Jakarta, SultraNet.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa humas pemerintah tidak boleh hanya menjadi penyampai informasi, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan disinformasi yang kian masif di era digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

“Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya.

Ia menegaskan, sinergi antarhumas pemerintah bukan sekadar kerja teknis, melainkan bagian dari strategi nasional dalam mengelola narasi publik. Meutya mengibaratkan fungsi humas seperti tim sepak bola, di mana koordinasi, strategi, dan eksekusi menjadi kunci kemenangan dalam pertarungan opini publik.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tegasnya.

Meutya juga menyoroti perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ia menyebut media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai medan utama pertarungan narasi saat ini.

“Berdasarkan survei Katadata Insight Center tahun 2022, sekitar 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi dari media sosial. Sementara survei IDN Research Institute pada 2025 menyebutkan 43 persen generasi Milenial dan Gen Z lebih percaya pada informasi dari media sosial ketimbang media konvensional,” ungkapnya.

Menghadapi kenyataan tersebut, Meutya menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam strategi komunikasi pemerintah.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” katanya.

Menurut Meutya, memberikan informasi yang benar bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Ia pun mengajak seluruh jajaran humas pemerintah untuk aktif melawan disinformasi.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” ujarnya.

Meutya juga mengutip pemikir komunikasi ternama, Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa setiap teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Hal ini menurutnya menjadi penanda bahwa humas kini bukan hanya penyampai pesan, melainkan juga harus menjadi pengarah wacana publik.

“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan. Kita harus menjadi pengarah percakapan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi juga memberikan apresiasi kepada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah berperan sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel dan terkoordinasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari strategi utama dalam menyukseskan sebuah kebijakan.

“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ucap Hasan.

Ia juga menekankan perlunya setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Meutya dan Hasan pun sepakat bahwa sinergi kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membentuk ruang komunikasi publik yang positif dan konstruktif.

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya Hafid.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menantang seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar mengikuti arus, melainkan menjadi pionir dalam transformasi digital di wilayah masing-masing. Tantangan ini disampaikan dalam sesi pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang menekankan pentingnya percepatan layanan publik berbasis elektronik demi efisiensi dan transparansi. Magelang, 25 Februari 2025

Transformasi digital dianggap bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dalam sesi tersebut, Menkomdigi mengingatkan bahwa digitalisasi harus menjadi prioritas utama, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang masih menghadapi kendala koordinasi antara pusat dan daerah. Menurutnya, tanpa sinergi yang erat, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan berjalan pincang dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diincar, yakni mencapai rata-rata 8 persen per tahun. Pemerintah telah menekankan hal ini melalui arahan Presiden Prabowo yang mengutamakan layanan publik berbasis elektronik, sehingga kepala daerah diharapkan mampu memimpin perubahan secara mandiri dan adaptif.

Dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi, para pemimpin daerah diminta memahami berbagai regulasi yang telah ditetapkan, seperti PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Permenkominfo No. 9/2023 tentang Artificial Intelligence; Keppres No. 21/2024 tentang Pengendalian Judi Online; serta UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemahaman regulasi ini dianggap sebagai fondasi penting agar setiap daerah dapat menyusun kebijakan digital yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Retreat kepala daerah yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang menghadirkan rangkaian materi strategis yang melibatkan para menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Sesi pembekalan ini tidak hanya membahas aspek teknis transformasi, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa kepala daerah harus berani mengkritisi dan memberikan masukan demi terciptanya kebijakan digital yang berdampak nyata. Ia mencontohkan situasi di mana tanpa inisiatif lokal, digitalisasi hanya akan menjadi slogan belaka. Menurutnya, inovasi dalam pelayanan publik melalui teknologi informasi adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan mencapai kedaulatan digital yang diidamkan.

“Mengubah paradigma layanan publik melalui digitalisasi bukan soal pilihan, tetapi kebutuhan. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya layanan publik berbasis elektronik. Artinya, kepala daerah harus siap memimpin perubahan, bukan sekadar menunggu arahan dari pusat,” ungkap Menkomdigi Meutya Hafid.

“Tanpa pemahaman mendalam terhadap regulasi digital, daerah akan kesulitan menyusun kebijakan yang tepat. Jangan sampai kepala daerah gagap teknologi atau tertinggal dalam regulasi digital yang terus berkembang,” tambahnya.

Dalam pernyataannya yang penuh semangat, beliau juga menantang, “Kita tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus berdaulat dalam menciptakan dan mengendalikan ekosistem digital kita sendiri. Jadi, siapkah Anda memimpin perubahan?”

Sebagai ekor berita, para pejabat menekankan bahwa transformasi digital adalah fondasi menuju pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan inovatif. Kegiatan retreat di Akmil Magelang menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan strategi digital di tingkat daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Diharapkan, dengan penerapan kebijakan yang tepat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui inovasi dan kedaulatan digital.

Transformasi digital kini harus menjadi prioritas bersama demi kemajuan layanan publik dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sultra melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Kota Kendari, Selasa (25/2/2025). Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriyah. Turut hadir dalam sidak tersebut Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, S.I.K, M.Si., Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra Yuni Nurmalawati, Kepala Bulog Sultra Sitti Mardati Saing, Perwakilan BI Sultra Rangga, Kadis Perindag Sultra Roni Yakob Laute, Kadis Ketahanan Pangan Ari Siswanto, Karo Perekonomian Setda Sultra Abdul Rajab, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.

Dalam pemantauan ini, beberapa komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam dan sapi, cabai, serta telur menjadi fokus utama. Sekda Sultra menegaskan bahwa secara umum harga-harga masih dalam kondisi wajar dan stabil. “Setelah sidak ini, kami juga akan meninjau langsung ke distributor untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan harga tidak mengalami lonjakan yang signifikan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Sentral Kota Lama, harga beberapa bahan pokok tercatat sebagai berikut: beras Mawar Merah (10 kg) Rp150.000, daging sapi Rp140.000/kg, cabai besar & cabai keriting Rp40.000/kg, bawang putih Rp45.000/kg, bawang merah Rp40.000/kg, dan daging ayam per ekor ukuran besar Rp75.000 serta ukuran sedang Rp65.000.

Selain di pasar tradisional, tim juga melakukan pemantauan di beberapa titik strategis lainnya, yaitu Pasar Sentral Kota Lama, Pangkalan Gas LPG 3 KG PT. Walzakri Kendari, PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, dan Hypermart The Park Kendari. Sekda Sultra menegaskan bahwa stok bahan pokok mencukupi dan harga masih terkendali. “Jika ada kenaikan harga, kami akan mencari solusi agar masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Dalam pemantauan di pangkalan LPG 3 kg PT. Walzakri Kendari, Sekda memastikan bahwa distribusi gas berjalan lancar dan stok cukup hingga Idul Fitri. “Dari Pertamina juga sudah menyampaikan bahwa stok LPG aman dan tidak ada kelangkaan,” katanya. Sementara itu, di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, distributor resmi produk Wings Group, tim sidak memastikan bahwa stok minyak goreng dan bahan makanan lainnya cukup untuk dua bulan ke depan. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak perlu panik. Stok minyak goreng dan bahan pokok lainnya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan di Sulawesi Tenggara,” ujar Sekda Sultra.

Sekda Sultra juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden (Inpres). Ia menegaskan bahwa penghematan anggaran akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengendalian inflasi. “Efisiensi ini sudah ada aturannya, misalnya dengan memangkas perjalanan dinas yang tidak mendesak, alat tulis kantor, dan kegiatan lain yang kurang prioritas,” jelasnya.

Sekda Sultra menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap harga dan stok bahan pokok. Jika ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar, langkah intervensi akan segera dilakukan, seperti operasi pasar dan koordinasi dengan distributor. “Kami akan memastikan pedagang tidak menaikkan harga di luar batas kewajaran. Jika ada kenaikan signifikan, pemerintah akan turun tangan,” tegasnya. Dengan pemantauan yang terus dilakukan, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran akan kenaikan harga yang tidak terkendali.

Kendari, SultraNet.com – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriyah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Pasar Sentral Kota Lama, Kendari, pada Selasa, 25 Februari 2025.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman selama Ramadhan. “Secara umum, harga-harga masih dalam batas wajar dan stok mencukupi. Kami juga akan cek langsung ke distributor untuk memastikan pasokan tetap lancar,” kata Asrun Lio di sela-sela sidak.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian utama tim meliputi beras, minyak goreng, gula, daging ayam dan sapi, telur, serta cabai. Harga-harga yang terpantau di Pasar Sentral Kendari menunjukkan kestabilan. Beras Mawar Merah ukuran 10 kilogram dijual seharga Rp150.000, daging sapi Rp140.000 per kilogram, cabai besar dan cabai keriting Rp40.000 per kilogram, serta bawang putih dan merah masing-masing Rp45.000 dan Rp40.000 per kilogram. Daging ayam per ekor dipatok Rp75.000 untuk ukuran besar dan Rp65.000 untuk ukuran sedang.

Sidak tidak hanya dilakukan di pasar tradisional. Tim juga meninjau distribusi gas LPG 3 kilogram di Pangkalan PT. Walzakri Kendari, stok barang di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, serta pusat perbelanjaan Hypermart The Park Kendari.

Di pangkalan gas, Sekda memastikan tidak ada kendala distribusi menjelang hari besar. “Pertamina sudah memastikan bahwa stok LPG aman hingga Lebaran. Distribusinya lancar dan tidak ditemukan kelangkaan,” jelas Asrun Lio.

Sementara itu, di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang, tim mendapati stok minyak goreng dan produk kebutuhan pokok lainnya cukup hingga dua bulan ke depan. “Kami ingin menenangkan masyarakat. Tidak perlu panik, stok bahan pokok cukup untuk kebutuhan Ramadhan,” tegas Sekda.

Sidak kali ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. Sekda menyampaikan bahwa penghematan belanja akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengendalian inflasi.

“Efisiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor yang tidak mendesak. Anggaran akan diarahkan ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah-langkah intervensi apabila ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar. Sekda menegaskan bahwa TPID akan terus melakukan pemantauan secara rutin dan siap menggelar operasi pasar jika diperlukan.

“Kalau ada pedagang yang menaikkan harga di luar batas kewajaran, kami akan ambil tindakan. Pemerintah akan hadir memastikan masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.

Kehadiran sejumlah pejabat penting dalam sidak ini turut memperkuat komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga. Hadir mendampingi Sekda antara lain Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Kepala Bulog Sultra Sitti Mardati Saing, Perwakilan BI Sultra Rangga, Kadis Perindag Roni Yakob Laute, Kadis Ketahanan Pangan Ari Siswanto, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.

Dengan pemantauan yang terus berlanjut hingga Ramadhan dan Idul Fitri nanti, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman tanpa kekhawatiran akan kenaikan harga.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, dipimpin Serka Wahab, menggelar kerja bakti membersihkan Pasar Desa Anugrah, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat dan difokuskan pada pembersihan sampah plastik yang berserakan, guna menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Selasa, (25/02)

Serka Wahab menegaskan pentingnya kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan pasar.

“Pasar adalah tempat interaksi banyak orang, sehingga kebersihannya harus dijaga agar tetap sehat dan nyaman. Dengan adanya kerja bakti ini, kami berharap masyarakat lebih peduli dalam membuang sampah pada tempatnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun 1, Bapak Slamet, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif Babinsa yang turut serta membersihkan pasar. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan,” ucapnya.

Kapten Inf Syafaruddin, Danramil 1431-01/Rumbia, juga mendukung penuh aksi sosial ini.

“Kegiatan kerja bakti seperti ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat. Kami akan terus berupaya membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bersama warga,” pungkasnya.

Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan kebersihan Pasar Desa Anugrah tetap terjaga, serta menumbuhkan budaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama warga berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan serupa demi lingkungan yang lebih baik. (Pendim)

Kolaka Utara, sultranet.com – DPR RI Komisi IX bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Kabupaten Kolaka Utara. Senin (24/2/2025)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi berkualitas guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan DPR RI Komisi IX, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., serta Imam Bachtiar Farianto, Tenaga Ahli Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan BGN.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara turut mendukung acara ini, yang diwakili oleh Asisten I Setda Kolaka Utara, Ir. Mukhlis Bachtiar, serta dihadiri kepala OPD, camat, kepala desa, dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, H. Ahmad Safei menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggulangi permasalahan gizi di Indonesia.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujarnya.

Sementara itu, Imam Bachtiar Farianto menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal.

“Kami akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dan aktif berdiskusi. Mereka berharap program MBG dapat terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas melalui pola makan bergizi.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang untuk masa depan yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terus berupaya mengendalikan inflasi menjelang bulan Ramadan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diperkuat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Senin, 24 Februari 2025

Dalam rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, pemerintah daerah diinstruksikan untuk lebih aktif menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Pemerintah daerah harus memastikan inflasi terkendali agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar Tomsi. Ia juga meminta setiap daerah rutin memantau harga di pasar dan segera melakukan intervensi jika terjadi lonjakan signifikan, termasuk dengan operasi pasar dan subsidi transportasi.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asisten II Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).

Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi adalah beras, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih. Sementara itu, pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan kenaikan IPH tertinggi di Sultra, mencapai 4,38%. Komoditas utama penyebab kenaikan ini adalah daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah. Selain itu, harga gula pasir secara nasional naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025, sementara harga minyak goreng juga mengalami kenaikan sebesar 0,48%.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra, Asrun Lio, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. “Kami akan memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman, serta melakukan intervensi jika diperlukan agar harga tetap stabil dan tidak membebani masyarakat,” katanya.

Asrun Lio juga menginstruksikan Disperindag dan BPS Sultra untuk terus mengumpulkan dan menganalisis data harga secara berkala guna menentukan langkah strategis yang efektif. “Harapannya, setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata dalam menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra berencana mengoptimalkan program subsidi transportasi bagi distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional. Pemerintah daerah juga akan menggencarkan operasi pasar untuk menekan harga komoditas yang berpotensi melonjak.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mengatasi tantangan inflasi menjelang Ramadan, memastikan stok bahan pokok tetap terjaga, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam menghadapi momen penting ini.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja, Senin (24/2/2025).

Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Disdukcapil ini diawali dengan Apel Pagi dan dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Firdaus, S.Pd., MM, Sekretaris Sitti Ramlah, S.Si., M.Sc, serta Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Disdukcapil Bombana.

Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk memperjelas target dan tanggung jawab setiap pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kependudukan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menegaskan bahwa Perjanjian Kinerja ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya perjanjian ini, saya berharap seluruh pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ini adalah langkah nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan bahwa perjanjian ini juga menjadi instrumen penting dalam membangun sinergi antarpejabat Disdukcapil, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih efisien dan responsif.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja, agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera diatasi.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar kita bisa memantau progres kinerja. Jika ada kendala, maka harus segera dicarikan solusi bersama. Saya ingin semua pihak saling mendukung dan bekerja sama demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Bombana, Sitti Ramlah, berharap dengan adanya perjanjian ini, para pejabat bisa lebih termotivasi dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang maksimal.

“Perjanjian ini harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan. Jangan hanya berorientasi pada capaian individu, tapi juga harus memperkuat kerja sama tim agar pelayanan semakin optimal,” katanya.

Masyarakat Bombana berharap perjanjian ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah, cepat, dan transparan.

Dengan adanya penandatanganan ini, Disdukcapil Bombana semakin memperkuat komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melantik 11 pejabat tinggi pratama sebagai bagian dari tahap ketiga penyesuaian nomenklatur baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Pelantikan yang dilakukan melalui Keputusan Menkomdigi Nomor 48 Tahun 2025 ini merupakan kelanjutan dari dua tahap sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja kementerian dalam mendukung inovasi serta transformasi digital di Indonesia. Acara pelantikan berlangsung di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

Proses pelantikan dilakukan secara bertahap untuk memastikan penempatan pejabat yang terbaik sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian dalam tiga tahap merupakan hasil masukan dari level menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu guna menerapkan prinsip kehati-hatian serta evaluasi berkala. Langkah strategis ini diambil agar proses restrukturisasi dapat berjalan secara terukur dan menyeluruh, sehingga setiap unit kerja di Kemkomdigi mampu beroperasi dengan optimal dalam mendukung kebijakan digital nasional.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, pejabat tinggi pratama yang dilantik di tahap ketiga memikul tanggung jawab strategis di berbagai bidang. Di antaranya, M Zamzani B Tjenreng sebagai Kepala Biro Umum, Radita Ajie sebagai Kepala Biro Hukum, dan Oki Suryowahono sebagai Kepala Pusat Kebijakan Strategis. Selain itu, pelantikan ini juga mencakup pejabat di bidang penataan spektrum frekuensi radio, pengendalian ruang digital, pengembangan literasi digital, serta inspektur yang bertugas melakukan pengawasan internal.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pentingnya objektivitas dalam memilih tim kerja. Pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu membentuk tim berdasarkan fungsi dan tugas kerja, bukan berdasarkan kedekatan personal, agar tercipta sinergi dan akuntabilitas dalam setiap lini organisasi. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung efisiensi dan tata kelola keuangan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Mengangkat pejabat tinggi pratama dalam tiga tahap merupakan strategi kami untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jika nanti kami melihat ada kekurangan, kami akan terus melakukan evaluasi secara berkala,” ujar Meutya Hafid dalam acara pelantikan.

Dalam kesempatan yang sama, beliau menambahkan, “Eselon satu ke bawah saya selalu tekankan untuk memilih tim berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing. Hal ini penting agar setiap penggerak Kemkomdigi dapat menjalankan peran dengan optimal dan mendukung harapan Presiden terhadap efisiensi dalam tata kelola keuangan.”

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi internal Kemkomdigi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong inovasi digital di berbagai sektor. Dengan penyesuaian nomenklatur baru ini, kementerian diharapkan dapat lebih responsif terhadap tantangan era digital dan mampu menjawab dinamika perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Sebagai ekor berita, pejabat Kemkomdigi menyatakan komitmennya untuk terus mengoptimalkan kinerja melalui evaluasi berkala dan penerapan prinsip profesionalisme. Langkah strategis ini diyakini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi internal kementerian, tetapi juga bagi masyarakat melalui peningkatan layanan publik dan dukungan terhadap inovasi digital yang berkelanjutan.

Kemkomdigi berharap pelantikan pejabat tinggi pratama ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar unit kerja, sehingga visi transformasi digital nasional dapat terwujud secara optimal dalam rangka pembangunan Indonesia ke depan.

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Binnuraeni AS, SE., S.Pd., turut serta dalam acara peluncuran Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang digelar di Polres Bombana. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025.

Acara ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Julianti Listyo Sigit. Seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polrestabes se-Indonesia turut serta dalam kegiatan ini. Dari Polres Bombana, peluncuran program dihadiri oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, serta jajaran Pejabat Utama (PJU), termasuk Kabag, Kasat, dan Kanit.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menekankan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah. “Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan sehat dan bergizi. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, kita bisa menciptakan sumber pangan mandiri,” ujarnya.

Selain peluncuran program, kegiatan ini juga diisi dengan aksi nyata, seperti penanaman bibit sayuran serta panen cabai dan ikan air tawar di Kebun Polres Bombana. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. “Program P2L sangat sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pangan. Kami berharap program ini dapat berkembang dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan,” katanya.

Melalui program ini, Dinas Ketahanan Pangan Bombana bersama Polres Bombana berupaya mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam bercocok tanam di pekarangan rumah mereka. Selain meningkatkan ketahanan pangan keluarga, langkah ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi warga Bombana.