Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong penguatan implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang digelar di Aula Utama Lantai 4 Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling, melalui Zoom Meeting, Rabu, 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra yang selama ini telah bekerja keras mengintegrasikan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam satu sistem yang lebih terukur dan akurat.

“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektoral kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.

Ia menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan indeks pembangunan strategis daerah yang salah satunya ditentukan oleh kualitas data sektoral.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS) di tingkat daerah, serta menegaskan komitmen Pemprov Sultra terhadap keterbukaan data publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., turut memberikan pernyataan penting dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan, pelaksanaan pembinaan statistik sektoral merupakan bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan nilai evaluasi statistik Sultra, yang tahun lalu berada pada angka 2,9.

“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektoral yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan data sektoral tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang terbuka dan dapat diakses masyarakat menjadi syarat mutlak dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

“Undang-Undang Keterbukaan Informasi mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan data yang dapat diakses masyarakat. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal tanggung jawab moral kita kepada publik,” ujarnya.

Pembinaan Statistik Sektoral ini diikuti oleh perwakilan dari 18 OPD yang menjadi sasaran pembinaan, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh peserta diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip SDI di unit kerja masing-masing secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara BPS, Diskominfo, dan Bappeda dianggap sebagai tulang punggung penguatan tata kelola data sektoral daerah. Dengan adanya dukungan lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan peningkatan kualitas dan keterpaduan data guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pembukaan resmi kegiatan dilakukan oleh Wakil Gubernur Hugua melalui sambungan Zoom Meeting. Ia mengungkapkan harapannya agar sinergi antara lembaga yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan memberi manfaat besar bagi pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan semangat membangun data yang kredibel dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen menjadikan SDI sebagai pilar utama dalam menciptakan kebijakan yang berbasis data dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara tepat dan cepat.

Bombana, sultranet.com – Pemkab Bombana menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan Sulawesi Tenggara dengan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Gabah/Beras Tahun 2025. Upaya ini dilaksanakan guna mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Sultra melalui sinergi antar instansi. Rapat diselenggarakan secara virtual di Kantor Perum Bulog Bombana dan diikuti oleh berbagai pihak terkait, seperti Kasiter Korem 143/Halu Oleo, Komandan Distrik Militer Wilayah Sultra, Kepala Dinas Pertanian Wilayah Sultra, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, serta perwakilan Kanwil dan Kepala Cabang Perum Bulog se-Sultra. Rabu (05/03/2025)

Rapat koordinasi ini merupakan respons atas tantangan pemenuhan kebutuhan beras nasional yang semakin meningkat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah strategi dan langkah konkret dibahas untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani. Kegiatan ini juga merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan instansi terkait, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, tetapi juga memastikan ketersediaan stok beras yang memadai guna menjaga stabilitas pasokan di pasar. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra, yang dipimpin oleh Dr. La Ode Rusdin Jaya, SIP, M.Si, berperan penting dalam merumuskan kebijakan serta mekanisme pelaksanaan yang efisien.

Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya peran Bulog dalam menampung gabah dan beras petani. Pihak Bulog menegaskan kesiapan untuk menerima hasil panen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses penyerapan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun teknis. Diskusi dalam rapat menyentuh berbagai aspek, mulai dari pendampingan kepada petani, peningkatan kapasitas distribusi, hingga pemanfaatan teknologi informasi guna mengawasi alur penyerapan secara real-time. Melalui pendekatan terpadu ini, pemerintah berharap target CBP dapat tercapai tepat waktu, sekaligus memberikan dampak positif bagi stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sultra.

Upaya sinergi ini tidak lepas dari tantangan yang ada, terutama dalam rangka mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan memastikan mekanisme penyerapan yang transparan. Oleh karena itu, rapat koordinasi diadakan sebagai forum evaluasi dan penyempurnaan strategi, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dinamis sektor pertanian. Keterlibatan aparat militer dan lembaga pertanian menjadi nilai tambah dalam memperkuat implementasi kebijakan, mengingat peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan kelancaran distribusi hasil pertanian.

“Kami menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, Bulog, dan para petani. Sinergi ini menjadi kunci dalam mencapai target penyerapan CBP dan menjaga stabilitas pasokan beras di Sultra,” ujar Dr. La Ode Rusdin Jaya dalam rapat koordinasi.

“Kami dari Pemkab Bombana siap bersinergi dengan seluruh pihak terkait. Dengan pendampingan dan koordinasi yang baik, kami optimis bahwa penyerapan gabah dan beras akan meningkat sehingga ketahanan pangan daerah dapat terjaga,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH.

Upaya percepatan penyerapan gabah dan beras ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan distribusi pangan di tengah fluktuasi permintaan. Dengan dukungan sinergi lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi, proses penyerapan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kondisi lapangan. Inisiatif ini juga mendapatkan sambutan positif dari para petani yang melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan harga jual yang lebih stabil dan peningkatan pendapatan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bagian dari inisiatif nasional Presiden dalam rangka Astacita, yang bertujuan menciptakan masyarakat sehat dan berdaya saing. Kegiatan ini diselenggarakan serentak di 16 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan pelaksanaan perdana dipusatkan di Puskesmas Lasusua. Program ini menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar dan edukasi kesehatan guna meningkatkan kesadaran serta mendeteksi dini potensi penyakit, demi mendukung produktivitas dan kualitas hidup warga. Rabu (5/3/2025).

Dalam acara launching, pejabat daerah turut hadir bersama tokoh masyarakat, antara lain Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, para kepala OPD, serta kepala desa di Kecamatan Lasusua. Acara ini merupakan wujud nyata sinergi antar instansi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di tengah upaya pemerintah mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Pelaksanaan PKG juga didukung penuh oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kolaka Utara, salah satu laboratorium kesehatan terbesar di Sulawesi Tenggara, yang menyediakan fasilitas pemeriksaan modern dan akurat guna memaksimalkan deteksi dini penyakit.

Program ini menyediakan berbagai layanan kesehatan, antara lain pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, serta pemeriksaan dasar lainnya yang penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan. Masyarakat yang ingin berpartisipasi cukup membawa Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administrasi. Selain itu, edukasi mengenai pola hidup sehat turut disampaikan guna menanamkan budaya pencegahan sejak dini. Kegiatan ini juga melibatkan dukungan dari aparat keamanan, di mana Kapolres Kolaka Utara, AKP Arif Irawan, mengumumkan kesiapan Polri dan TNI dalam menyediakan tenaga medis tambahan dari klinik kepolisian untuk membantu kelancaran pemeriksaan.

Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara, Irham, S.KM, M.Kes, menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan gratis, tetapi juga sebagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan rutin. Menurutnya, “Deteksi dini merupakan kunci dalam mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius, sehingga masyarakat diharapkan tidak menunda-nunda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.” Ia menambahkan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk terus menyempurnakan layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini diharapkan mampu menciptakan budaya hidup sehat di masyarakat Kolaka Utara, dengan tujuan agar setiap warga melakukan check-up setidaknya setiap tiga bulan. Selain itu, program ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pencegahan dini terhadap penyakit yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan sinergi antar instansi dan dukungan penuh dari aparat keamanan, diharapkan program ini dapat menjadi model penerapan pelayanan kesehatan terpadu bagi daerah lain di masa mendatang.

“Hanya dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kita dapat mendeteksi penyakit lebih awal dan mengambil langkah preventif sebelum kondisi memburuk. Program ini adalah salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif,” ujar H. Jumarding, SE dalam sambutannya.

“Kami mendorong masyarakat untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan. Deteksi dini merupakan investasi kesehatan untuk masa depan, dan program ini akan terus kami evaluasi agar pelayanan semakin optimal,” ungkap Irham, S.KM, M.Kes.

“Kami, dari pihak Polri dan TNI, siap mendukung penuh dengan menyediakan tenaga medis untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi ini merupakan kunci untuk kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” tegas AKP Arif Irawan.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Dengan penerapan program ini, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan, serta mengintegrasikan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Inisiatif tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan individu, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Bombana, sultranet.com – Personil Sat Reskrim Polres Bombana bersama Sat Sabhara melakukan pengecekan langsung di Gudang Bulog, Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 serta menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah lonjakan permintaan yang kian meningkat. (5/3)

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan melakukan verifikasi administrasi dan evaluasi fisik terhadap stok yang tersimpan. Pemeriksaan menyeluruh mencakup peninjauan dokumen pencatatan, pengukuran jumlah bahan pokok, dan inspeksi kondisi penyimpanan guna memastikan kualitas serta keamanan barang. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa Gudang Bulog memiliki stok sebanyak 892.120 kilogram beras, 18.900 kilogram gula, dan 81.552 liter minyak goreng. Data tersebut dinyatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi periode peningkatan konsumsi menjelang perayaan besar.

“Kami memastikan bahwa stok beras, gula, dan minyak goreng di Gudang Bulog saat ini memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengecekan ini merupakan wujud sinergi antara aparat keamanan dan pengelola logistik dalam menjaga kestabilan pasokan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025,” kata IPTU Yudha Febry Widanarko, KASAT RESKRIM Polres Bombana.

Kegiatan pengecekan ini merupakan bagian dari upaya rutin aparat dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang dapat berdampak pada kenaikan harga dan ketidakmerataan distribusi di pasar lokal. Selain verifikasi jumlah dan kualitas barang, tim juga mengevaluasi prosedur penyimpanan dan distribusi untuk mendeteksi potensi hambatan yang mungkin muncul. Pengawasan yang transparan dan sistematis ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penegakan standar operasional yang telah ditetapkan.

“Kegiatan pengecekan ini sangat penting untuk memastikan setiap kebutuhan masyarakat terpenuhi dan penyimpanan barang berjalan sesuai standar. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem manajemen stok guna mendukung distribusi yang lancar dan mencegah terjadinya penimbunan,” ujar Kepala Gudang Bulog

Sinergi antara aparat dan pengelola logistik juga didukung oleh koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan instansi terkait, sehingga setiap langkah pengawasan dapat berjalan optimal. Melalui evaluasi berkala dan penerapan prosedur yang ketat, diharapkan distribusi bahan pokok tetap lancar dan mampu mengantisipasi dinamika pasar. Langkah strategis ini menunjukkan komitmen seluruh pihak untuk menjaga ketersediaan pangan nasional dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, sehingga masyarakat dapat menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 2025 dengan rasa aman dan nyaman.

Kolaka Utara, sultranet.com – Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menetapkan besaran nilai zakat fitrah tahun 2025 melalui rapat koordinasi intensif. Kebijakan ini mengacu pada standar harga beras sebagai acuan, dengan tujuan memudahkan umat Islam dalam memenuhi kewajiban zakat sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Penetapan ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta diharapkan dapat menyemangati kepedulian sosial menjelang Idulfitri. Rabu (05/03/2025).

Dalam rapat tersebut, dua kategori standar harga beras ditetapkan sebagai berikut. Kategori pertama menggunakan harga Rp14.000 per liter, sehingga dengan takaran 3,5 liter, jumlahnya mencapai Rp49.000. Ditambahkan dengan infak sebesar Rp5.000, total zakat fitrah per jiwa mencapai Rp54.000. Sementara itu, kategori kedua menggunakan harga Rp13.000 per liter, menghasilkan perhitungan 3,5 liter x Rp13.000 sebesar Rp45.500, ditambah infak Rp5.000 sehingga total menjadi Rp50.500. Sebagai alternatif, tersedia pula opsi pembayaran zakat fitrah dengan bahan pangan lain, yakni sagu dan jagung. Untuk sagu, dengan harga Rp7.000 per liter, perhitungan 3,5 liter menghasilkan Rp24.500 ditambah infak Rp5.000, sehingga total yang harus dibayarkan adalah Rp29.500. Sedangkan opsi jagung dihitung serupa, yakni 3,5 liter x Rp7.000 menghasilkan Rp24.500, ditambah infak Rp500 menghasilkan total Rp25.000.

Keputusan ini diambil menyusul hasil survei yang dilakukan oleh KUA dan pihak terkait, yang menunjukkan bahwa sekitar 95% masyarakat Kolaka Utara memilih membayar zakat fitrah dalam bentuk beras. Hal ini disebabkan karena beras merupakan makanan pokok yang akrab dan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembayaran zakat fitrah pun dapat dilakukan sejak awal Ramadan, meskipun umumnya masyarakat melaksanakannya pada akhir bulan Ramadan, tepat sebelum pelaksanaan Salat Idulfitri. Dengan demikian, umat Islam diimbau untuk menyelesaikan kewajiban ini tepat waktu guna menghindari penilaian fiqih bahwa pembayaran setelah salat Idulfitri tergolong makruh bahkan haram.

Pembahasan rapat melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pangan dan dinamika ekonomi lokal. Para peserta rapat sepakat bahwa penetapan dua kategori harga beras memberikan fleksibilitas bagi masyarakat sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Sementara opsi alternatif menggunakan sagu dan jagung dihadirkan sebagai inovasi untuk daerah yang mungkin memiliki pasokan pangan berbeda, meski pada praktiknya, opsi tersebut masih jauh dari minat mayoritas warga. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan kewajiban zakat, tetapi juga meningkatkan solidaritas sosial dan mengokohkan semangat keislaman di tengah dinamika ekonomi.

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, Drs. Alimuddin, “Dari hasil survei yang dilakukan oleh KUA dan pihak terkait, sekitar 95% masyarakat Kolaka Utara membayarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Hal ini sesuai dengan prinsip zakat fitrah yang harus disesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari.”

“Dengan menetapkan besaran zakat fitrah yang proporsional, kami mengimbau umat Islam di Kolaka Utara untuk segera menunaikan kewajiban tersebut sebelum Idulfitri. Jika zakat dikeluarkan setelah pelaksanaan salat Id, maka hukumnya makruh bahkan haram menurut perspektif fiqih,” tambahnya.

Langkah penetapan besaran zakat fitrah tahun 2025 ini mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan sinergi antarinstansi dan mengoptimalkan pemanfaatan zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Seiring dengan datangnya Ramadan, inisiatif tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas ibadah dan kepedulian sosial di antara umat Islam. Masyarakat didorong untuk segera menyelesaikan pembayaran zakat fitrah agar keberkahan dan manfaat sosialnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, sekaligus menghindarkan mereka dari potensi persoalan fiqih. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelaraskan kewajiban keagamaan dengan kondisi ekonomi dan budaya lokal, sekaligus membangun rasa kebersamaan dalam menyambut hari kemenangan.

Bombana, SultraNET. | – Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang bersama aparat Desa Ranokomea melaksanakan penanaman pohon di Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sertu Mirdawan ini bertujuan untuk mencegah banjir dan mengurangi polusi udara di wilayah tersebut. Rabu, (05/03)

Sertu Mirdawan menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga ekosistem dan meningkatkan kualitas udara.

“Dengan menanam pohon, kita bisa mengurangi risiko banjir dan menjaga keseimbangan lingkungan. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar semakin peduli terhadap alam,” ujarnya.

Kepala Dusun Jamaluddin turut mengapresiasi kegiatan ini dan berharap penanaman pohon bisa dilakukan secara rutin.

“Kami sangat berterima kasih kepada Babinsa yang telah menginisiasi kegiatan ini. Pohon-pohon yang ditanam hari ini akan bermanfaat bagi generasi mendatang,” ucapnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menegaskan bahwa kegiatan penghijauan merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan terus mendorong kegiatan seperti ini agar manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE., menyampaikan visi-misi pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (4/3/2025).

Agenda ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri unsur Forkopimda, OPD, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam pidatonya, Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa visi pemerintahan periode 2025-2030 adalah Kolaka Utara sebagai Daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ia merinci tujuh misi strategis yang menjadi pijakan utama pembangunan lima tahun ke depan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta menghadirkan infrastruktur yang merata dan berkualitas,” ujar Nur Rahman Umar

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam, penguatan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan berwawasan lingkungan, serta penguatan semangat keberagaman dalam pembangunan.

Selain memaparkan arah pembangunan jangka panjang, Bupati juga menguraikan program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Beberapa program yang akan segera dijalankan antara lain Safari Ramadan dan buka puasa bersama di 15 kecamatan sebagai bentuk rekonsiliasi dan silaturahmi dengan masyarakat.

Selanjutnya Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara 2025-2030.

Penataan dan pembinaan birokrasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

Program pembersihan Kota Lasusua dalam rangka persiapan penilaian Adipura.

Pendataan dan distribusi makanan bergizi gratis untuk masyarakat.

Optimalisasi penerangan lampu jalan dalam kota untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, menambahkan bahwa seluruh program yang dirancang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” katanya.

Dukungan terhadap visi-misi yang disampaikan juga datang dari berbagai pihak.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menilai program yang dipaparkan menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati telah menyusun program yang realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah positif untuk mewujudkan Kolaka Utara yang lebih maju,” ujarnya.

Syahlan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat agar program yang telah dirancang dapat berjalan dengan maksimal.

“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mendukung kebijakan pembangunan yang telah dirancang,” tambahnya.

Dengan penyampaian visi-misi ini, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam membangun daerah.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaka Utara hanya bisa maju jika kita semua bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama,” tutup Nur Rahman Umar.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa (4/3/2025) – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Pembacaan Visi-Misi Bupati periode 2025-2030 mengumumkan komitmen kuat untuk meningkatkan kebersihan kota serta memperbaiki penerangan jalan. Langkah ini merupakan bagian awal program kerja strategis yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan bersatu, khususnya pasca Pemilukada. Keduanya, Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, M.H dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik akan menjadi prioritas guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat.

Dalam agenda paripurna yang berlangsung pada Selasa (4/3/2025), pimpinan daerah menyoroti bahwa masih banyak wilayah di dalam kota yang belum mendapatkan perhatian serius dalam hal kebersihan. Mereka menyampaikan bahwa upaya pembersihan masif di sejumlah area strategis akan segera digelar sebagai langkah awal. Selain itu, program perbaikan dan pemasangan lampu jalan juga akan segera dilakukan untuk memastikan setiap sudut kota mendapatkan pencahayaan yang optimal. Penerangan jalan yang baik diharapkan mampu meningkatkan rasa aman warga, terutama pada malam hari, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah daerah juga mengintegrasikan program gizi gratis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh asupan gizi yang cukup sebagai fondasi kesehatan, sehingga sinergi antara perbaikan lingkungan dan kesejahteraan gizi dapat menciptakan komunitas yang produktif dan harmonis. Keduanya menekankan bahwa kolaborasi antara aparat pemerintah, lembaga terkait, dan partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam merealisasikan target-target ambisius tersebut.

Upaya ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyatukan kembali masyarakat yang sempat terpecah belah pada masa Pemilukada. Bupati Nurrahman Umar menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik telah berlalu, dan kini fokus utama adalah mengembalikan semangat persatuan serta meningkatkan kualitas layanan publik. Pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien juga menjadi perhatian agar setiap program dapat berjalan maksimal dan memberi dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kebersihan kota tidak hanya berdampak pada kenyamanan visual, tetapi juga berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sementara itu, perbaikan penerangan jalan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan warga. Diharapkan, dengan keberhasilan program-program tersebut, Kolaka Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan kebijakan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami melihat banyak area dalam kota yang masih belum tersentuh dalam hal kebersihan. Oleh karena itu, kami akan memulai dari sana sebagai tahap awal,” ujar Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, M.H.

“Kami akan memaksimalkan perbaikan dan pemasangan lampu jalan agar bisa segera digunakan oleh masyarakat. Target kami adalah mengembalikan suasana persatuan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga,” tambahnya.

“Program gizi gratis juga akan terus kami laksanakan karena merupakan salah satu upaya penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kita harus bekerja bersama untuk membangun daerah ini,” tegas Wakil Bupati H. Jumarding, SE.

Melalui serangkaian inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap dapat menciptakan perubahan signifikan yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menguatkan ikatan sosial antarwarga. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan akan menghasilkan dampak positif jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa, (4/3/2025) – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyiapkan rumah jabatan (rujab) baru bagi Bupati dan Wakil Bupati yang berlokasi di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi, tepat di jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua. Proyek pembangunan rujab ini dilaksanakan dalam dua tahap sejak tahun 2022 dengan total anggaran mencapai Rp18,7 miliar, di mana pembangunan rujab Bupati menghabiskan Rp12 miliar dan rujab Wakil Bupati Rp6,7 miliar.

Proyek pembangunan rujab baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Kolaka Utara. Menurut pihak berwenang, pemindahan ke rujab baru akan dilakukan setelah seluruh fasilitas di dalamnya terselesaikan, sehingga seluruh perangkat dan staf dapat beroperasi secara optimal di lingkungan yang lebih nyaman dan representatif.

Lokasi rujab yang strategis di Desa Lanipa-nipa tidak hanya dipilih karena letaknya yang mudah diakses melalui jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan infrastruktur dan meningkatkan citra pemerintahan. Dalam proses pembangunan, pemerintah daerah telah melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh fasilitas pendukung, mulai dari ruang kerja, ruang pertemuan, hingga sarana pendukung lainnya, tersedia secara lengkap dan maksimal.

Pemerintah daerah menargetkan pemindahan ke rujab baru dilakukan pada tahun ini. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi para pejabat daerah, tetapi juga mendongkrak kinerja administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, rujab baru diharapkan dapat menjadi simbol modernisasi dan profesionalisme dalam sistem pemerintahan di Kolaka Utara.

“Dimaksimalkan. Harus dipindai setelah semua fasilitas di dalamnya lengkap. Kalau laki-laki biasanya tidak ada masalah saat pindah, tapi ibu-ibu banyak keinginannya, banyak kebutuhannya. Kita sempurnakan dulu, barulah kami pindah,” ujar Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, M.H.

“Targetnya tahun ini. Mungkin Pak Wakil juga begitu,” tambahnya.

Selain memastikan kesiapan rujab, Bupati Nurrahman juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjalankan program prioritas lain, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus berorientasi pada pelayanan prima dan efisiensi birokrasi yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ke depan.

Dengan terselesaikannya pembangunan rujab baru, diharapkan atmosfer kerja pemerintahan akan semakin kondusif dan dapat memacu inovasi serta sinergi antar instansi. Proyek ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kolaka Utara senantiasa berupaya menyelaraskan visi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kerja yang modern dan fungsional.