JAKARTA, sultranet.com – Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan sebelum pelantikan kepala daerah serentak yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara.

Burhanuddin dan Ahmad Yani bergabung dengan 242 kepala daerah terpilih lainnya yang menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, sebanyak 239 kepala daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa telah lebih dulu mengikuti pemeriksaan yang sama.

Sesuai jadwal yang diterima, pasangan pemenang Pilkada Bombana 2024 itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada sesi kedua, yakni pukul 13.00 WIB. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bertahap dalam tiga sesi, yaitu pukul 08.00–10.00 WIB, 10.00–12.00 WIB, dan 13.00–15.00 WIB.

Menurut Bima Arya, pemeriksaan kesehatan ini bersifat dasar, mencakup tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. “Mereka hanya menjalani pemeriksaan kesehatan mendasar karena sebelumnya sudah menyampaikan hasil medical check-up dari daerah masing-masing. Jadi, yang dilakukan di sini hanya pemeriksaan lanjutan yang lebih praktis,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah terpilih juga diberikan pengarahan terkait tahapan pelantikan. Untuk efisiensi, pemeriksaan dilakukan di Gedung Kemendagri, bukan di rumah sakit. “Kami ingin memastikan semua kepala daerah dalam kondisi prima menjelang pelantikan dan pembekalan,” tambah Bima.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Burhanuddin meminta doa agar seluruh proses registrasi dan pemeriksaan berjalan lancar. “Pagi menjelang siang, kami bersiap menuju Kemendagri untuk registrasi dan pemeriksaan kesehatan. Mohon doanya semoga semua berjalan lancar,” ungkapnya.

Pelantikan kepala daerah serentak ini akan menjadi momen penting bagi para pemimpin daerah dalam mengemban amanah baru. Dengan selesainya tahapan pemeriksaan kesehatan, Burhanuddin dan Ahmad Yani semakin dekat menuju pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030.

BOMBANA, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., berpamitan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang digelar di halaman Kantor Bupati Bombana, Senin (17/2/2025).

Dalam amanatnya, Edy Suharmanto menekankan bahwa peringatan HKN bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi momentum bagi ASN untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan peringatan ini sebagai refleksi guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Edy juga menyampaikan ucapan perpisahan setelah lebih dari satu tahun dua bulan mengemban amanah sebagai Pj. Bupati Bombana. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN atas dedikasi dan kerja keras dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saya menyadari bahwa tanpa dukungan dan kerja sama dari bapak dan ibu sekalian, tugas yang saya emban tidak akan berjalan dengan baik,” ucapnya dengan penuh haru.

Selama menjabat, Edy menyebutkan beberapa capaian yang berhasil diraih, seperti pengendalian inflasi hingga angka minus 2,37 persen, penurunan angka stunting menjadi 30,4 persen atau turun 4,9 persen dari periode sebelumnya, serta penurunan angka kemiskinan ekstrem sebesar 10,54 persen atau turun 0,19 persen. Selain itu, tingkat pengangguran juga berhasil ditekan sebesar 0,85 persen.

Di bidang pelayanan publik dan kesehatan, Pemkab Bombana memperoleh 13 penghargaan dari berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun regional. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita semua dan saya persembahkan untuk daerah yang saya cintai ini,” katanya.

Menutup amanatnya, Edy Suharmanto menyampaikan permohonan maaf jika selama kepemimpinannya terdapat kekurangan. Ia berharap bupati definitif Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 di Jakarta dapat membawa Bombana semakin maju dan berkembang.

Bombana, HarapanSultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan kawasan wisata terpadu di Ranokomea. Sebagai langkah awal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bombana menggelar Seminar Awal Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpadu Ranokomea, Senin (17/2/2025).

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, mengatakan bahwa penyusunan DED ini merupakan tahapan penting dalam perencanaan pengembangan Ranokomea sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan adanya perencanaan yang matang, kawasan ini diharapkan mampu menarik wisatawan serta meningkatkan sektor ekonomi lokal.

“Kami ingin memastikan bahwa Ranokomea dikembangkan dengan konsep yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan DED ini menjadi langkah awal agar pembangunan kawasan wisata ini lebih terarah dan memiliki dampak positif bagi masyarakat,” ujar Sofian Baco.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber utama, Laode Muhammad Abdi dan Zulfadly Urufi, yang memaparkan rencana pengembangan kawasan tersebut. Dalam pemaparannya, Laode Muhammad Abdi menekankan bahwa Ranokomea memiliki nilai ekologis dan estetika yang tinggi, sehingga perlu dijaga agar tetap lestari.

“Kawasan ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dalam pengembangannya nanti, kita harus memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tetap menjadi prioritas agar keindahan dan ekosistemnya tetap terjaga,” kata Laode.

Sementara itu, Zulfadly Urufi menambahkan bahwa pengembangan kawasan wisata tidak hanya berfokus pada daya tarik alam, tetapi juga pada infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan. Menurutnya, sinergi antara pariwisata dan infrastruktur menjadi kunci utama agar Ranokomea benar-benar siap menjadi destinasi unggulan.

“Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi wisata sebesar apa pun tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada keseimbangan antara pembangunan fasilitas dan pelestarian lingkungan,” jelas Zulfadly.

Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, turut menyampaikan optimisme terhadap pengembangan Ranokomea. Menurutnya, dengan perencanaan yang matang, kawasan ini dapat menjadi ikon baru pariwisata Bombana yang mampu bersaing dengan destinasi lain di Sulawesi Tenggara.

“Kami yakin Ranokomea akan menjadi daya tarik wisata yang besar di Bombana. Dengan penyusunan DED ini, kita punya dasar yang kuat untuk mengembangkan kawasan ini dengan konsep yang lebih profesional dan berkelanjutan,” ujar Anisa.

Seminar ini juga menjadi ajang diskusi interaktif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan perwakilan masyarakat setempat. Masukan yang diperoleh dalam diskusi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan DED agar hasilnya lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Dengan adanya perencanaan matang melalui DED ini, Ranokomea diharapkan dapat berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan kawasan ini agar sesuai dengan visi pembangunan daerah.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam Apel Gabungan yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (17/2/2025), Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., mengumumkan capaian 38 penghargaan nasional yang berhasil diraih sepanjang masa kepemimpinannya.

Apel yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris dinas, kepala bidang, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sultra ini menjadi panggung refleksi kinerja sekaligus ajakan untuk memperkuat komitmen bersama membangun daerah.

Dalam sambutannya, Andap mengawali dengan mengenang momen pertamanya memimpin apel pada 11 September 2023. Saat itu, katanya, partisipasi masih rendah akibat cuaca. Ia menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan selama menjalankan amanah sebagai gubernur.

“Tidak ada gading yang tak retak. Dalam kepemimpinan, tentu ada kekhilafan. Untuk itu, saya mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya di hadapan peserta apel.

Lebih lanjut, Andap memaparkan delapan isu strategis yang berhasil dituntaskan selama menjabat. Mulai dari pengendalian harga dan ketersediaan pangan, percepatan penanganan kemiskinan dan stunting, pemberdayaan UMKM berbasis digital dan kearifan lokal, hingga percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

“Semua isu strategis telah dituntaskan. Namun, keberlanjutan program adalah kunci agar hasilnya optimal dan dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Andap.

Ia menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, hilirisasi industri, dan digitalisasi layanan publik.

Terkait capaian 38 penghargaan nasional, Andap menyebut prestasi itu sebagai buah kerja keras seluruh elemen Pemprov Sultra. Penghargaan tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari pengendalian inflasi, kesehatan, pendidikan, hingga inovasi pemerintahan dan pelestarian budaya.

Beberapa penghargaan bergengsi yang diraih antara lain TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dari Presiden RI, penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden, Peringkat Keempat Nasional dalam peningkatan produksi beras, serta penghargaan Bangga Berwisata di Indonesia dari Kementerian Maritim dan Investasi.

Tak hanya itu, Sultra juga mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menerbitkan Perda Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Penghargaan-penghargaan lainnya datang dari lembaga seperti KPK, BPK, LKPP, Bappenas, hingga Tempo Media Group.

“Semua capaian ini adalah hasil kerja bersama. Ini bukti nyata bahwa jika kita bersinergi, kita bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” kata Andap dengan penuh keyakinan.

Salah satu capaian penting lainnya adalah beroperasinya Rumah Sakit Jantung Sultra yang kini mampu melakukan operasi bypass dan ke depannya diharapkan mampu menangani operasi otak. Pemprov juga sukses dalam transformasi digital layanan publik melalui berbagai aplikasi seperti Sisumaker, Aplikasi Bayar Zakat, dan Aplikasi Qurban.

Penataan tenaga honorer juga tak luput dari perhatian. Dengan berpedoman pada PP Nomor 49 Tahun 2018, Sultra mendapat alokasi 5.988 formasi PPPK, menjawab kebutuhan tenaga kerja profesional di sektor pelayanan publik.

Di akhir arahannya, Andap mengajak seluruh ASN untuk terus bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ia menegaskan bahwa Sulawesi Tenggara adalah tanah penuh harapan yang tidak boleh dikelola dengan cara biasa-biasa saja.

“Jika pemerintah mengelola dengan baik dan berdasarkan data yang presisi, tidak akan ada lagi rakyat Sultra yang tertinggal,” tegasnya.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan untuk menyatukan tekad demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Sebesar-besarnya hidup manusia adalah hidup yang bermanfaat di jalan Allah. Sebaik-baiknya jabatan adalah yang bermanfaat bagi rakyat,” tutup Andap dengan nada haru dan penuh harapan.

Kendari, SultraNet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto resmi berpamitan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sultra dalam Apel Hari Kesadaran Nasional yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin pagi, 17 Februari 2025.

Dalam apel yang dihadiri Sekretaris Daerah, para pejabat tinggi pratama, serta seluruh ASN, Andap menyampaikan masa jabatannya sebagai Pj Gubernur akan berakhir pada 20 Februari 2025, seiring pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

“Terima kasih, Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan oleh Allah SWT. Dinamika waktu berjalan begitu cepat, 534 hari saya membersamai rekan-rekan untuk melaksanakan amanah sebagai Pj Gubernur Sultra. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, sinergisitas, dan kolaborasinya sehingga tugas ini dapat diselesaikan dengan baik,” ucap Andap.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh ASN atas segala kekurangan dan kekhilafan selama menjabat. “Tidak ada gading yang tak retak. Saya mohon maaf atas berbagai kekurangan dan keterbatasan selama menjalankan amanah ini. Dukung sepenuhnya Gubernur terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilantik tanggal 20 Februari 2025 nanti,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Andap menitipkan pesan kepada seluruh ASN untuk tetap bekerja dengan niat tulus dan integritas tinggi. “Marilah kita tunaikan amanah tugas ini dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Jadilah ASN yang memiliki komitmen moral dan empati. Sebaik-baiknya hidup adalah hidup yang bermanfaat di jalan Allah SWT,” pesannya.

Usai apel, Andap berpamitan kepada peserta apel dengan bersalaman. Momentum ini menjadi momen haru bagi banyak ASN yang selama ini bekerja bersamanya.

Selama menjabat, Andap berhasil menorehkan berbagai capaian dan prestasi yang signifikan. Salah satunya adalah transformasi digital melalui aplikasi Sisumaker untuk tata kelola surat menyurat yang digagas tanpa biaya, serta peluncuran aplikasi zakat dan qurban. Di bidang kepegawaian, ia menata tenaga honorer yang bertugas hingga puluhan tahun, dan mendorong alokasi PPPK serta CPNS tahun 2024 mencapai lebih dari 7.000 formasi.

Dari sisi layanan kesehatan, Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo berhasil menjalankan operasi bypass melalui program proctorship, bahkan tengah bersiap melayani bedah otak atau kraniotomi. Kerja sama juga terjalin dengan 22 rumah sakit pengampu nasional.

Prestasi pengendalian inflasi menjadi salah satu keberhasilan besar, dari posisi ke-2 tertinggi menjadi ke-2 terendah secara nasional, hingga menerima penghargaan langsung dari Presiden RI. Sultra juga meraih Universal Health Coverage kategori utama, peringkat ke-4 produksi beras nasional, serta menjadi provinsi terbaik pertama dalam pertumbuhan industri.

Di sektor pemerintahan, Andap mendorong lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi, menjadikan Sultra sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki regulasi pembangunan berbasis data desa.

Selama menjabat, Andap juga menerima lebih dari 40 penghargaan lainnya, di antaranya: Top CEO BUMD 2023, Top Rekor MURI penanaman 2,7 juta tanaman holtikultura, juara 1 ADWI 2024 untuk kategori desa wisata berkembang, serta penghargaan atas sistem merit ASN dari Komisi ASN.

Capaian lainnya meliputi peningkatan jumlah Mal Pelayanan Publik dari 3 menjadi 8, penyehatan 14 BUMD yang sebelumnya 5 di antaranya dinyatakan kurang sehat, hingga peningkatan sejumlah indeks kinerja seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Reformasi Birokrasi Tematik, dan Survei Kepuasan Masyarakat.

Andap juga dikenal berhasil membangun rumah tidak layak huni sebanyak 1.183 unit, mendorong komitmen pengelolaan sisa pangan secara nasional, serta memperkuat pelestarian budaya melalui pengakuan 9 Warisan Budaya Tak Benda dari Kementerian Kebudayaan.

Seluruh prestasi tersebut tidak hanya mencerminkan capaian kinerja, tetapi juga menunjukkan transformasi pemerintahan Sultra di bawah kepemimpinannya yang fokus pada tata kelola, inovasi, dan pelayanan publik berbasis data serta keadilan sosial.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Sultra yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio.

Kegiatan orientasi yang dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra ini diikuti oleh ratusan peserta PPPK dari berbagai instansi di lingkup pemerintahan Sultra. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Koordinator Widyaiswara BPSDM, serta pejabat struktural, fungsional, dan para widyaiswara.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas kerja keras BPSDM Sultra dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa orientasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan etika kerja para ASN, khususnya PPPK.

“Pemprov Sultra memberikan apresiasi kepada BPSDM yang telah berupaya maksimal memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan orientasi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asrun.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Meski bersifat kontrak, peran mereka dinilai krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

“Orientasi ini menjadi langkah percepatan penyesuaian diri bagi PPPK sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2020. Ini adalah pijakan awal untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki dedikasi tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asrun Lio menekankan pentingnya nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan sejak awal kepada para PPPK. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas.

“Selain pengembangan kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan, orientasi ini juga menjadi ruang untuk mengenalkan core value ASN, yaitu ‘BerAKHLAK’, serta employer branding ASN, yakni ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ungkap Asrun.

Dalam orientasi ini, para peserta tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang etika kerja dan nilai-nilai ASN, tetapi juga diajak untuk memahami isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah tahun 2025. Beberapa isu penting yang diangkat antara lain penguatan ideologi Pancasila, peningkatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan penguatan ekonomi digital.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Asrun.

Ia juga berharap, melalui kegiatan ini, peserta dapat memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab sebagai ASN, khususnya dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme dan semangat pengabdian.

“Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kompetensi serta integritas kita dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik,” tandasnya.

Orientasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sultra dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan penguatan nilai dan etika sejak dini, diharapkan PPPK dapat berperan aktif dalam membangun budaya kerja yang positif di lingkungan instansi pemerintahan.

Kendari, SultraNet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sultra. Pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah (Setda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat penting lainnya dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

“Secara resmi saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” kata Andap dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan.

Dalam arahannya, Andap menekankan pentingnya peran strategis Kepala Dinas Perindag dalam mengakselerasi transformasi digital, khususnya yang menyentuh langsung masyarakat dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, pengembangan potensi ekonomi daerah tak bisa lagi lepas dari pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima hal formalisasi digital pada masyarakat, memperbaiki dan memfasilitasi usaha konsumen yang belum sesuai dengan potensi digital daerah. Digitalisasi harus tepat sasaran untuk mendorong prinsip ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Andap juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas publik yang menunjang sektor industri dan perdagangan. Ia meminta Roni Yakub Laute untuk tidak hanya berfokus pada kebijakan, tetapi juga pada pelayanan konkret yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Prinsip ekonomi harus diterapkan dengan bijak. Apa yang tidak dapat didaur ulang harus bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andap mengajak seluruh jajaran Dinas Perindag dan OPD terkait untuk bekerja dalam satu semangat pelayanan dan pengabdian. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Satukan hati dan pikiran untuk menyahtuhkan komitmen kita dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya Zazirah Sulawesi Tenggara. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki sikap dan perilaku yang bermanfaat bagi sesama,” pesannya.

Dengan resmi dilantiknya Roni Yakub Laute, Pemerintah Provinsi Sultra berharap adanya pembaruan dalam pengelolaan sektor industri dan perdagangan, terutama melalui pendekatan digital yang efisien dan berkelanjutan. Kepemimpinan baru diharapkan mampu melahirkan inovasi yang menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan birokrasi Sultra menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, kehadiran Roni Yakub Laute diharapkan membawa semangat baru dalam mendorong kemajuan ekonomi lokal serta memperkuat ekosistem perdagangan berbasis digital di wilayah ini.

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Senin, 17 Februari 2025.

Rapat yang berlangsung setiap pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh kementerian serta lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden (KSP), Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, serta Badan Pangan Nasional. Pemprov Sultra sendiri mengikuti rakor ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh unsur Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Biro Perekonomian, Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya.

Dalam pembahasan utama, Tito menekankan pentingnya kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi arus mudik dan lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Tito menyebutkan bahwa Ramadan akan dimulai pada 1 Maret 2025, dengan arus mudik diprediksi terjadi mulai 28 Maret 2025 dan arus balik pada 7 April 2025.

“Setelah masuk Ramadan, kita akan menghadapi pekerjaan besar karena mobilitas masyarakat sangat tinggi menjelang Idul Fitri. Ini butuh manajemen transportasi yang matang, baik darat, laut maupun udara,” kata Tito.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antarpihak, baik pusat maupun daerah. Dalam mendukung hal tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025. Surat edaran ini mencakup imbauan pengamanan, kelancaran arus transportasi, serta peningkatan sinergi antarinstansi.

Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menambahkan bahwa pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi beban di jalur-jalur strategis seperti Ketapang–Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali, yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025.

“Kami mendorong pelaksanaan mudik gratis, penyediaan rest area, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan,” ujar Dudy.

Dalam rapat itu, pengendalian inflasi juga menjadi sorotan. Mendagri mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% secara tahunan (year-on-year), sementara secara bulanan (month-to-month) justru terjadi deflasi sebesar -0,76%.

Deflasi terutama dipicu oleh turunnya harga pada sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%. Diskon 50% tarif listrik untuk pelanggan berdaya di bawah 2200 watt selama Januari dan Februari menjadi penyumbang utama deflasi tersebut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menjelaskan bahwa meskipun Januari mengalami deflasi, sejumlah komoditas tetap menunjukkan kenaikan harga yang signifikan menjelang Ramadan.

“Perlu diwaspadai lonjakan harga pada daging ayam ras, telur ayam, tarif angkutan udara, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan. Ini komoditas-komoditas utama yang sering memicu inflasi menjelang hari besar keagamaan,” kata Pudji.

Dalam konteks daerah, Sulawesi Tenggara mendapat sorotan karena kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Bombana mencapai 4,98%. Angka ini menempatkan Bombana di posisi 10 besar nasional sebagai daerah dengan lonjakan IPH tertinggi.

Menanggapi hal ini, Pemprov Sultra menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya. Terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang diprediksi akan meningkatkan tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan barang kebutuhan pokok.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah antisipatif di lapangan, termasuk memperkuat pasokan dan distribusi pangan,” ujar perwakilan Biro Perekonomian Sultra usai rakor.

Langkah-langkah yang diambil Pemprov Sultra ini diharapkan mampu meredam gejolak harga sekaligus memastikan kelancaran arus mudik dan distribusi logistik selama periode penting Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Jakarta, SultraNet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur terpilih Ir Hugua menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tahapan administrasi sebelum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 pasangan kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

“Pemeriksaan dimulai sejak hari Minggu dan berlangsung dua hari untuk seluruh kepala daerah terpilih se-Indonesia. Sulawesi Tenggara mendapat jadwal pada hari kedua, sesi ketiga, yang dimulai pukul 13.00 WIB,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, saat dikonfirmasi secara terpisah.

Dijelaskan Asrun Lio, para kepala daerah terpilih terlebih dahulu menjalani proses registrasi di depan ruang Sasana Bhakti Praja. Selanjutnya, seluruh peserta diarahkan menuju Gedung F lantai 3 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengambilan tanda pangkat jabatan.

Gubernur terpilih Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa seluruh proses pemeriksaan berlangsung lancar dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kemendagri. Ia mengapresiasi pelayanan yang diberikan dan menyatakan bahwa hasil pemeriksaannya dalam kondisi baik.

“Alhamdulillah, cek kesehatan hari ini berjalan lancar. Semua sudah terpola pelayanannya dan sesuai prosedur. Pemeriksaannya meliputi hal dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Alhamdulillah semua hasilnya normal,” ungkap Andi Sumangerukka kepada awak media.

Pemeriksaan kesehatan ini menjadi bagian dari tahapan penting sebelum pelantikan resmi kepala daerah terpilih. Selain pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, turut hadir 16 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari kabupaten/kota se-Sultra. Mereka adalah:

1. Kabupaten Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
2. Kabupaten Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
3. Kabupaten Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
4. Kabupaten Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
5. Kabupaten Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
6. Kabupaten Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
7. Kabupaten Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
8. Kabupaten Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
9. Kabupaten Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T
10. Kabupaten Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
11. Kabupaten Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
12. Kabupaten Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E
13. Kabupaten Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
14. Kabupaten Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
15. Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
16. Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc

Seluruh kepala daerah terpilih ini menjalani pemeriksaan sebagai syarat administratif menjelang pelantikan resmi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemeriksaan ini menjadi penegasan bahwa kepala daerah yang akan dilantik memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu yang mendampingi jalannya pemeriksaan menyebutkan, seluruh proses berlangsung tertib dan lancar. Menurutnya, kesiapan fisik dan administrasi menjadi aspek penting dalam proses transisi pemerintahan di daerah.

“Pemeriksaan ini memastikan bahwa semua kepala daerah terpilih berada dalam kondisi prima dan siap mengemban amanah rakyat. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas kepemimpinan di daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap seluruh proses hingga pelantikan kepala daerah berjalan lancar tanpa hambatan. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KENDARI, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan arahan strategis dan capaian kinerja dalam Apel Gabungan di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (17/2/2025). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya keberlanjutan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Apel tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Dinas (Sekdis), Kepala Bidang (Kabid), serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov Sultra.

Delapan Isu Strategis Tuntas, Perlu Keberlanjutan

Dalam sambutannya, Andap mengingatkan kembali momen pertama kali memimpin apel pada 11 September 2023. Saat itu, ia melihat minimnya partisipasi akibat cuaca yang kurang bersahabat. “Tidak ada gading yang tak retak. Dalam kepemimpinan, berinteraksi, dan berkomunikasi, tentu ada kekhilafan. Untuk itu, saya mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Ia kemudian memaparkan delapan isu strategis yang telah dituntaskan selama masa kepemimpinannya, yakni:

1. Pengendalian harga dan ketersediaan pangan strategis
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan stunting
3. Pemberdayaan UMKM berbasis digital dan kearifan lokal
4. Percepatan penyelesaian proyek strategis nasional
5. Optimalisasi pariwisata berkelanjutan
6. Hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan
7. Pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar
8. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

“Semua isu strategis ini telah dituntaskan, namun perlu program berkelanjutan agar hasilnya optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Andap.

Pemprov Sultra Raih 38 Penghargaan Nasional

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur juga mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra berhasil meraih 38 penghargaan tingkat nasional. Penghargaan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pengendalian inflasi, kesehatan, pendidikan, pariwisata, hingga inovasi daerah.

Beberapa penghargaan yang diraih antara lain:

• Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Terbaik dari Presiden RI atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi
• Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 “Kategori Utama” dari Wakil Presiden RI atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
• Peringkat ke-4 peningkatan produksi beras tertinggi nasional
• Provinsi Terbaik Bangga Berwisata di Indonesia 2023 dari Kemenko Marves
• Anugerah Merdeka Belajar 2024 untuk transformasi anggaran pendidikan
• Penghargaan Indeks Integritas Pendidikan Tertinggi peringkat kedua se-Indonesia dari KPK
• Juara I Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 kategori Desa Wisata Berkembang
• Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2024 dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
• Peringkat ke-3 Nasional Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 dari Bappenas
• Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat
• Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa 2024 dari Kementerian Keuangan
• Penghargaan BKN Award 2024 untuk kategori manajemen kepegawaian terbaik
• Peringkat I Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2024 dari Kementerian PANRB
• Penghargaan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut dari BPK
• Penghargaan Peringkat II Nasional Implementasi Smart Province 2024 dari Kementerian Kominfo
• Juara I Lomba Posyandu Award Nasional 2024
• Penghargaan Inovasi Daerah Digitalisasi Pasar Rakyat Terbaik 2024 dari Kementerian Perdagangan
• Penghargaan Provinsi Peduli HAM 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM

Menurut Andap, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara seluruh jajaran Pemprov Sultra. “Prestasi ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya.

Harapan dan Komitmen Membangun Sultra

Mengakhiri arahannya, Pj Gubernur mengajak seluruh ASN untuk terus bekerja dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Ia menegaskan bahwa Sultra adalah daerah yang kaya dan penuh harapan yang harus dikelola dengan baik berbasis data presisi.

“Jika pemerintah mengelola dengan baik dan berdasarkan data yang presisi, tidak akan ada lagi rakyat Sultra yang tertinggal,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. “Sebesar-besarnya hidup manusia adalah hidup yang bermanfaat di jalan Allah. Sebaik-baiknya jabatan adalah yang bermanfaat bagi rakyat Sultra,” pungkasnya.