Bombana, Sultranet.com – Personel Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan kerja bakti membersihkan Pasar Rakyat Waemputtang di Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, serta mencegah bau tak sedap akibat penumpukan sampah. Selasa, (18/02)

Kegiatan ini dipimpin oleh Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Sertu Zakkir, dan diikuti oleh beberapa personel Koramil lainnya, yakni Sertu Ikbal, Sertu Nurbais, Serda Haruna, dan Serda Sultan. Selain itu, turut hadir Kepala Dusun 1 Sainuddin, Kepala Dusun 2 Ansar, Kepala Dusun 3 Mustakim, serta sekitar 15 orang warga setempat yang ikut berpartisipasi dalam gotong royong ini.

Kepala Dusun 3, Mustakim, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. “Kerja bakti ini sangat penting untuk menjaga kebersihan pasar agar tetap nyaman bagi pedagang dan pembeli. Lingkungan yang bersih juga akan mendukung kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Sertu Zakkir selaku Babinsa Koramil 1431-03/Poleang menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan.

“Kami selalu siap membantu masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas umum seperti pasar. Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menegaskan bahwa kerja bakti ini merupakan bagian dari upaya Koramil dalam mendukung kebersihan lingkungan.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan pasar dan lingkungan sekitar secara rutin,” pungkasnya.

Jakarta, SultraNet.com — Persiapan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua, bersama 16 Bupati/Wali Kota terpilih se-Sultra terus dimatangkan. Upacara pelantikan akan digelar secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 mendatang. (18/02/2025)

Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H melalui Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

“Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 20 Februari,” ujar Andap, Selasa (18/2/2025).

Menurut Asrun Lio, rangkaian kegiatan jelang pelantikan sudah berlangsung sejak awal pekan ini, dimulai dengan pemeriksaan kesehatan dan dilanjutkan dengan gladi kotor yang dilaksanakan di kawasan Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

“Selasa pagi ini, para kepala daerah terpilih mengikuti gladi pertama dengan mengenakan pakaian olahraga. Mereka berangkat dari satu hotel yang sama menggunakan tiga bus besar menuju lokasi gladi,” jelasnya.

Dalam gladi tersebut, para peserta berlatih pembentukan pleton, penghormatan, serta baris-berbaris (PBB) sebagai bagian dari prosesi resmi pelantikan. Asrun menegaskan bahwa meski latihan terlihat sederhana, namun dengan banyaknya jumlah kepala daerah yang akan dilantik, pelaksanaannya perlu dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi.

Gladi resik dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025, sehari sebelum pelantikan utama. Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti program orientasi kepemimpinan di Magelang.

“Orientasi ini menjadi bekal awal bagi kepala daerah untuk memahami dinamika pemerintahan ke depan,” ujar Asrun.

Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh kepala daerah terpilih tetap dalam kondisi sehat dan prima hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

“Kami berdoa agar para pemimpin daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih serta 16 pasangan Bupati dan Wali Kota se-Sultra, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat kembali ke Bumi Anoa tanpa kekurangan apa pun,” pungkasnya.

Berikut daftar 16 pasangan Bupati/Wali Kota dan Wakilnya dari Sultra yang akan dilantik bersama Gubernur-Wakil Gubernur:

• Kabupaten Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
• Kabupaten Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
• Kabupaten Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
• Kabupaten Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
• Kabupaten Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
• Kabupaten Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
• Kabupaten Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
• Kabupaten Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
• Kabupaten Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T
• Kabupaten Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
• Kabupaten Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
• Kabupaten Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H. dan H. Jumarding, S.E.
• Kabupaten Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H. dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
• Kabupaten Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
• Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
• Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E. dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc

Dengan pelantikan serentak ini, pemerintah berharap para kepala daerah yang baru dapat langsung tancap gas menjalankan amanah rakyat untuk lima tahun ke depan. Pemerintah pusat menaruh harapan besar kepada para pemimpin daerah agar mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik secara merata, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari, SultraNet.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih aktif melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang meresahkan. Permintaan itu disampaikan saat menghadiri acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa, 18 Februari 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Bismi Maulana Nugraha resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sultra menggantikan Arjaya Dwi Raya yang telah bertugas sejak 2020. Acara pengukuhan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa bersama, pemutaran kaleidoskop kegiatan OJK, dan dilanjutkan dengan sambutan dari pejabat yang hadir.

Andap mengucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar beserta jajaran, serta menyampaikan apresiasi atas dedikasi Arjaya Dwi Raya selama lima tahun terakhir memimpin OJK di wilayah Sultra.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sultra, kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga Bapak Arjaya dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan,” kata Andap dalam sambutannya.

Ia juga menyambut hangat Kepala OJK Sultra yang baru. “Selamat datang di Bumi Anoa. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andap menyampaikan lima pesan penting kepada Kepala OJK yang baru. Pertama, OJK diminta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat untuk mengurangi risiko terjebak pada praktik keuangan ilegal, sesuai Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2023.

“Kami ingin masyarakat Sultra terlindungi dari investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal. Prinsip kami jelas: Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya kepada media usai acara.

Kedua, Andap menekankan pentingnya berbagi informasi antara OJK dan pemerintah daerah agar langkah pengawasan keuangan digital lebih tepat sasaran. Ketiga, ia mengingatkan bahwa sinergi antara OJK, pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar jargon.

Pesan keempat, ia meminta pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan secara intensif untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi riil, termasuk UMKM. “Integritas industri jasa keuangan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Terakhir, ia menekankan agar literasi keuangan tidak hanya dijangkau di kota, tapi hingga pelosok jazirah Sultra. “Literasi yang merata akan mencegah masyarakat dari jerat keuangan yang menipu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa OJK kini memiliki mandat tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi, tapi juga harus mampu mengembangkan sektor jasa keuangan. Ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi daerah,” ungkap Mahendra.

Ia menambahkan, OJK mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai bagian dari strategi inklusi keuangan. Provinsi Sultra, menurutnya, telah menunjukkan komitmen nyata dengan membentuk satu TPAKD di tingkat provinsi dan 17 TPAKD di tingkat kabupaten/kota.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci untuk memperkuat stabilitas keuangan, mendukung UMKM, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh daerah,” katanya.

Pengukuhan Kepala OJK Provinsi Sultra ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tingkat I Sultra, Sekretaris Daerah dan jajaran pimpinan tinggi Pemprov Sultra, Deputi Komisioner OJK, Kepala OJK Sulselbar, Kepala Perwakilan BI, Plt Kepala BPS, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Sultra.

Bombana, Sultranet.com – Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, memberikan apresiasi tinggi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas, dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Bombana atas peran aktif mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban pascapemilihan kepala daerah (pilkada) November 2024. Pernyataan itu disampaikannya dalam upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin, 17 Februari 2025.

Kondisi Kabupaten Bombana yang tetap aman, damai, dan tenteram setelah pilkada menjadi perhatian utama dalam pidato perpisahan Edy Suharmanto menjelang berakhirnya masa tugasnya sebagai penjabat bupati. Ia menggarisbawahi pentingnya peran Satpol PP bersama Linmas dan Damkar dalam menjaga stabilitas sosial-politik di daerah, khususnya selama masa transisi pascapemilu.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Satpol PP, Linmas, dan Damkar Bombana. Mereka tidak hanya menjaga keamanan secara fisik, tapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban setelah pilkada. Stabilitas ini adalah hasil kerja keras kita semua,” ujar Edy dalam sambutannya di hadapan ratusan ASN dan pegawai lingkup Pemda Bombana.

Upacara HKN yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh Plh Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Setda, kepala OPD, serta pegawai dari berbagai unsur termasuk PPPK dan PHTT. Dalam upacara tersebut, Satpol PP, Linmas, dan Damkar turut mengambil peran penting dalam prosesi pengibaran bendera, yang juga sekaligus memperingati Hari Bela Negara.

Edy menegaskan, HKN bukan sekadar seremoni bulanan, melainkan momentum untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Ia mengajak seluruh ASN menjadikan momen tersebut sebagai pengingat akan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Peringatan ini bukan hanya rutinitas, tapi refleksi dari semangat kita melayani dan menjaga kepercayaan publik. Stabilitas yang kita rasakan hari ini tidak akan mungkin tercapai tanpa sinergi lintas sektor, dan Satpol PP menjadi ujung tombaknya,” ujarnya.

Selain menyampaikan apresiasi, Edy Suharmanto juga berpamitan secara resmi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Bombana. Setelah lebih dari satu tahun memimpin sebagai penjabat bupati, ia menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama semua pihak dalam mendukung agenda pembangunan selama masa jabatannya.

Dalam pernyataannya, Edy memaparkan sejumlah capaian strategis selama dirinya menjabat. Di antaranya adalah penurunan angka inflasi, penanggulangan stunting secara signifikan, serta pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui program-program lintas sektor yang didorong oleh sinergi pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Kita berhasil menurunkan angka inflasi daerah dan menekan stunting lewat intervensi gizi yang tepat sasaran. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga mengalami penurunan berkat program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Ini semua bukan kerja saya sendiri, tapi hasil gotong royong kita semua,” jelasnya.

Momen tersebut menjadi ajang refleksi dan penghargaan terhadap seluruh elemen birokrasi, khususnya Satpol PP Bombana, yang telah bekerja tanpa lelah dalam menjaga kondusivitas dan ketertiban umum. Kehadiran mereka di tengah masyarakat bukan hanya sebagai aparat penegak perda, melainkan juga sebagai mitra edukatif yang mengedepankan pendekatan persuasif dalam membangun kesadaran hukum dan kedisiplinan sosial.

Dengan kehadiran berbagai elemen pemerintahan dalam upacara ini, terlihat kuatnya semangat kolaboratif dalam menjaga ritme pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana pun menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kestabilan sosial demi keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, siapapun pemimpin yang akan melanjutkan estafet pemerintahan.

Bombana, sultranet.com – Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti acara silaturahmi dan perpisahan Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, serta Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Aeni Mutmainnah, S.Pd., MM. Acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Plh. Sekretaris Daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Senin, 17 Februari 2025.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat Bombana atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Ia berharap program-program yang telah dirintis dapat terus berlanjut demi kemajuan daerah.

“Selama satu tahun tiga bulan, kita telah bekerja keras mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bombana. Kita ingin Bombana menjadi yang terbaik di Sulawesi Tenggara. Ada banyak pencapaian yang telah kita raih bersama,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan yang diraih merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

“Saya bangga dengan kinerja kita bersama. Banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi dengan kebersamaan dan kerja keras, kita mampu menciptakan perubahan nyata. Saya yakin Bombana memiliki potensi besar untuk terus berkembang,” tambahnya dengan penuh keyakinan.

Sementara itu, Pj. Ketua TP PKK Bombana, Aeni Mutmainnah, S.Pd., MM, juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama masa jabatannya. Ia berharap Tim Penggerak PKK dapat terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga. Saya berharap semangat kebersamaan ini terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujarnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan, dilakukan prosesi pemberian cendera mata dan kenang-kenangan kepada Pj. Bupati dan Pj. Ketua TP PKK. Para tamu undangan tampak memberikan apresiasi dan doa terbaik bagi keduanya yang telah menyelesaikan masa tugas mereka di Bombana.

Dengan berakhirnya masa jabatan Pj. Bupati dan Pj. Ketua TP PKK, masyarakat Bombana berharap kepemimpinan yang baru nantinya dapat melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Acara perpisahan ini menjadi momen refleksi atas capaian yang telah diraih serta semangat untuk terus bergerak maju demi Bombana yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra pada Senin (17/2/2025). Apel ini dihadiri oleh seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, Andap berpamitan seiring berakhirnya masa tugasnya sebagai Pj Gubernur Sultra. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Andap menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama 534 hari masa kepemimpinannya, sejak 5 September 2023 hingga 20 Februari 2025. Ia mengungkapkan apresiasi kepada seluruh ASN yang telah bekerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Terima kasih, Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT. Waktu berlalu begitu cepat, 534 hari saya menjalankan amanah sebagai Pj Gubernur Sultra. Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Andap.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya. Andap berharap masyarakat dan ASN dapat memberikan dukungan penuh kepada gubernur terpilih yang akan segera dilantik.

“Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan selama mengemban amanah ini. Mari kita dukung gubernur terpilih agar Sultra semakin maju, sejahtera, dan modern,” harapnya.

Menutup amanatnya, Andap berpesan agar seluruh ASN menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan serta memiliki komitmen moral dan empati yang tinggi. “Jadilah ASN yang memiliki integritas, karena sebaik-baiknya jabatan adalah yang memberikan manfaat bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat Sultra,” pesannya.

Setelah apel, Andap berpamitan dengan para peserta apel dengan bersalaman. Apel tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, pimpinan tinggi pratama, staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala dinas, kepala badan, dan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sultra.

Selama masa kepemimpinannya, Andap berhasil mencatat berbagai prestasi dan penghargaan, di antaranya:

1. Transformasi digital dengan penerapan aplikasi Sisumaker untuk sistem surat menyurat berbasis elektronik, serta aplikasi bayar zakat dan qurban.
2. Penataan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Sultra, yang menghasilkan alokasi 5.988 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024.
3. Operasionalisasi Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo hingga mampu melakukan operasi bedah jantung terbuka dan dalam waktu dekat menangani pembedahan otak.
4. Pengendalian inflasi yang awalnya tertinggi kedua secara nasional, berhasil ditekan hingga masuk peringkat kedua terendah di Indonesia.
5. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden RI pada 8 Agustus 2024.
6. Peringkat keempat nasional dalam peningkatan produksi pangan beras pada 23 Oktober 2024.
7. Apresiasi sebagai Top CEO BUMD dan Top BUMD Bintang 4 pada 29 September 2023.
8. Konsolidasi pengadaan aspal Buton dalam katalog elektronik lokal, dengan penghargaan dari LKPP pada 7 November 2023.
9. Provinsi terbaik pertama dalam pertumbuhan industri, penghargaan dari Kementerian Perindustrian pada 11 Desember 2023.
10. Rekor MURI atas penanaman 2,7 juta tanaman hortikultura pada 23 November 2023.
11. Peringkat kedua nasional dalam Indeks Integritas Pendidikan, penghargaan dari KPK pada 9 Juni 2024.
12. Implementasi strategi kebijakan daerah di sektor pariwisata, penghargaan dari Kementerian Pariwisata pada 13 Desember 2024.
13. Predikat “Sangat Baik” dalam Indeks Perencanaan Pembangunan dari Bappenas pada 26 November 2024.
14. Tokoh Pemerintah Inovatif dalam Sultra Award Kendari Pos 2024 pada 12 September 2024.
15. Apresiasi sebagai Tokoh Nasional kategori “Pariwisata dan Pelestarian Budaya” dari Tempo Media Group pada 10 September 2024.
16. Pembangunan 1.183 unit rumah tidak layak huni, dengan 220 unit dalam tahap verifikasi.

Selain itu, Andap juga berhasil membawa Sultra meraih berbagai penghargaan lainnya, termasuk Juara 1 Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 kategori Desa Wisata Berkembang, Sistem Merit Predikat Baik dari Komisi ASN, serta Peringkat III Anugerah Legislasi 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan berbagai capaian tersebut, Andap meninggalkan warisan positif bagi Sultra. Kini, ia berharap kepemimpinan yang baru dapat terus melanjutkan pembangunan dan membawa Sultra ke arah yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Acara yang berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Dr. Asrun Lio, yang mewakili Pj. Gubernur Sultra.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sultra, Koordinator Widyaiswara, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPSDM Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada BPSDM Sultra atas upaya mereka dalam menyelenggarakan orientasi ini. Ia menekankan bahwa orientasi ini bertujuan untuk mempercepat adaptasi para PPPK dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah bagian dari ASN yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Asrun.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam pengembangan kompetensi PPPK sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020. “Orientasi ini sangat penting karena ASN harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan dedikasi tinggi,” tambahnya.

Selain itu, Asrun menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai ASN, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Ia juga menekankan bahwa orientasi ini akan membahas berbagai isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2025, termasuk penguatan ideologi Pancasila, ketahanan nasional, dan kemandirian ekonomi melalui swasembada pangan serta digitalisasi.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Asrun berharap agar peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi mereka. “Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari,” pungkasnya.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn.) Andap Budhi Revianto, resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra. Prosesi pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Andap menegaskan bahwa Roni Yakub Laute memiliki tugas penting dalam mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara.

“Saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” ujar Andap saat memimpin pelantikan.

Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, digitalisasi yang tepat sasaran dapat membantu usaha kecil dan menengah berkembang lebih pesat.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima aspek utama dalam formalisasi digital. Pastikan usaha masyarakat mendapat akses yang sesuai dengan potensi digital daerah,” tegasnya.

Selain itu, Andap meminta agar fasilitas pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan terus diperbaiki agar lebih optimal. Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam setiap kebijakan.

“Apa yang tidak bisa didaur ulang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Menutup arahannya, Andap mengajak seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk bekerja dengan hati dan pikiran yang selaras demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama. Mari kita satukan komitmen untuk membangun Sulawesi Tenggara yang lebih baik,” pungkasnya.

Pelantikan ini menandai awal tugas Roni Yakub Laute dalam memimpin Dinas Perindag Sultra, dengan harapan membawa inovasi dan kebijakan yang berpihak pada kemajuan industri serta perdagangan daerah.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom, Senin, 17 Februari 2025. Rakor ini juga membahas kesiapan angkutan Lebaran 2025 yang diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga terkait, termasuk Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Dari Pemprov Sultra, hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Karo Perekonomian, Sekdis ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi matang dalam menghadapi lonjakan mobilitas saat Lebaran. “Pada 1 Maret 2025, kita memasuki bulan Ramadan, dan setelah itu ada libur nasional Idul Fitri yang selalu diikuti oleh peningkatan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pengelolaan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, untuk memastikan arus mudik berjalan lancar,” ujar Tito.

Lebaran tahun ini ditetapkan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025, dengan cuti bersama pada 2, 3, 4, dan 7 April. Untuk mengurangi kepadatan, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merekomendasikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. “Kami juga berharap dukungan penuh terhadap program mudik gratis serta penyediaan rest area di jalur-jalur utama,” kata Dudy.

Selain persiapan transportasi, rapat ini juga membahas kondisi inflasi nasional. Tito Karnavian melaporkan bahwa inflasi tahun ke tahun (Januari 2025 terhadap Januari 2024) tercatat sebesar 0,76%, sementara inflasi bulan ke bulan (Januari 2025 terhadap Desember 2024) mengalami deflasi sebesar -0,76%. “Deflasi ini disebabkan oleh turunnya harga di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menambahkan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga beberapa komoditas harus diantisipasi. “Daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingginya permintaan,” katanya.

Dalam pemantauan harga, Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 4,98%, menjadikannya salah satu dari 10 daerah dengan kenaikan IPH tertinggi secara nasional. Pemprov Sultra berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

Pemprov Sultra akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengendalikan inflasi dan memastikan kesiapan angkutan Lebaran agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dan perjalanan dengan aman dan nyaman.

JAKARTA, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., bersama Wakil Gubernur terpilih, Ir. Hugua, menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 kepala daerah kabupaten/kota terpilih se-Sultra.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut sesuai dengan radiogram yang diterima dari Kemendagri. Sultra dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari kedua sesi ketiga, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

“Pemeriksaan berlangsung dua hari, mulai Minggu hingga Senin, untuk seluruh kepala daerah terpilih di Indonesia. Sultra mendapatkan giliran di hari kedua, sesi ketiga,” kata Asrun Lio.

Ia menambahkan, setelah melakukan registrasi di depan ruangan Sasana Bhakti Praja, para kepala daerah terpilih diarahkan menuju Gedung F lantai tiga untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, mereka mengikuti proses pengambilan tanda pangkat sebagai bagian dari tahapan administrasi.

Gubernur Sultra terpilih, Andi Sumangerukka, yang didampingi Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu, menyatakan bahwa seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan lancar.

“Alhamdulillah, pemeriksaan kesehatan berjalan lancar. Semua sudah tertata dengan baik sesuai prosedur. Pemeriksaan meliputi cek dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Hasilnya semua normal,” ujarnya.

Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 bupati/wali kota serta wakil bupati/wakil wali kota terpilih di Sultra, yakni:

1. Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
2. Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
3. Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
4. Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
5. Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
6. Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
7. Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
8. Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
9. Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T.
10. Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
11. Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
12. Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E.
13. Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
14. Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
15. Kota Kendari: Dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
16. Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E. dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc.

Pemeriksaan kesehatan ini merupakan tahapan penting sebelum pelantikan para kepala daerah terpilih yang dijadwalkan dalam waktu dekat.