Bombana, sultranet.com – Polres Bombana mengikuti peluncuran program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang digelar oleh Mabes Polri secara virtual. Kegiatan ini berlangsung di Kebun Sayur Bhayangkari Polres Bombana dan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung program Makan Bergizi Gratis. Acara ini digelar pada Senin (24/2/2025).

Setelah mengikuti peluncuran secara daring, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K. bersama Ketua Bhayangkari dan jajaran pengurus Bhayangkari, Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana, serta sejumlah kepala dinas terkait melaksanakan kegiatan nyata di lapangan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Sarif, S.H., Kepala Dinas Perikanan Ir. Muhammada Siarah, M.Si., serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Binnuraeni, S.Pd., bersama para kepala bidang masing-masing.

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa program P2L merupakan bagian dari upaya Polri dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan sehat dan bergizi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, S.H., mengapresiasi inisiatif Polres Bombana dalam mendukung program ini. “Kami berterima kasih kepada Polres Bombana dan seluruh pihak yang telah berkontribusi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat serta mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi warga yang membutuhkan,” katanya.

Program P2L yang diinisiasi oleh Polri ini diharapkan dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam memperkuat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya di Kabupaten Bombana

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kondisi harga dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras. Kabupaten Bombana bahkan mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, didorong oleh naiknya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh. Deputi BPS, M. Habibullah, menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari 2025, sementara harga cabai rawit justru turun 4,37 persen. Adapun minyak goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan BPS dalam menganalisis perkembangan harga dan merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi jika dibutuhkan, termasuk dalam bentuk pengurangan biaya distribusi dan pengendalian biaya transportasi. Langkah ini dianggap penting agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak. Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov Sultra pun berkomitmen untuk mempercepat respons jika terjadi gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang strategis.

Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Bombana, SultraNET. | –  Personel Babinsa Koramil 1431-03/Poleang bersama masyarakat Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, melaksanakan kerja bakti pembersihan Pasar Rakyat Desa Toburi, Senin, (24/02). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta mencegah terjadinya banjir akibat penyumbatan saluran air oleh Sampah.

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Sertu Sinda Matana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Babinsa dalam membantu masyarakat menjaga kebersihan lingkungan.

“Gotong royong ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebersihan pasar, tetapi juga mempererat kebersamaan antara Babinsa dan masyarakat,” ujarnya.

Kepala Desa Toburi, Rahman, mengapresiasi inisiatif Babinsa dalam menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

“Kami sangat berterima kasih atas peran serta Babinsa dalam kegiatan ini. Semoga kebersamaan ini terus terjaga demi lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” katanya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang melalui Batuud Serka Zainal menegaskan bahwa kegiatan gotong royong seperti ini akan terus dilakukan secara rutin.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, terutama di fasilitas umum seperti pasar. Sinergi antara TNI dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman,” pungkasnya.

MUNA, Sultranet.com – Kondisi jalan di Desa Lapodidi, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, kian memprihatinkan. Jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Kontunaga dengan Watopute ini telah mengalami kerusakan selama lebih dari satu dekade tanpa adanya perbaikan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna.

Warga setempat mengeluhkan akses jalan yang rusak parah, menyebabkan aktivitas ekonomi dan mobilitas mereka terganggu. Bahkan, banyak pemuda desa yang memilih merantau karena merasa tidak memiliki peluang usaha akibat buruknya infrastruktur jalan.

“Makanya kami lebih banyak keluar merantau karena jenuh dengan kondisi jalan di desa kami ini. Mau berusaha tapi jalan yang membuat kami malas bergerak. Mau bawa hasil usaha, tapi jalan yang bikin kami jenuh,” keluh AS (29), warga Kontunaga, kepada awak media, Minggu (23/2/2025).

Kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki membuat warga Desa Lapodidi merasa diabaikan oleh pemerintah daerah. Mereka berharap ada perhatian lebih dari Pemkab Muna untuk segera menangani masalah ini.

“Kami warga di Desa Lapodidi merasa tersisihkan, tidak dianggap keberadaannya. Sampai kapan kami harus merasakan ini? Kami berharap pemerintah lebih jeli melihat kondisi kami,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Pada tahun 2024, Pemkab Muna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat mengaspal sebagian kecil jalur tersebut. Namun, perbaikan tersebut dinilai tidak cukup karena sebagian besar jalan masih dalam kondisi rusak.

“Memang sempat diaspal, tapi itu hanya beberapa meter saja. Selebihnya tetap rusak,” ungkap warga lainnya.

Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar jalan di Desa Lapodidi dapat digunakan dengan layak, sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar dan perekonomian desa bisa berkembang lebih baik.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Serda Asmin Amini, mendampingi warga Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, dalam pelaksanaan panen padi. Kegiatan ini berlangsung di lahan milik H. Mardani, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah Binaannya. Minggu, (23/02)

Panen dilakukan di lahan seluas 1 hektare dengan varietas padi Empari 42. Berdasarkan hasil ubinan, perhitungan produksi menunjukkan hasil yang cukup baik. Ubinan pertama mencatat 4,8 kg, sementara ubinan kedua mencapai 6,7 kg, dengan rata-rata 5,775 kg. Dari hasil tersebut, dugaan produksi mencapai 9,24 ton per hektare.

H. Mardani, Pemilik sawah, sangat mengapresiasi kehadiran Babinsa dalam mendampingi petani.

“Kehadiran Babinsa sangat membantu kami, tidak hanya dalam panen, tetapi juga dalam memberikan motivasi dan pendampingan teknis pertanian,” ujarnya.

Serda Asmin Amini menegaskan bahwa TNI selalu siap mendukung masyarakat, terutama dalam sektor pertanian.

“Kami berharap hasil panen ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong mereka untuk terus mengembangkan pertanian secara mandiri,” katanya.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan produktivitas pertanian di Desa Marga Jaya semakin meningkat, serta dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan daerah. (Pendim)

Bombana, sultranet.com – Jajaran Polsek Lantari Jaya bersama Unit Intelkam dan Unit Resmob Polres Bombana berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang meresahkan petani di wilayah Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara.

Pelaku diketahui bernama RS (39), warga Desa Wumbubangka, ditangkap pada Sabtu (22/2/2025) dini hari setelah bersembunyi di plafon rumah orang tuanya.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya menangkap Rusman setelah melakukan pengepungan di rumah orang tuanya.

Pelaku sempat menolak menyerahkan diri dan berupaya melarikan diri dengan menjebol atap rumah. Namun, setelah negosiasi selama 15 menit tidak membuahkan hasil, petugas akhirnya memanjat plafon dan meringkus pelaku saat hendak kabur.

RS diketahui mencuri mesin pompa air (alkon) milik Komang Pasek (45), seorang petani asal Desa Kalaero, Kecamatan Lantari Jaya, pada 8 Desember 2024.

Saat itu, korban hendak mengecek sawahnya dan mendapati mesin pompa air yang dinyalakan sejak malam sebelumnya telah hilang.

Salah satu saksi, Ketut Ginastra, melihat seseorang dengan ciri-ciri mirip pelaku berada di sekitar lokasi pada dini hari sebelum kejadian. Akibat pencurian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta.

Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan menyebut telah menjual mesin pompa kepada seseorang berinisial AA seharga Rp 1,5 juta.

Ia juga mengungkapkan telah melakukan pencurian di tujuh lokasi berbeda dan bekerja sama dengan beberapa rekannya, termasuk Lk. IK dan Lk. AD yang saat ini masih buron.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku berupa satu unit mesin pompa air merk FIRMAN 7,5 PK. Saat ini, polisi masih melakukan pencarian terhadap pelaku lainnya serta barang bukti lain yang telah dijual.

Kapolsek menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus menindak tegas pelaku kejahatan yang merugikan petani.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi jika mengetahui tindak kejahatan seperti ini,” ujarnya. Sabtu (22/2/2025)

Pelaku dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4e subs Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kasus untuk menangkap pelaku lain yang terlibat.

Kolaka Utara, sultranet.com – SMU 1 Kodeoha menggelar Diskusi Literasi Publik pada Sabtu (22/2/2025) di Rumah Literasi sekolah tersebut.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pemerintah serta membahas pentingnya sinergi antara sekolah dan pemerintah dalam penguatan literasi di era digital.

Diskusi ini dipandu oleh Pembina Literasi SMU 1 Kodeoha, Gusno Agus, S.Pd., M.Pd., dengan menghadirkan narasumber Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., Kepala SMU 1 Kodeoha, Waode Nurhasna, S.Pd., M.M., dan Kepala Perpustakaan SMU 1 Kodeoha, Muh. Saleh, S.Pd.

Dalam sambutannya, Waode Nurhasna memaparkan berbagai prestasi yang telah diraih SMU 1 Kodeoha, di antaranya Juara 3 Lomba Menulis se-Sulawesi Tenggara, penghargaan Guru Berprestasi se-Sulawesi Tenggara, serta masuk dalam 50 nominasi Sekolah Literasi Nasional.

Ia juga mengungkapkan rencana sekolah untuk menjadi tuan rumah Festival Literasi Daerah se-Kabupaten Kolaka Utara yang akan melibatkan 75 sekolah dari jenjang SMP, SMU/SMK, dan Madrasah Aliyah (MA).

Sementara itu, Syahlan Launu dalam pemaparannya menekankan pentingnya literasi digital dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Paradigma literasi dewasa ini telah beranjak kepada literasi digital sebagai sebuah konsekuensi dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kecakapan dalam bermedia digital dengan prinsip cakap, berbudaya, aman, dan etis,” ujarnya.

Ia juga menyinggung upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan di dunia digital, khususnya pemberantasan judi online yang dapat merusak karakter generasi muda.

“Pemerintah memiliki peran sebagai public service sekaligus katalisator dalam mendorong literasi produktif di masyarakat,” tambahnya.

Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mendukung literasi, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

JAKARTA, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menjalankan tugas delegasi dari Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) dengan melakukan serangkaian agenda penting di Jakarta. Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Wagub memulai kegiatannya sejak 21 Februari 2025, dengan agenda utama koordinasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kantor Penghubung Sultra di Jakarta. Sabtu, 22 Februari 2025

Sekda Sultra mengatakan, setelah menerima mandat dari Gubernur Sultra, Wagub langsung bertolak ke Kemendagri untuk membahas berbagai tugas pemerintahan yang menjadi prioritas daerah. “Kemarin sejak pagi, Bapak Wagub langsung melaksanakan tugas perdana di Kemendagri terkait koordinasi pemerintahan. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB, beliau melanjutkan kegiatan di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Selama berdinas di Jakarta, Wagub Sultra juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Penghubung. Ia meminta seluruh pegawai untuk bekerja lebih optimal dalam mendukung kepentingan daerah. Plt. Kepala Kantor Penghubung turut diberi kesempatan memaparkan tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian.

“Pak Wagub menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sultra. Beliau juga mengingatkan agar tidak melupakan sejarah pembentukan Provinsi Sultra yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan suku bangsa di Bumi Anoa,” tambah Sekda.

Gubernur Sultra saat ini tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama periode tersebut, Wagub Hugua akan menjalankan tugas delegasi hingga berangkat ke Magelang pada 26 Februari 2025 untuk mengikuti agenda resmi yang dimulai sehari setelahnya.

Menurut Sekda Sultra, Gubernur ASR dan Wagub Hugua memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Setiap pemimpin ada masanya. Inilah waktu yang tepat bagi ASR – Hugua untuk mengabdi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik,” tuturnya.

Selain fokus pada tata kelola pemerintahan, Wagub juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program pembangunan di Sultra berjalan lancar. Ia memastikan bahwa agenda yang dijalankan di Jakarta bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret dalam memperkuat pembangunan daerah.

Dengan adanya koordinasi intensif yang dilakukan, Pemprov Sultra berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wagub menargetkan optimalisasi peran Kantor Penghubung Sultra untuk menjadi fasilitator utama bagi kepentingan daerah di tingkat nasional.

Sejumlah agenda strategis lain juga telah disusun untuk memaksimalkan periode delegasi ini, termasuk pertemuan dengan berbagai instansi terkait guna mempercepat program-program prioritas daerah.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah daerah berharap berbagai kebijakan yang dirancang dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Jakarta, sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana melakukan audiensi dan konsultasi terpadu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan pembangunan daerah. (22/2)

Kepala DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman, M.Si, mengatakan bahwa audiensi ini dilakukan untuk memperkuat komitmen daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di Bombana benar-benar inklusif, mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak, serta kelompok rentan lainnya,” ujar Abdul Rahman melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DP3A Bombana.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari DP3A Bombana bersama Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkonsultasi mengenai implementasi ARG dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Mereka juga membahas bagaimana ARG dapat lebih terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Anggaran Responsif Gender (ARG) sendiri merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran yang memastikan bahwa kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. ARG bukanlah anggaran khusus untuk perempuan, melainkan strategi agar alokasi dana pembangunan lebih adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Menurut Abdul Rahman, pemahaman yang kuat mengenai ARG sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak.

“Dengan adanya audiensi ini, kami berharap daerah semakin paham bagaimana ARG bisa diterapkan secara optimal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif,” tambahnya.

Selain membahas aspek teknis penerapan ARG, audiensi ini juga menjadi forum berbagi pengalaman antar daerah terkait tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan efektivitas penerapan ARG agar program pembangunan yang dijalankan lebih inklusif dan berkeadilan.

Sebagai dasar implementasi ARG, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme penganggaran berbasis gender di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang memungkinkan penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan anggaran negara.

Melalui konsultasi ini, DP3A Bombana berharap penerapan ARG semakin maksimal di daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, kebijakan pembangunan di Kabupaten Bombana diharapkan lebih berkeadilan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama Kepala Desa, aparat, dan masyarakat Desa Batusempe melaksanakan kerja bakti pembersihan parit di Dusun 2 Desa Batusempe Indah, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah banjir dan menjaga kebersihan lingkungan. Sabtu, (22/02)

Sertu Sukmar, yang memimpin kegiatan tersebut, menyatakan bahwa pembersihan parit ini merupakan langkah preventif untuk menghindari genangan air yang dapat menyebabkan banjir.

“Kami bersama masyarakat berinisiatif membersihkan drainase agar aliran air tetap lancar, terutama saat musim hujan,” ungkapnya.

Kepala Desa Batusempe, Sarman S, Ak, mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini.

“Kerja bakti ini menunjukkan semangat gotong royong yang masih kuat di desa kita. Dengan kebersamaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafarudin, juga mendukung penuh inisiatif tersebut.

“Kegiatan seperti ini sangat positif dan perlu terus dilaksanakan. Sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan,” pungkasnya.

Melalui kerja bakti ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, sehingga potensi bencana seperti banjir dapat diminimalisir. (Pendim)