Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Serda Asmin Amini, mendampingi warga Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dalam pelaksanaan panen padi. Kegiatan ini berlangsung di lahan milik H. Mardani, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah Binaannya. Minggu, (23/02)

Panen dilakukan di lahan seluas 1 hektare dengan varietas padi Empari 42. Berdasarkan hasil ubinan, perhitungan produksi menunjukkan hasil yang cukup baik. Ubinan pertama mencatat 4,8 kg, sementara ubinan kedua mencapai 6,7 kg, dengan rata-rata 5,775 kg. Dari hasil tersebut, dugaan produksi mencapai 9,24 ton per hektare.

H. Mardani, Pemilik sawah, sangat mengapresiasi kehadiran Babinsa dalam mendampingi petani.

“Kehadiran Babinsa sangat membantu kami, tidak hanya dalam panen, tetapi juga dalam memberikan motivasi dan pendampingan teknis pertanian,” ujarnya.

Serda Asmin Amini menegaskan bahwa TNI selalu siap mendukung masyarakat, terutama dalam sektor pertanian.

“Kami berharap hasil panen ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong mereka untuk terus mengembangkan pertanian secara mandiri,” katanya.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan produktivitas pertanian di Desa Marga Jaya semakin meningkat, serta dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan daerah. (Pendim)

Bombana, sultranet.com – Jajaran Polsek Lantari Jaya bersama Unit Intelkam dan Unit Resmob Polres Bombana berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang meresahkan petani di wilayah Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara.

Pelaku diketahui bernama RS (39), warga Desa Wumbubangka, ditangkap pada Sabtu (22/2/2025) dini hari setelah bersembunyi di plafon rumah orang tuanya.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya menangkap Rusman setelah melakukan pengepungan di rumah orang tuanya.

Pelaku sempat menolak menyerahkan diri dan berupaya melarikan diri dengan menjebol atap rumah. Namun, setelah negosiasi selama 15 menit tidak membuahkan hasil, petugas akhirnya memanjat plafon dan meringkus pelaku saat hendak kabur.

RS diketahui mencuri mesin pompa air (alkon) milik Komang Pasek (45), seorang petani asal Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, pada 8 Desember 2024.

Saat itu, korban hendak mengecek sawahnya dan mendapati mesin pompa air yang dinyalakan sejak malam sebelumnya telah hilang.

Salah satu saksi, Ketut Ginastra, melihat seseorang dengan ciri-ciri mirip pelaku berada di sekitar lokasi pada dini hari sebelum kejadian. Akibat pencurian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta.

Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan menyebut telah menjual mesin pompa kepada seseorang berinisial AA seharga Rp 1,5 juta.

Ia juga mengungkapkan telah melakukan pencurian di tujuh lokasi berbeda dan bekerja sama dengan beberapa rekannya, termasuk Lk. IK dan Lk. AD yang saat ini masih buron.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku berupa satu unit mesin pompa air merk FIRMAN 7,5 PK. Saat ini, polisi masih melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya serta barang bukti lain yang telah dijual.

Kapolsek menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus menindak tegas pelaku kejahatan yang merugikan petani.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi jika mengetahui tindak kejahatan seperti ini,” ujarnya. Sabtu (22/2/2025)

Pelaku dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4e subs Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kasus untuk menangkap pelaku lain yang terlibat.

Kolaka Utara, sultranet.com – SMU 1 Kodeoha menggelar Diskusi Literasi Publik pada Sabtu (22/2/2025) di Rumah Literasi sekolah tersebut.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pemerintah serta membahas pentingnya sinergi antara sekolah dan pemerintah dalam penguatan literasi di era digital.

Diskusi ini dipandu oleh Pembina Literasi SMU 1 Kodeoha, Gusno Agus, S.Pd., M.Pd., dengan menghadirkan narasumber Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., Kepala SMU 1 Kodeoha, Waode Nurhasna, S.Pd., M.M., dan Kepala Perpustakaan SMU 1 Kodeoha, Muh. Saleh, S.Pd.

Dalam sambutannya, Waode Nurhasna memaparkan berbagai prestasi yang telah diraih SMU 1 Kodeoha, di antaranya Juara 3 Lomba Menulis se-Sulawesi Tenggara, penghargaan Guru Berprestasi se-Sulawesi Tenggara, serta masuk dalam 50 nominasi Sekolah Literasi Nasional.

Ia juga mengungkapkan rencana sekolah untuk menjadi tuan rumah Festival Literasi Daerah se-Kabupaten Kolaka Utara yang akan melibatkan 75 sekolah dari jenjang SMP, SMU/SMK, dan Madrasah Aliyah (MA).

Sementara itu, Syahlan Launu dalam pemaparannya menekankan pentingnya literasi digital dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Paradigma literasi dewasa ini telah beranjak kepada literasi digital sebagai sebuah konsekuensi dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kecakapan dalam bermedia digital dengan prinsip cakap, berbudaya, aman, dan etis,” ujarnya.

Ia juga menyinggung upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan di dunia digital, khususnya pemberantasan judi online yang dapat merusak karakter generasi muda.

“Pemerintah memiliki peran sebagai public service sekaligus katalisator dalam mendorong literasi produktif di masyarakat,” tambahnya.

Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mendukung literasi, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

JAKARTA, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menjalankan tugas delegasi dari Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) dengan melakukan serangkaian agenda penting di Jakarta. Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Wagub memulai kegiatannya sejak 21 Februari 2025, dengan agenda utama koordinasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kantor Penghubung Sultra di Jakarta. Sabtu, 22 Februari 2025

Sekda Sultra mengatakan, setelah menerima mandat dari Gubernur Sultra, Wagub langsung bertolak ke Kemendagri untuk membahas berbagai tugas pemerintahan yang menjadi prioritas daerah. “Kemarin sejak pagi, Bapak Wagub langsung melaksanakan tugas perdana di Kemendagri terkait koordinasi pemerintahan. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB, beliau melanjutkan kegiatan di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Selama berdinas di Jakarta, Wagub Sultra juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Penghubung. Ia meminta seluruh pegawai untuk bekerja lebih optimal dalam mendukung kepentingan daerah. Plt. Kepala Kantor Penghubung turut diberi kesempatan memaparkan tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian.

“Pak Wagub menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sultra. Beliau juga mengingatkan agar tidak melupakan sejarah pembentukan Provinsi Sultra yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan suku bangsa di Bumi Anoa,” tambah Sekda.

Gubernur Sultra saat ini tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama periode tersebut, Wagub Hugua akan menjalankan tugas delegasi hingga berangkat ke Magelang pada 26 Februari 2025 untuk mengikuti agenda resmi yang dimulai sehari setelahnya.

Menurut Sekda Sultra, Gubernur ASR dan Wagub Hugua memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Setiap pemimpin ada masanya. Inilah waktu yang tepat bagi ASR – Hugua untuk mengabdi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik,” tuturnya.

Selain fokus pada tata kelola pemerintahan, Wagub juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program pembangunan di Sultra berjalan lancar. Ia memastikan bahwa agenda yang dijalankan di Jakarta bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret dalam memperkuat pembangunan daerah.

Dengan adanya koordinasi intensif yang dilakukan, Pemprov Sultra berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wagub menargetkan optimalisasi peran Kantor Penghubung Sultra untuk menjadi fasilitator utama bagi kepentingan daerah di tingkat nasional.

Sejumlah agenda strategis lain juga telah disusun untuk memaksimalkan periode delegasi ini, termasuk pertemuan dengan berbagai instansi terkait guna mempercepat program-program prioritas daerah.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah daerah berharap berbagai kebijakan yang dirancang dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Jakarta, sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana melakukan audiensi dan konsultasi terpadu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan pembangunan daerah. (22/2)

Kepala DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman, M.Si, mengatakan bahwa audiensi ini dilakukan untuk memperkuat komitmen daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di Bombana benar-benar inklusif, mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak, serta kelompok rentan lainnya,” ujar Abdul Rahman melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DP3A Bombana.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari DP3A Bombana bersama Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkonsultasi mengenai implementasi ARG dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Mereka juga membahas bagaimana ARG dapat lebih terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Anggaran Responsif Gender (ARG) sendiri merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran yang memastikan bahwa kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. ARG bukanlah anggaran khusus untuk perempuan, melainkan strategi agar alokasi dana pembangunan lebih adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Menurut Abdul Rahman, pemahaman yang kuat mengenai ARG sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak.

“Dengan adanya audiensi ini, kami berharap daerah semakin paham bagaimana ARG bisa diterapkan secara optimal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif,” tambahnya.

Selain membahas aspek teknis penerapan ARG, audiensi ini juga menjadi forum berbagi pengalaman antar daerah terkait tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan efektivitas penerapan ARG agar program pembangunan yang dijalankan lebih inklusif dan berkeadilan.

Sebagai dasar implementasi ARG, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme penganggaran berbasis gender di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang memungkinkan penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan anggaran negara.

Melalui konsultasi ini, DP3A Bombana berharap penerapan ARG semakin maksimal di daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, kebijakan pembangunan di Kabupaten Bombana diharapkan lebih berkeadilan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama Kepala Desa, aparat, dan masyarakat Desa Batusempe melaksanakan kerja bakti pembersihan parit di Dusun 2 Desa Batusempe Indah, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah banjir dan menjaga kebersihan lingkungan. Sabtu, (22/02)

Sertu Sukmar, yang memimpin kegiatan tersebut, menyatakan bahwa pembersihan parit ini merupakan langkah preventif untuk menghindari genangan air yang dapat menyebabkan banjir.

“Kami bersama masyarakat berinisiatif membersihkan drainase agar aliran air tetap lancar, terutama saat musim hujan,” ungkapnya.

Kepala Desa Batusempe, Sarman S, Ak, mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini.

“Kerja bakti ini menunjukkan semangat gotong royong yang masih kuat di desa kita. Dengan kebersamaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafarudin, juga mendukung penuh inisiatif tersebut.

“Kegiatan seperti ini sangat positif dan perlu terus dilaksanakan. Sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan,” pungkasnya.

Melalui kerja bakti ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, sehingga potensi bencana seperti banjir dapat diminimalisir. (Pendim)

MUNA, Sultranet.com – Ketua Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Sulawesi Tenggara, Kamal Rahmat, S.H., menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang baru.

Ia berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra.

“Kami mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang baru dilantik. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kamal, Jumat (21/2/2025).

Kamal menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap pemerintah daerah segera merumuskan regulasi yang dapat mengoptimalkan potensi lokal di setiap kabupaten dan kota.

“Kepemimpinan baru harus lebih fokus membangun Sultra dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi. Regulasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat,” katanya.

Selain sektor ekonomi, Kamal juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi. Ia mendorong pemerintah untuk lebih memberdayakan UMKM, koperasi, serta pelaku usaha lokal agar mereka bisa berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

“Pemerintah harus hadir dalam mendukung pemasaran produk lokal, termasuk melalui Perusahaan Daerah (Perusda). Dengan begitu, produk unggulan Sultra bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sektor pariwisata juga menjadi perhatian GERADIN Sultra. Kamal menilai pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah, seperti Kendari, Konawe Kepulauan, Muna, Buton, dan Wakatobi, harus dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

“Pulau-pulau kecil di sekitar Wakatobi dapat dimanfaatkan sebagai penyangga wisata agar sektor ini berkembang pesat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Kamal menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru.

Ia menyatakan kesiapan GERADIN Sultra untuk mendukung langkah-langkah pemerintah yang berpihak pada kemajuan daerah.

“Kami siap mendukung kebijakan yang berorientasi pada kemajuan Sultra. Selamat bertugas, semoga Sulawesi Tenggara semakin maju dan berjaya!” pungkasnya.

Jakarta, sultranet.com – Indonesia menargetkan lebih dari sembilan juta talenta digital hingga tahun 2030, sebagai upaya untuk mendongkrak daya saing dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta Pusat, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja nasional melalui program pelatihan digital. (21/2)

Pemerintah berupaya mengantisipasi lonjakan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan digital melalui serangkaian program strategis, di antaranya Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy. Program-program ini dirancang untuk mencetak SDM yang siap menghadapi tantangan industri berbasis teknologi dan memenuhi kebutuhan lebih dari sembilan juta tenaga kerja digital hingga tahun 2030. Selain itu, kolaborasi ini melibatkan transformasi balai pelatihan yang selama ini fokus pada manufaktur dan elektronik. Kini, enam balai besar beserta 21 balai pelatihan lainnya di seluruh Indonesia tengah diarahkan untuk memperluas cakupan pelatihan ke bidang IT dan digital.

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi individual, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Pemerintah telah mengidentifikasi 44 sektor prioritas, termasuk keamanan siber, ekosistem digital, infrastruktur, pemrograman, konten kreator, dan Internet of Things (IoT). Sinergi antara Komdigi dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja berbasis digital, sekaligus meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata.

Dalam upaya tersebut, kolaborasi strategis juga melibatkan mitra penting seperti Balai Pelatihan Kerja dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dengan bekerja sama secara erat, pemerintah optimistis dapat merumuskan target kuantitatif yang terukur guna mengoptimalkan dampak program pelatihan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja. Transformasi digital ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi modern yang dinamis dan inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat mendapat manfaat dari kemajuan teknologi.

“Mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi digital adalah keharusan. Kami telah mendiskusikan prioritas bidang yang harus diperkuat dan bentuk kerja sama yang langsung dapat diimplementasikan,” ungkap Meutya Hafid dalam pertemuan tersebut.

“Saya apresiasi komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengadaptasi praktik terbaik dari Komdigi. Balai pelatihan harus bertransformasi agar tidak hanya fokus pada sektor tradisional, melainkan juga mencakup bidang IT dan digital,” tegas Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

Kedua menteri sepakat bahwa penyatuan kekuatan antar kementerian dan mitra strategis akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi digital. Mereka menekankan bahwa langkah strategis ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kolaborasi ini juga didorong oleh arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam pengembangan SDM nasional.

Dalam ekor berita, pejabat pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital bukan semata soal teknologi, melainkan tentang membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi era ekonomi modern. Dengan sinergi kuat dan komitmen tinggi, diharapkan Indonesia dapat mencetak talenta digital unggul yang tidak hanya siap bersaing secara global, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana kembali menggelar layanan administrasi kependudukan keliling di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Jumat (21/2/2025). Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

Pelayanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Tasman, S.KM, ini disambut antusias oleh warga. Kepala Desa Langkowala, Juhardi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Disdukcapil dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Disdukcapil Bombana yang telah datang langsung ke desa kami. Ini sangat membantu warga, terutama yang memiliki keterbatasan akses ke pusat layanan,” ujar Juhardi.

Dalam pelayanan tersebut, tim Disdukcapil berhasil menerbitkan berbagai dokumen kependudukan, antara lain 30 Kartu Keluarga (KK), 30 akta kelahiran baru, 30 Kartu Identitas Anak (KIA), 10 akta lama yang diperbaharui, 15 KK lama yang diperbaiki, serta 10 akta kematian. Selain itu, tim juga melayani pembuatan Akta Perkawinan Non-Muslim.

Tasman menyebutkan bahwa layanan ini merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil Bombana untuk meningkatkan aksesibilitas administrasi kependudukan bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga Bombana memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Dengan layanan keliling seperti ini, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan,” kata Tasman.

Ia juga menegaskan bahwa program ini akan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak desa di Bombana.

Masyarakat Langkowala berharap agar layanan jemput bola ini bisa dilakukan secara rutin dan diperluas ke desa-desa lain yang masih kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekali, tetapi bisa lebih sering dilakukan agar masyarakat semakin mudah dalam mengurus dokumen penting,” ujar salah seorang warga.

Dengan adanya program layanan keliling ini, Disdukcapil Bombana berupaya memberikan kemudahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Selain mempercepat proses administrasi, layanan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencatatan sipil yang lebih tertib dan akurat.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Indonesia semakin memperkuat pertahanan siber nasional dengan meningkatkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan digital yang lebih tangguh, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa respons cepat dan koordinasi yang solid merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas ruang digital nasional. Dengan meningkatnya ancaman siber, langkah strategis ini dianggap penting untuk memastikan ketahanan digital Indonesia tetap kokoh.

“Ke depan, sinergi ini harus semakin solid dan proaktif. Para pimpinan harus siap 24 jam dalam merespons potensi ancaman siber. Ini bukan sekadar upaya teknis, tetapi langkah strategis untuk ketahanan nasional,” ujar Meutya usai menerima Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, di Kantor Komdigi, Jumat (21/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Meutya menekankan pentingnya efektivitas koordinasi antara Komdigi dan BSSN tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan digital yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital nasional.

“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa keamanan siber adalah prioritas nasional. Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi agar Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi tantangan digital,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keamanan siber yang lebih baik. Menurutnya, arahan Presiden menjadi landasan utama dalam mempercepat langkah strategis di bidang keamanan digital.

“Sejak dilantik, saya langsung mengimplementasikan instruksi Presiden, yaitu memperkuat koordinasi dan bergerak cepat. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi langkah nyata untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman,” ujar Nugroho.

Sinergi antara Komdigi dan BSSN akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penguatan sistem pertahanan siber, peningkatan regulasi keamanan siber, dan pengembangan teknologi perlindungan data. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

“Kami akan bersinergi dalam pengamanan infrastruktur digital, mitigasi ancaman siber, serta perlindungan data sensitif. Regulasi dan penerapan teknisnya harus berjalan beriringan,” jelas Nugroho.

Dengan meningkatnya tantangan dunia digital, kerja sama antara Komdigi dan BSSN bukan sekadar kolaborasi administratif, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dan bertindak cepat guna memastikan keamanan digital nasional tetap terjaga.