Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama masyarakat Bajo di Kecamatan Poleang, Senin (10/3/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Bombana, Camat, Lurah, Kepala Desa, tokoh masyarakat, serta ratusan warga setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Burhanuddin menyampaikan pentingnya kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam momentum Ramadan yang penuh berkah. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani dan mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya.

“Kita sekarang harus berubah. Jangan masyarakat yang takut sama pemerintah, harusnya pemerintah yang takut sama masyarakat. Para camat, lurah, kepala desa, dan staf, sudah saatnya kita berubah. Kita harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah SWT bisa melindungi kita,” ujar Bupati Burhanuddin.

Selain itu, ia juga menekankan komitmennya untuk menepati janji politik, termasuk menjadikan Kelurahan Boepinang sebagai kota baru di Bombana. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan optimal.

“Mari kita jaga kebersamaan dan bekerja sama untuk membangun daerah kita. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Bombana yang lebih baik,” tambahnya.

Suasana kebersamaan semakin terasa dengan kehadiran Ketua TP PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, yang turut berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Buka puasa bersama ini menjadi momen untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun daerah.

Para tamu undangan dan warga berbuka puasa dengan hidangan sederhana yang disiapkan oleh panitia. Suasana penuh keakraban terlihat saat Bupati, jajaran pemerintah daerah, dan masyarakat berbincang santai membahas berbagai persoalan dan harapan untuk kemajuan daerah.

Selain sebagai ajang silaturahmi, acara ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah. Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di Kecamatan Poleang.

“Setiap masukan dan harapan dari masyarakat akan menjadi perhatian kami dalam menyusun kebijakan pembangunan. Semua yang kami lakukan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Bombana,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Bombana berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah. Silaturahmi seperti ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Bombana yang lebih maju dan sejahtera.

BOMBANA, sultranet.com – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bombana melakukan patroli di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas penambangan tanpa izin di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Senin (10/3/2025) sore.

Patroli yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko, S.Tr.K., S.I.K., bersama personel Sat Reskrim itu menyisir beberapa titik di kawasan SP6, SP7, dan SP9 Desa Wumbubangka. Hasilnya, tim tidak menemukan aktivitas penambangan yang sedang berlangsung.

Meski demikian, petugas mendapati sejumlah lubang bekas galian tambang di lokasi tersebut. Selain itu, ditemukan pula beberapa unit mesin diesel atau dompeng serta mesin alkon yang disimpan di tepi lubang bekas galian.

Beberapa tenda dan gubuk yang diduga digunakan oleh para penambang untuk beristirahat juga terpantau dalam kondisi kosong.

Kasat Reskrim Polres Bombana IPTU Yudha Febry Widanarko mengatakan bahwa patroli ini merupakan langkah pengawasan guna menekan aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada lagi kegiatan penambangan tanpa izin yang beroperasi di area tersebut.

“Kami akan terus melakukan patroli dan pemantauan di wilayah yang berpotensi terjadi aktivitas penambangan ilegal. Apabila ditemukan adanya kegiatan yang melanggar hukum, kami akan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Polres Bombana mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya indikasi aktivitas tambang ilegal di sekitar wilayah mereka.

Bombana, sultranet.com – Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana tahun 2025 resmi dibuka mulai Senin, 10 Maret 2025, dan akan berlangsung hingga 24 Maret 2025 mendatang. Kesempatan ini terbuka bagi siswa-siswi terbaik yang ingin menjadi bagian dari tim kehormatan yang bertugas dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat kabupaten maupun nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, selaku penyelenggara, mengajak seluruh pelajar yang memenuhi syarat untuk segera mendaftar. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Paskibraka di https://paskibraka.bpip.go.id. Para peserta diwajibkan untuk memahami dengan saksama setiap ketentuan dan petunjuk yang tersedia di laman tersebut.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana menjelaskan bahwa seleksi tahun ini tetap mengacu pada standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Para calon peserta akan melalui berbagai tahapan seleksi ketat, mulai dari administrasi, tes kesehatan, wawancara, hingga uji keterampilan baris-berbaris.

“Kami berharap para peserta mempersiapkan diri dengan baik, baik dari segi fisik maupun mental. Ini adalah kesempatan emas bagi putra-putri terbaik Bombana untuk menunjukkan dedikasi dan nasionalisme melalui Paskibraka,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Paskibraka bukan sekadar tentang baris-berbaris, tetapi juga tentang membentuk karakter kepemimpinan dan disiplin yang tinggi. Para peserta yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pembinaan khusus dan pelatihan intensif sebelum menjalankan tugas pada upacara peringatan 17 Agustus 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua di mana Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana mengelola pelaksanaan seleksi Paskibraka. Dengan sistem seleksi yang semakin ketat dan transparan, diharapkan para peserta yang terpilih benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Bagi yang ingin mendaftar, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain:

• Berstatus sebagai pelajar SMA/sederajat di Kabupaten Bombana
• Berusia maksimal 18 tahun pada saat seleksi
• Memiliki tinggi badan minimal 165 cm untuk putra dan 160 cm untuk putri
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak memiliki riwayat penyakit kronis
• Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi dan pelatihan

Pendaftaran dan pengunggahan berkas dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi BPIP. Jika terdapat kendala atau pertanyaan lebih lanjut, peserta dapat menghubungi panitia seleksi yang informasinya tersedia di situs resmi Kesbangpol atau melalui sekolah masing-masing.

Dengan dibukanya pendaftaran ini, diharapkan akan lahir generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi serta siap mengemban tugas sebagai simbol kehormatan bangsa. Jangan lewatkan kesempatan ini dan segera daftarkan diri sebelum batas waktu yang ditentukan!

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop dan UKM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggandeng Bulog Cabang Bombana untuk menggelar pasar murah di Kecamatan Poleang. Program ini resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, pada Senin (10/3/2025).

Pasar murah ini diselenggarakan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi serta membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sejumlah komoditas yang dijual meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, dan daging ayam, dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah agar lebih rendah dari harga pasaran.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pasar murah ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama di bulan Ramadan, ketika permintaan biasanya meningkat tajam.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil, terutama di bulan suci Ramadan, di mana permintaan cenderung meningkat dan harga sering mengalami lonjakan,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menekankan bahwa program ini bertujuan untuk membantu keluarga-keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah bekerja sama dengan distributor dan pelaku usaha lokal guna memastikan stok barang tersedia dengan harga yang lebih terjangkau.

“Semoga pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat dan menjadi solusi untuk menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan,” tambahnya.

Selain di Kecamatan Poleang, program pasar murah telah digelar di beberapa kecamatan lainnya, seperti Kecamatan Mata Oleo, Lantari Jaya, Rumbia, Rumbia Tengah, dan Rarowatu. Pemerintah daerah berharap program ini tidak hanya membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah tetapi juga dapat mengurangi dampak inflasi di Bombana.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Burhanuddin menginstruksikan kepada seluruh camat untuk lebih proaktif dalam meninjau kondisi di wilayahnya. Ia menegaskan pentingnya para pemimpin wilayah untuk turun langsung ke lapangan dan memahami kebutuhan warganya.

“Para camat harus bekerja serius, turun langsung ke masyarakat untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan. Jika ada yang hanya datang duduk di kantor tanpa menjalankan tugasnya dengan baik, segera laporkan,” tegasnya.

Menariknya, dalam suasana Ramadan ini, Bupati Burhanuddin juga mengumumkan rencananya untuk mengeluarkan surat edaran yang mengimbau seluruh masyarakat Bombana, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk melaksanakan salat berjamaah setiap Zuhur dan Ashar di masjid.

“Sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, saya akan mengeluarkan surat edaran yang mendorong seluruh ASN untuk menjalankan salat berjamaah. Ini adalah langkah sederhana namun bermakna dalam memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan pemerintahan dan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Dengan adanya program pasar murah dan berbagai kebijakan yang diinisiasi oleh Pemkab Bombana, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan mereka, terutama di bulan yang penuh berkah ini.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana secara resmi menetapkan besaran zakat fitrah, zakat maal, dan infak tahun 1446 H/2025 M dalam rapat yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana.

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Bombana pada Senin (10/3/2025) ini dibuka oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., serta dihadiri unsur Forkopimda, Asisten Setda, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana, Majelis Ulama Indonesia (MUI), camat se-Kabupaten Bombana, dan tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Ahmad Yani menegaskan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dan harus dibayarkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum Hari Raya Idulfitri agar dapat didistribusikan kepada yang berhak.

“Zakat fitrah bukan hanya penyucian diri bagi yang berpuasa, tetapi juga bentuk kepedulian sosial untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Semoga dengan penetapan ini, masyarakat dapat menunaikan zakatnya dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujar Ahmad Yani.

Setelah mempertimbangkan harga bahan pokok di pasaran, BAZNAS Kabupaten Bombana menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1446 H/2025 M sebagai berikut:

Zakat Fitrah dalam Bentuk Beras (sesuai ketentuan syariat, 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa):

• Beras Berkualitas Baik: Rp13.000 per liter.
• Beras Berkualitas Biasa: Rp11.000 per liter.
• Jagung: Rp10.000 per liter.

Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (disesuaikan dengan harga beras di pasaran):

• Beras Berkualitas Baik: Rp45.500 per jiwa.
• Beras Berkualitas Biasa: Rp38.500 per jiwa.
• Jagung: Rp35.000 per jiwa.

Selain zakat fitrah, masyarakat juga dianjurkan untuk menunaikan zakat maal sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki serta infak sebesar Rp5.000 per jiwa guna mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di Kabupaten Bombana.

Ketua BAZNAS Kabupaten Bombana mengimbau seluruh masyarakat agar menunaikan zakat fitrah sebelum Hari Raya Idulfitri agar dapat segera disalurkan kepada yang berhak menerima.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk menunaikan zakat fitrah tepat waktu. Dengan demikian, bantuan dapat segera disalurkan kepada yang berhak menerima dan memberi manfaat yang lebih besar bagi kaum dhuafa di Bombana,” jelas Ketua BAZNAS Kabupaten Bombana.

Dengan adanya ketetapan ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat semakin meningkat. BAZNAS Kabupaten Bombana juga berkomitmen untuk menyalurkan dana zakat secara transparan dan tepat sasaran demi kesejahteraan umat.

Bombana, sultranet.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, merekomendasikan Inspektorat Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Tapuhaka. Langkah ini ditempuh menyusul hasil pengawasan BPD yang menemukan ketidaksesuaian antara laporan kegiatan pemerintah desa dengan realisasi di lapangan. (09/3/2024)

Rekomendasi pemeriksaan khusus ini tertuang dalam Surat Permintaan BPD Tapuhaka Nomor 410/03/BPD-TphkD-/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025 yang ditujukan kepada Bupati Bombana. Surat tersebut menyoroti Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2024 yang dianggap tidak selaras dengan kondisi faktual.

Ketua BPD Tapuhaka, Sri Yuliany, SE, MM, membenarkan bahwa pihaknya meminta pemeriksaan khusus karena adanya perbedaan signifikan antara laporan dan hasil pengawasan.

“Kami dari BPD telah merekomendasikan pemeriksaan khusus terhadap Pemerintah Desa Tapuhaka karena dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023 dan 2024, laporan LKPPD menunjukkan realisasi kegiatan 100 persen. Namun, hasil pengawasan kami di lapangan menunjukkan hal yang berbeda,” ujar Sri Yuliany.

Menurutnya, BPD telah mengambil langkah mediasi dengan mengundang Pemerintah Desa Tapuhaka dalam forum penyelesaian masalah. Dalam forum tersebut, pemerintah desa berjanji akan menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas sebelum penetapan APBDes 2025. Namun hingga akhir Februari, komitmen tersebut belum terealisasi.

“Untuk menghindari laporan lebih lanjut, kami telah mengundang pemerintah desa dalam forum penyelesaian masalah. Saat itu ada kesepakatan bahwa kegiatan yang tertunda akan diselesaikan sebelum APBDes 2025 ditetapkan,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bombana, Abady Makmur, mengonfirmasi bahwa Bupati Bombana telah menginstruksikan Inspektorat untuk menindaklanjuti permintaan BPD. Namun, sebelum pemeriksaan dilakukan, tim pendamping profesional juga diminta untuk melakukan monitoring awal.

“Benar, Bupati telah memerintahkan Inspektorat untuk menindaklanjuti permintaan BPD Tapuhaka. Hanya saja, sebelum Inspektorat turun ke lapangan, kami dari tim pendamping profesional juga diminta oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan monitoring. Hasil monitoring ini nantinya akan kami laporkan kepada beliau,” ungkap Abady Makmur.

Saat ini, seluruh pihak terkait masih menunggu hasil monitoring sebelum langkah lebih lanjut diambil oleh Inspektorat. Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait realisasi anggaran desa serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Tapuhaka.

Lasusua, sultranet.com – Terminal Tipe B Lacaria di Lasusua, Kolaka Utara, resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka. Pada kesempatan yang sama, gubernur juga meluncurkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Pakue Utara serta melepas secara simbolis pengoperasian Bus Bintang Zahira yang melayani rute Lasusua (Kolaka Utara) – Makassar. Peresmian ini berlangsung pada Jumat, 8 Maret 2025.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menyampaikan harapannya agar Terminal Lacaria dapat segera dilengkapi dengan fasilitas pendukung agar menarik bagi masyarakat, pelaku usaha angkutan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia juga meminta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk percepatan pembangunan di Kolaka Utara.

“Kami sangat berharap perhatian dari pemerintah provinsi, terutama dalam pembangunan jalan provinsi di Kecamatan Porehu, pemenuhan kebutuhan bandara, serta dukungan untuk percetakan sawah guna meningkatkan ketahanan pangan daerah,” ujar Nur Rahman Umar.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya pengelolaan Terminal Lacaria agar tidak terbengkalai setelah diresmikan. Ia meminta agar terminal ini segera dilengkapi dengan berbagai fasilitas guna meningkatkan kenyamanan dan daya tarik bagi masyarakat serta pengguna jasa transportasi.

“Terminal ini harus dikelola dengan baik dan dilengkapi fasilitas yang memadai. Jangan sampai hanya diresmikan lalu terbengkalai,” tegas Andi Sumangerukka.

Gubernur juga menjelaskan bahwa berbagai proyek infrastruktur di Kolaka Utara akan direalisasikan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah. Mengenai permintaan bantuan untuk percetakan sawah, ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi siap memberikan dukungan guna meningkatkan sektor pertanian di wilayah tersebut.

“Pemerintah provinsi akan terus berupaya mendukung pembangunan di Kolaka Utara, termasuk di sektor pertanian dengan program percetakan sawah yang akan membantu ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menambahkan bahwa keberadaan Terminal Lacaria menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan konektivitas transportasi di daerah tersebut. Ia menekankan bahwa terminal ini tidak hanya menjadi pusat layanan angkutan umum, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

“Terminal ini akan menjadi simpul transportasi penting di Kolaka Utara, yang bukan hanya mendukung mobilitas masyarakat tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di sekitar area terminal,” jelas Syahlan Launu.

Peresmian Terminal Lacaria diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan sistem transportasi di Kolaka Utara, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah. Sementara itu, proyek SPAM Pakue Utara yang mulai dibangun bertujuan untuk memperluas akses air bersih bagi warga setempat, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pengoperasian Bus Bintang Zahira rute Lasusua – Makassar akan memberikan pilihan transportasi yang lebih nyaman dan aman bagi warga Kolaka Utara yang ingin bepergian ke Sulawesi Selatan. Kehadiran armada ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Dengan berbagai program yang dicanangkan, pemerintah daerah dan provinsi terus berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara dan sekitarnya.

Bombana, Sultranet.com – Personel Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan karya bakti dengan sasaran pembersihan Pasar Rakyat Tetehaka, Desa Tetehaka, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Sabtu (08/03). Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan nyaman, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan.

Sertu Andi Tasakka, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kami bersama warga membersihkan area pasar agar lebih nyaman bagi pedagang dan pembeli, khususnya menjelang bulan Ramadan,” ujarnya.

Kepala Desa Tetehaka, Muh. Ramli Saebe, mengapresiasi partisipasi Babinsa dan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

“Karya bakti ini sangat bermanfaat bagi kebersihan pasar. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara rutin,” ucapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menyampaikan bahwa karya bakti merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan.

“Kami terus bersinergi dengan masyarakat dalam menjaga kebersihan fasilitas umum, terutama di tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga,” pungkasnya.

Sultranet.com, Wakatobi – Hampir dua tahun tanpa kejelasan, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam program pengembangan komoditas bawang merah di Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2022 kembali mencuat. Front Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (FPM-SULTRA) mengambil langkah tegas dengan melaporkan ulang kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra).

Sebelumnya, kasus ini dilaporkan oleh salah satu LSM asal Wakatobi ke Unit Tipikor Satreskrim Polres Wakatobi pada Agustus 2023. Namun, hingga kini belum ada kejelasan hukum terkait penanganannya. FPM-SULTRA menilai Polres Wakatobi tidak serius dalam menangani perkara tersebut.

Ketua FPM-SULTRA, Mardin, menegaskan bahwa pelaporan ulang ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya proses hukum di Polres Wakatobi.

“Saya bersama teman-teman di FPM-SULTRA kembali melaporkan kasus dugaan korupsi ini ke Kejati Sultra. Sudah hampir dua tahun kasus ini bergulir, namun Polres Wakatobi belum mampu menyelesaikannya. Seakan-akan kasus ini tidak ingin diproses. Oleh karena itu, kami berharap Kejati Sultra segera mengambil langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Mardin.

Menurutnya, dugaan korupsi dalam program pengembangan bawang merah ini berdampak besar. Selain merugikan keuangan negara, hal ini juga merugikan petani yang tergabung dalam kelompok tani penerima manfaat program tersebut.

“Jika dikaji dari aspek mana pun, kasus ini harus diproses. Program ini adalah salah satu unggulan Bupati Wakatobi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, adanya oknum-oknum tak bertanggung jawab membuat program ini tidak berjalan sesuai harapan,” tambahnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kasus ini, FPM-SULTRA berencana menggelar aksi demonstrasi di Kejati Sultra dan Polda Sultra dalam waktu dekat.

“Kami akan turun aksi pada hari Selasa di Kejati Sultra dan Polda Sultra untuk mendesak pihak berwenang segera menindaklanjuti laporan ini serta mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum di Polres Wakatobi,” tegas Mardin.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mengembangkan program “One Village One Product” (OVOP) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa. Program ini menjadi salah satu misi utama Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin dan Ahmad Yani, yang telah masuk dalam agenda 100 hari kerja pemerintahan periode 2025-2030. (7/3/2025)

Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Burhanuddin dan Ahmad Yani telah menetapkan 21 program unggulan. Salah satunya adalah hilirisasi sumber daya alam di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan industri kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah juga berencana memberikan pendampingan bagi UMKM dalam hal perizinan, sertifikasi halal, dan inovasi produk. Selain itu, disediakan pula fasilitas galeri (Rumah Kemasan) serta pameran produk lokal untuk meningkatkan daya saing usaha masyarakat.

Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur, mengungkapkan bahwa tim Tenaga Pendamping Profesional (TPP) siap membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan program OVOP. Menurutnya, program ini akan segera terwujud dengan memanfaatkan Dana Desa melalui Program Ketahanan Pangan Desa, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bombana.

“Kami bersama Tim TPP se-Kabupaten Bombana akan mendukung penuh program One Village One Product tanpa membebani APBD. Pembiayaannya cukup menggunakan Dana Desa melalui Program Ketahanan Pangan Desa, sehingga program ini bisa berjalan efektif tanpa mengganggu alokasi anggaran lainnya,” ujar Abady Makmur.

Mantan anggota DPRD Bombana itu juga menjelaskan bahwa saat ini tim pendamping sedang memfasilitasi pemetaan tematik untuk mengidentifikasi produk unggulan di setiap desa. Hasil pemetaan ini nantinya akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bombana sebagai dasar dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

“Kami sedang melakukan pemetaan tematik guna mengetahui potensi unggulan di setiap desa. Setelah selesai, kami akan menyampaikan hasilnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Bombana, sehingga kebijakan yang dibuat bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Program OVOP ini diharapkan dapat mengangkat potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk tenaga ahli dan tenaga pendamping profesional, program ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekonomi berbasis desa yang mandiri dan berkelanjutan.