Wakatobi, Sultranet.com – Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Daerah Pemilihan Pulau Tomia, Arman Alini, S.Pi., MM, menggelar reses di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan warga dari Kelurahan Tongano Barat, Tongano Timur, dan Bahari, serta berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan gender, pemuda, dan pelajar.

Dalam sambutannya, Arman Alini menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya sebagai wakil rakyat.

“Reses merupakan momen penting untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat serta memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas di daerah ini,”ucapnya.

Berbagai aspirasi disampaikan oleh warga, mulai dari kebutuhan pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang lebih layak, peningkatan infrastruktur lampu jalan, hingga pengelolaan sarana keagamaan yang lebih profesional. Warga juga menyoroti pentingnya pengawasan pesisir dan laut, mengingat hasil tangkapan nelayan semakin menurun akibat maraknya ilegal fishing. Selain itu, usulan terkait pembangunan dan rehabilitasi Dermaga Usuku juga menjadi perhatian, mengingat dermaga ini memiliki peran strategis dalam pergerakan ekonomi di Pulau Tomia.

Tidak hanya itu, warga mengeluhkan kondisi jalan di Tongano Timur yang sudah rusak dan mendesak agar perbaikannya menjadi prioritas tanpa adanya pemangkasan anggaran. Sementara itu, aspirasi terkait pelayanan kesehatan gratis juga mencuat, terutama terkait biaya pemeriksaan kolesterol dan gula darah di Posbindu, yang masih dikenakan tarif Rp 35.000 per orang.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Arman Alini menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur legislatif. Ia berjanji akan membawa semua usulan ini ke dalam forum rapat kerja bersama TAPD dan OPD terkait untuk ditindaklanjuti. Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Wakatobi.

Kegiatan reses ini berlangsung dari tanggal 25 hingga 27 Februai 2025 dengan penuh antusias, menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap pembangunan di daerah mereka.

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dengan menangkap seorang pengedar sabu di Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Kamis (27/2/2025) pukul 18.30 WITA.

Dalam operasi ini, polisi menyita barang bukti berupa 21,85 gram sabu yang diduga siap diedarkan di wilayah tersebut.

Kasat Resnarkoba Polres Bombana AKP Muh. Arman, SH., MH menjelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai aktivitas transaksi narkoba di sebuah rumah kos di pertigaan Kelurahan Boepinang Barat.

“Kami menerima informasi adanya peredaran narkotika di lokasi tersebut, sehingga tim gabungan Sat Resnarkoba Polres Bombana dan Polsek Poleang langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan,” ujar Kasat Resnarkoba.

Saat penggerebekan, polisi mendapati seorang pria bernama Hamsah alias Canca (29) berada di dalam kamar kos.

Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan dua bungkus plastik bening berisi sabu ukuran besar dan 17 bungkus ukuran kecil dengan berat total 21,85 gram, yang disembunyikan di saku celana yang digantung di balik pintu kamar.

Hamsah mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial LP di Kota Kendari untuk diedarkan di wilayah Poleang dengan sistem tempel.

Selain sabu, polisi juga menyita berbagai barang bukti lain, di antaranya 13 potongan pipet plastik warna pink, satu potongan pipet hijau, satu bungkus rokok Sampoerna, satu sendok sabu, satu timbangan digital, satu celana pendek biru navy, satu set alat hisap sabu (bong), dan satu unit ponsel Oppo warna merah marun.

“Tersangka berperan sebagai tukang tempel, yaitu metode di mana sabu ditinggalkan di lokasi tertentu untuk diambil oleh pembeli. Modus ini umum digunakan oleh jaringan pengedar narkoba,” tambah Arman.

Saat ini, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Bombana guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga berencana melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan pemasoknya.

Atas perbuatannya, Hamsah dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ia terancam hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp10 miliar.

Polres Bombana mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan mereka.

Bombana, sultranet.com – Menjelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menggelar pasar murah di Kecamatan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya. Program ini disambut antusias oleh masyarakat yang berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau. (27/2)

Kegiatan pasar murah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga yang kerap terjadi menjelang bulan puasa. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung dijual dengan harga subsidi melalui kerja sama dengan Perum Bulog sebagai penyedia bahan utama.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair, yang turun langsung memantau jalannya kegiatan, menegaskan bahwa pasar murah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di daerah. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ini adalah upaya konkret kami untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang bulan Ramadhan,” ujarnya.

Ferawati, Kepala Bidang Perdagangan sekaligus koordinator pasar murah, menjelaskan bahwa program ini akan terus digelar di berbagai kecamatan lainnya agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Bombana, termasuk daerah terpencil, dapat merasakan dampak positif dari program ini. Pasar murah ini bukan hanya sekadar membantu warga membeli bahan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga sebagai langkah untuk menekan kenaikan harga di pasaran,” katanya.

Camat Rarowatu Utara, Abdul Hajar Aswad, yang turut hadir dan mengarahkan warganya untuk memanfaatkan pasar murah ini, mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah pemerintah. “Kami sangat berterima kasih atas inisiatif ini. Pasar murah seperti ini sangat membantu warga kami, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Dengan adanya harga yang lebih murah, mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih ringan,” tuturnya.

Warga yang datang ke pasar murah mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Seorang ibu rumah tangga asal Rarowatu Utara, Hasna, menyampaikan rasa syukurnya karena bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih bersahabat. “Beras dan minyak goreng biasanya mahal kalau mendekati bulan puasa, tapi di pasar murah ini harganya jauh lebih murah. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ujarnya.

Selain menekan inflasi, pasar murah juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi potensi kelangkaan bahan pokok di pasaran. Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus menggencarkan kegiatan serupa di berbagai wilayah guna memastikan stabilitas harga menjelang dan selama Ramadhan.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar seminar bertema “Pengembangan Pelabuhan Sikeli” dengan fokus pada Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Acara ini berlangsung di Aula Kantor Perhubungan Kabupaten Bombana pada Kamis (27/2/2025) dan dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Bombana.

Dalam sambutannya, dr. Sunandar menekankan pentingnya kajian Andalalin sebagai bagian dari perencanaan strategis dalam pengembangan Pelabuhan Sikeli, yang terletak di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat. Menurutnya, pelabuhan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah serta memperlancar mobilitas masyarakat.

“Analisis dampak lalu lintas sangat krusial untuk memastikan pembangunan ini berjalan dengan lancar, aman bagi pengguna jalan, serta tidak menimbulkan masalah lalu lintas di masa depan. Kita ingin memastikan pelabuhan ini berkembang dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan,” ujar Sunandar.

Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Baubau, Kepala Dinas Perhubungan Bombana beserta seluruh kepala bidangnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bombana, serta Kasat Lantas Polres Bombana. Selain itu, turut hadir tim konsultan desain pelabuhan, dr. Hariyati, S.T., M.T., dan La Ode Muhammad Rizal Mizani, S.T., yang bertindak sebagai tim penilai dokumen Andalalin.

Diskusi dalam seminar ini berfokus pada potensi dampak lalu lintas yang dapat ditimbulkan dari pengembangan pelabuhan, serta solusi untuk memastikan arus kendaraan tetap terkendali. Kajian ini menjadi bagian dari persyaratan utama dalam proyek infrastruktur transportasi guna mendukung konektivitas yang lebih baik di Kabupaten Bombana.

Pelabuhan Sikeli direncanakan menjadi salah satu proyek strategis daerah, mengingat posisinya yang vital dalam menunjang distribusi barang dan jasa, terutama bagi wilayah kepulauan di Kabupaten Bombana. Dengan adanya evaluasi mendalam melalui seminar ini, diharapkan pengembangan pelabuhan dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus melanjutkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari ketiga, Musrenbang kali ini berlangsung di Gedung Pertemuan Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, dengan melibatkan tiga kecamatan, yaitu Ngapa, Tiwu, dan Watunohu sebagai tuan rumah. Kamis (27/02/2025)

Asisten II Setda Kolaka Utara Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan, H. Syamsuddin, SH., yang mewakili Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., membuka kegiatan tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Musrenbang tingkat kecamatan sebagai bagian strategis dalam penyusunan pembangunan daerah.

“Musrenbang ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah desa yang telah dilakukan sebelumnya. Semua usulan yang diajukan akan dievaluasi, apakah sudah terealisasi atau belum. Jika belum, maka akan tetap dilanjutkan dan dimasukkan dalam skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Syamsuddin.

Dalam proses Musrenbang, setiap desa diberikan kesempatan untuk mengajukan tiga prioritas pembangunan, yang terdiri dari satu usulan pembangunan fisik dan dua usulan nonfisik. Namun, berdasarkan hasil diskusi, mayoritas desa cenderung mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik sebagai kebutuhan utama masyarakat.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., yang turut hadir dalam kegiatan ini, menilai Musrenbang memiliki banyak manfaat dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Musrenbang menjadi wahana brainstorming antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini juga menjadi forum uji publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan pembangunan yang telah dan akan dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut, Syahlan menambahkan bahwa Musrenbang juga menjadi ajang evaluasi efektivitas pembangunan dengan pendekatan kemanfaatan bagi masyarakat. “Pemerintah memang belum mampu merealisasikan semua harapan dan usulan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, tetapi setiap masukan akan menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2026 akan terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kendari, SultraNet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) tanaman padi yang menjadi target strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Komitmen itu ditegaskan saat hadirnya perwakilan Distan Bombana dalam Rapat Koordinasi (Rakor) LTT Provinsi Sultra yang berlangsung di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Kamis 27 Februari 2025.

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Syarif, SH, diwakili oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., MM, bersama tim, turut menyimak arah kebijakan nasional dalam Rakor tersebut yang dilaksanakan secara luring dan daring. Rakor dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P., dan dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Dr. La Ode Muhammad Rusdin Jaya, S.Ip., M.Si, perwakilan Korem 143/Haluoleo, serta para kepala dinas pertanian kabupaten dan kota se-Sultra.

Dalam arahannya, Dirjen Tanaman Pangan menekankan pentingnya percepatan tanam di seluruh wilayah untuk mengejar target LTT yang telah ditentukan, terutama pada Februari dan Maret 2025. Ia mengingatkan bahwa seluruh daerah harus lebih aktif mengidentifikasi potensi lahan dan mengoptimalkan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam.

“Segera lakukan percepatan perluasan areal tanam dan optimalkan seluruh alsintan yang ada. Lakukan juga identifikasi dan verifikasi kebutuhan sarana produksi pertanian (saprodi), agar percepatan LTT di bulan Maret bisa berjalan maksimal dan target yang diberikan dapat terealisasi,” tegas Yudi.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Dr. La Ode Rusdin Jaya, dalam laporannya menyampaikan bahwa target LTT padi di Sultra untuk Februari 2025 sebesar 30.047 hektar, dengan capaian realisasi sementara 27.837 hektar atau sekitar 92 persen. Ia optimis capaian 100 persen bisa diraih di bulan Maret, terutama dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari kabupaten/kota.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, penyuluh lapangan, TNI, dan kelompok tani, kami berharap target di bulan Maret bisa tercapai. Ini akan sangat berdampak pada ketersediaan stok pangan kita di Sulawesi Tenggara,” ujar Rusdin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distan Bombana, Hasbi, menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung percepatan tanam padi di wilayahnya. Ia juga menghimbau kepada seluruh stakeholder, termasuk para penyuluh pertanian di tingkat lapangan, agar bersinergi dan mengambil peran aktif dalam menggerakkan petani.

“Kami di Dinas Pertanian Bombana siap menjalankan arahan dari pusat dan provinsi. Kami mendorong seluruh penyuluh pertanian untuk bekerja bersama para petani agar target LTT bisa tercapai dan produksi padi kita terus meningkat,” kata Hasbi.

Hasbi juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk perluasan tanam, terutama pada masa tanam awal tahun ini. Ia berharap kegiatan percepatan ini tidak hanya menjadi program sesaat, namun berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan nasional dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Kalau kita bisa menjaga ritme tanam dan produksi dengan baik, Bombana bisa menjadi salah satu daerah andalan penyuplai padi untuk Sulawesi Tenggara bahkan secara nasional,” ujarnya.

Dukungan dari unsur TNI juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Kolaborasi Distan, penyuluh, dan Babinsa diharapkan dapat mempercepat akselerasi tanam dan menjangkau seluruh wilayah potensial, termasuk lahan-lahan tidur yang bisa diaktifkan kembali untuk mendukung target LTT.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan posisi strategisnya dalam mendukung kebijakan pangan nasional. Selain memacu produksi dan menjaga kestabilan pasokan beras, percepatan tanam juga diharapkan mampu menjadi salah satu solusi konkret menghadapi potensi krisis pangan global.

Kendari, sultranet.com – Dinas Pertanian Kabupaten Bombana turut mendukung percepatan luas tambah tanam (LTT) padi di Sulawesi Tenggara yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian. Melalui perwakilan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., M.M., Distan Bombana mengikuti Rapat Koordinasi LTT Provinsi Sultra secara daring. Rapat ini berlangsung di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P. (27/2)

Dalam arahannya, Yudi Sastro menegaskan pentingnya percepatan tanam agar target luas tanam pada Februari dapat tercapai. “Segera lakukan percepatan perluasan areal tanam dan optimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Pastikan kebutuhan sarana produksi pertanian (saprodi) teridentifikasi dengan baik agar target di bulan Maret bisa terealisasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Dr. La Ode Muhammad Rusdin Jaya, melaporkan bahwa target luas tanam padi untuk Februari adalah 30.047 hektare, dengan realisasi saat ini mencapai 27.837 hektare atau sekitar 92 persen. Ia optimistis pada Maret target tersebut dapat terpenuhi.

Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi padi di daerahnya. “Kami mengimbau penyuluh pertanian dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendukung upaya percepatan tanam di Bombana agar target produksi bisa tercapai,” kata Kepala Dinas Pertanian Bombana.

Pemerintah daerah terus mendorong percepatan tanam sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian di Sulawesi Tenggara.

Pelayanan KB di Pasar Tradisional- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengadakan kegiatan Pencatatan dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Pasar Poleang, Kecamatan Poleang, pada Rabu (26/02/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pedagang dan pengunjung pasar, terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

Acara ini dihadiri oleh Kepala UPTD Balai Penyuluhan KB Kecamatan Poleang Tengah, tenaga medis dari Dinas Kesehatan Bombana, bidan, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Sub Koordinator Penata KB DPPKB Bombana, I Made Rai Adiana, SKM., M.Kes., turut menyaksikan jalannya kegiatan.

“Kami ingin memastikan layanan KB dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, terutama mereka yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan. Melalui kegiatan ini, kami memberikan layanan pencatatan KB, penyuluhan kesehatan reproduksi, serta deteksi dini masalah kesehatan,” ujar I Made Rai Adiana.

Selain layanan pencatatan KB, kegiatan ini juga mencakup edukasi tentang manfaat KB bagi keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Petugas memberikan pemahaman mengenai pentingnya kontrasepsi, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan.

DPPKB Bombana terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan dan penyuluh KB, guna memastikan layanan KB dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. “Kami ingin semua keluarga, terutama perempuan usia subur, mendapatkan akses informasi dan layanan KB yang berkualitas,” tambah I Made Rai Adiana.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya perencanaan keluarga sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.

BOMBANA, sultranet.com – Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Rumbia Tengah dan sukses menarik antusiasme warga sejak pagi, Kamis (27/2/2025).

Dalam program ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menggandeng Perum Bulog Cabang Bombana serta para pedagang lokal guna memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Binnuraeni AS menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama menjelang bulan puasa.

“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih murah, sehingga mereka dapat lebih siap menyambut Ramadhan tanpa khawatir akan kenaikan harga pangan,” ujarnya.

Sebanyak sembilan komoditas pangan strategis dijual dengan harga subsidi dalam program GAUL ini, yakni beras premium, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur ayam ras, daging ayam potong, serta bawang merah dan bawang putih.

Berikut harga komoditas yang ditawarkan dalam kegiatan ini:

• Beras premium: Rp 100.000/10 Kg
• Minyak Kita Premium: Rp 15.000/liter
• Gula pasir: Rp 15.000/Kg
• Terigu Kompas: Rp 10.000/Kg
• Minyak goreng Sedap: Rp 18.000/liter
• Telur ayam ras: Rp 45.000/rak
• Daging ayam potong: Rp 50.000/ekor
• Bawang merah: Rp 20.000/Kg
• Bawang putih: Rp 30.000/Kg

Masyarakat menyambut baik program ini karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Seorang warga, Rahmawati (42), mengaku senang bisa membeli bahan pokok dengan harga murah.

“Harga di pasar sekarang naik, jadi program seperti ini sangat membantu kami, apalagi sebentar lagi puasa,” katanya.

Program GAUL ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di Bombana serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi menjelang bulan Ramadhan.

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini menunjukkan bahwa program pangan murah sangat dibutuhkan, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Pemerintah Kabupaten Bombana pun berkomitmen untuk terus menghadirkan program serupa di berbagai wilayah guna memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

BOMBANA, sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana melalui Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa menggelar sosialisasi pendaftaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di sejumlah SMA/SMK/MA di Pulau Kabaena. Kegiatan ini berlangsung pada 24 hingga 27 Februari 2025 dengan tujuan menyebarluaskan informasi pendaftaran kepada seluruh siswa kelas 10 di Kabupaten Bombana.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM. Kes, menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa yang memenuhi syarat dan memiliki jiwa nasionalisme tinggi untuk bergabung dengan Paskibraka. “Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa yang memenuhi syarat dan memiliki semangat nasionalisme dapat berkesempatan untuk bergabung dengan Paskibraka dan mengibarkan bendera pada perayaan kemerdekaan RI tahun 2025,” ujarnya. Saat ini, Sunandar juga menjabat sebagai Pelaksana Harian Sekda Kabupaten Bombana.

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh para pelajar, kepala sekolah, dan staf pengajar. Para peserta diberikan informasi lengkap mengenai persyaratan pendaftaran, tahapan seleksi, serta peran strategis Paskibraka dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendaftaran seleksi dapat diakses secara daring melalui laman https://paskibraka.bpip.go.id.

Nursia Sinaga, Admin Transparansi Paskibraka Kabupaten Bombana, menjelaskan mekanisme pendaftaran dan pengunggahan dokumen secara digital. “Adik-adik yang ingin mendaftar Paskibraka silakan mengakses website resmi. Semua dokumen persyaratan tersedia di sana, bisa diunduh dan diisi, kemudian diunggah melalui akun masing-masing siswa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nursia menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Paskibraka. Beberapa di antaranya adalah:

• Warga Negara Indonesia,
• Pelajar kelas X dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 18 tahun pada 17 Agustus 2025,
• Memiliki izin tertulis dari kepala sekolah serta persetujuan orang tua/wali,
• Memenuhi standar nilai akademik minimal baik,
• Sehat jasmani dan rohani,
• Tinggi badan minimal 170 cm dan maksimal 180 cm untuk putra, serta minimal 165 cm dan maksimal 175 cm untuk putri.

Namun, mengingat kondisi fisik pelajar di Kabupaten Bombana, tinggi badan minimal diturunkan menjadi 165 cm untuk putra dan 160 cm untuk putri, setelah mendapat persetujuan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP-RI).

Sosialisasi ini disambut positif oleh para siswa dan pihak sekolah. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bombana, Hj. Suarni, SP. MP, menyampaikan bahwa program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam seleksi Paskibraka. “Kami ingin anak-anak Bombana memiliki semangat patriotisme yang tinggi dan kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,” katanya.

Seleksi berkas pendaftaran Paskibraka tingkat Kabupaten Bombana dijadwalkan dibuka pada Maret 2025. Informasi lebih lanjut akan disebarluaskan melalui grup Bimbingan Paskibraka Kabupaten Bombana, baliho di sekolah-sekolah, serta media sosial.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak siswa di Pulau Kabaena yang memahami prosedur pendaftaran dan dapat berpartisipasi dalam seleksi. Kesbangpol Bombana optimistis bahwa dengan dedikasi tinggi, generasi muda daerah ini mampu mengharumkan nama Wonua Bombana di tingkat yang lebih tinggi melalui kiprah mereka sebagai Paskibraka.