Bombana, Sultranet.com – Personel Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan karya bakti dengan sasaran pembersihan Pasar Rakyat Tetehaka, Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Sabtu (08/03). Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan nyaman, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Sertu Andi Tasakka, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kami bersama warga membersihkan area pasar agar lebih nyaman bagi pedagang dan pembeli, khususnya menjelang bulan Ramadan,” ujarnya.

Kepala Desa Tetehaka, Muh. Ramli Saebe, mengapresiasi partisipasi Babinsa dan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

“Karya bakti ini sangat bermanfaat bagi kebersihan pasar. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara rutin,” ucapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menyampaikan bahwa karya bakti merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan.

“Kami terus bersinergi dengan masyarakat dalam menjaga kebersihan fasilitas umum, terutama di tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga,” pungkasnya.

Sultranet.com, Wakatobi – Hampir dua tahun tanpa kejelasan, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengembangan komoditas bawang merah di Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2022 kembali mencuat. Front Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (FPM-SULTRA) mengambil langkah tegas dengan melaporkan ulang kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

Sebelumnya, kasus ini dilaporkan oleh salah satu LSM asal Wakatobi ke Unit Tipikor Satreskrim Polres Wakatobi pada Agustus 2023. Namun, hingga kini belum ada kejelasan hukum terkait penanganannya. FPM-SULTRA menilai Polres Wakatobi tidak serius dalam menangani perkara tersebut.

Ketua FPM-SULTRA, Mardin, menegaskan bahwa pelaporan ulang ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya proses hukum di Polres Wakatobi.

“Saya bersama teman-teman di FPM-SULTRA kembali melaporkan kasus dugaan korupsi ini ke Kejati Sultra. Sudah hampir dua tahun kasus ini bergulir, namun Polres Wakatobi belum mampu menyelesaikannya. Seakan-akan kasus ini tidak ingin diproses. Oleh karena itu, kami berharap Kejati Sultra segera mengambil langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Mardin.

Menurutnya, dugaan korupsi dalam program pengembangan bawang merah ini berdampak besar. Selain merugikan keuangan negara, hal ini juga merugikan petani yang tergabung dalam kelompok tani penerima manfaat program tersebut.

“Jika dikaji dari aspek mana pun, kasus ini harus diproses. Program ini adalah salah satu unggulan Bupati Wakatobi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab membuat program ini tidak berjalan sesuai harapan,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus ini, FPM-SULTRA berencana menggelar aksi demonstrasi di Kejati Sultra dan Polda Sultra dalam waktu dekat.

“Kami akan turun aksi pada hari Selasa di Kejati Sultra dan Polda Sultra untuk mendesak pihak berwenang segera menindaklanjuti laporan ini serta mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum di Polres Wakatobi,” tegas Mardin.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mengembangkan program “One Village One Product” (OVOP) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa. Program ini menjadi salah satu misi utama Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin dan Ahmad Yani, yang telah masuk dalam agenda 100 hari kerja pemerintahan periode 2025-2030. (7/3/2025)

Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Burhanuddin dan Ahmad Yani telah menetapkan 21 program unggulan. Salah satunya adalah hilirisasi sumber daya alam di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga berencana memberikan pendampingan bagi UMKM dalam hal perizinan, sertifikasi halal, dan inovasi produk. Selain itu, disediakan pula fasilitas galeri (Rumah Kemasan) serta pameran produk lokal untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat.

Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur, mengungkapkan bahwa tim Tenaga Pendamping Profesional (TPP) siap membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan program OVOP. Menurutnya, program ini akan segera terwujud dengan memanfaatkan Dana Desa melalui Program Ketahanan Pangan Desa, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bombana.

“Kami bersama Tim TPP se-Kabupaten Bombana akan mendukung penuh program One Village One Product tanpa membebani APBD. Pembiayaannya cukup menggunakan Dana Desa melalui Program Ketahanan Pangan Desa, sehingga program ini bisa berjalan efektif tanpa mengganggu alokasi anggaran lainnya,” ujar Abady Makmur.

Mantan anggota DPRD Bombana itu juga menjelaskan bahwa saat ini tim pendamping sedang memfasilitasi pemetaan tematik untuk mengidentifikasi produk unggulan di setiap desa. Hasil pemetaan ini nantinya akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bombana sebagai dasar dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

“Kami sedang melakukan pemetaan tematik guna mengetahui potensi unggulan di setiap desa. Setelah selesai, kami akan menyampaikan hasilnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Bombana, sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Program OVOP ini diharapkan dapat mengangkat potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk tenaga ahli dan tenaga pendamping profesional, program ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekonomi berbasis desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Upaya peningkatan infrastruktur di Kabupaten Bombana kembali mendapat sorotan positif, seiring dengan penetapan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea sebagai jalan berstatus provinsi. Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bersama berbagai pihak terkait melakukan pendataan aset untuk kepentingan penyusunan rencana penanganan infrastruktur secara terpadu. Jumat (7/3/2025)

Langkah ini diawali dengan peninjauan lapangan oleh tim gabungan yang terdiri atas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana, serta Dinas PUPR Bombana. Peninjauan bersama tersebut bertujuan memastikan data aset jalan sepanjang 53,33 kilometer yang melintasi Kasipute, Lora, hingga Bambaea benar-benar akurat, sehingga memudahkan proses penanganan dan pemeliharaan infrastruktur ke depannya.

Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, Ir. Syamsuar, ST., M.Si menjelaskan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dinilai sangat strategis bagi pergerakan ekonomi lokal, karena menjadi jalur penghubung antardesa dan antarkecamatan. Dengan pengakuan statusnya sebagai jalan provinsi, diharapkan pembangunan dan perbaikan dapat dikelola lebih maksimal melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, pengalihan status ini juga diharapkan bisa mempercepat distribusi logistik dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Sebelum terjun ke lapangan, rombongan pejabat dan staf teknis sempat menggelar rapat singkat untuk menyelaraskan langkah kerja. Mereka meninjau dokumen aset yang ada, memverifikasi kondisi riil di lapangan, serta menyusun rencana penanganan infrastruktur jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengembangan wilayah Bombana yang terus berkembang.

“Kami mendukung penuh proses pendataan aset ini. PUPR Bombana berkomitmen membantu kelancaran administrasi dan koordinasi, agar status jalan provinsi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Syamsuar

Ia menegaskan bahwa setiap masukan dari pemangku kepentingan, termasuk warga sekitar, akan menjadi acuan dalam merancang langkah perbaikan. Menurutnya, ketersediaan data akurat menjadi fondasi penting pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi infrastruktur pascaproyek.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga turut menegaskan komitmennya untuk membantu penataan jalan tersebut. Dalam pertemuan di lapangan, perwakilan instansi provinsi menyampaikan bahwa dukungan teknis dan anggaran akan disesuaikan dengan hasil inventarisasi yang dilakukan bersama. Hal ini sejalan dengan visi membangun jaringan jalan yang terintegrasi, efektif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan warga.

Proses pendataan aset ini juga akan memudahkan penanganan masalah-masalah yang kerap muncul, seperti kerusakan pada badan jalan dan drainase yang kurang memadai. Selain itu, melalui koordinasi intensif antara pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten, diharapkan rencana perbaikan dapat segera terealisasi dan berjalan lancar tanpa tumpang tindih kewenangan.

Tak hanya itu, keterlibatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana menjadi krusial dalam memastikan proses pencatatan, pengalihan, dan pengelolaan aset berjalan sesuai regulasi. Setiap prosedur administrasi diperiksa dengan cermat agar tidak terjadi kendala di kemudian hari.

Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa segera ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah daerah dan provinsi menargetkan perbaikan jalur transportasi yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Pada gilirannya, akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik—termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi—menjadi lebih mudah.

Peran PUPR Bombana dalam mendorong proses pendataan dan penetapan aset ini diakui sangat penting. Dengan kepastian status jalan sebagai milik provinsi, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi pun semakin kuat. Berbagai pihak meyakini, perbaikan infrastruktur yang tepat sasaran akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen terus mengawal dan membantu proses ini hingga tuntas. Setelah data terkumpul dan rencana kerja dirumuskan, diharapkan proyek pemeliharaan dan peningkatan jalan dapat segera terealisasi. Selain mempermudah konektivitas antarwilayah, proyek ini juga diharapkan mampu menumbuhkan potensi wisata dan investasi, sehingga turut berkontribusi pada kemajuan daerah.

“Kedepannya, kami akan mengoptimalkan segala sumber daya memberikan dukungan yang diperlukan pihak Pemprov Sultra agar Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa menjadi salah satu contoh sukses penanganan infrastruktur secara kolaboratif. Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung proses ini,” tutup Syamsuar.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan sinergi berkelanjutan, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dapat memberi manfaat maksimal bagi seluruh warga Bombana. Peningkatan kualitas infrastruktur ini sekaligus menjadi bukti keseriusan PUPR Bombana dalam mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berdaya saing.

Kendari, sultranet.com – Kabupaten Bombana mencatatkan prestasi membanggakan dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Dalam acara yang berlangsung di Kantor Ombudsman Sultra pada Kamis (7/3/2025), Bombana berhasil meraih skor 93,09 dan menempati peringkat kedua terbaik se-Sulawesi Tenggara dalam aspek pelayanan publik di antara kabupaten/kota lainnya.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra, Mastri Susillo, kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., turut hadir dalam acara tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana.

Sejumlah OPD yang menerima penghargaan antara lain Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya dan Puskesmas Kecamatan Rumbia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial.

Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susillo, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

“Kami melihat upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Bombana telah bertransformasi menjadi salah satu daerah dengan pelayanan terbaik di Sulawesi Tenggara,” ujar Mastri Susillo.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan rasa terima kasih kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada jajarannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal bagi masyarakat.

“Hasil ini akan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana. Kami juga akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dan saran dari Ombudsman untuk perbaikan ke depan,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan publik agar dapat terus memenuhi harapan masyarakat.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengelola pelayanan publik secara transparan dan profesional. Dengan meningkatnya standar pelayanan, masyarakat Bombana akan semakin merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

Jakarta, sultranet.com – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mengumumkan kolaborasi strategis untuk mempercepat pembangunan desa dan mengoptimalkan potensi lokal melalui berbagai program unggulan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa dan mewujudkan visi food security Presiden Prabowo Subianto, di mana 75.265 desa di Indonesia diharapkan tidak lagi bergantung pada impor kebutuhan pokok. Kolaborasi yang diumumkan dalam audiensi di Kantor Kemendes PDT Kalibata, Jakarta, menghadirkan sinergi antara pengalaman GP Ansor dalam pendampingan desa dan program inovatif Kemendes PDT. Kamis (6/3/2025)

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, mengungkapkan bahwa ribuan kader Ansor telah menduduki posisi sebagai kepala desa dan pendamping desa. Hal ini menjadi modal berharga untuk mewujudkan program kolaborasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Para pejabat juga menyoroti pentingnya pembentukan Satgas Patriot Ketahanan Pangan, yang diharapkan akan memastikan setiap potensi desa dapat dioptimalkan guna mendukung kemandirian ekonomi tingkat desa.

Program kerja kolaborasi ini mencakup sejumlah inisiatif, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui pelatihan bagi kepala desa, perangkat, dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Salah satu tujuan utama adalah menciptakan siklus ekonomi desa yang berkelanjutan, misalnya melalui pengembangan desa tematik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk sektor ekspor dan pariwisata. Upaya ini diharapkan mampu mengatasi kendala pemasaran produk desa dan mendorong perputaran ekonomi yang lebih merata serta memberikan manfaat langsung kepada warga.

Sebelum menyampaikan kutipan, pihak penyelenggara menjelaskan bahwa sinergi antara Kemendes PDT dan GP Ansor merupakan respons atas tantangan pengelolaan potensi desa yang selama ini masih terhambat oleh keterbatasan SDM dan pemasaran. Dengan kerja sama ini, diharapkan setiap inisiatif pembangunan desa dapat terintegrasi dengan program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, sehingga peran pendamping desa tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menjadi katalisator bagi perkembangan usaha lokal.

“Apa yang dilakukan Kemendes sudah luar biasa dan kami siap berkolaborasi serta menandatangani MoU dengan Kemendes PDT untuk kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Addin Jauharudin dalam audiensi.

Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, pengalaman GP Ansor dalam mengawal kebijakan pemerintah di desa merupakan aset penting untuk merealisasikan konsep desa tematik yang tengah dalam tahap perumusan. Ia menambahkan bahwa integrasi program pendampingan, pelatihan kewirausahaan, dan pembentukan pasar baru akan membuka peluang besar bagi desa untuk mengakses pasar domestik bahkan internasional.

“Akan menciptakan siklus ekonomi seperti desa ekspor, desa wisata, dan lain-lain. Ini kolaborasi yang sangat bagus, dibutuhkan, dan terima kasih kepada GP Ansor yang telah melakukan banyak terobosan dalam pembangunan desa,” ujar Yandri Susanto.

Dalam penjelasan tambahan, Menteri Yandri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pendamping desa agar memiliki jiwa enterpreneur yang kuat. Hal tersebut krusial agar pendamping dapat membantu desa mengembangkan potensi ekonominya dan menghidupkan BUMDesa. Pemerintah pun akan menggelar serangkaian diskusi dan penandatanganan MoU sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

“Kita ingin menaikkan kapasitas dan mobilitas pendamping, termasuk soal enterpreneur. Karena kalau pendamping tidak memiliki jiwa enterpreiner, susah untuk mendampingi desa agar perekonomiannya maju dan BUMDesa semakin hidup,” tambah Yandri.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan GP Ansor ini merupakan terobosan penting yang diharapkan dapat membuka lembaran baru dalam pembangunan desa secara menyeluruh. Dengan sinergi lintas sektor, program ini juga mendukung upaya pemerintah untuk memperluas jangkauan pasar produk desa, sehingga hasil produksi dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Diskusi lanjutan akan segera dilakukan guna menetapkan langkah strategis selanjutnya, termasuk pengukuhan Satgas Patriot Ketahanan Pangan yang direncanakan akan dilakukan pada bulan April di Kabupaten Banyumas.

Jakarta, sultranet.com – Dalam rangka menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendidik bagi anak-anak selama bulan suci Ramadan, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau seluruh orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka dalam mengakses ruang digital. Ajakan ini disampaikan dalam Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak yang diadakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Wihaji. Rabu (5/03/2025)

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas pesatnya arus informasi digital yang mudah diakses oleh anak-anak. Di tengah kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai kemudahan, orang tua diimbau untuk aktif menyaring dan mendampingi agar anak-anak tidak terseret arus informasi yang tidak sesuai dengan nilai moral dan budaya. Ramadan dianggap sebagai momentum emas untuk mempererat hubungan kekeluargaan melalui kegiatan bersama seperti salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, serta diskusi tentang kisah-kisah inspiratif. Para pejabat menilai, sinergi antara keluarga dan pemerintah sangat penting dalam membentuk karakter anak yang cerdas, inovatif, dan berintegritas sejak dini.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan peran orang tua sebagai garda terdepan dalam mendampingi anak di era digital. Ia mengajak masyarakat agar menjadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk memperbaiki interaksi keluarga, mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak, dan memanfaatkan momen tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta nilai-nilai keagamaan.

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya ayah dan bunda, untuk memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan dengan baik bersama keluarga dan anak-anak tercinta. Jadikan keluarga sebagai teladan bagi anak-anak kita, dan dampingi mereka dalam mengakses informasi,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Menko PMK Pratikno juga memberikan arahan agar momentum Ramadan dimanfaatkan untuk memulai langkah-langkah positif di bidang pendidikan dan keteladanan. Ia menilai, kegiatan bersama keluarga tidak hanya mempererat hubungan emosional, tetapi juga menjadi wahana untuk berbagi pengalaman dan nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter anak secara menyeluruh.

“Mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk memulai hal-hal yang lebih baik. Mendidik dan memberikan teladan kepada anak, agar anak-anak Indonesia semakin berkarakter, berbudi pekerti luhur, serta cerdas dan inovatif,” ungkap Pratikno.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menambahkan pentingnya mengurangi penggunaan gawai selama Ramadan guna meningkatkan interaksi langsung antara orang tua dan anak. Menurutnya, menyisihkan waktu minimal satu jam setiap hari untuk beribadah bersama dan berbagi cerita kebaikan dapat membantu membangun komunikasi yang lebih hangat dan mendidik.

“Mari kita tinggalkan gawai sejenak dan manfaatkan waktu bersama anak-anak. Lakukan ibadah bersama, salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, mendongeng kisah-kisah Rasulullah, serta berbagi cerita tentang kebaikan yang dilakukan anak hari ini,” kata Arifah Fauzi.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menekankan bahwa interaksi intensif antara orang tua dan anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Ia mengingatkan bahwa anak-anak adalah generasi emas yang harus dibimbing dengan penuh kasih sayang agar tumbuh menjadi pemimpin berkualitas.

“Ayo, orang tua ajak anaknya ngobrol. Kalau sudah ngobrol dan saling menyayangi, interaksi dengan anak akan semakin erat. Semoga di bulan Ramadan ini, ibu dan bapak bisa lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anaknya, di mana pun mereka berada,” tegas Wihaji.

Acara Deklarasi Gerakan Ramadan Ramah Anak ini juga mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, Menteri Agama, Nazaruddin Umar, serta Kepala Staf Kepresidenan Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto. Para pejabat berharap, sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat akan menciptakan lingkungan digital yang tidak hanya aman, tetapi juga mendidik. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kekeluargaan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan karakter yang kuat dan kreatif. Langkah ini diharapkan juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengelola waktu dan informasi, serta memperkuat fondasi pendidikan karakter sejak dini.

Melalui kebijakan dan arahan para pejabat, momentum Ramadan dimanfaatkan untuk membangun budaya komunikasi yang sehat dan pendampingan digital yang optimal. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran orang tua dalam mengawal perkembangan digital anak, sehingga tercipta generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kaya nilai moral dan budaya.

MUNA, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyambut Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih periode 2025-2030.

Rapat yang berlangsung pada Kamis (6/3/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muna, Muh. Rahim, serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Muna, pimpinan dan anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Muh. Rahim menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan proses Pilkada.

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, kepala daerah yang baru terpilih wajib menyampaikan pidato di hadapan sidang paripurna DPRD sebagai bentuk awal dari pemerintahan yang baru.

“Ini adalah momentum penting untuk menyampaikan visi dan misi pemerintahan baru dalam membangun Kabupaten Muna ke depan,” kata Muh. Rahim.

Bupati Muna terpilih, Bachrun, dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berfokus pada pemberantasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi. Membangun daerah ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi dengan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujar Bachrun.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan lebih lanjut guna menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

“Kita akan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Muna memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan, dan kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Bachrun menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengurangi jumlah sampah di wilayah Kabupaten Muna.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup yang lebih baik.

“Kami akan mendorong gerakan hidup bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih, maka kesehatan masyarakat akan meningkat dan dampaknya akan dirasakan oleh semua,” katanya.

Sebagai langkah awal, Bachrun menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan stakeholder di Muna dapat bersatu dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan visi yang jelas dan dukungan dari semua pihak, Bachrun optimistis bahwa Kabupaten Muna akan mengalami perubahan positif selama lima tahun ke depan.

Bombana, sultranet.com – Polsek Lantari Jaya, Polres Bombana, menggelar pasar murah sebanyak 1.000 paket sembako guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (6/3/2025) dan bertujuan meringankan beban warga, terutama di bulan suci Ramadan.

Program pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian sosial Polri dalam mendukung kestabilan ekonomi masyarakat dan menekan dampak inflasi lokal. Dengan harga lebih murah dibanding harga pasar umum, warga di wilayah hukum Polsek Lantari Jaya dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Kapolsek Lantari Jaya, Prasetyo Nento, S.H., menjelaskan bahwa pasar murah ini juga bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta mengurangi potensi gangguan keamanan akibat tekanan ekonomi yang meningkat di bulan ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. Dengan kegiatan ini, kami berharap dapat meringankan beban warga dan menjaga stabilitas harga di pasaran,” ujar Kapolsek Lantari Jaya.

Pasar murah ini terselenggara berkat dukungan berbagai pihak, termasuk subsidi dari Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) untuk gula pasir. Harga gula yang biasanya Rp17.200 per kilogram kini dijual hanya Rp14.200. Sementara itu, subsidi untuk bahan pokok lainnya seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, dan susu kaleng diberikan oleh Kapolsek Lantari Jaya beserta anggota Polsek melalui sistem urunan atau sumbangan.

Warga yang hadir dapat membeli paket sembako dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar umum. Sebagai perbandingan, harga paket sembako di pasar umum mencapai Rp102.000, sedangkan di pasar murah ini hanya Rp80.000 per paket. Paket tersebut berisi beras 3 kg, gula pasir 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung terigu 1 kg, dan susu kaleng.

Camat Rarowatu Utara, Hajar Aswad, S.E., M.P.W., mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Polsek Lantari Jaya yang telah menggelar pasar murah ini. Program seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi warga yang membutuhkan di tengah kondisi harga bahan pokok yang terus berfluktuasi,” ujar Hajar Aswad.

Kegiatan pasar murah ini juga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kriminalitas yang kerap meningkat menjelang Idul Fitri. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Lantari Jaya dapat lebih terjaga.

Acara berlangsung dengan lancar dan tertib hingga selesai. Warga yang hadir mengungkapkan rasa syukur atas adanya program pasar murah ini. Salah satu warga, Siti, mengaku sangat terbantu dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasar umum.

“Alhamdulillah, harga sembakonya lebih murah dibanding di pasar. Kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengadakan pasar murah ini,” ujar Siti.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol. Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., yang mengapresiasi inisiatif pasar murah yang digelar oleh Polsek Lantari Jaya. Menurutnya, program seperti ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Polri harus selalu hadir untuk masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang menantang seperti saat ini. Dengan adanya pasar murah ini, kami berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dan menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujar Kapolda Sulawesi Tenggara.

Dengan adanya pasar murah ini, Polsek Lantari Jaya berharap dapat terus menjalin kedekatan dengan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka yang membutuhkan. Program ini juga menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam menjaga kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., meninjau langsung kegiatan pasar murah yang diselenggarakan Polsek Lantari Jaya Polres Bombana pada Kamis (6/3/2025) di Kantor Lurah Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di bulan Ramadan.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Sultra. Turut hadir Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Camat Rarowatu Utara Hajar Aswad, S.E., M.P.W., Lurah Aneka Marga Justang Busasa, S.Ip., serta Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) H. Paijan. Sekitar 500 warga turut serta dalam kegiatan ini.

Pasar murah yang diinisiasi Polsek Lantari Jaya ini menyediakan 600 paket sembako dengan harga subsidi. Paket yang seharusnya seharga Rp102.000 ini dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp80.000 per paket. Setiap paket berisi 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu, dan 3 kg beras. Program ini terselenggara berkat kerja sama dengan PT. Prima Alam Gemilang (PAG), PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM), CV. MSV, dan Toko Ahmad Mas.

Dalam tinjauannya, Kapolda Sultra memastikan bahwa kegiatan pasar murah berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia juga menyerahkan secara simbolis paket sembako murah kepada warga bersama Wakapolda, Kapolres Bombana, serta Direktur PT. JBM.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membantu meringankan beban warga, terutama di bulan Ramadan yang kebutuhan pokoknya meningkat,” ujar Kapolda Sultra Irjen Dwi Irianto.

Selain itu, ia mengapresiasi kolaborasi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mendukung kegiatan sosial seperti ini. Menurutnya, kerja sama yang baik dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan dunia usaha terus berlanjut dalam berbagai program sosial lainnya. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa pasar murah ini adalah bagian dari upaya kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi.

“Kami tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ingin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau,” kata Kapolres.

Kegiatan pasar murah berlangsung dengan lancar hingga pukul 14.40 WITA. Setelah acara, Kapolda Sultra dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari. Situasi selama kegiatan berlangsung aman dan kondusif.