Bombana, sultranet.com – Ratusan hektare lahan persawahan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, terancam mengalami gagal panen akibat kekeringan yang dipicu musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan petani karena tanaman padi yang memasuki fase pertumbuhan mengalami kekurangan pasokan air. Jumat (3/7/2026)

Merespons kondisi itu, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad, turun langsung meninjau areal persawahan milik warga di Dusun Tusui, Kelurahan Bambaea, Kecamatan Poleang Timur, yang diduga terdampak bencana kekeringan.

Dalam kunjungannya, Aleg yang terkenal dengan julukan Bintang Parlemen Bombana itu berdialog langsung dengan para petani untuk mendengar berbagai keluhan terkait menurunnya debit air yang mengairi sawah mereka.

Para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat sebelum kerusakan tanaman semakin meluas.

Yudi mengatakan, persoalan kekeringan yang melanda lahan pertanian tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal panen dan berdampak terhadap pendapatan petani serta ketahanan pangan daerah.

“Kondisi ini harus segera mendapat perhatian serius pemerintah. Jangan sampai petani mengalami gagal panen hanya karena keterlambatan penanganan,” kata Yudi di sela peninjauan.

Ketua DPC PBB Kabupaten Bombana itu meminta Pemerintah Kabupaten Bombana segera turun tangan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan.

“Saya meminta Dinas Pertanian dan BPBD segera berkolaborasi mencari solusi terbaik agar sawah masyarakat tetap mendapatkan pasokan air,” ujarnya.

Salah satu solusi yang diusulkan, lanjut Yudi, yakni memanfaatkan sumber air dari Sungai Poleang dengan menggunakan pompa air untuk mengairi persawahan di wilayah Kecamatan Poleang Timur dan sekitarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah menambah pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang mengalami kondisi serupa, seperti Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, maupun daerah lain di Bombana yang telah memasuki masa tanam padi.

“Alternatif sumber air harus segera disiapkan. Sungai yang masih memiliki debit air bisa dimanfaatkan dengan sistem pompanisasi, sementara daerah lain perlu diperbanyak sumur bor agar petani tetap bisa mempertahankan tanamannya,” jelasnya.

Yudi berharap pemerintah daerah bergerak cepat sebelum musim kemarau semakin panjang. Menurutnya, penanganan sejak dini akan jauh lebih efektif dibanding menunggu hingga tanaman padi mengalami puso atau gagal panen.

Sementara itu, para petani berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Mereka mengaku pasokan air ke areal persawahan terus berkurang dalam beberapa pekan terakhir, sehingga tanaman padi mulai menunjukkan gejala kekeringan dan dikhawatirkan tidak mampu menghasilkan panen yang optimal bahkan gagal panen apabila tidak segera mendapat pengairan. (IS)

BOMBANA, sultranet.com – Polres Bombana menegaskan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat dalam dugaan pungutan liar (pungli) terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., melalui Kasi Humas Polres Bombana IPTU Abdul Hakim, Kamis (25/6/2026), menyusul viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya dugaan setoran sebesar Rp350 ribu per mesin tambang per hari yang dikaitkan dengan oknum aparat penegak hukum (APH).

Menindaklanjuti informasi yang beredar, Polda Sulawesi Tenggara bersama Polres Bombana segera membentuk tim gabungan untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap dugaan tersebut. Tim terdiri dari personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra, serta jajaran Polres Bombana.

Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan keterangan di lapangan, tim gabungan tidak menemukan keterlibatan anggota Polres Bombana dalam praktik pungutan yang ramai diperbincangkan masyarakat.

“Hasil pendalaman menunjukkan tidak ada anggota Polres Bombana yang terlibat dalam pungutan Rp350 ribu per mesin sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang beredar,” kata IPTU Abdul Hakim.

Ia menjelaskan, pungutan yang disebut berlaku terhadap sekitar 50 unit mesin tambang tersebut dilakukan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan atau lokasi tempat aktivitas penambangan berlangsung.

“Pelaku pungutan bukan anggota kepolisian. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, pungutan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan,” jelasnya.

Abdul Hakim menegaskan, Polres Bombana selama ini terus melakukan upaya pencegahan terhadap aktivitas PETI di wilayah hukumnya. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari sosialisasi, imbauan, pendekatan persuasif hingga patroli dan penyisiran di sejumlah lokasi pertambangan ilegal.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya mengedepankan langkah preventif, tetapi juga melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang tetap melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

“Polres Bombana tidak hanya melakukan tindakan preventif melalui imbauan dan sosialisasi, tetapi juga bertindak represif dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus PETI di wilayah Wumbubangka, Satreskrim Polres Bombana telah melakukan proses penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 13 unit mesin tambang yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Pembentukan tim gabungan oleh Polda Sultra dan Polres Bombana disebut sebagai bentuk komitmen institusi kepolisian dalam menjaga integritas organisasi sekaligus memastikan setiap laporan atau informasi yang berkembang di masyarakat ditangani secara profesional dan transparan.

Polres Bombana juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di wilayah pertambangan.

Sebagai penutup, IPTU Abdul Hakim kembali menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya anggota Polres Bombana menerima setoran Rp350 ribu per mesin dari aktivitas tambang emas ilegal tidak terbukti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pungutan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan, sementara proses hukum terhadap dua terduga pelaku PETI masih terus berjalan dengan 13 unit mesin tambang telah diamankan sebagai barang bukti. (*)

Pewarta: Aldi L

BOMBANA, sultranet.com – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Broadband Wireless Access (BWA), Perangkat Telekomunikasi, dan Legalitas Internet Service Provider (ISP) di Aula Rapat Diskominfos Bombana, Rabu (24/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., dan diikuti pelaku usaha internet reseller yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu perwakilan Direktorat Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), serta Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR).

Kepala Diskominfos Bombana, Ir. Muhammad Siarah, M.Si., mengatakan sosialisasi tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha internet terkait penggunaan frekuensi radio, perangkat telekomunikasi, serta legalitas penyelenggaraan layanan internet.

Menurutnya, masih ditemukan penyelenggara layanan internet yang beroperasi tanpa memiliki legalitas sebagai Internet Service Provider (ISP).

“Masih ditemukan penyelenggaraan layanan internet yang belum memiliki legalitas sebagai ISP. Karena itu, diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha internet reseller terhadap regulasi yang berlaku,” kata Muhammad Siarah.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet yang cepat, berkualitas, dan terjangkau. Karena itu, penyelenggaraan layanan internet harus dilakukan sesuai ketentuan guna menciptakan ekosistem telekomunikasi yang tertib, aman, dan berkualitas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bombana, Syahrun, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai sarana edukasi bagi pelaku usaha internet dalam memahami aturan yang berlaku.

Menurutnya, pendekatan pembinaan dan edukasi menjadi langkah yang lebih konstruktif dibandingkan penindakan semata.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang dialog agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan yang berlaku sekaligus memperoleh arahan mengenai langkah-langkah menuju layanan internet yang legal dan berkualitas,” ujarnya.

Syahrun menilai keberadaan pelaku usaha internet telah berkontribusi memperluas akses layanan internet bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

Karena itu, ia mendorong terbangunnya kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha untuk menghadirkan layanan internet yang berkualitas sekaligus taat terhadap regulasi.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai penggunaan frekuensi Broadband Wireless Access (BWA), penggunaan perangkat telekomunikasi yang telah tersertifikasi, serta mekanisme perizinan dan legalitas penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP).

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap para pelaku usaha internet reseller di Kabupaten Bombana semakin sadar dan berkomitmen menjalankan usahanya secara legal, profesional, dan berkelanjutan. (*)

Pewarta: Aldi L

Makna Mendalam Mahmud di BKD KONKEP :
Jejak Prestasi Gemilang Dihiasi Spiritual dan Moral Luhur

SULTRANET.COM, KONAWE KEPULAUAN- Bagi Mahmud, jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) bukanlah sebuah mahkota kemegahan yang dipakai untuk dipuji, bukan pula sekadar atribut kedudukan yang menyertai nama. Ia memandang jabatan ini sebagai tugas atas kepercayaan yang sangat berat namun mulia, sebuah amanah intelektual yang dititipkan langsung oleh masyarakat, Dimana ia memikul amanah yang membentang luas dari setiap sudut Pulau Wawonii dalam satu harapan yakni kemajuan.

Sebagai pengelola urat nadi pembangunan daerah, Mahmud menyadari sepenuhnya bahwa setiap keputusan yang diambil, setiap anggaran yang dialokasikan, dan setiap kebijakan yang ditetapkan, akan berdampak langsung pada kehidupan ribuan warga. Karena itulah, ia menanamkan keyakinan mendalam bahwa memegang jabatan menuntut lebih dari sekadar kehadiran fisik atau pelaksanaan tugas rutin. Diperlukan pemikiran yang tajam, wawasan yang luas, kebijaksanaan yang matang, serta tanggung jawab yang besar untuk mempertanggungjawabkan segala hal secara transparan dan jujur di tanah kelahiranya serta terhadap Masyarakat Konkep.

Pandangan hidup ini tidak hanya menjadi pedoman pribadinya, tetapi juga menjadi ruh yang ia tanamkan ke dalam setiap jajaran ASN di lingkungan BKD. Mahmud selalu mengingatkan kepada para pegawainya agar tidak terbuai oleh kewibawaan jabatan atau merasa lebih. Baginya, kesalahan terbesar seseorang adalah ketika ia menganggap apa yang diraihnya sebagai alat untuk meninggikan harga diri sendiri atau sekadar sarana pencitraan semata.

“Jabatan itu adalah alat kerja, instrumen pelayanan, dan sarana pemecahan masalah. Tidak ada gunanya kedudukan tinggi jika tidak mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” ujar Mahmud tegas, pesan yang selalu ia sampaikan dalam setiap pertemuan, rapat kerja, maupun momen evaluasi kinerja. Tujuan akhir dari segala pengabdian ini sangat jelas mempercepat laju kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah-wilayah pelosok pulau Wawonii sekalipun.

Ia memahami bahwa jabatan eselon II—yang memegang kendali strategis dan penentu arah kebijakan, tentu standar kerja yang tinggi adalah hal tidak bisa ditawar.

“Alhamdulillah kita terus berbenah memperbaiki tata kelola kita, saat saya dilantik ditunjuk oleh atasan dalam hal ini Bupati mengemban jabatan sebagai Kepala badan saya memaknai bahwa Pemimpin di tingkat ini tidak boleh bergerak hanya sekadar mengikuti arus atau bekerja sebatas formalitas. Tetapi harus mampu berinovasi, berpikir kreatif, dan berani mencari jalan terobosan, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan mulai dari sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga tantangan lainya terlebih kita daerah kita terpisah dengan daratan,”terangnya.

Bagi Mahmud, segala keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti atau bekerja seadanya. Justru di situlah letak ujian sesungguhnya dari amanah intelektual yang diemban. Bagaimana seorang pemegang komando mampu memaksimalkan apa yang ada, mengelola keuangan dengan prinsip hemat, cermat, dan efisien, serta memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar bermanfaat bagi kepentingan bersama.

“Seorang pemimpin sejati tidak akan berhenti berkarya hanya karena sudah mencapai puncak jabatan. Ia akan terus bergerak, terus berpikir, dan terus menciptakan gagasan baru. Ingatlah, nilai keberhasilan kita tidak dinilai dari seberapa besar wewenang yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang kita berikan dan perubahan positif yang kita hadirkan bagi kehidupan orang banyak,” tegas Mahmud dengan penuh keyakinan.

Dari Ketidakteraturan Menuju Kegemilangan. Mahmud Sukses memoles Wajah Kusut BKD Konkep: Transformasi BKD yang Menginspirasi

Prinsip-prinsip luhur yang dipegang teguh itulah yang kemudian membawa Mahmud dan seluruh jajarannya mencatatkan sejarah keberhasilan yang luar biasa. BKD Konkep tidak sebatas meraih prestasi pada tingkat Provinsi Sultra belaka pun pada tingkat nasional disabetnya, WTP, IPKD, dan Prestasi lainya terbaru Konkep diganjar prestasi terbaik oleh BPJS Kesehatan atas ketepatan membayar iuran

BKD yang saat ini tidak hadir tanpa proses dan kerja keras selama empat tahun terakhir Saat pertama kali memimpin Badan Keuangan, Mahmud mendapati kondisi yang belum tertata rapi sistem tata kelola yang masih amburadul, pola kerja yang belum terstruktur, serta disiplin dan semangat kerja yang belum optimal. Wajah institusi ini saat itu masih terlihat kusut dan jauh dari harapan.

Namun, berkat ketegasan sikap, ketelitian yang tinggi, serta visi dan misi yang sangat jelas dan terarah, Mahmud perlahan namun pasti melakukan perubahan besar. Ia merombak sistem, menata ulang pola kerja, dan membangun budaya kerja yang disiplin dan berorientasi pada hasil. Hasilnya sungguh mengagumkan BKD yang semula berantakan kini berubah menjadi institusi yang tertib, terpercaya, dan berprestasi gemilang.

Deretan penghargaan pun mengalir masuk, mulai dari tingkat kabupaten, pengakuan di tingkat provinsi, hingga penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Semua prestasi ini menjadi bukti sahih bahwa kerja keras, integritas, dan manajemen yang baik mampu mengubah tantangan menjadi kekuatan. BKD Konawe Kepulauan kini bukan hanya menjadi rujukan bagi instansi lain, tetapi juga membanggakan nama daerah di kancah yang lebih luas.

Namun, di balik segala keberhasilan manajerial dan deretan piala penghargaan itu, ada satu hal yang menjadikan kepemimpinan Mahmud sangat istimewa dan berbeda dari pemimpin lainnya. Ia tidak hanya membangun kecerdasan intelektual dan keterampilan teknis pegawai, tetapi juga sangat gencar dan konsisten menanamkan nilai-nilai spiritual serta moral yang luhur di seluruh lingkungan kerja BKD.

Bagi Mahmud, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari kerapian administrasi atau kelancaran alur kerja. Keberhasilan sejati sangat bergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan para pengelolanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah filosofi besar yang ia pegang: uang rakyat yang dikelola adalah amanah suci, dan amanah suci hanya bisa dijaga oleh tangan-tangan yang bersih, yang dijaga oleh iman dan ketakwaan.

Oleh sebab itu, di bawah kepemimpinannya, BKD menerapkan standar kedisiplinan yang unik dan sangat mendalam. Kehadiran pegawai tidak hanya dinilai dari absen masuk dan pulang kerja, tetapi kewajiban melaksanakan ibadah sholat juga sangat ditegakkan, diawasi pelaksanaannya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penilaian kinerja serta integritas pribadi setiap pegawai.

“Bagi kami di BKD, pegawai yang baik adalah mereka yang cerdas, terampil, dan bekerja keras, tetapi di atas segalanya: taat beribadah, berakhlak mulia, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Ketaatan kepada Tuhan adalah benteng pertahanan terkuat kita. Jika iman seseorang kokoh, maka pengelolaan keuangan daerah pun akan amanah, bersih dari penyimpangan, jujur, dan tepat sasaran demi rakyat,” jelasya, belum lama ini.

Langkah bijaksana ini mendapatkan apresiasi luas, baik dari kalangan pegawai yang merasa dibimbing menjadi pribadi yang lebih baik, maupun dari masyarakat yang kini merasakan pemerintahan yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga beradab dan bertuhan. Instansi yang dipimpin Mahmud telah menjelma menjadi institusi yang gemilang berprestasi tinggi, tertib administrasi, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai spiritual dan moral.

“Tentang pengabdian ini adalah pertanggung jawaban moral terhadap daerah saya terhadap tanah kelahiran saya, kampung halaman saya, orang tua saya, serta saudara saudara saya yakni masyarakat Pulau Wawonii atas implementasi ilmu yang telah saya dapat, demi memajukan Pulau Wawonii,” tutupnya

laporan: Aldi Dermawan

Bombana, Sultranet.com – Riuh sorak dan gelak tawa warga berpadu dengan semangat para prajurit saat Koramil 1431-02/Kabaena menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di Kantor Koramil 1431-02/Kabaena, Jalan Poros Teomokole–Rahadopi, Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Minggu (21/06/2026). Kegiatan sederhana namun penuh makna ini menjadi wadah kebersamaan yang mempertemukan TNI dan masyarakat dalam suasana akrab dan kekeluargaan.

Puluhan warga bersama personel Koramil tampak memadati lokasi nobar untuk menyaksikan pertandingan bergengsi tingkat dunia tersebut. Suasana penuh keakraban terlihat sejak awal hingga akhir pertandingan, di mana para penonton saling berinteraksi dan berbagi semangat mendukung tim favorit mereka.

Peltu Muhammad Haris selaku Bati Tuud Koramil 1431-02/Kabaena mengatakan bahwa kegiatan nobar ini tidak hanya bertujuan memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi sosial antara TNI dengan warga binaan.

“Melalui kegiatan nonton bareng ini, kami ingin menghadirkan suasana kebersamaan yang positif antara TNI dan masyarakat. Sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan, sehingga momentum ini sangat baik untuk mempererat silaturahmi, menjaga kekompakan, dan membangun kedekatan emosional dengan warga,” ujar Peltu Muhammad Haris.

Sementara itu, Irfan, salah seorang warga yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengaku senang dan mengapresiasi inisiatif Koramil 1431-02/Kabaena yang telah menyediakan ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama.

“Kami merasa sangat senang bisa menyaksikan pertandingan Piala Dunia bersama anggota TNI. Selain menambah keseruan menonton, kegiatan seperti ini juga membuat hubungan antara masyarakat dan TNI semakin dekat. Kami berharap kegiatan positif seperti ini dapat terus dilaksanakan di masa mendatang,” ungkap Irfan.

Melalui kegiatan nobar tersebut, Koramil 1431-02/Kabaena kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan suasana yang hangat, penuh kekeluargaan, dan semangat sportivitas, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat persatuan serta menciptakan hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat di wilayah Kepulauan Kabaena.

KONKEP, SULTRANET.COM– Pemerintah Desa Langara Indah, Kecamatan Wawonii barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun Anggaran 2026. Bantuan ini diberikan kepada 20 warga lanjut usia (lansia) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rabu (18/5/2026)

Bantuan disalurkan untuk periode empat bulan dengan nilai Rp225 ribu per bulan, sehingga setiap penerima mendapatkan total bantuan sebesar Rp 900 ribu

Kegiatan penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian serta upaya nyata pemerintah desa Langara Inda dalam membantu meringankan beban ekonomi warga yang dianggap layak dan sangat membutuhkan.

Kepala Desa Langara Indah, Bahudin dalam kesempatannya, menyampaikan harapan besar agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Alhamdulillah, kita telah menyalurkan bantuan kepada 20 KPM. Saya berharap bantuan ini benar-benar dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Bahudin.

Lebih lanjut, ia juga berpesan agar bantuan yang diterima dapat digunakan secara bijak dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan pokok keluarga.

“Semoga apa yang disalurkan ini membawa manfaat dan berkah bagi penerima. Pemerintah desa akan terus berupaya maksimal agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Dengan adanya penyaluran BLT ini diharapkan dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat setempat serta meningkatkan kesejahteraan warga desa Langara Indah.

Laporan: Aldi Dermawan

KONAWE KEPULAUAN, SULTRANET.COM – Komitmen tinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat kembali membuahkan hasil membanggakan. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan membuahkan apresiasi luar biasa, dengan diraihnya penghargaan sebagai Peringkat Kedua Terbaik.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam acara rekonsiliasi pemenuhan kewajiban Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Penerima Upah (PPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kota Kendari, Jumat (19/6/2026).

Penilaian ini dilakukan untuk seluruh lingkup Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara, menjadikan capaian ini bukti nyata bahwa Pemda Konkep berada di garis depan dalam kepatuhan administrasi dan fiskal terhadap program jaminan sosial nasional.

Turut hadir dalam  kegiatan tersebut, Asisten III Setda Konkep Abd Fatah, Kepala BKD Konkep Mahmud,  Sekretaris Bappeda Konkep Warita, Kepala Dinkes Konkep Bisman Abdullah, serta Kepala Dinas Pendidikan Konkep Armin .

Bupati Konkep, Rifqi Saifullah Razak, melalui Kepala BKD Konkep, Mahmud, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar piala atau penghargaan semata, melainkan cerminan nyata dari visi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Pulau Wawonii.

“Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan atas capaian ini. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kuat Pemda Konkep dalam menunaikan kewajiban sebagai kontribusi nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Pembayaran iuran yang tepat waktu dan penuh ini sangat krusial, karena secara langsung menjamin kelancaran layanan kesehatan bagi warga kita di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Tidak ada lagi hambatan administrasi, sehingga hak masyarakat untuk sehat dan terlindungi dapat terpenuhi sepenuhnya,” tegas Mahmud.

Lebih lanjut dijelaskan, kepatuhan ini juga merupakan bentuk dukungan penuh Pemda Konkep terhadap program pemerintah pusat, agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan sehat, berkelanjutan, dan semakin membaik kualitas pelayanannya.

“Kami mengajak seluruh pihak, untuk sama-sama disiplin memenuhi kewajiban iuran. Karena ketika kewajiban kita jalankan dengan baik, maka manfaat dan perlindungan bagi masyarakat Wawonii akan semakin maksimal. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan daerah demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Dengan diraihnya prestasi ini, Kabupaten Konawe Kepulauan kini menjadi teladan bagi daerah lain. Membuktikan bahwa tertib administrasi dan kepatuhan membayar iuran adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan masa depan bangsa.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, Sultranet.com – Di bawah terik matahari pagi, suasana penuh keakraban terlihat di Desa Batu Putih, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Kamis (18/6/2026). Anggota Koramil 1431-03/Poleang bersama pemerintah desa dan warga setempat bergotong royong menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.

Kegiatan yang berlangsung sederhana namun sarat makna tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Batu Putih, personel Koramil 1431-03/Poleang yakni Sertu Andi Tassaka dan Sertu Nur Bais, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, serta sejumlah warga yang turut ambil bagian dalam aksi penghijauan. Dengan cangkul dan bibit pohon di tangan, mereka bekerja bersama tanpa memandang perbedaan, demi satu tujuan yang sama: menjaga alam tetap lestari.

Bagi masyarakat Desa Batu Putih, pohon bukan sekadar tanaman. Pohon adalah penjaga keseimbangan alam yang mampu menahan erosi, menyerap air hujan, serta memberikan kesejukan bagi lingkungan sekitar. Kesadaran itulah yang mendorong warga dan aparat TNI untuk turun langsung menanam bibit-bibit pohon yang diharapkan kelak tumbuh besar dan memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

Sertu Andi Tassaka mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar semakin peduli terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga alam harus dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

“Pohon yang kita tanam hari ini mungkin belum bisa kita rasakan manfaatnya secara langsung. Namun beberapa tahun ke depan, pohon ini akan menjadi pelindung bagi lingkungan, menyimpan cadangan air, dan membantu mencegah banjir. Inilah bentuk kepedulian kita untuk anak cucu di masa depan,” ungkapnya.

Semangat kebersamaan yang tercermin dalam kegiatan tersebut menjadi bukti kuat bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui aksi penghijauan ini, Koramil 1431-03/Poleang berharap tumbuhnya pohon-pohon baru juga diiringi dengan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk merawat alam, sehingga Desa Batu Putih tetap hijau, asri, dan terbebas dari ancaman bencana lingkungan.

KONKEP, SULTRANET.COM – Pemerintah Desa Tangkombuno, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 kepada 15 warga lanjut usia (lansia) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1,2 juta untuk alokasi enam bulan, dengan nilai Rp200 ribu per bulan. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Balai Desa Tangkombuno, Senin (15/6/2026).

Program BLT Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan yang mengalami keterbatasan ekonomi. Di Desa Tangkombuno, bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga lansia yang dinilai membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Tangkombuno, Jajan Mirwan, mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah desa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Menurutnya, pemerintah desa berupaya memastikan bantuan yang bersumber dari Dana Desa tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara terbuka.

“Alhamdulillah, kita telah menyalurkan bantuan kepada 15 KPM. Saya berharap bantuan ini benar-benar dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Jajan Mirwan.

Ia menjelaskan, para penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan penetapan berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa serta unsur masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, Jajan mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan dana yang diterima secara bijak untuk kebutuhan yang bersifat mendasar, seperti pembelian bahan makanan, kebutuhan kesehatan, dan keperluan rumah tangga lainnya.

“Semoga apa yang disalurkan ini membawa manfaat dan berkah bagi penerima. Pemerintah desa akan terus berupaya maksimal agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Penyaluran BLT Dana Desa disambut baik oleh para penerima manfaat. Mereka mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah desa yang dinilai telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi warga lansia yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap.

Pemerintah Desa Tangkombuno berharap program bantuan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan.

Pewarta: Aldi Dermawan 

Sultranet.com, Konkep – Pemerintah Desa Lamoluo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 kepada 23 warga lanjut usia (lansia) yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1,8 juta untuk alokasi enam bulan, dengan nilai Rp300 ribu per bulan. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Desa Lamoluo, Senin (15/6/2026).

Kepala Desa Lamoluo, Irda Sahwida, mengatakan BLT Dana Desa merupakan salah satu program prioritas pemerintah desa dalam membantu masyarakat yang tergolong rentan secara ekonomi, khususnya lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidup para penerima serta membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

“Program ini kami prioritaskan bagi warga lansia yang benar-benar membutuhkan. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan pokok mereka,” ujar Irda.

Ia menjelaskan, penetapan penerima manfaat dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan berjalan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.

Irda menegaskan bahwa pemerintah desa melakukan verifikasi berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Lansia menjadi kelompok yang diprioritaskan karena dinilai paling rentan menghadapi tekanan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kami mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga. Lansia menjadi prioritas utama karena dinilai paling rentan terhadap tekanan ekonomi sehari-hari. Seluruh proses pendataan dilakukan secara terbuka agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” katanya.

Selain itu, pemerintah desa juga mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan dana bantuan secara bijak untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan mendasar, seperti pembelian bahan makanan, obat-obatan, serta kebutuhan penting lainnya.

Irda menambahkan, Pemerintah Desa Lamoluo akan terus berupaya menghadirkan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Melihat senyum dan antusiasme para penerima manfaat hari ini, itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami,” pungkasnya.

Laporan: Aldi Dermawan