Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, dipimpin Serka Wahab, menggelar kerja bakti membersihkan Pasar Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat dan difokuskan pada pembersihan sampah plastik yang berserakan, guna menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Selasa, (25/02)

Serka Wahab menegaskan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan pasar.

“Pasar adalah tempat interaksi banyak orang, sehingga kebersihannya harus dijaga agar tetap sehat dan nyaman. Dengan adanya kerja bakti ini, kami berharap masyarakat lebih peduli dalam membuang sampah pada tempatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun 1, Bapak Slamet, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Babinsa yang turut serta membersihkan pasar. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan,” ucapnya.

Kapten Inf Syafaruddin, Danramil 1431-01/Rumbia, juga mendukung penuh aksi sosial ini.

“Kegiatan kerja bakti seperti ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat. Kami akan terus berupaya membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bersama warga,” pungkasnya.

Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan kebersihan Pasar Desa Anugrah tetap terjaga, serta menumbuhkan budaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama warga berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan serupa demi lingkungan yang lebih baik. (Pendim)

Kolaka Utara, sultranet.com – DPR RI Komisi IX bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Kabupaten Kolaka Utara. Senin (24/2/2025)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi berkualitas guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan DPR RI Komisi IX, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., serta Imam Bachtiar Farianto, Tenaga Ahli Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan BGN.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara turut mendukung acara ini, yang diwakili oleh Asisten I Setda Kolaka Utara, Ir. Mukhlis Bachtiar, serta dihadiri kepala OPD, camat, kepala desa, dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, H. Ahmad Safei menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggulangi permasalahan gizi di Indonesia.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujarnya.

Sementara itu, Imam Bachtiar Farianto menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal.

“Kami akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dan aktif berdiskusi. Mereka berharap program MBG dapat terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas melalui pola makan bergizi.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang untuk masa depan yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan Ramadan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperkuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Senin, 24 Februari 2025

Dalam rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, pemerintah daerah diinstruksikan untuk lebih aktif menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Pemerintah daerah harus memastikan inflasi terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomsi. Ia juga meminta setiap daerah rutin memantau harga di pasar dan segera melakukan intervensi jika terjadi lonjakan signifikan, termasuk dengan operasi pasar dan subsidi transportasi.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asisten II Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).

Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di Sultra, mencapai 4,38%. Komoditas utama penyebab kenaikan ini adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah. Selain itu, harga gula pasir secara nasional naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025, sementara harga minyak goreng juga mengalami kenaikan sebesar 0,48%.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra, Asrun Lio, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Kami akan memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman, serta melakukan intervensi jika diperlukan agar harga tetap stabil dan tidak membebani masyarakat,” katanya.

Asrun Lio juga menginstruksikan Disperindag dan BPS Sultra untuk terus mengumpulkan dan menganalisis data harga secara berkala guna menentukan langkah strategis yang efektif. “Harapannya, setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata dalam menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra berencana mengoptimalkan program subsidi transportasi bagi distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional. Pemerintah daerah juga akan menggencarkan operasi pasar untuk menekan harga komoditas yang berpotensi melonjak.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mengatasi tantangan inflasi menjelang Ramadan, memastikan stok bahan pokok tetap terjaga, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menghadapi momen penting ini.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja, Senin (24/2/2025).

Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Disdukcapil ini diawali dengan Apel Pagi dan dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Firdaus, S.Pd., MM, Sekretaris Sitti Ramlah, S.Si., M.Sc, serta Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Disdukcapil Bombana.

Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk memperjelas target dan tanggung jawab setiap pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kependudukan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menegaskan bahwa Perjanjian Kinerja ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya perjanjian ini, saya berharap seluruh pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ini adalah langkah nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan bahwa perjanjian ini juga menjadi instrumen penting dalam membangun sinergi antarpejabat Disdukcapil, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih efisien dan responsif.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja, agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera diatasi.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar kita bisa memantau progres kinerja. Jika ada kendala, maka harus segera dicarikan solusi bersama. Saya ingin semua pihak saling mendukung dan bekerja sama demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Bombana, Sitti Ramlah, berharap dengan adanya perjanjian ini, para pejabat bisa lebih termotivasi dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang maksimal.

“Perjanjian ini harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan. Jangan hanya berorientasi pada capaian individu, tapi juga harus memperkuat kerja sama tim agar pelayanan semakin optimal,” katanya.

Masyarakat Bombana berharap perjanjian ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah, cepat, dan transparan.

Dengan adanya penandatanganan ini, Disdukcapil Bombana semakin memperkuat komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melantik 11 pejabat tinggi pratama sebagai bagian dari tahap ketiga penyesuaian nomenklatur baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Pelantikan yang dilakukan melalui Keputusan Menkomdigi Nomor 48 Tahun 2025 ini merupakan kelanjutan dari dua tahap sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja kementerian dalam mendukung inovasi serta transformasi digital di Indonesia. Acara pelantikan berlangsung di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

Proses pelantikan dilakukan secara bertahap untuk memastikan penempatan pejabat yang terbaik sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian dalam tiga tahap merupakan hasil masukan dari level menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu guna menerapkan prinsip kehati-hatian serta evaluasi berkala. Langkah strategis ini diambil agar proses restrukturisasi dapat berjalan secara terukur dan menyeluruh, sehingga setiap unit kerja di Kemkomdigi mampu beroperasi dengan optimal dalam mendukung kebijakan digital nasional.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, pejabat tinggi pratama yang dilantik di tahap ketiga memikul tanggung jawab strategis di berbagai bidang. Di antaranya, M Zamzani B Tjenreng sebagai Kepala Biro Umum, Radita Ajie sebagai Kepala Biro Hukum, dan Oki Suryowahono sebagai Kepala Pusat Kebijakan Strategis. Selain itu, pelantikan ini juga mencakup pejabat di bidang penataan spektrum frekuensi radio, pengendalian ruang digital, pengembangan literasi digital, serta inspektur yang bertugas melakukan pengawasan internal.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya objektivitas dalam memilih tim kerja. Pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu membentuk tim berdasarkan fungsi dan tugas kerja, bukan berdasarkan kedekatan personal, agar tercipta sinergi dan akuntabilitas dalam setiap lini organisasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung efisiensi dan tata kelola keuangan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mengangkat pejabat tinggi pratama dalam tiga tahap merupakan strategi kami untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jika nanti kami melihat ada kekurangan, kami akan terus melakukan evaluasi secara berkala,” ujar Meutya Hafid dalam acara pelantikan.

Dalam kesempatan yang sama, beliau menambahkan, “Eselon satu ke bawah saya selalu tekankan untuk memilih tim berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. Hal ini penting agar setiap penggerak Kemkomdigi dapat menjalankan peran dengan optimal dan mendukung harapan Presiden terhadap efisiensi dalam tata kelola keuangan.”

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi internal Kemkomdigi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi digital di berbagai sektor. Dengan penyesuaian nomenklatur baru ini, kementerian diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan era digital dan mampu menjawab dinamika perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Sebagai ekor berita, pejabat Kemkomdigi menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja melalui evaluasi berkala dan penerapan prinsip profesionalisme. Langkah strategis ini diyakini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan dukungan terhadap inovasi digital yang berkelanjutan.

Kemkomdigi berharap pelantikan pejabat tinggi pratama ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar unit kerja, sehingga visi transformasi digital nasional dapat terwujud secara optimal dalam rangka pembangunan Indonesia ke depan.

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Binnuraeni AS, SE., S.Pd., turut serta dalam acara peluncuran Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang digelar di Polres Bombana. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025.

Acara ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Julianti Listyo Sigit. Seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polrestabes se-Indonesia turut serta dalam kegiatan ini. Dari Polres Bombana, peluncuran program dihadiri oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, serta jajaran Pejabat Utama (PJU), termasuk Kabag, Kasat, dan Kanit.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menekankan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah. “Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan sehat dan bergizi. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, kita bisa menciptakan sumber pangan mandiri,” ujarnya.

Selain peluncuran program, kegiatan ini juga diisi dengan aksi nyata, seperti penanaman bibit sayuran serta panen cabai dan ikan air tawar di Kebun Polres Bombana. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. “Program P2L sangat sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pangan. Kami berharap program ini dapat berkembang dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan,” katanya.

Melalui program ini, Dinas Ketahanan Pangan Bombana bersama Polres Bombana berupaya mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam bercocok tanam di pekarangan rumah mereka. Selain meningkatkan ketahanan pangan keluarga, langkah ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi warga Bombana.

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana mengikuti peluncuran program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang digelar oleh Mabes Polri secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Kebun Sayur Bhayangkari Polres Bombana dan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung program Makan Bergizi Gratis. Acara ini digelar pada Senin (24/2/2025).

Setelah mengikuti peluncuran secara daring, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K. bersama Ketua Bhayangkari dan jajaran pengurus Bhayangkari, Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana, serta sejumlah kepala dinas terkait melaksanakan kegiatan nyata di lapangan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Sarif, S.H., Kepala Dinas Perikanan Ir. Muhammada Siarah, M.Si., serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Binnuraeni, S.Pd., bersama para kepala bidang masing-masing.

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa program P2L merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan sehat dan bergizi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, S.H., mengapresiasi inisiatif Polres Bombana dalam mendukung program ini. “Kami berterima kasih kepada Polres Bombana dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi warga yang membutuhkan,” katanya.

Program P2L yang diinisiasi oleh Polri ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam memperkuat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya di Kabupaten Bombana

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kondisi harga dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras. Kabupaten Bombana bahkan mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, didorong oleh naiknya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh. Deputi BPS, M. Habibullah, menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari 2025, sementara harga cabai rawit justru turun 4,37 persen. Adapun minyak goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan BPS dalam menganalisis perkembangan harga dan merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi jika dibutuhkan, termasuk dalam bentuk pengurangan biaya distribusi dan pengendalian biaya transportasi. Langkah ini dianggap penting agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak. Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov Sultra pun berkomitmen untuk mempercepat respons jika terjadi gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang strategis.

Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Bombana, SultraNET. | –  Personel Babinsa Koramil 1431-03/Poleang bersama masyarakat Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, melaksanakan kerja bakti pembersihan Pasar Rakyat Desa Toburi, Senin, (24/02). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta mencegah terjadinya banjir akibat penyumbatan saluran air oleh Sampah.

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Sertu Sinda Matana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Babinsa dalam membantu masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.

“Gotong royong ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan pasar, tetapi juga mempererat kebersamaan antara Babinsa dan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Desa Toburi, Rahman, mengapresiasi inisiatif Babinsa dalam menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

“Kami sangat berterima kasih atas peran serta Babinsa dalam kegiatan ini. Semoga kebersamaan ini terus terjaga demi lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” katanya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang melalui Batuud Serka Zainal menegaskan bahwa kegiatan gotong royong seperti ini akan terus dilakukan secara rutin.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, terutama di fasilitas umum seperti pasar. Sinergi antara TNI dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman,” pungkasnya.

MUNA, Sultranet.com – Kondisi jalan di Desa Lapodidi, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, kian memprihatinkan. Jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Kontunaga dengan Watopute ini telah mengalami kerusakan selama lebih dari satu dekade tanpa adanya perbaikan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna.

Warga setempat mengeluhkan akses jalan yang rusak parah, menyebabkan aktivitas ekonomi dan mobilitas mereka terganggu. Bahkan, banyak pemuda desa yang memilih merantau karena merasa tidak memiliki peluang usaha akibat buruknya infrastruktur jalan.

“Makanya kami lebih banyak keluar merantau karena jenuh dengan kondisi jalan di desa kami ini. Mau berusaha tapi jalan yang membuat kami malas bergerak. Mau bawa hasil usaha, tapi jalan yang bikin kami jenuh,” keluh AS (29), warga Kontunaga, kepada awak media, Minggu (23/2/2025).

Kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki membuat warga Desa Lapodidi merasa diabaikan oleh pemerintah daerah. Mereka berharap ada perhatian lebih dari Pemkab Muna untuk segera menangani masalah ini.

“Kami warga di Desa Lapodidi merasa tersisihkan, tidak dianggap keberadaannya. Sampai kapan kami harus merasakan ini? Kami berharap pemerintah lebih jeli melihat kondisi kami,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Pada tahun 2024, Pemkab Muna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat mengaspal sebagian kecil jalur tersebut. Namun, perbaikan tersebut dinilai tidak cukup karena sebagian besar jalan masih dalam kondisi rusak.

“Memang sempat diaspal, tapi itu hanya beberapa meter saja. Selebihnya tetap rusak,” ungkap warga lainnya.

Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar jalan di Desa Lapodidi dapat digunakan dengan layak, sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar dan perekonomian desa bisa berkembang lebih baik.