Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sekolah Unggulan Garuda. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin, 14 April 2025, dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Wamendikbudristek bidang Sains dan Teknologi Prof. Stella Christie.

Dari Sultra, kegiatan ini turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Dr. Asrun Lio, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Bulog, BPS, serta sejumlah dinas teknis lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh kepala daerah agar aktif melakukan penanaman komoditas pangan, terutama di desa-desa, guna menjaga stabilitas harga bahan pokok yang sering mengalami fluktuasi tinggi.

“Tidak perlu terlalu luas, tetapi cukup untuk kebutuhan di kampungnya sendiri. Komoditas seperti bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit perlu jadi perhatian serius,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta agar pada Rakor minggu berikutnya, seluruh kepala daerah melaporkan data dan langkah konkret yang telah diambil dalam pengendalian harga komoditas.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Inflasi Bulan ke Bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) mencapai 1,65%, sementara Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta penghapusan diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya diberlakukan.

Tiga komoditas utama penyumbang inflasi pada Maret 2025 adalah bawang merah (24,07%), cabai rawit (13,67%), dan daging ayam ras (1,64%).

Secara wilayah, Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Jawa dan Sumatera, yakni sebesar 4,16%. Kenaikan IPH ini didorong oleh keterbatasan akses transportasi dan distribusi logistik, terutama untuk komoditas seperti cabai merah, beras, dan bawang merah.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sultra Asrun Lio menegaskan bahwa meski inflasi secara umum di Sultra masih tergolong normal, beberapa daerah dengan kondisi geografis sulit memang mengalami tantangan dalam pengendalian harga.

“Daerah seperti Wakatobi, Buton Utara, dan Muna memang mencatat IPH cukup tinggi. Keterbatasan akses, seperti jalur laut yang menjadi satu-satunya penghubung, membuat distribusi barang menjadi tidak lancar,” kata Asrun.

Sebaliknya, daerah seperti Buton Selatan dan Kolaka Timur yang memiliki akses transportasi lebih baik menunjukkan IPH terendah, menjadi bukti pentingnya konektivitas dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam rakor tersebut, Wamendikbudristek Prof. Stella Christie juga memperkenalkan program Sekolah Unggulan Garuda, sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan unggulan, khususnya di bidang sains dan teknologi, bagi seluruh anak bangsa, termasuk mereka yang selama ini kurang memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas.

“Bapak Presiden melihat masih ada kesenjangan akses di bidang sains dan teknologi. Sekolah Garuda Unggul ini dirancang untuk memberi kesempatan belajar yang setara bagi siswa dari berbagai daerah, termasuk yang terpinggirkan secara geografis maupun ekonomi,” ujar Prof. Stella.

Ia menekankan, program ini tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membekali generasi muda dengan ilmu yang relevan untuk mendorong kemajuan Indonesia di bidang sains dan teknologi.

Pemprov Sultra menyambut baik inisiatif tersebut dan akan mendorong peran aktif daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Sejalan dengan itu, Pemprov juga menegaskan komitmennya untuk terus mengendalikan inflasi dengan langkah strategis seperti memperkuat distribusi logistik, mendorong produksi lokal, dan menjaga ketersediaan pangan utama.

Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta dukungan lintas sektor, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menghadapi tantangan inflasi dan memperkuat kualitas pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Kolaka Utara, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Forum strategis tahunan tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan inklusif. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta dihadiri para kepala daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sultra.

Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Musrenbang kali ini menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dan kolaborasi antardaerah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, dalam keterangannya menyatakan dukungan penuh atas arah pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Kolaka Utara siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Kolaka Utara berkomitmen mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi dalam rencana strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menegaskan bahwa kehadiran Wakil Bupati Kolaka Utara dalam Musrenbang bukan sekadar representasi formal, namun juga wujud nyata dari komitmen daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas wilayah demi pembangunan yang lebih merata.

“Ini bukan hanya soal perencanaan dokumen teknis, tetapi tentang bagaimana kita membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap aspirasi dan masukan dari Kolaka Utara benar-benar menjadi bagian dari arah pembangunan Sultra ke depan,” ungkap Syahlan.

Musrenbang Provinsi Sultra ini juga menjadi ruang konsultasi terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta unsur masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Tujuannya adalah merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan dengan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah. “RPJMD adalah dokumen strategis yang harus dibangun dari bawah ke atas, dari aspirasi rakyat hingga visi besar pemerintah pusat. Saya mengapresiasi antusiasme para kepala daerah dalam forum ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa RPJMD Sultra 2025–2029 akan menekankan pada pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap agar seluruh masukan yang telah disampaikan dalam Musrenbang ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkrit dan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Komitmen dan kolaborasi yang terbangun di forum ini diharapkan menjadi awal dari arah pembangunan Sultra yang lebih merata dan berkeadilan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar kerja bakti massal dalam rangka mendukung Gerakan Pekan Berani Bersih Wonuaku. Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana dan melibatkan seluruh staf DPPKB, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT). Kerja bakti tersebut dilaksanakan pada Senin pagi, 14 April 2025.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, ini merupakan tindak lanjut atas Surat Himbauan Kerja Bakti Nomor: 000.1.5/1713 tertanggal 11 April 2025 dari Bupati Bombana. Dalam surat tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Bombana dihimbau untuk melaksanakan kegiatan gotong royong secara serentak pada 14–17 April 2025, mulai pukul 07.30 hingga 10.00 WITA.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama ruang publik seperti RTH. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai aparatur negara sekaligus wujud dukungan terhadap kebijakan Bupati Bombana dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujar Abdul Azis di sela-sela kegiatan.

Ia menambahkan bahwa kerja bakti bukan hanya sekadar rutinitas fisik membersihkan lingkungan, melainkan bentuk nyata dari semangat gotong royong yang menjadi warisan nilai luhur bangsa. Menurutnya, budaya gotong royong harus terus dipupuk, terlebih dalam lingkungan kerja instansi pemerintah agar mampu menjadi contoh bagi masyarakat.

“Semangat gotong royong ini perlu dijaga dan diwariskan. Kita berharap, melalui kegiatan seperti ini, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat,” katanya.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta terlihat antusias membersihkan dan merapikan berbagai sudut Ruang Terbuka Hijau. Mulai dari memungut sampah plastik, mencabut rumput liar, hingga menata tanaman hias yang ada di sekitar lokasi. Suasana kerja bakti berlangsung penuh semangat, dengan kebersamaan yang terpancar dari wajah para peserta.

Tak hanya menjadi ajang kebersihan, kerja bakti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antarpersonel di lingkungan DPPKB. Berbagai tawa canda dan kerja sama antarstaf menjadikan kegiatan ini lebih dari sekadar aktivitas membersihkan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat rasa kebersamaan dalam satu tujuan: menciptakan Bombana yang bersih, hijau, dan nyaman.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen DPPKB untuk terus berkontribusi aktif dalam setiap program pemerintah daerah. Apalagi, kebersihan lingkungan sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang juga menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kependudukan dan keluarga berencana.

Abdul Azis berharap, semangat seperti ini bisa menular ke seluruh OPD dan masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa menjaga kebersihan bukanlah tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Lingkungan yang bersih tidak akan tercipta hanya dengan seruan, tapi melalui aksi nyata yang dilakukan bersama. Mari kita jadikan gerakan ini sebagai budaya baru dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.

Kerja bakti DPPKB Bombana di RTH ini menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana instansi pemerintah bisa terlibat langsung dan menjadi pelopor dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Bombana, sultranet.com – Seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana Tahun 2025 resmi dimulai. Kegiatan pembukaan seleksi dilaksanakan di Aula SMA Negeri 3 Bombana dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes. (14/4)

Kegiatan ini dihadiri oleh para peserta seleksi, kepala sekolah dan guru pendamping SMA/SMK/MA se-Kabupaten Bombana. Selain itu, tim penilai terdiri dari perwakilan Badan Kesbangpol, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan juga turut hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan objektif dan profesional.

Dalam sambutannya, dr. Sunandar menegaskan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses seleksi. Menurutnya, tahapan seleksi Paskibraka tahun ini telah mengikuti seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku, dengan harapan melahirkan generasi muda terbaik yang akan menjadi bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.

“Seleksi ini dimulai dari tahapan administrasi sejak 10 hingga 24 Maret 2025. Dari 235 siswa yang membuat akun Paskibraka, sebanyak 187 siswa mengunggah berkas lengkap. Setelah diverifikasi, 136 siswa dinyatakan lulus seleksi administrasi, sedangkan 51 lainnya tidak memenuhi syarat,” jelas Sunandar.

Dari 136 siswa yang lolos administrasi, terdiri dari 79 peserta putra dan 57 peserta putri. Mereka akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi lanjutan, termasuk tes Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dimulai langsung usai pembukaan. Proses seleksi lanjutan ini akan berlangsung hingga 18 April 2025.

Seluruh rangkaian seleksi bertujuan untuk menyaring 76 peserta terbaik yang nantinya akan ditetapkan sebagai anggota Paskibraka Kabupaten Bombana Tahun 2025. Selain itu, panitia juga akan memilih empat peserta terbaik, yakni dua putra dan dua putri, untuk mewakili Bombana ke tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami ingin peserta yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki jiwa nasionalisme, kepemimpinan, serta mental disiplin yang baik. Mereka harus siap bersaing dengan wakil dari 16 kabupaten dan kota lainnya di tingkat provinsi,” ujar Sunandar yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana.

Ia juga berharap pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan lebih baik dari sebelumnya. “Ini adalah tahun kedua Badan Kesbangpol menjadi penanggung jawab kegiatan Paskibraka. Semoga dengan pengalaman yang ada, proses tahun ini bisa berjalan lebih baik dan semakin profesional,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kesbangpol terus mendorong keterlibatan aktif para pemuda dalam kegiatan kebangsaan. Seleksi Paskibraka bukan hanya soal fisik dan baris-berbaris, tapi juga membentuk karakter kepemimpinan dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda.

Dengan semangat nasionalisme dan sportivitas, diharapkan seluruh peserta mengikuti setiap tahapan seleksi dengan maksimal. Proses ini tidak hanya menjadi ajang seleksi, tetapi juga pengalaman berharga dalam membentuk kepribadian dan wawasan kebangsaan.

Bombana, SultraNET. | – Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana alam, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan kegiatan penanaman pohon di lahan kosong yang terletak di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana. Senin, (14/04/2025). Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tanah longsor dan mengurangi polusi udara di wilayah tersebut.

Pelda Adri selaku Babinsa Koramil 1431-03/Poleang menyampaikan bahwa penanaman pohon ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi lingkungan di wilayah binaannya.

“Penanaman pohon ini kami lakukan sebagai langkah nyata dalam mencegah tanah longsor dan polusi udara yang bisa membahayakan masyarakat,” ucapnya.

Kepala Dusun Desa Teppoe, Suparman, memberikan apresiasi atas keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut.

“Kami sangat mendukung kegiatan seperti ini karena dapat membawa manfaat jangka panjang bagi warga, khususnya dalam menjaga kelestarian alam di sekitar tempat tinggal kami,” ujar Suparman.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Kapten Inf Dahlah, menegaskan bahwa kegiatan penghijauan akan terus digalakkan sebagai program rutin yang melibatkan masyarakat.

“Kami akan terus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, sebab sinergi antara aparat dan warga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman,” tutup Danramil.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mengantisipasi dampak negatif dari kerusakan lingkungan. Dengan sinergi antara TNI, aparat desa, dan masyarakat, upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi generasi mendatang.

Kendari, Sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mengingatkan pentingnya disiplin dan kebersihan lingkungan kerja saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra yang digelar rutin setiap hari Senin di halaman Kantor Gubernur Sultra. Apel kali ini berlangsung pada Senin, 14 April 2025, bertepatan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Sultra di Kota Baubau.

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang tetap hadir mengikuti apel meskipun sebagian besar pejabat eselon II sedang bertugas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Baubau. Ia juga mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang memungkinkan para pegawai menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Hari ini kita bersyukur bisa hadir dalam keadaan sehat. Meski banyak pejabat berada di Baubau mengikuti Musrenbang, kehadiran Bapak dan Ibu di sini menunjukkan komitmen terhadap kedisiplinan sebagai abdi negara,” kata Sekda Asrun Lio dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya menjadikan apel sebagai bagian dari budaya kerja yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab setiap perangkat daerah. Menurutnya, disiplin adalah kunci utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

“Disiplin tidak akan tercapai jika tidak dimulai dari masing-masing perangkat daerah. Apel bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk kedisiplinan yang harus dijaga meskipun tanpa perintah langsung,” tegasnya.

Dalam apel tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dan pegawai, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, pejabat fungsional widyaiswara, serta ASN dari berbagai OPD lingkup Pemprov Sultra.

Sekda juga menegaskan bahwa ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan dalam rangka Musrenbang tidak boleh dianggap alpa. Sebaliknya, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, akan dikenakan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.

“Bagi mereka yang tidak hadir tanpa alasan jelas, itu menjadi catatan. Tapi bagi yang ikut Musrenbang, mereka tetap menjalankan tugas negara, jadi tidak bisa dikategorikan absen,” ujarnya.

Menjelang akhir arahannya, Sekda Asrun Lio mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor. Ia menyoroti masih banyaknya benda-benda seperti meja dan kursi yang diletakkan sembarangan di lorong-lorong gedung pemerintahan.

“Kita harus menunjukkan bahwa kantor pemerintah itu bersih, rapi, dan nyaman. Mohon segera rapikan lingkungan kerja masing-masing karena Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur akan melakukan inspeksi mendadak,” ucapnya.

Menurutnya, lingkungan kerja yang bersih mencerminkan semangat kerja dan pelayanan publik yang profesional. Ia berharap kebersihan dan kedisiplinan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kerja di Pemprov Sultra.

“Dengan disiplin dan kebersihan, saya yakin kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Apel gabungan hari Senin ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk kembali menegaskan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam tubuh ASN, sekaligus menunjukkan kesiapan birokrasi daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih luas, termasuk melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang RKPD 2026.

Bombana, Sultranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Kopda Fandy Yudha Dilaga, melaksanakan pendampingan kepada petani dalam pengolahan lahan di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Minggu, (13/04/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan musim tanam selanjutnya sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Pendampingan dilakukan di lahan milik Bapak Jamaludin dengan total luas lahan dan luas tanam mencapai 3,5 hektare. Kopda Fandy aktif membantu proses pengolahan lahan, mulai dari penggemburan tanah hingga persiapan sistem irigasi sederhana, guna memastikan lahan siap ditanami padi pada musim tanam berikutnya.

Dalam keterangannya, Babinsa menyampaikan harapannya agar petani dapat mempersiapkan lahannya dengan optimal.

“Lahan harus disiapkan dengan baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ini merupakan bagian dari kontribusi kita terhadap keberlangsungan pangan di daerah,” ujarnya.

Babinsa juga mengimbau petani agar tetap semangat menggarap sawah karena harga Gabah Kering Panen (GKP) saat ini cukup stabil, yakni Rp 6.500 per kilogram yang dibeli oleh Bulog maupun mitra Bulog.

“Harga yang kompetitif ini menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Bapak Jamaludin menyambut baik pendampingan yang dilakukan oleh Babinsa. Ia mengaku merasa terbantu dengan kehadiran aparat TNI di lapangan.

“Pendampingan seperti ini sangat bermanfaat, terutama dalam hal membantu dan motivasi mempersiapan lahan,” pungkasnya.

BOMBANA, Sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan klarifikasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mengenai program pengadaan sapi ternak tahun anggaran 2023. Klarifikasi ini disampaikan menjelang rencana unjuk rasa oleh Federasi Rakyat Indonesia (FRI) Komite Bombana, yang akan digelar di Kantor Dinas Pertanian. Sabtu, 13 April 2025.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, menjelaskan bahwa proses pengadaan sapi dilakukan secara swakelola oleh kelompok ternak dan telah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, menurutnya, saat BPK melakukan pemeriksaan lapangan, para peternak tidak mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Akibatnya, sebagian sapi dalam kondisi dilepas di padang penggembalaan atau hutan sehingga tidak dapat ditemui oleh tim auditor.

“Saat tim BPK datang, peternak tidak sempat menyiapkan lokasi dan ternaknya karena tidak tahu sebelumnya. Sapi-sapi itu dilepas di kebun atau hutan, dan ini yang membuat tim tidak melihat langsung keberadaannya,” ujar Hasbi.

Karena hal tersebut, BPK RI Perwakilan Sultra kemudian merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan keberadaan fisik ternak dan keabsahan proses pengadaan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Bombana, seluruh sapi yang diadakan dalam program tersebut dinyatakan benar-benar ada dan sesuai dengan dokumen pengadaan. Dalam laporan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Inspektorat dan Kepala Inspektorat Ridwan, S.Sos., M.PW, serta telah ditembuskan kepada Pj. Bupati Bombana dan BPK RI Perwakilan Sultra, dijelaskan secara rinci jumlah dan kondisi ternak yang telah diberikan kepada kelompok penerima.

Hasbi memaparkan bahwa pengadaan sapi pada kelompok ternak Kube Kampung Tengah yang berlokasi di Desa Akacipong, Kecamatan Poleang Selatan, telah diverifikasi langsung pada 13 Juni 2024. Kelompok ini menerima sebanyak 15 ekor sapi yang terdiri dari 14 ekor betina dan 1 ekor jantan.

Sementara itu, Kelompok Ternak Malandahi Mandiri yang juga menjadi penerima bantuan, diperiksa pada 19 Juni 2024. Mereka terverifikasi menerima 25 ekor sapi, yang terdiri atas 21 ekor betina dan 4 ekor jantan.

“Data lapangan ini sudah diverifikasi oleh Inspektorat, dan semua dokumen serta bukti penerimaan telah lengkap. Tidak ada penyalahgunaan anggaran. Kami siap jika harus dievaluasi sesuai aturan,” tegas Hasbi.

Menanggapi tuntutan FRI yang mendesak evaluasi hingga pencopotan Kepala Dinas Pertanian Bombana, Hasbi menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap semua kritik dan masukan. Namun ia meminta agar informasi yang disampaikan ke publik tidak bersifat sepihak atau berdasarkan asumsi.

“Kami menghormati aspirasi masyarakat. Tapi perlu kami tekankan, program ini telah dijalankan dengan akuntabel dan transparan. Semua dokumen, bukti foto, berita acara, dan kelengkapan lainnya tersedia. Kami siap jika diminta menyerahkan semuanya,” jelasnya.

Ia menambahkan, program pengadaan sapi ternak ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan peternak di wilayah Bombana. Dengan pola swakelola, kelompok peternak diberi kepercayaan penuh untuk mengelola bantuan tersebut sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.

“Prinsip kami adalah mendekatkan manfaat program langsung ke masyarakat. Kami berusaha membangun kepercayaan, dan itu yang terus kami jaga,” kata Hasbi.

Dengan adanya klarifikasi ini, Dinas Pertanian Bombana berharap publik mendapatkan informasi yang utuh dan akurat. Pemerintah daerah juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal program pemberdayaan masyarakat agar berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling penting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Kami tidak ingin program ini berhenti hanya karena kesalahpahaman informasi,” pungkas Hasbi.

Baubau, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam pembangunan ketahanan pangan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Baubau, pada 12 April 2025, dan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam forum strategis ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Herni, S.IP., menjadi salah satu peserta yang aktif memberikan masukan. Ia menekankan pentingnya integrasi program ketahanan pangan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan nasional, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Partisipasi aktif dalam Rakortekrenbang ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan di Kabupaten Bombana dapat selaras dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga upaya kita menjadi lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Herni di sela-sela kegiatan.

Rakortekrenbang Sultra 2025 digelar sebagai upaya membangun sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk program prioritas yang akan didorong bersama pada tahun mendatang.

Forum ini membahas berbagai sektor strategis, salah satunya adalah ketahanan pangan yang kini menjadi perhatian besar di tengah ancaman krisis iklim, ketersediaan lahan, dan fluktuasi harga bahan pangan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui perwakilannya mendorong agar isu pangan tidak hanya dilihat sebagai persoalan lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Herni menjelaskan bahwa tantangan ketahanan pangan di Bombana sangat kompleks. Selain keterbatasan lahan produktif di beberapa kecamatan, faktor cuaca ekstrem dan distribusi hasil pertanian yang belum merata turut memengaruhi kestabilan pasokan pangan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan.

“Melalui forum ini, kita bisa menyampaikan aspirasi daerah dan memastikan bahwa kebutuhan dan kondisi riil di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan program pembangunan,” ujarnya.

Rakortekrenbang Sultra 2025 juga menekankan pentingnya pendekatan perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sistem informasi pembangunan dan meningkatkan kapasitas SDM perencana agar mampu merespons dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut, seluruh perwakilan kabupaten/kota diminta mempresentasikan isu strategis di daerah masing-masing, termasuk capaian, kendala, serta rencana intervensi yang akan dilakukan. Hasil dari Rakortekrenbang ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap Rakortekrenbang ini dapat menjadi jembatan koordinasi yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah penguatan sektor pangan sebagai fondasi kemandirian ekonomi daerah.

Dengan keterlibatan aktif perangkat daerah seperti dari Kabupaten Bombana, Rakortekrenbang tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi juga ruang aktualisasi ide, evaluasi program, dan perencanaan konkret menuju Sultra yang lebih tangguh dan mandiri secara pangan.

Bombana, Sultranet.com– Dalam rangka mendukung ketersediaan air bersih bagi warga, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena bersama masyarakat Desa Rahadopi melaksanakan kegiatan karya bakti perbaikan pipa air bersih yang rusak, Sabtu (12/4/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sertu Mukmin dan berlangsung di wilayah Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana.

Sebanyak 25 warga Desa Rahadopi turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, bersama dengan anggota Koramil 02/Kabaena. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih yang selama ini menjadi kebutuhan vital warga.

Sertu Mukmin selaku Babinsa mengatakan bahwa perbaikan pipa ini dilakukan secara gotong royong, sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Saya berharap warga dapat menjaga dan merawat fasilitas yang telah diperbaiki agar tetap berfungsi secara optimal.” Ucap Sertu Mukmin

Bati Tuud Koramil 1431-02/Kabaena, Peltu Muh. Haris menyampaikan bahwa kegiatan karya bakti ini merupakan bagian dari upaya nyata TNI untuk membantu masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Desa Rahadopi, Bapak Jufri, memberikan apresiasi atas keterlibatan Babinsa dan seluruh pihak yang telah membantu perbaikan pipa.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Semoga kolaborasi seperti ini terus berlanjut demi kesejahteraan warga,” ujar Jufri.

Sementara itu, Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menyampaikan bahwa karya bakti seperti ini adalah salah satu bentuk pengabdian TNI kepada rakyat.

“Kami akan terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sosial, termasuk dalam hal ketersediaan air bersih,” tutupnya.