Koramil 1431-03/Poleang dan Persit KCK Ranting 4 Ramil Poleang Berbagi Takjil Jum’at Berkah Ramadhan
Bombana, Sultranet.com – Personel Koramil 1431-01/Rumbia Kodim 1431/Bombana bersama personel Polres Bombana dan Dinas Perhubungan melaksanakan pengamanan arus mudik di Pelabuhan Ferry Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat 2025 guna memastikan kelancaran dan keselamatan penumpang selama musim mudik. Jum’at (28/03)
Pengamanan ini difokuskan pada pengaturan arus kendaraan dan penumpang, serta memastikan kapal tidak melebihi kapasitas muatan. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi kecelakaan akibat kelebihan beban, sehingga perjalanan pemudik berlangsung aman dan nyaman.

Ipda Syarifuddin Kaurbinops Satlantas Polres Bombana menegaskan pentingnya koordinasi dalam pengamanan mudik.
“Kami bekerja sama dengan TNI dan Dishub untuk memastikan perjalanan pemudik lancar dan aman. Kami juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, saat dikonfirmasi menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kelancaran arus mudik.
“TNI selalu berupaya berperan aktif dan bersinergi dengan Polri dan Stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pengamanan, terutama di titik-titik krusial seperti pelabuhan. Sinergi ini penting agar masyarakat dapat mudik dengan tenang dan selamat,” tutupnya.
Bombana, Sultranet.com – Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena melaksanakan kerja bakti Jumat Bersih di Pasar Lambale, Kelurahan Lambale, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana. Dipimpin oleh Sertu Hardedi, kegiatan ini melibatkan anggota Karang Taruna serta masyarakat setempat, yang bersama-sama membersihkan area pasar dari sampah dan kotoran. Jumat, (28/03)
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, terutama di tempat umum seperti pasar.
Kepala Dusun Lambale, Azmulu, mengapresiasi inisiatif ini sebagai langkah nyata menjaga kesehatan lingkungan. “Gotong royong ini bukan sekadar membersihkan, tetapi juga membangun kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Dengan lingkungan yang bersih, aktivitas jual beli pun menjadi lebih nyaman,” ujarnya.

Sertu Hardedi menekankan bahwa kebersihan pasar harus menjadi prioritas bersama. “Pasar adalah pusat kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga kebersihannya harus selalu dijaga. Dengan adanya kerja bakti rutin seperti ini, kita berharap pasar tetap nyaman bagi pedagang dan pembeli,” ungkapnya.
Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, turut memberikan apresiasi terhadap kerja bakti ini. “Kegiatan seperti ini harus terus digalakkan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan. Dengan pasar yang bersih, kesehatan dan kenyamanan masyarakat juga lebih terjaga,” tutup Kapten Efendi.
Melalui kegiatan Jumat Bersih ini, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan. Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena berkomitmen untuk terus mendukung dan menggerakkan kerja bakti guna menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas dari penyakit.
Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menghadiri acara penutupan Nuzulul Qur’an ke-VII di Desa Watumelomba, Kecamatan Tontonunu, Kamis malam, 27 Maret 2025.
Acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi warga Watumelomba dalam memperingati turunnya Al-Qur’an serta mempererat ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadhan.
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Islam. “Dengan memahami Al-Qur’an, kita akan semakin dekat dengan Allah SWT dan dapat menerapkan ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya di hadapan jamaah yang memadati masjid desa.
Sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas keagamaan masyarakat, Bupati Bombana menyerahkan bantuan 80 buah Al-Qur’an kepada masyarakat Desa Watumelomba. Bantuan tersebut disambut antusias oleh warga, yang berharap dapat lebih giat mempelajari kandungan Al-Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami berharap Al-Qur’an ini bisa menjadi sarana memperdalam ilmu agama, menumbuhkan semangat beribadah, dan memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin saat prosesi penyerahan bantuan.
Rangkaian acara juga diisi dengan ceramah agama yang mengupas makna Nuzulul Qur’an dan pentingnya memperbanyak amal ibadah, khususnya di bulan Ramadhan. Para penceramah mengajak masyarakat untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber inspirasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sosial yang harmonis dan penuh toleransi.

Bupati Burhanuddin turut mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyambut kegiatan keagamaan ini. Menurutnya, semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh warga Desa Watumelomba mencerminkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih kuat tertanam di tengah masyarakat.
“Melalui kegiatan seperti ini, kita tidak hanya memperingati turunnya Al-Qur’an, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan, membangun solidaritas, serta menyatukan visi dalam membentuk masyarakat yang religius dan beradab,” kata Burhanuddin.
Ia berharap kegiatan Nuzulul Qur’an seperti ini dapat terus digelar secara berkelanjutan di berbagai desa. Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjutnya, selalu membuka ruang bagi kolaborasi dengan masyarakat dan tokoh agama untuk menghidupkan kegiatan keagamaan yang bermakna.
“Saya percaya, masyarakat yang dekat dengan Al-Qur’an adalah masyarakat yang kuat dan berdaya. Karena itu, mari kita jadikan Ramadhan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan mempererat tali silaturahmi,” ucapnya menutup sambutan.
Dengan kegiatan ini, pemerintah daerah menunjukkan komitmen nyata untuk membina kehidupan spiritual masyarakat, khususnya di desa-desa. Dukungan seperti penyediaan Al-Qur’an menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari warga Bombana.
Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana menanggapi polemik yang terjadi di Politeknik Bombana (Polina) terkait keterlambatan pembayaran gaji dosen dan nasib ratusan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa beasiswa yang diberikan pemerintah daerah hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, sedangkan operasional kampus sepenuhnya menjadi tanggung jawab yayasan. Jika yayasan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, ia menyarankan agar pimpinan yayasan diganti demi keberlangsungan pendidikan di kampus tersebut.
“Tujuan beasiswa itu untuk mahasiswa, bukan untuk menutupi operasional kampus. Jika yayasan tidak mampu membayar gaji dosen dan mengelola kampus dengan baik, maka harus ada perbaikan. Jika tetap tidak bisa, gantilah kepemimpinan yayasan dengan orang yang mampu menghidupkan institusi ini,” tegasnya. (23/3)
Ia juga menyoroti buruknya manajemen Politeknik Bombana yang berdampak pada kesejahteraan dosen dan staf. Menurutnya, tidak pantas jika kampus membebankan tanggung jawab finansialnya kepada pemerintah daerah, mengingat Polina dikelola oleh yayasan swasta.
“Saya tidak akan menyalurkan beasiswa dari pemerintah daerah jika manajemennya masih seperti ini. Jika ada masalah, selesaikan dulu. Jangan sampai mahasiswa menjadi korban karena ketidakmampuan yayasan dalam mengelola kampus,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada kaitan langsung antara Pemkab Bombana dengan Yayasan Politeknik Bombana. Oleh karena itu, ia tidak akan mengizinkan dana daerah digunakan untuk kepentingan yayasan jika tidak ada transparansi pengelolaan keuangan.
“Ini yayasan pribadi. Tidak boleh semua ditanggung pemerintah. Yayasan harus punya inisiatif sendiri untuk menyelesaikan masalah internalnya. Masa dosennya tidak dibayar, lalu meminta Pemda yang menanggulangi?” ujarnya.
Bupati Bombana juga mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada komunikasi dari pihak yayasan kepada Pemkab terkait masalah yang terjadi.
“Karena tidak ada komunikasi, saya anggap mereka masih bisa menangani dan bertanggung jawab. Jika mereka tidak sanggup, sebaiknya mundur dan beri kesempatan kepada manajemen baru yang lebih profesional,” tegasnya.
Menurutnya, jika pengelolaan kampus tidak diperbaiki, maka kualitas pendidikan di Politeknik Bombana akan terus menurun.
“Kami ingin Politeknik Bombana menjadi kampus berkualitas, tetapi bagaimana bisa berkualitas jika manajemennya tidak bagus? Tidak ada kampus yang maju tanpa manajemen yang baik,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui akibat keterlambatan pembayaran gaji dosen dan staf kampus Politeknik Bombana, para dosen dan mahasiswa telah menggelar aksi untuk menuntuk hak mereka, terbaru siang tadi (27/3) puluhan mahasiswa menggelar aksi di Kampus Polina menuntut pembayaran gaji dosen dan pengelolaan kampus agare diserahkan ke Pemerintah daerah.
Pewarta : Idris Hayang
Kendari, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., kepada Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA di Aula Kantor BPK RI Sultra, Selasa 26 Maret 2025, dan dikawal penuh oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.
Inspektorat daerah mendampingi proses penyerahan dokumen LKPD sebagai bentuk pengawalan terhadap akuntabilitas dan integritas pelaporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Inspektorat bukan hanya sebagai bentuk prosedural, tetapi juga sebagai wujud pengawasan internal yang memastikan seluruh laporan yang disampaikan telah melalui proses reviu yang cermat dan sesuai regulasi.
“Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan yang disampaikan. Kami memastikan seluruh proses penyusunan LKPD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Ridwan.
Ridwan juga menekankan bahwa kerja sama lintas perangkat daerah, khususnya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta tim penyusun LKPD, berjalan dengan baik sehingga laporan keuangan tahun 2023 dapat diserahkan tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penyampaian laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani mengapresiasi kerja keras Inspektorat dan seluruh tim penyusun LKPD yang telah bekerja secara terstruktur dan profesional. Menurutnya, keberhasilan penyampaian LKPD tepat waktu merupakan hasil dari kerja kolektif yang terintegrasi antar instansi.
“Penyerahan LKPD ini tidak lepas dari peran strategis Inspektorat sebagai pengawal mutu laporan keuangan. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik,” kata Ahmad Yani.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil audit dari BPK nanti akan menjadi tolok ukur dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akurat dan bertanggung jawab.
“Kami tidak hanya ingin mendapatkan opini terbaik, tapi juga menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem keuangan daerah,” tambahnya.
Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menyambut baik penyerahan LKPD Bombana yang tepat waktu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif Inspektorat sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan daerah.
“Kolaborasi antara Inspektorat dan pemda dalam penyusunan laporan ini patut diapresiasi. Pemeriksaan yang akan kami lakukan bertujuan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta memberikan rekomendasi yang konstruktif,” ujar Dadek.
Ia berharap proses pemeriksaan ke depan berjalan lancar dan mampu memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Bombana.
Langkah Pemerintah Daerah Bombana yang terus menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui dukungan pengawasan internal menjadi cerminan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kehadiran Inspektorat tidak hanya sebagai pengawas, namun sebagai mitra strategis dalam pembangunan tata kelola keuangan yang andal dan dipercaya publik.
Bombana, Sultranet.com – Personel Koramil 1431-02/Kabaena bersama personel Polsek Kabaena dan Dinas Perhubungan melaksanakan pengamanan di Pos Terpadu Operasi Ketupat TA 2025. Kamis, (27/03). Kegiatan yang berlangsung di Pelabuhan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M.
Operasi ini dilakukan guna memberikan rasa aman bagi pemudik yang hendak pulang ke Kabaena maupun yang akan bepergian keluar pulau. Selain pengamanan, petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas, pemeriksaan kelayakan kapal, serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada selama perjalanan.

Wakapolsek Kabaena, Ipda Subhan, menegaskan bahwa pengamanan ini dilakukan demi menciptakan mudik yang aman dan lancar.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat bisa bepergian dengan nyaman tanpa khawatir gangguan keamanan,” ujarnya.
Sementara itu, Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam mendukung kelancaran arus mudik.
“Sinergi TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan menjadi kunci sukses dalam menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat selama perayaan Lebaran,” tutupnya.
Muna, sultranet.com – Sebanyak 185 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Raha menerima remisi khusus Idul Fitri tahun ini, Rabu (26/3/2025). Dari jumlah tersebut, satu orang di antaranya langsung menghirup udara bebas.
Kepala Rutan Kelas IIB Raha, Asril Yasin A. Tahyas, mengungkapkan bahwa remisi ini diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
“Remisi yang diberikan bervariasi, ada yang 15 hari, satu bulan, hingga dua bulan. Bahkan, satu warga binaan berhak langsung bebas,” ujar Asril saat ditemui di ruang kerjanya.
Dari rincian yang ada, 18 orang menerima remisi selama 15 hari, 128 orang mendapatkan remisi satu bulan, 25 orang memperoleh potongan masa tahanan selama 1,5 bulan, dan 13 orang lainnya menerima remisi maksimal dua bulan.
Asril menegaskan bahwa remisi ini bukan hak mutlak. Jika dalam masa pembinaan seorang narapidana melanggar aturan, maka hak remisinya dapat dicabut.
“Remisi bisa gugur apabila warga binaan melakukan pelanggaran selama menjalani masa tahanan,” tegasnya.
Selain pemberian remisi, Rutan Kelas IIB Raha juga tengah bersiap menghadapi lonjakan kunjungan keluarga narapidana selama perayaan Idul Fitri. Untuk mengantisipasi kepadatan, pihak rutan telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung.
“Kami akan menyediakan tenda dan tambahan kursi bagi para pengunjung. Selain itu, jumlah petugas yang bertugas di bagian pemeriksaan dan pelayanan juga akan kami tambah,” jelasnya.
Sebagai bentuk kelonggaran, Rutan Raha akan memperbolehkan lebih banyak anggota keluarga untuk berkunjung saat lebaran.
“Biasanya ada batasan jumlah pengunjung, tetapi khusus Idul Fitri, kami memperbolehkan hingga enam atau tujuh orang dalam satu kali kunjungan. Kami juga menyediakan tenda khusus agar keluarga bisa lebih nyaman saat bertemu,” tambahnya.
Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada para narapidana agar tetap bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga meski dalam keterbatasan.
“Ini momen spesial bagi warga binaan dan keluarga mereka. Kami ingin mereka tetap bisa merasakan kebersamaan, meskipun berada di dalam rutan,” pungkas Asril.
Bombana, Sultranet.com – Dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, personel Koramil 1431-03/Poleang bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Tetehaka melaksanakan kerja bakti pembersihan Pasar Rakyat di Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pengunjung pasar. Rabu, (26/03)
Kepala Desa Tetehaka, M. Ramli Saeba, menyambut baik kegiatan ini dan menekankan pentingnya kebersihan lingkungan pasar bagi kesehatan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi keterlibatan TNI dalam kerja bakti ini. Semoga masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Sertu Nurbais, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang yang memimpin jalannya kerja bakti, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat.
“Dengan lingkungan yang bersih, aktivitas jual beli di pasar dapat berlangsung dengan nyaman dan sehat,” katanya.
Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, mengungkapkan bahwa kegiatan kerja bakti semacam ini akan terus dilakukan sebagai bentuk dukungan TNI terhadap program kebersihan lingkungan di wilayah binaan.
“Kami selalu siap bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman,” tutupnya.
Kegiatan ini mendapat respon positif dari warga setempat yang berharap agar kerja bakti seperti ini terus dilakukan secara rutin. Dengan adanya sinergi antara TNI dan masyarakat, diharapkan lingkungan pasar tetap bersih dan nyaman bagi semua pengunjung.
Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Evaluasi ini berlangsung sejak 25 Februari hingga 13 Maret 2025, bertempat di Ruang Rapat Tina Orina, Lantai 1, Kantor Bupati Bombana.
Evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi yang transparan dan berorientasi pada hasil. Sebanyak 31 OPD dan 22 kecamatan menjadi objek pemeriksaan dalam kegiatan ini.
Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., mengatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim, dengan susunan teknis yakni Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si. dan Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KM., M.M. “Evaluasi AKIP merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya.
Ridwan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki dampak strategis terhadap sistem pengelolaan kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia berharap agar hasil evaluasi menjadi bahan refleksi sekaligus pijakan dalam merancang kebijakan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang.
Arniati A., selaku Inspektur Pembantu Wilayah II, turut menjelaskan bahwa tujuan utama dari Evaluasi AKIP ini adalah untuk mengukur seberapa jauh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan di masing-masing OPD dan kecamatan. “Evaluasi ini mendorong pencapaian kinerja yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. SAKIP mengajarkan kita untuk bekerja terukur dan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang dibelanjakan,” kata Arniati.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa evaluasi ini mengacu pada regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, termasuk dalam penyusunan indikator, pengukuran hasil, hingga tindak lanjut rekomendasi.
Dalam pelaksanaannya, proses evaluasi berjalan interaktif dengan melibatkan tim perencana dan pejabat terkait dari masing-masing unit kerja. Mereka diminta menyampaikan dokumen pendukung kinerja, serta memaparkan capaian, hambatan, dan rencana perbaikan atas program kerja yang telah dijalankan selama Tahun Anggaran 2024.
“Harapan kami ke depan, para perencana di OPD dan kecamatan bisa menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan tim AKIP. Semua saran yang diberikan adalah untuk perbaikan bersama demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel,” ucap Arniati.
Evaluasi AKIP ini bukan sekadar menilai dokumen administratif, tetapi lebih pada bagaimana unit kerja pemerintah menunjukkan kinerjanya secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi SAKIP menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemerintahan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Di akhir kegiatan, Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memberikan pembinaan teknis kepada OPD dan kecamatan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan edukatif, diharapkan semua unit kerja di Kabupaten Bombana semakin siap menghadapi tantangan birokrasi yang modern dan profesional.