Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan Inovasi Layanan Posyandu (ILP) di Desa Lantowonua, Kecamatan Rumbia, pada Sabtu pagi, 15 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa, terutama bagi ibu dan anak.

Peluncuran Posyandu ILP dihadiri oleh Pj Bupati Bombana, yang memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan sektor kesehatan di Bombana.

“Posyandu ILP ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Kami berharap para kader posyandu terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Pj Bupati.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap para kader posyandu, Pj Bupati secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan dan memasangkan pin kepada mereka. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi mereka dalam menggerakkan pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Selain seremoni peluncuran, acara ini juga diisi dengan edukasi tentang pentingnya pemantauan kesehatan ibu dan anak, vaksinasi, serta gizi seimbang. Para peserta mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang upaya menjaga kesehatan keluarga secara optimal melalui layanan posyandu.

Program Posyandu ILP di Desa Lantowonua diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Kabupaten Bombana. Dengan adanya inovasi ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan posyandu dan memiliki kesadaran lebih tinggi akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen terus mendukung pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas. Dengan penguatan program posyandu, diharapkan angka kesehatan ibu dan anak semakin meningkat, serta derajat kesehatan masyarakat Bombana menjadi lebih baik.

Kolaka Utara, sultranet.com – Desa Delang Delang, Kecamatan Kodeoha, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus pada Jumat, 14 Februari 2025.

Musyawarah ini membahas perencanaan dan implementasi program ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan desa.

Musdes yang berlangsung di kantor desa ini dihadiri oleh Plt. Camat Kodeoha Syahlan Launu, S.H., Kepala Desa Delang Delang Anwar, S.E., Ketua TP PKK, Ketua BPD, pendamping kecamatan, Kepala BPP Kodeoha Tiwu, serta penyuluh pertanian dan perikanan.

Dalam forum tersebut, disepakati alokasi dana sebesar Rp124.500.000 dari Dana Desa (DD) untuk pengembangan kolam ikan air tawar sebagai program tematik ketahanan pangan.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan desa.

“Kita berharap Desa Delang Delang bisa menjadi lumbung desa dalam penyediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana yang dialokasikan harus benar-benar tepat guna dan memberikan manfaat ekonomi bagi BUMDes, sehingga mampu menopang ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Syahlan.

Ia juga menekankan bahwa perencanaan penggunaan dana ketahanan pangan yang sebesar 20% dari Dana Desa akan direviu oleh camat, sesuai dengan amanat Kemendes/PDT Nomor 3 Tahun 2025.

Selain itu, tim RKP Desa dan Kaur Keuangan diminta untuk menyusun dokumen APBDes dengan mengacu pada Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang proporsional penggunaan Dana Desa.

Kepala Desa Delang Delang, Anwar, S.E., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musdes ini memiliki empat agenda utama yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan desa ke depan, yaitu Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025, Penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2025, Penetapan Ketua BUMDes Delang Delang dan Penetapan prioritas dan tematik program ketahanan pangan desa.

Anwar menegaskan bahwa program ketahanan pangan ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan kolam ikan air tawar ini adalah bagian dari rencana besar desa untuk mencapai swasembada pangan. Kami ingin memastikan bahwa desa mampu memproduksi sendiri sumber protein bagi masyarakat, yang nantinya dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengurangi ketergantungan pada pasokan luar,” jelasnya.

Penyuluh pertanian dan perikanan Kecamatan Kodeoha turut menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung program ini melalui pendampingan teknis dan pembinaan kepada kelompok tani dan nelayan desa.

Dengan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan stakeholder terkait, diharapkan Desa Delang Delang dapat menjadi contoh sukses dalam implementasi program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Kodeoha.

Kendari, sultranet.com – Menjelang akhir masa tugasnya pada 20 Februari 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, merefleksikan capaian strategis selama kepemimpinannya. Dalam pemaparannya di ruang kerja, Jumat (14/2/2025), ia menegaskan bahwa delapan isu utama yang menjadi prioritas sejak awal masa jabatan telah dituntaskan.

“Saat mulai bertugas pada 5 September 2023, saya memetakan delapan isu strategis yang perlu segera ditangani. Alhamdulillah, saat ini semuanya telah tuntas. Namun, program-program ini tetap membutuhkan keberlanjutan agar manfaatnya lebih maksimal,” ujar Andap.

Delapan isu tersebut meliputi pengendalian harga dan ketersediaan pangan, penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemberdayaan UMKM berbasis digital, percepatan proyek strategis nasional, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.

Salah satu pencapaian signifikan adalah pengendalian inflasi. Pada September 2023, Sultra berada di posisi kedua inflasi tertinggi nasional. Namun, kebijakan strategis yang diterapkan berhasil menekan inflasi hingga -0,39% pada Januari 2025, menjadikan Sultra provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia. “Bahkan, pada 2024, Sultra meraih TPID Award dari Presiden untuk kategori provinsi berkinerja terbaik dalam pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi,” jelas Andap.

Dalam penanganan stunting, Sultra mencatat penurunan menjadi 10,2%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 14%. Tingkat kemiskinan pun turun menjadi 10,63%. “Angka ini masih di atas rata-rata nasional, tapi progresnya cukup baik. Kita harus terus bekerja keras,” tambahnya.

Pemberdayaan UMKM juga menjadi perhatian, dengan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis digital yang diluncurkan pada 28 Oktober 2023. Di sektor infrastruktur, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan peresmian Bendungan Ameroro yang tak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Sektor pariwisata Sultra turut mendapat pengakuan nasional. “Sultra dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik di sektor pariwisata. Pulau Labengki bahkan meraih juara pertama dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 untuk kategori Desa Wisata Berkembang,” ungkap Andap.

Hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel dan aspal, juga menjadi prioritas. Salah satu pencapaian penting adalah masuknya Aspal Buton dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) setelah lebih dari satu abad produksi.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemprov Sultra memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu dan berprestasi, serta meluncurkan seragam karya SMK/SLB se-Sultra. “Cakupan perlindungan kesehatan sudah 100%, dan kami telah membangun 963 unit rumah layak huni,” lanjutnya. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak menghasilkan 22 kesepakatan layanan kesehatan, termasuk keberhasilan Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo Sultra dalam melakukan bedah pintas arteri koroner pertama kali.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, Sultra berhasil menjaga stabilitas keamanan. “Pilkada serentak adalah pengalaman pertama bagi kita. Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan aman dan damai tanpa konflik,” ujarnya.

Andap menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. “Sultra telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, kita bisa mencapai banyak hal. Namun, tantangan ke depan masih ada, dan kita harus terus melangkah maju,” pungkasnya.

Turut hadir dalam refleksi akhir tugas ini Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, para asisten Sekda, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sultra.

Bombana, Sultranet.com – Dalam upaya mencegah banjir akibat penyumbatan drainase, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena melaksanakan kerja bakti bersama warga di Desa Tirongkotua, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Jum’at (14/2). Kegiatan ini dipimpin oleh Sertu Mukmin dengan membersihkan parit yang mengalami pendangkalan akibat sampah dan endapan tanah.

Kegiatan ini diikuti oleh personel Koramil 02 Kabaena serta warga Dusun 3 Tirongkotua yang dipimpin oleh Kepala Dusun, Bapak Mahmud. Gotong royong ini bertujuan untuk memastikan aliran air dapat mengalir dengan lancar, terutama menjelang musim penghujan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah tersebut.

Sertu Mukmin selaku Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena menyampaikan bahwa kerja bakti ini merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Kami selalu siap membantu warga dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk pembersihan drainase ini. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencegah banjir dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun 3 Tirongkotua, Bapak Mahmud, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada Babinsa Koramil 0/Kabaena yang telah membantu kami dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan tidak ada lagi penyumbatan drainase yang bisa menyebabkan banjir di desa kami,” ungkapnya.

Danramil 1431-02/Kabaena melalui Batuudnya, Peltu Muh Haris, turut menegaskan pentingnya kerja sama antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kegiatan ini adalah bentuk sinergi nyata antara Babinsa dan warga. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara rutin agar lingkungan tetap bersih dan sehat,” pungkasnya.

MUNA, Sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, Sulawesi Tenggara, membatasi akses wartawan saat menerima sekelompok pendemo dari Desa Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, yang menyuarakan dugaan korupsi dana desa (DD), Kamis (13/2/2025).

Dalam aksi tersebut, wartawan yang hendak meliput demonstrasi dilarang masuk oleh pihak Kejari.

Seorang staf Kejari Muna, Muchsin, mengaku hanya menjalankan instruksi dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) agar unjuk rasa ini ditangani secara “satu pintu” tanpa keterlibatan media.

“Minta maaf berapa orang wartawan. Ada penyampaian dari Kasi Pidsus, kalau bisa untuk demo ini, nanti satu pintu,” ucap Muchsin kepada awak media.

Pendemo yang menuntut penanganan serius atas dugaan korupsi dana desa di Desa Kombikuno diterima secara tertutup di ruang Intelijen Kejari Muna.

Tidak hanya wartawan, petugas keamanan yang mengawal jalannya aksi pun tampak terkejut dengan kebijakan ini, mengingat Kejari Muna sebelumnya tidak pernah menerapkan pembatasan serupa.

Sejak dipimpin Robin Abdi Ketaren, Kejari Muna memang dikenal lebih tertutup dalam menangani perkara dugaan korupsi, terutama yang menyangkut dana desa. Akses media untuk memperoleh informasi terkait perkembangan kasus-kasus tersebut semakin sulit.

Sikap tertutup Kejari Muna ini menuai sorotan, mengingat peran media dalam mengawal transparansi penegakan hukum sangat penting.

Pembatasan terhadap pers dikhawatirkan dapat menghambat keterbukaan informasi publik, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra, turun langsung ke pasar tradisional dan gudang distributor di Kota Kendari, Kamis, 13 Februari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil menjelang bulan Ramadan.

Dalam pemantauan tersebut, Pj. Gubernur didampingi Danrem 143 Halu Oleo Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kepala Perwakilan BI Sultra, Kepala BPS Sultra, Kepala Bulog Sultra, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebelum turun ke lapangan, rombongan menggelar rapat koordinasi di Makorem 143/Halu Oleo guna membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan.

Harga Bahan Pokok Masih Stabil

Saat mengunjungi Pasar Korem Kendari, Pj. Gubernur berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan bahan pokok. Hasil pemantauan menunjukkan stok pangan dalam kondisi aman dan harga relatif stabil. Beberapa harga komoditas yang tercatat di pasar antara lain:

• Cabai rawit: Rp55 ribu/kg
• Cabai merah: Rp40 ribu/kg
• Telur ayam: Rp55 ribu/rak
• Bawang merah: Rp40 ribu – Rp45 ribu/kg
• Daging sapi: Rp140 ribu/kg

Sementara itu, harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram, tetapi masih dalam batas wajar. Beras premium super kini dijual seharga Rp16 ribu/kg, beras super Rp14 ribu/kg, dan beras medium Rp13.500/kg.

Stok Beras di Bulog Cukup untuk Tiga Bulan

Usai dari pasar tradisional, Pj. Gubernur dan TPID Sultra melanjutkan pemantauan ke Gudang Bulog. Berdasarkan pengecekan lapangan, stok beras di Sultra mencapai 83.277,51 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan. Bulog juga mencatat ketersediaan 297 ton gula dan 324.139 liter minyak goreng.

“Stok kita cukup aman. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan pokok. Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan dan harga tetap terkendali,” kata Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta daerah memaksimalkan penggunaan beras lokal sebanyak 17 ribu ton untuk menjaga stabilitas pangan.

Distribusi Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

Pj. Gubernur dan TPID Sultra juga meninjau PT. Cinta Damai Insan Persada, salah satu distributor bahan pokok utama di Kendari, serta Indogrosir Kendari. Kunjungan ini bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah terus bekerja memastikan pasokan mencukupi hingga Ramadan dan Idulfitri,” ujar Pj. Gubernur.

Hingga saat ini, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi, menandakan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, meresmikan Gedung Kamar Operasi (Gedung OK) Rumah Sakit Pratama Tipe D Kepulauan Kabaena, Kamis (13/2/2025). Peresmian ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD Kabupaten Bombana, camat se-Kepulauan Kabaena, Danramil, para kepala puskesmas, kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menegaskan bahwa pembangunan Gedung OK ini merupakan program prioritas pada tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Kepulauan Kabaena.

“Kehadiran Gedung Kamar Operasi ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan fasilitas ini, pasien yang membutuhkan tindakan operasi tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar Kabaena,” ujar Edy Suharmanto.

Ia menambahkan bahwa rumah sakit ini akan dilengkapi dengan peralatan medis modern serta tenaga kesehatan yang kompeten agar dapat menangani berbagai kasus bedah yang sebelumnya hanya bisa ditangani di rumah sakit rujukan di daratan.

Pj. Bupati juga berpesan kepada OPD terkait agar pembangunan rumah sakit ini tidak berhenti di sini. Ia menekankan pentingnya pemenuhan fasilitas pendukung, alat kesehatan, serta tenaga medis yang memadai untuk menunjang operasional rumah sakit secara optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE, menyampaikan apresiasinya atas realisasi pembangunan Gedung OK ini. Menurutnya, fasilitas tersebut akan sangat membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan optimal bagi masyarakat.

“Kami bersyukur Gedung OK ini akhirnya dapat dioperasikan. Ini akan sangat membantu dalam penanganan pasien di wilayah kepulauan. Dengan layanan yang semakin baik, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan efisien,” ungkap Darwin.

Ia juga menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas tenaga medis melalui berbagai pelatihan serta melengkapi rumah sakit dengan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas ini agar tetap terjaga kualitasnya dalam jangka panjang.

Setelah prosesi peresmian, Pj. Bupati Bombana beserta rombongan melakukan peninjauan langsung ke dalam Gedung OK. Dalam kesempatan itu, ia berdiskusi dengan tenaga medis mengenai kesiapan operasional dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Peresmian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabaena dan sekitarnya, sekaligus memperkuat sistem layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya mempercepat pengembangan sektor pariwisata dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pariwisata tahun 2026 ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika disetujui, dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur wisata, serta melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menunjang sektor pariwisata di Bombana.

“Kami sudah mengusulkan DAK Tematik Pariwisata untuk tahun 2026. Dana ini tidak hanya untuk sektor pariwisata saja, tetapi bisa melibatkan berbagai OPD lainnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, saat ditemui di kantornya, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, mekanisme DAK Tematik memungkinkan berbagai OPD mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan wisata. Misalnya, Dinas Perindustrian dan Koperasi dapat memperoleh anggaran untuk membangun pasar kerajinan, Dinas Kesehatan bisa mendapatkan alokasi untuk rumah sakit khusus di kawasan wisata, sementara Dinas Pekerjaan Umum bisa menggunakannya untuk pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata.

“Jika dana ini disetujui, kita bisa mempercepat pembangunan sektor wisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Bombana telah menyiapkan Master Plan dan Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (Riparda) yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan kesiapan ini, Bombana optimistis bisa mendapatkan dana yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar untuk mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan.

Anisa menegaskan, DAK Tematik ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur wisata, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan fasilitas, jumlah wisatawan yang datang ke Bombana diyakini akan bertambah, sehingga memberikan efek domino terhadap sektor lain seperti kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif.

“Jika DAK Tematik ini cair, maka seluruh akses penunjang seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar kerajinan akan terpenuhi. Ini akan membuat wisatawan lebih nyaman dan mendorong peningkatan kunjungan,” ujarnya.

Selain itu, skema pencairan dana yang bersifat satu kali turun menjadi keunggulan tersendiri. Tidak seperti skema bertahap yang membutuhkan waktu lama, DAK Tematik memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat karena anggaran dicairkan sekaligus.

“Kalau anggaran ini disetujui, kita tidak perlu menunggu tahun berikutnya untuk tambahan alokasi. Semua kebutuhan bisa langsung dibangun,” jelasnya.

Dengan konsep ini, Anisa berharap Bombana bisa lebih menarik bagi investor dan mampu meningkatkan daya saing di sektor pariwisata nasional. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Semua tergantung kebijakan pusat, apalagi saat ini ada pemangkasan anggaran. Tapi, kami tetap optimistis dan berharap ada DAK yang bisa lolos,” tutupnya.

Bombana kini menanti keputusan dari Kementerian Pariwisata dan Bappenas. Jika dana ini terealisasi, tidak hanya pariwisata yang berkembang, tetapi juga ekonomi masyarakat yang semakin maju dan berdaya saing. (adv)

MUNA, Sultranet.com – Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tenggara resmi melantik Ramaddan sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Muna. Pelantikan ini menjadi momentum kebangkitan organisasi setelah vakum selama sembilan tahun terakhir.

BPD Gapensi Sultra menugaskan Ramaddan untuk segera membentuk kepengurusan harian masa bakti 2025-2030 serta menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) VI selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantikan.

Selain itu, ia diberi tanggung jawab untuk menginventarisasi dan mengoordinasikan minimal 20 perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang tergabung dalam Gapensi Muna.

Dalam sambutannya, Ramaddan menyatakan komitmennya untuk membawa perubahan positif serta menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna dalam mendorong pembangunan daerah.

“Saya ingin membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah untuk Muna yang lebih maju dan berkembang,” ujar Ramaddan, Rabu (12/2/2025).

Ia juga mengajak para kontraktor di Muna untuk bersatu dalam membangun kembali eksistensi Gapensi sebagai wadah yang solid dan profesional.

“Gapensi adalah organisasi besar yang berisi para kontraktor hebat. Mari bersama-sama kita berkomitmen mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Gapensi Muna dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur serta menciptakan peluang bagi para kontraktor lokal untuk berkembang dan bersaing secara profesional.

Jakarta, sultranet.com – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengonfirmasi rencananya untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Mei 2025, sebagaimana disampaikannya secara langsung kepada Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, di sela-sela acara AI Action Summit yang berlangsung di Grand Palais, Paris. (12 Februari 2025)

Kunjungan ini, jika terlaksana, akan menjadi yang pertama sejak deklarasi kemitraan strategis antara kedua negara pada tahun 2011, ketika Perdana Menteri François Fillon dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Jakarta. Dalam agenda kunjungan tersebut, Presiden Macron dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, serta menghadiri sejumlah pertemuan strategis yang menyasar kerja sama bilateral di bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan, pertahanan, dan energi hijau.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis selama ini telah menunjukkan sinergi yang kuat, terutama di sektor perdagangan, pertahanan, dan teknologi. Kehadiran Presiden Macron di Indonesia diharapkan akan membuka babak baru dalam kemitraan strategis kedua negara. Kunjungan ini juga dianggap sebagai momentum penting untuk mendorong inovasi dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan global di era digital.

“ I will… I will… I love your country,” ujar Presiden Macron kepada Menteri Meutya Hafid, menegaskan niat tulusnya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia melalui kunjungan kenegaraan yang direncanakan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menteri Meutya Hafid menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Presiden Macron akan semakin memperkokoh kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis.

“Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia akan semakin memperkokoh kemitraan strategis di berbagai sektor. Hal ini tidak hanya akan mendongkrak kerja sama di bidang ekonomi digital dan kecerdasan buatan, tetapi juga membuka peluang besar di sektor pertahanan dan energi hijau,” ungkap Meutya Hafid.

Selain menyoroti potensi kerja sama lintas sektor, Meutya Hafid juga menambahkan bahwa kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator bagi investasi dan pertukaran teknologi antara kedua negara. Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap menyambut kunjungan kenegaraan ini dengan agenda yang padat dan serangkaian pertemuan tingkat tinggi, guna membahas isu-isu strategis yang menjadi prioritas nasional.

Lebih jauh, Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa kehadiran Presiden Macron merupakan wujud nyata komitmen Prancis untuk lebih mendekatkan diri dengan Indonesia. “Kita akan menyusun agenda pertemuan yang komprehensif untuk membahas berbagai peluang kerja sama dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global, termasuk di bidang transformasi digital dan penguatan pertahanan,” tambahnya.

Di sela-sela persiapan kunjungan, para pejabat tinggi kedua negara telah mulai merancang agenda bersama yang mencakup diskusi mendalam tentang perkembangan teknologi, investasi, dan kebijakan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Langkah ini diyakini akan menghasilkan kesepakatan konkrit yang berdampak luas bagi hubungan Indonesia-Prancis di masa depan.

Sebagai ekor berita, kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia dinilai tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis dalam upaya memperkuat posisi kedua negara di kancah global. Dengan agenda yang matang dan kerja sama yang intensif, diharapkan kunjungan ini akan membawa manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan stabilitas regional, sekaligus menegaskan komitmen kedua negara dalam menjalin hubungan yang lebih erat dan berkelanjutan.