Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara yang melekat pada unit kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Kecamatan Lambai dengan kapasitas 15 liter per detik, serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) non-perpipaan di kawasan strategis.

“Kami berharap, selain lima prioritas utama, tiga usulan tambahan ini juga bisa mendapat perhatian, sebab menyentuh langsung aspek dasar pelayanan publik seperti tempat tinggal dan akses air bersih,” ujar politisi Demokrat itu.

Kepala Bappeda Provinsi Sultra, J. Robert, dalam keterangannya menjelaskan bahwa selama rangkaian Musrenbang dan Rakortekbang Sultra 2025, pihaknya menerima total 2.232 usulan dari seluruh kabupaten dan kota. Setelah proses perumusan dan pengkajian, usulan tersebut dikerucutkan menjadi 49 program skala prioritas dengan tambahan 16 usulan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut antar instansi teknis.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar keinginan birokrasi. “Jangan orientasi berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kemauan dan kebutuhan. Kita ingin yang bersifat bottom-up, berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa keterlibatan langsung kepala daerah dalam Musrenbang adalah wujud sinergi dan keseriusan pemerintah daerah untuk memastikan kepentingan masyarakat Kolut diakomodasi dalam kebijakan provinsi.

“Pak Wabup datang langsung bersama tim teknis untuk menyampaikan usulan berdasarkan hasil penjaringan aspirasi di lapangan. Ini bentuk komitmen Kolut untuk pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, bukan hanya program rutin,” kata Syahlan.

Musrenbang tahun ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” dengan menghadirkan para kepala daerah se-Sultra serta stakeholder dari berbagai sektor, sebagai forum konsolidasi dan sinergi lintas wilayah untuk menyusun arah pembangunan jangka menengah Sulawesi Tenggara yang lebih terukur dan merata.