Makassar, SultraNET. | – Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XIV/Hasanuddin Tahun 2025 yang dipimpin oleh Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, Dandim 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., menerima penghargaan atas prestasinya dalam mensertifikatkan lahan-lahan hibah dari Pemda Kab. Bombana untuj gelar Satuan Jajaran Kodam XIV/Hsn. Rapat Pimpinan tersebut berlangsung di Balai Pertemuan Hasanuddin, Makodam, Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar, pada Selasa (25/02/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya Kodim 1431/Bombana dalam melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah Desa sehingga diperoleh hibah lahan seluas 3,7 HA yang akan digunakan untuk pembangunan Pos Koramil di Kabaena Timur dan Poleang Timur.

Selain itu, Staf logistik Kodim berperan aktif melaksanakan komunikasi dengan Pemda Kab. Bombana dan BPN Kab. Bombana dalam proses pensertifikatan tanah tersebut, sehingga mencapai luas lahan terbesar yang berhasil disertifikatkan di antara satuan Kodim lainnya.

Letkol Inf Andi Irfandi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh personel yang terlibat termasuk Pemerintah Desa Setempat, Pemda Kab. Bombana dan BPN.

“Terima kasih rekan-rekan Babinsa, para Danramil, dan staf logistik atas upayanya membangun satuan dengan melaksanakan koordinasi terus-menerus dengan pemerintah Desa untuk hibah lahan Pos Koramil dan upaya pensertifikatan oleh staf logistik, sehingga Kodim 1431/Bombana mendapatkan penghargaan ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dandim juga berpesan kepada seluruh prajuritnya untuk terus memberikan yang terbaik dengan tulus dan ikhlas dalam melaksanakan tugas.

“Teruslah berbuat terbaik, tulus, dan ikhlas, karena kita adalah Perintis yang akan mewariskan hal baik kepada Penerus kita kedepan” pungkasnya.

Adapun bidang tanah hibah yang berhasil disertifikatkan oleh Kodim 1431/Bombana meliputi beberapa lokasi strategis di Kepulauan Kabaena dan Wilayah Poleang yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Pos Koramil di wilayah Bombana Sehingga dapat mendukung Renstra Kodam XIV/Hsb dan Kajian gelar satuan Pembentukan Kodim 1431/Bmb yang dulu Dandim susun saat menjabat sebagai Pabandya Jemen Srendam XIV/Hsn. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional TNI AD dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. (Pendim)

BOMBANA, Sultranet.com – Di tengah dinamika birokrasi pemerintahan, tidak banyak pejabat yang mampu meninggalkan jejak nyata di hati masyarakat. Namun, Syarif, S.H., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, menjadi pengecualian. Ia membuktikan bahwa jabatan bukan sekadar status, tetapi amanah untuk membawa perubahan melalui aksi langsung di lapangan.

Syarif dikenal sebagai sosok pekerja keras dan penuh dedikasi sejak awal kariernya di lingkup pemerintahan Kabupaten Bombana. Berangkat dari jabatan staf, ia menapaki tangga birokrasi hingga dipercaya menjadi Kepala Dinas Perikanan selama sembilan tahun di era kepemimpinan Tafdil-Masyura. Saat itu, ia dikenal luas oleh masyarakat pesisir sebagai sosok yang dekat dengan nelayan dan konsisten mendorong kemajuan sektor perikanan.

“Saya percaya pekerjaan terbaik datang dari tindakan nyata, bukan dari wacana,” kata Syarif saat ditemui di ruang kerjanya. Sabtu (27/2/2025).

Program bantuan untuk nelayan kecil, pengembangan teknologi budidaya, hingga peningkatan produksi hasil tangkap menjadi bukti nyata keberhasilannya. Tak heran, saat Burhanuddin menjabat sebagai Pj. Bupati Bombana, Syarif tetap dipercaya memimpin Dinas Perikanan.

Pada tahun 2023, Syarif kemudian dipindahkan ke Dinas Pertanian, sektor yang langsung bersentuhan dengan para petani. Tugas ini ia emban dengan semangat yang sama seperti saat menangani perikanan. Bagi Syarif, setiap jabatan adalah tanggung jawab besar, terlebih ketika menyangkut kesejahteraan rakyat.

“Menjadi Kadis Pertanian adalah tantangan baru. Tapi saya yakin, dengan kerja keras dan pendekatan yang tepat, kita bisa mendorong pertanian Bombana lebih maju,” ujarnya.

Langkah pertamanya adalah turun langsung ke sawah, kebun, dan ladang milik petani. Menurutnya, cara terbaik memahami masalah petani adalah dengan melihat langsung kondisi mereka. Ia mengedepankan penerapan teknologi modern, pemanfaatan pupuk organik berbasis riset, serta peningkatan kualitas bibit unggul seperti kelapa sawit.

Syarif juga aktif mengajak generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dan perkebunan. Melalui media sosial dan forum-forum diskusi, ia membagikan pengalamannya serta menanamkan pemahaman bahwa pertanian adalah sektor strategis yang menjanjikan masa depan cerah.

“Jangan takut untuk berkarya dan berinovasi. Masa depan pertanian dan perkebunan ada di tangan kita semua,” tegasnya.

Tak hanya itu, hari libur pun ia manfaatkan untuk turun langsung bekerja di kebun. Ia menyebut aktivitas itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin. Baginya, menjadi pejabat bukan alasan untuk berhenti belajar dan berkontribusi secara nyata.

Kini, di usianya yang tak lagi muda dan menjelang masa pensiun, Syarif berharap apa yang telah ia lakukan menjadi warisan inspiratif bagi generasi penerus. Ia ingin meninggalkan jejak sebagai birokrat yang tidak hanya memimpin dari balik meja, tapi juga dari tengah sawah dan laut.

“Saya ingin melihat pertanian dan perkebunan kita mandiri, berdaya saing, dan menjadi andalan ekonomi rakyat. Teknologi, semangat gotong royong, serta partisipasi pemuda adalah kuncinya,” katanya sambil mengusap keringat dengan kaos kerjanya.

Syarif menutup perbincangan dengan harapan besar bagi masyarakat Bombana. Ia percaya bahwa daerah ini akan terus maju jika dipimpin oleh sosok yang amanah dan peduli terhadap nasib rakyat kecil.

“Semoga Bombana terus berkembang di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Saya yakin mereka bisa membawa Bombana lebih sejahtera dan berjaya,” tutupnya.

Bombana, SultraNET. | – Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang menggelar kegiatan penanaman pohon di MTs Nur Al-Amin Marapuka, Desa Lemo, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir, menekan polusi udara, serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau dan sejuk. Kamis, (27/02)

Sertu Wahid menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masa depan generasi muda.

“Menanam pohon bukan sekadar menambah keindahan sekolah, tetapi juga langkah nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keseimbangan ekosistem,” ujarnya.

Kepala Sekolah MTs Nur Al-Amin Marapuka, Andi Mihrajuddin, S.Pd., M.Pd, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Babinsa.

“Kegiatan ini memberikan edukasi langsung kepada siswa tentang pentingnya penghijauan. Kami berharap mereka semakin sadar akan tanggung jawab menjaga lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlah, menegaskan komitmen TNI dalam mendukung upaya pelestarian alam.

“Kami akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat, terutama di kawasan pendidikan,” pungkasnya.

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana mendapat kunjungan dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan personel. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 27 Februari 2025, di lapangan apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana.

Kabid Provam Polda Sultra, Kombes Pol Roni Faisal Saiful Faton, S.I.K., M.H., M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pedoman kerja Polri, yakni Tribrata dan Catur Prasetya.

“Setiap anggota Polri harus memahami dan mengamalkan kode etik profesi dengan baik. Disiplin, mental yang kokoh, serta keterampilan teknis adalah hal yang harus dimiliki setiap personel,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Roni Faisal juga mengingatkan tentang pentingnya peran pimpinan dalam membimbing dan mengawasi anggotanya. Menurutnya, sinergi antara atasan dan bawahan harus terjalin dengan baik agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif, profesional, dan produktif.

Selain penyampaian arahan, kegiatan dilanjutkan dengan Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan (Gaktibplin) yang dipimpin oleh Kasubdit Provos Polda Sultra, Kompol Sofwan Rasyidi, S.I.K., S.H., M.H. Pemeriksaan meliputi sikap tampang, kelengkapan identitas diri, serta surat-surat kendaraan personel Polres Bombana.

Untuk memastikan kedisiplinan lebih lanjut, dilakukan pula tes urine bagi seluruh personel yang hadir.

“Tes urine ini adalah bagian dari pengawasan internal agar seluruh anggota Polri, khususnya di Polres Bombana, tetap menjaga integritas dan menjauhi penyalahgunaan narkoba,” ujar Sofwan Rasyidi.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menyambut baik kegiatan ini dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga profesionalisme dalam bertugas.

“Kami terus mengingatkan seluruh personel untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Ini bagian dari upaya kami dalam menciptakan institusi kepolisian yang bersih dan terpercaya,” kata Wisnu Hadi.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 08.38 WITA tersebut berjalan lancar dan kondusif. Kehadiran tim Propam Polda Sultra diharapkan dapat semakin meningkatkan kedisiplinan serta profesionalisme anggota Polres Bombana dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa humas pemerintah harus berperan lebih dari sekadar penyampai informasi. Di tengah era digital yang dipenuhi dengan disinformasi, humas harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan hoaks yang semakin masif. (26/1)

“Kita tidak bisa hanya reaktif dan sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Meutya menekankan bahwa sinergi antarhumas pemerintah bukan hanya kerja sama teknis, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mengelola opini publik. Ia menganalogikan kerja humas seperti tim sepak bola, di mana tanpa koordinasi dan strategi yang tepat, akan sulit memenangkan pertarungan dalam ruang publik.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah dikalahkan oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” katanya.

Peran humas pemerintah semakin kompleks dengan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial, sementara survei IDN Research Institute (2025) mengungkap bahwa 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi yang mereka dapat dari media sosial dibandingkan media konvensional.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” tegas Meutya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa akses terhadap informasi yang benar bukan sekadar kebutuhan, tetapi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Meutya mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan yang menyatakan bahwa teknologi komunikasi selalu membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Artinya, humas pemerintah tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.

“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” tambahnya.

Menkomdigi juga mengapresiasi peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar informasi tentang program prioritas serta kebijakan strategis dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut menekankan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” katanya.

Baik Meutya maupun Hasan Nasbi sepakat bahwa sinergi kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan ruang komunikasi publik yang positif.

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya Hafid.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa biro humas pemerintah harus bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi ujung tombak dalam melawan disinformasi dan membentuk persepsi publik secara proaktif. Di tengah era disrupsi digital dan banjir informasi, peran ini menjadi kunci untuk menjaga keutuhan narasi nasional dan mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Jakarta, 26 Februari 2025

Pemerintah menanggapi dinamika digital yang kian kompleks dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema “Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemkomdigi, Jakarta. Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antar biro humas dari pusat hingga daerah, agar penyampaian informasi kepada publik dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan tepat sasaran. Dalam kondisi di mana media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube mendominasi arus informasi, humas pemerintah dituntut untuk tidak hanya menanggapi isu, tetapi juga menciptakan narasi yang solid sejak awal.

Kendati banyak pihak masih mengandalkan cara lama yang bersifat reaktif, Meutya Hafid menekankan bahwa era digital menuntut strategi baru. Ia mengibaratkan kerja humas dengan tim sepak bola yang harus memiliki koordinasi, strategi, dan eksekusi yang serasi untuk memenangkan pertarungan opini publik. Disinformasi yang berkembang dengan cepat harus diantisipasi agar kebijakan pemerintah tidak kalah oleh narasi hoaks yang beredar.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada pihak yang menyebarkan informasi keliru, kita tidak boleh tinggal diam. Humas pemerintah harus bersatu, satu suara, dan lebih kreatif dalam menyampaikan pesan,” tegas Meutya Hafid.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menambahkan, “Komunikasi bukan hanya pelengkap kebijakan, melainkan bagian inti dari strategi pemerintah. Tanpa komunikasi yang efektif, bahkan kebijakan terbaik pun bisa gagal diterima publik.”

Kedua pejabat tersebut menekankan bahwa perang narasi ini merupakan tantangan strategis yang harus dihadapi dengan inovasi dan kerja sama lintas sektor. Mereka mengajak setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga komunikasi dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di era konvergensi media, sinergi antara pejabat humas pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencegah ruang publik dipenuhi oleh informasi yang belum tentu benar.

Sebagai ekor berita, para pejabat menegaskan bahwa langkah proaktif dalam membangun narasi positif merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah. Upaya ini diharapkan tidak hanya menciptakan ruang komunikasi yang kredibel, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif disinformasi. Dengan demikian, peran humas menjadi pilar penting dalam mempertahankan integritas informasi di tengah arus digital yang cepat dan dinamis.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana menerima kunjungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka sosialisasi Festival Olahraga Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menyukseskan ajang olahraga yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong sektor pariwisata. (26/2)

Rombongan Dispora Sultra yang hadir dalam pertemuan ini terdiri dari Irad Imran selaku Kasubag Perencanaan, bersama Adam Malik, Yusrin, dan Yusmirat. Mereka disambut langsung oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bombana, Anindya Duliman Amin, S.Kom, MM.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek teknis festival menjadi topik utama pembahasan, termasuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan, mekanisme pelaksanaan, hingga strategi promosi guna meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dispora Sultra menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menyukseskan acara ini.

“Kami berharap Festival Olahraga 2025 dapat menjadi ajang yang tidak hanya membangun semangat kompetisi di kalangan atlet daerah, tetapi juga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Irad Imran.

Sementara itu, Anindya Duliman Amin menyampaikan bahwa Kabupaten Bombana siap untuk mendukung dan berpartisipasi dalam festival tersebut. “Kami akan memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik, termasuk menyosialisasikan acara ini kepada masyarakat dan komunitas olahraga di Bombana agar antusiasme semakin meningkat,” katanya.

Festival Olahraga 2025 menjadi bagian dari agenda tahunan yang bertujuan untuk menggali potensi atlet lokal serta mendorong perkembangan dunia olahraga di Sulawesi Tenggara. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat melalui olahraga serta memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis pariwisata.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci utama dalam menyukseskan festival ini. Dengan persiapan yang matang, Festival Olahraga 2025 diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi dunia olahraga dan pariwisata di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital untuk mengantisipasi meningkatnya risiko dunia maya terhadap anak-anak. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, melindungi anak dari konten berbahaya, dan mendorong pemanfaatan teknologi secara produktif melalui sinergi antara aparat pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Jakarta, 26 Februari 2025

Penyusunan RPP ini merupakan respons nyata atas aspirasi publik yang disuarakan oleh orang tua, pendidik, dan komunitas digital. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen anak usia 5–12 tahun mengakses internet dengan durasi 4–6 jam per hari, meskipun sebagian besar waktu tersebut dihabiskan untuk hiburan dan permainan. Laporan ECPAT Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak 2023 mencatat bahwa lebih dari 15 ribu anak telah menjadi korban eksploitasi seksual daring, sedangkan 440 ribu anak usia 10–20 tahun terjerat judi online. Fakta-fakta ini memperjelas urgensi regulasi sebagai langkah preventif untuk melindungi generasi muda.

RPP Perlindungan Anak di Ruang Digital akan mengatur tiga pilar utama. Pertama, platform digital diwajibkan menerapkan mekanisme verifikasi usia dan kepemilikan akun guna mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai. Kedua, pemerintah akan memperketat pengawasan serta pembatasan terhadap konten berisiko seperti pornografi, kekerasan, perjudian online, dan eksploitasi anak. Ketiga, peningkatan literasi digital melalui pendampingan orang tua, guru, dan komunitas diharapkan dapat membangun budaya digital yang sehat.

“Menyusun regulasi ini adalah bentuk nyata respons terhadap kegelisahan masyarakat yang ingin anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal di dunia maya,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam peringatan Safer Internet Day di Jakarta.

Meutya menambahkan, “Kami mengajak orang tua, guru, dan semua pihak terkait untuk bersama-sama membangun budaya literasi digital. Anak-anak harus diajarkan memilah dan memilih konten dengan bijak, sehingga internet menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih cerah.”

Sebagai upaya partisipatif, Kementerian Komunikasi dan Digital membuka forum konsultasi publik yang akan dimulai pada Maret 2025. Forum ini diharapkan dapat menampung masukan dari akademisi, LSM, dan pelaku industri digital untuk menyempurnakan RPP sehingga kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Pemerintah juga menggandeng platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Meta agar regulasi dapat dijalankan dengan optimal dan sinergis.

Di era di mana digitalisasi semakin mendominasi kehidupan, penyusunan RPP ini merupakan langkah strategis untuk tidak hanya melindungi anak dari konten negatif, tetapi juga mendorong mereka menjadi kreator dan inovator. Dengan mengutamakan kerja sama lintas sektor, Indonesia berkomitmen menjaga masa depan generasi digital melalui pendidikan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam ekor berita, pejabat Kemkomdigi menegaskan, “Regulasi ini adalah fondasi bagi ekosistem digital yang aman dan produktif, serta upaya preventif untuk menjaga masa depan anak-anak Indonesia.”

Sultranet.com, Wakatobi – Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi melalui Seksi Intelijen menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum / Penerangan Hukum “Jaksa Masuk Sekolah” (JMS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Wangi-Wangi Selatan, Rabu (26/02/2025).

Kegiatan yang rutin dilakukan Kejari Wakatobi ini mengusung tema “Kenakalan Remaja, Pengertian, Penyebab, Akibat, dan Sistem Peradilan Pidana Anak”, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada para pelajar agar lebih sadar akan dampak dari kenakalan remaja.

Berlangsung secara tatap muka dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Wakatobi, yakni Devi Novitasari, S.H., dan Ksatria Pansariang, S.H. Sebanyak 63 siswa perwakilan dari kelas VIII dan IX mengikuti penyuluhan ini dengan didampingi langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Wangi-Wangi Selatan.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMPN 1 Wangi-Wangi Selatan menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi para siswa untuk membangun kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kenakalan remaja. Penyuluhan ini membahas berbagai aspek, seperti pengertian kenakalan remaja, bullying, sistem peradilan pidana anak, serta peran jaksa dalam upaya penegakan hukum.

Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berisi pemaparan materi tentang kenakalan remaja dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sesi kedua dilanjutkan dengan dialog interaktif antara narasumber dan siswa. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya siswa yang mengajukan pertanyaan seputar hukum dan kenakalan remaja.

Acara ditutup pada pukul 11.30 WITA dengan sesi dokumentasi bersama Kepala Sekolah, perwakilan guru, dan siswa. Diharapkan, melalui program JMS ini, angka kenakalan remaja seperti kebut-kebutan di jalan, konsumsi minuman keras, merokok, bullying, seks bebas, tawuran, hingga penganiayaan dapat ditekan, sehingga mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Program Jaksa Masuk Sekolah sendiri merupakan inisiatif Kejaksaan Agung RI berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 184/A/JA/11/2015. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dari tingkat SD hingga SMA agar lebih mengenal hukum dan menjauhi hukuman. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya mengontrol diri, menjauhi perbuatan melanggar hukum, serta mengenal peran kejaksaan dalam sistem peradilan.

Melalui edukasi hukum sejak dini, para pelajar sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang taat hukum dan memiliki kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di Kabupaten Wakatobi.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena yang dipimpin oleh Serka Jaelani bersama warga Dusun 3, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, melaksanakan kerja bakti pembersihan parit. Rabu, (26/02) Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah banjir akibat penyumbatan drainase di wilayah tersebut.

Serka Jaelani menyampaikan bahwa gotong royong ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Pembersihan parit ini bertujuan untuk memastikan aliran air tetap lancar, sehingga dapat mengurangi risiko banjir, terutama saat musim hujan. Kami berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Kepala Dusun 3 Desa Pongkalaero, Bapak Agus, yang turut serta dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam membantu masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih atas partisipasi dan kepedulian Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena dalam kegiatan ini. Dengan kerja bakti seperti ini, lingkungan kami menjadi lebih bersih dan aman dari potensi banjir,” ucapnya.

Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam kegiatan ini adalah bentuk nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Kami akan terus hadir dan berperan aktif dalam membantu masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini bisa menjadi rutinitas bersama demi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” pungkasnya.

Kegiatan kerja bakti ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi warga lainnya untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan adanya sinergi antara TNI dan masyarakat, masalah drainase tersumbat yang sering menjadi pemicu banjir dapat diminimalisir, sehingga kenyamanan warga tetap terjaga.