Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa humas pemerintah harus berperan lebih dari sekadar penyampai informasi. Di tengah era digital yang dipenuhi dengan disinformasi, humas harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan hoaks yang semakin masif. (26/1)

“Kita tidak bisa hanya reaktif dan sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Meutya menekankan bahwa sinergi antarhumas pemerintah bukan hanya kerja sama teknis, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mengelola opini publik. Ia menganalogikan kerja humas seperti tim sepak bola, di mana tanpa koordinasi dan strategi yang tepat, akan sulit memenangkan pertarungan dalam ruang publik.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah dikalahkan oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Peran humas pemerintah semakin kompleks dengan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial, sementara survei IDN Research Institute (2025) mengungkap bahwa 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi yang mereka dapat dari media sosial dibandingkan media konvensional.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” tegas Meutya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa akses terhadap informasi yang benar bukan sekadar kebutuhan, tetapi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Meutya mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan yang menyatakan bahwa teknologi komunikasi selalu membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Artinya, humas pemerintah tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.

“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” tambahnya.

Menkomdigi juga mengapresiasi peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar informasi tentang program prioritas serta kebijakan strategis dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut menekankan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” katanya.

Baik Meutya maupun Hasan Nasbi sepakat bahwa sinergi kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan ruang komunikasi publik yang positif.

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya Hafid.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa biro humas pemerintah harus bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi ujung tombak dalam melawan disinformasi dan membentuk persepsi publik secara proaktif. Di tengah era disrupsi digital dan banjir informasi, peran ini menjadi kunci untuk menjaga keutuhan narasi nasional dan mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Jakarta, 26 Februari 2025

Pemerintah menanggapi dinamika digital yang kian kompleks dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema “Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemkomdigi, Jakarta. Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antar biro humas dari pusat hingga daerah, agar penyampaian informasi kepada publik dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan tepat sasaran. Dalam kondisi di mana media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube mendominasi arus informasi, humas pemerintah dituntut untuk tidak hanya menanggapi isu, tetapi juga menciptakan narasi yang solid sejak awal.

Kendati banyak pihak masih mengandalkan cara lama yang bersifat reaktif, Meutya Hafid menekankan bahwa era digital menuntut strategi baru. Ia mengibaratkan kerja humas dengan tim sepak bola yang harus memiliki koordinasi, strategi, dan eksekusi yang serasi untuk memenangkan pertarungan opini publik. Disinformasi yang berkembang dengan cepat harus diantisipasi agar kebijakan pemerintah tidak kalah oleh narasi hoaks yang beredar.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada pihak yang menyebarkan informasi keliru, kita tidak boleh tinggal diam. Humas pemerintah harus bersatu, satu suara, dan lebih kreatif dalam menyampaikan pesan,” tegas Meutya Hafid.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menambahkan, “Komunikasi bukan hanya pelengkap kebijakan, melainkan bagian inti dari strategi pemerintah. Tanpa komunikasi yang efektif, bahkan kebijakan terbaik pun bisa gagal diterima publik.”

Kedua pejabat tersebut menekankan bahwa perang narasi ini merupakan tantangan strategis yang harus dihadapi dengan inovasi dan kerja sama lintas sektor. Mereka mengajak setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga komunikasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di era konvergensi media, sinergi antara pejabat humas pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencegah ruang publik dipenuhi oleh informasi yang belum tentu benar.

Sebagai ekor berita, para pejabat menegaskan bahwa langkah proaktif dalam membangun narasi positif merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan ruang komunikasi yang kredibel, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif disinformasi. Dengan demikian, peran humas menjadi pilar penting dalam mempertahankan integritas informasi di tengah arus digital yang cepat dan dinamis.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana menerima kunjungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka sosialisasi Festival Olahraga Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyukseskan ajang olahraga yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong sektor pariwisata. (26/2)

Rombongan Dispora Sultra yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari Irad Imran selaku Kasubag Perencanaan, bersama Adam Malik, Yusrin, dan Yusmirat. Mereka disambut langsung oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anindya Duliman Amin, S.Kom, MM.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek teknis festival menjadi topik utama pembahasan, termasuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan, mekanisme pelaksanaan, hingga strategi promosi guna meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dispora Sultra menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyukseskan acara ini.

“Kami berharap Festival Olahraga 2025 dapat menjadi ajang yang tidak hanya membangun semangat kompetisi di kalangan atlet daerah, tetapi juga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Irad Imran.

Sementara itu, Anindya Duliman Amin menyampaikan bahwa Kabupaten Bombana siap untuk mendukung dan berpartisipasi dalam festival tersebut. “Kami akan memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik, termasuk menyosialisasikan acara ini kepada masyarakat dan komunitas olahraga di Bombana agar antusiasme semakin meningkat,” katanya.

Festival Olahraga 2025 menjadi bagian dari agenda tahunan yang bertujuan untuk menggali potensi atlet lokal serta mendorong perkembangan dunia olahraga di Sulawesi Tenggara. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat melalui olahraga serta memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci utama dalam menyukseskan festival ini. Dengan persiapan yang matang, Festival Olahraga 2025 diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga dan pariwisata di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital untuk mengantisipasi meningkatnya risiko dunia maya terhadap anak-anak. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, melindungi anak dari konten berbahaya, dan mendorong pemanfaatan teknologi secara produktif melalui sinergi antara aparat pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Jakarta, 26 Februari 2025

Penyusunan RPP ini merupakan respons nyata atas aspirasi publik yang disuarakan oleh orang tua, pendidik, dan komunitas digital. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen anak usia 5–12 tahun mengakses internet dengan durasi 4–6 jam per hari, meskipun sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk hiburan dan permainan. Laporan ECPAT Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak 2023 mencatat bahwa lebih dari 15 ribu anak telah menjadi korban eksploitasi seksual daring, sedangkan 440 ribu anak usia 10–20 tahun terjerat judi online. Fakta-fakta ini memperjelas urgensi regulasi sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi muda.

RPP Perlindungan Anak di Ruang Digital akan mengatur tiga pilar utama. Pertama, platform digital diwajibkan menerapkan mekanisme verifikasi usia dan kepemilikan akun guna mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai. Kedua, pemerintah akan memperketat pengawasan serta pembatasan terhadap konten berisiko seperti pornografi, kekerasan, perjudian online, dan eksploitasi anak. Ketiga, peningkatan literasi digital melalui pendampingan orang tua, guru, dan komunitas diharapkan dapat membangun budaya digital yang sehat.

“Menyusun regulasi ini adalah bentuk nyata respons terhadap kegelisahan masyarakat yang ingin anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal di dunia maya,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam peringatan Safer Internet Day di Jakarta.

Meutya menambahkan, “Kami mengajak orang tua, guru, dan semua pihak terkait untuk bersama-sama membangun budaya literasi digital. Anak-anak harus diajarkan memilah dan memilih konten dengan bijak, sehingga internet menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah.”

Sebagai upaya partisipatif, Kementerian Komunikasi dan Digital membuka forum konsultasi publik yang akan dimulai pada Maret 2025. Forum ini diharapkan dapat menampung masukan dari akademisi, LSM, dan pelaku industri digital untuk menyempurnakan RPP sehingga kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Pemerintah juga menggandeng platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Meta agar regulasi dapat dijalankan dengan optimal dan sinergis.

Di era di mana digitalisasi semakin mendominasi kehidupan, penyusunan RPP ini merupakan langkah strategis untuk tidak hanya melindungi anak dari konten negatif, tetapi juga mendorong mereka menjadi kreator dan inovator. Dengan mengutamakan kerja sama lintas sektor, Indonesia berkomitmen menjaga masa depan generasi digital melalui pendidikan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam ekor berita, pejabat Kemkomdigi menegaskan, “Regulasi ini adalah fondasi bagi ekosistem digital yang aman dan produktif, serta upaya preventif untuk menjaga masa depan anak-anak Indonesia.”

Sultranet.com, Wakatobi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi melalui Seksi Intelijen menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum / Penerangan Hukum “Jaksa Masuk Sekolah” (JMS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Wangi-Wangi Selatan, Rabu (26/02/2025).

Kegiatan yang rutin dilakukan Kejari Wakatobi ini mengusung tema “Kenakalan Remaja, Pengertian, Penyebab, Akibat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak”, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada para pelajar agar lebih sadar akan dampak dari kenakalan remaja.

Berlangsung secara tatap muka dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Wakatobi, yakni Devi Novitasari, S.H., dan Ksatria Pansariang, S.H. Sebanyak 63 siswa perwakilan dari kelas VIII dan IX mengikuti penyuluhan ini dengan didampingi langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Wangi-Wangi Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMPN 1 Wangi-Wangi Selatan menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi para siswa untuk membangun kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kenakalan remaja. Penyuluhan ini membahas berbagai aspek, seperti pengertian kenakalan remaja, bullying, sistem peradilan pidana anak, serta peran jaksa dalam upaya penegakan hukum.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berisi pemaparan materi tentang kenakalan remaja dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sesi kedua dilanjutkan dengan dialog interaktif antara narasumber dan siswa. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya siswa yang mengajukan pertanyaan seputar hukum dan kenakalan remaja.

Acara ditutup pada pukul 11.30 WITA dengan sesi dokumentasi bersama Kepala Sekolah, perwakilan guru, dan siswa. Diharapkan, melalui program JMS ini, angka kenakalan remaja seperti kebut-kebutan di jalan, konsumsi minuman keras, merokok, bullying, seks bebas, tawuran, hingga penganiayaan dapat ditekan, sehingga mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Program Jaksa Masuk Sekolah sendiri merupakan inisiatif Kejaksaan Agung RI berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 184/A/JA/11/2015. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dari tingkat SD hingga SMA agar lebih mengenal hukum dan menjauhi hukuman. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya mengontrol diri, menjauhi perbuatan melanggar hukum, serta mengenal peran kejaksaan dalam sistem peradilan.

Melalui edukasi hukum sejak dini, para pelajar sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang taat hukum dan memiliki kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di Kabupaten Wakatobi.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena yang dipimpin oleh Serka Jaelani bersama warga Dusun 3, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, melaksanakan kerja bakti pembersihan parit. Rabu, (26/02) Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah banjir akibat penyumbatan drainase di wilayah tersebut.

Serka Jaelani menyampaikan bahwa gotong royong ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Pembersihan parit ini bertujuan untuk memastikan aliran air tetap lancar, sehingga dapat mengurangi risiko banjir, terutama saat musim hujan. Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Kepala Dusun 3 Desa Pongkalaero, Bapak Agus, yang turut serta dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam membantu masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas partisipasi dan kepedulian Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena dalam kegiatan ini. Dengan kerja bakti seperti ini, lingkungan kami menjadi lebih bersih dan aman dari potensi banjir,” ucapnya.

Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan ini adalah bentuk nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Kami akan terus hadir dan berperan aktif dalam membantu masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini bisa menjadi rutinitas bersama demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” pungkasnya.

Kegiatan kerja bakti ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi warga lainnya untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan adanya sinergi antara TNI dan masyarakat, masalah drainase tersumbat yang sering menjadi pemicu banjir dapat diminimalisir, sehingga kenyamanan warga tetap terjaga.

Jakarta, SultraNet.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa humas pemerintah tidak boleh hanya menjadi penyampai informasi, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan disinformasi yang kian masif di era digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

“Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya.

Ia menegaskan, sinergi antarhumas pemerintah bukan sekadar kerja teknis, melainkan bagian dari strategi nasional dalam mengelola narasi publik. Meutya mengibaratkan fungsi humas seperti tim sepak bola, di mana koordinasi, strategi, dan eksekusi menjadi kunci kemenangan dalam pertarungan opini publik.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tegasnya.

Meutya juga menyoroti perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ia menyebut media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai medan utama pertarungan narasi saat ini.

“Berdasarkan survei Katadata Insight Center tahun 2022, sekitar 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi dari media sosial. Sementara survei IDN Research Institute pada 2025 menyebutkan 43 persen generasi Milenial dan Gen Z lebih percaya pada informasi dari media sosial ketimbang media konvensional,” ungkapnya.

Menghadapi kenyataan tersebut, Meutya menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam strategi komunikasi pemerintah.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” katanya.

Menurut Meutya, memberikan informasi yang benar bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Ia pun mengajak seluruh jajaran humas pemerintah untuk aktif melawan disinformasi.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” ujarnya.

Meutya juga mengutip pemikir komunikasi ternama, Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa setiap teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Hal ini menurutnya menjadi penanda bahwa humas kini bukan hanya penyampai pesan, melainkan juga harus menjadi pengarah wacana publik.

“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan. Kita harus menjadi pengarah percakapan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi juga memberikan apresiasi kepada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah berperan sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel dan terkoordinasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari strategi utama dalam menyukseskan sebuah kebijakan.

“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ucap Hasan.

Ia juga menekankan perlunya setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Meutya dan Hasan pun sepakat bahwa sinergi kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membentuk ruang komunikasi publik yang positif dan konstruktif.

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya Hafid.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menantang seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar mengikuti arus, melainkan menjadi pionir dalam transformasi digital di wilayah masing-masing. Tantangan ini disampaikan dalam sesi pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang menekankan pentingnya percepatan layanan publik berbasis elektronik demi efisiensi dan transparansi. Magelang, 25 Februari 2025

Transformasi digital dianggap bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dalam sesi tersebut, Menkomdigi mengingatkan bahwa digitalisasi harus menjadi prioritas utama, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih menghadapi kendala koordinasi antara pusat dan daerah. Menurutnya, tanpa sinergi yang erat, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan berjalan pincang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diincar, yakni mencapai rata-rata 8 persen per tahun. Pemerintah telah menekankan hal ini melalui arahan Presiden Prabowo yang mengutamakan layanan publik berbasis elektronik, sehingga kepala daerah diharapkan mampu memimpin perubahan secara mandiri dan adaptif.

Dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi, para pemimpin daerah diminta memahami berbagai regulasi yang telah ditetapkan, seperti PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Permenkominfo No. 9/2023 tentang Artificial Intelligence; Keppres No. 21/2024 tentang Pengendalian Judi Online; serta UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemahaman regulasi ini dianggap sebagai fondasi penting agar setiap daerah dapat menyusun kebijakan digital yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Retreat kepala daerah yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang menghadirkan rangkaian materi strategis yang melibatkan para menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Sesi pembekalan ini tidak hanya membahas aspek teknis transformasi, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa kepala daerah harus berani mengkritisi dan memberikan masukan demi terciptanya kebijakan digital yang berdampak nyata. Ia mencontohkan situasi di mana tanpa inisiatif lokal, digitalisasi hanya akan menjadi slogan belaka. Menurutnya, inovasi dalam pelayanan publik melalui teknologi informasi adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan mencapai kedaulatan digital yang diidamkan.

“Mengubah paradigma layanan publik melalui digitalisasi bukan soal pilihan, tetapi kebutuhan. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya layanan publik berbasis elektronik. Artinya, kepala daerah harus siap memimpin perubahan, bukan sekadar menunggu arahan dari pusat,” ungkap Menkomdigi Meutya Hafid.

“Tanpa pemahaman mendalam terhadap regulasi digital, daerah akan kesulitan menyusun kebijakan yang tepat. Jangan sampai kepala daerah gagap teknologi atau tertinggal dalam regulasi digital yang terus berkembang,” tambahnya.

Dalam pernyataannya yang penuh semangat, beliau juga menantang, “Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus berdaulat dalam menciptakan dan mengendalikan ekosistem digital kita sendiri. Jadi, siapkah Anda memimpin perubahan?”

Sebagai ekor berita, para pejabat menekankan bahwa transformasi digital adalah fondasi menuju pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan inovatif. Kegiatan retreat di Akmil Magelang menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan strategi digital di tingkat daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan, dengan penerapan kebijakan yang tepat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui inovasi dan kedaulatan digital.

Transformasi digital kini harus menjadi prioritas bersama demi kemajuan layanan publik dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sultra melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Kota Kendari, Selasa (25/2/2025). Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriyah. Turut hadir dalam sidak tersebut Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, S.I.K, M.Si., Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra Yuni Nurmalawati, Kepala Bulog Sultra Sitti Mardati Saing, Perwakilan BI Sultra Rangga, Kadis Perindag Sultra Roni Yakob Laute, Kadis Ketahanan Pangan Ari Siswanto, Karo Perekonomian Setda Sultra Abdul Rajab, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.

Dalam pemantauan ini, beberapa komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam dan sapi, cabai, serta telur menjadi fokus utama. Sekda Sultra menegaskan bahwa secara umum harga-harga masih dalam kondisi wajar dan stabil. “Setelah sidak ini, kami juga akan meninjau langsung ke distributor untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan harga tidak mengalami lonjakan yang signifikan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Sentral Kota Lama, harga beberapa bahan pokok tercatat sebagai berikut: beras Mawar Merah (10 kg) Rp150.000, daging sapi Rp140.000/kg, cabai besar & cabai keriting Rp40.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, dan daging ayam per ekor ukuran besar Rp75.000 serta ukuran sedang Rp65.000.

Selain di pasar tradisional, tim juga melakukan pemantauan di beberapa titik strategis lainnya, yaitu Pasar Sentral Kota Lama, Pangkalan Gas LPG 3 KG PT. Walzakri Kendari, PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, dan Hypermart The Park Kendari. Sekda Sultra menegaskan bahwa stok bahan pokok mencukupi dan harga masih terkendali. “Jika ada kenaikan harga, kami akan mencari solusi agar masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Dalam pemantauan di pangkalan LPG 3 kg PT. Walzakri Kendari, Sekda memastikan bahwa distribusi gas berjalan lancar dan stok cukup hingga Idul Fitri. “Dari Pertamina juga sudah menyampaikan bahwa stok LPG aman dan tidak ada kelangkaan,” katanya. Sementara itu, di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, distributor resmi produk Wings Group, tim sidak memastikan bahwa stok minyak goreng dan bahan makanan lainnya cukup untuk dua bulan ke depan. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak perlu panik. Stok minyak goreng dan bahan pokok lainnya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan di Sulawesi Tenggara,” ujar Sekda Sultra.

Sekda Sultra juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden (Inpres). Ia menegaskan bahwa penghematan anggaran akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengendalian inflasi. “Efisiensi ini sudah ada aturannya, misalnya dengan memangkas perjalanan dinas yang tidak mendesak, alat tulis kantor, dan kegiatan lain yang kurang prioritas,” jelasnya.

Sekda Sultra menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga dan stok bahan pokok. Jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar, langkah intervensi akan segera dilakukan, seperti operasi pasar dan koordinasi dengan distributor. “Kami akan memastikan pedagang tidak menaikkan harga di luar batas kewajaran. Jika ada kenaikan signifikan, pemerintah akan turun tangan,” tegasnya. Dengan pemantauan yang terus dilakukan, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran akan kenaikan harga yang tidak terkendali.

Kendari, SultraNet.com – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriyah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Pasar Sentral Kota Lama, Kendari, pada Selasa, 25 Februari 2025.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman selama Ramadhan. “Secara umum, harga-harga masih dalam batas wajar dan stok mencukupi. Kami juga akan cek langsung ke distributor untuk memastikan pasokan tetap lancar,” kata Asrun Lio di sela-sela sidak.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian utama tim meliputi beras, minyak goreng, gula, daging ayam dan sapi, telur, serta cabai. Harga-harga yang terpantau di Pasar Sentral Kendari menunjukkan kestabilan. Beras Mawar Merah ukuran 10 kilogram dijual seharga Rp150.000, daging sapi Rp140.000 per kilogram, cabai besar dan cabai keriting Rp40.000 per kilogram, serta bawang putih dan merah masing-masing Rp45.000 dan Rp40.000 per kilogram. Daging ayam per ekor dipatok Rp75.000 untuk ukuran besar dan Rp65.000 untuk ukuran sedang.

Sidak tidak hanya dilakukan di pasar tradisional. Tim juga meninjau distribusi gas LPG 3 kilogram di Pangkalan PT. Walzakri Kendari, stok barang di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, serta pusat perbelanjaan Hypermart The Park Kendari.

Di pangkalan gas, Sekda memastikan tidak ada kendala distribusi menjelang hari besar. “Pertamina sudah memastikan bahwa stok LPG aman hingga Lebaran. Distribusinya lancar dan tidak ditemukan kelangkaan,” jelas Asrun Lio.

Sementara itu, di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang, tim mendapati stok minyak goreng dan produk kebutuhan pokok lainnya cukup hingga dua bulan ke depan. “Kami ingin menenangkan masyarakat. Tidak perlu panik, stok bahan pokok cukup untuk kebutuhan Ramadhan,” tegas Sekda.

Sidak kali ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. Sekda menyampaikan bahwa penghematan belanja akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengendalian inflasi.

“Efisiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor yang tidak mendesak. Anggaran akan diarahkan ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah-langkah intervensi apabila ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar. Sekda menegaskan bahwa TPID akan terus melakukan pemantauan secara rutin dan siap menggelar operasi pasar jika diperlukan.

“Kalau ada pedagang yang menaikkan harga di luar batas kewajaran, kami akan ambil tindakan. Pemerintah akan hadir memastikan masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.

Kehadiran sejumlah pejabat penting dalam sidak ini turut memperkuat komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga. Hadir mendampingi Sekda antara lain Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Kepala Bulog Sultra Sitti Mardati Saing, Perwakilan BI Sultra Rangga, Kadis Perindag Roni Yakob Laute, Kadis Ketahanan Pangan Ari Siswanto, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.

Dengan pemantauan yang terus berlanjut hingga Ramadhan dan Idul Fitri nanti, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman tanpa kekhawatiran akan kenaikan harga.