Jakarta, sultranet.com – Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Prabowo Subianto, secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana periode 2025-2030 bersama kepala daerah lainnya hasil Pilkada 2024. Prosesi pelantikan serentak ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Kepala Negara melantik secara langsung 961 kepala daerah dari 481 wilayah di Indonesia. Rinciannya, sebanyak 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Kamis, 20 Februari 2025.

Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan bagi pasangan terpilih di Bombana, yakni Ir. H. Burhanuddin, M.Si sebagai Bupati dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si sebagai Wakil Bupati. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat negara serta tamu undangan dari berbagai kalangan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berpesan agar para kepala daerah yang baru dilantik menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk memajukan daerah masing-masing serta mensejahterakan rakyat. Ia menegaskan bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat yang harus bekerja tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat.

“Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama Negara dan Bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih untuk menjadi pelayan rakyat, abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat, menjaga kesejahteraan mereka, dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Walaupun kita berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda, kita tetap satu dalam keluarga besar Nusantara, Republik Indonesia. Kita adalah keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika,” tegas Presiden dalam pidatonya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes., turut hadir menyaksikan pelantikan tersebut. Ia menyatakan optimismenya bahwa kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani akan mampu menjalankan amanah yang diberikan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

“Insya Allah, kepemimpinan Bapak Burhanuddin dan Ahmad Yani akan membawa kemajuan bagi Bombana dengan tetap menjaga keharmonisan dalam keberagaman masyarakatnya,” ujar Sunandar. Ia juga mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut atas pelantikan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025-2030.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana memasuki era baru dalam kepemimpinan daerah. Harapan besar disematkan pada pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani untuk menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat serta membawa perubahan positif bagi daerah tersebut. Program pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan sektor ekonomi lokal menjadi tantangan utama yang diharapkan dapat diwujudkan selama masa jabatan mereka.

Masyarakat Bombana pun menyambut pelantikan ini dengan harapan besar. Berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan pelaku usaha, menaruh ekspektasi agar pemimpin baru ini mampu merealisasikan visi dan misinya untuk kemajuan daerah. Dukungan penuh diharapkan dari seluruh elemen masyarakat agar pemerintahan yang baru berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Kodim 1431/Bombana bekerja sama dengan Bulog menggelar sosialisasi serapan gabah guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini berlangsung di Makodim 1431/Bombana, Jl. Poros Kendari – Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad, SE., dan dihadiri oleh Kapten Inf Sulistianto selaku Pasi Ter Kodim 1431/Bombana, serta sekitar 45 Babinsa jajaran Kodim 1431/Bombana. Kamis, (20/02).

Dalam sambutannya, Kapten Inf Sulistianto menjelaskan bahwa program Asta Cita telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan Perum Bulog.

“Perubahan ini mencakup koordinasi lebih erat dengan pemerintah daerah dan pendampingan khusus dari Babinsa,” ujarnya.

Menurutnya, peran Babinsa menjadi strategis dalam mendukung Bulog yang memiliki keterbatasan tenaga kerja di kantor cabangnya, terutama di Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut, Kapten Inf Sulistianto menekankan bahwa dengan wilayah kerja yang luas dan tugas yang kompleks, Babinsa berperan dalam memastikan kelancaran distribusi dan pengawasan serapan gabah.

“Selain distribusi beras, kami juga berkoordinasi dengan kepolisian dalam program jagung agar ketahanan pangan tetap terjaga,” tambahnya.

Kepala Cabang Perum Bulog Bombana, Aang Fahri Hajad, SE., menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara petani dan Bulog.

“Masa panen mendatang sangat krusial, oleh karena itu kami berharap informasi jadwal panen dapat kami terima minimal satu hingga dua minggu sebelumnya,” jelasnya. Menurutnya, hal ini diperlukan agar Bulog dapat mengatur distribusi gabah ke 14 penggilingan mitra dan memastikan kualitas gabah sesuai standar.

Ia juga menegaskan pentingnya pendampingan dari masa tanam hingga panen untuk menghindari masalah kualitas gabah, seperti gabah hitam, berjamur, atau terserang hama semut.

“Tanpa pengawasan yang ketat, kualitas gabah bisa turun drastis dan merugikan petani,” kata Aang Fahri Hajad. Oleh karena itu, kolaborasi antara Babinsa, penyuluh pertanian, dan dinas terkait sangat diperlukan.

Selain itu, Aang Fahri Hajad menekankan upaya Bulog dalam menjaga harga gabah di tingkat petani tetap stabil di angka Rp6.500 per kilogram.

“Kami mencatat adanya penurunan harga di beberapa lokasi akibat pedagang yang telah memberikan modal kepada petani lebih awal. Ini yang harus kita awasi bersama agar petani tetap mendapatkan harga yang layak,” katanya.

Ia juga yakin bahwa kerja sama yang solid antara penyuluh, Bulog, Babinsa, dan dinas pertanian akan memastikan panen gabah berkualitas tinggi, harga yang stabil, dan distribusi yang lancar.

“Kami ingin memastikan petani tidak dirugikan dan produksi gabah nasional tetap terjaga,” tutupnya. (Pendim)

Jakarta, sultranet.com – Dalam menghadapi tantangan global di era digital, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pengembangan talenta digital dan penguatan keamanan siber merupakan fondasi utama untuk melindungi data pribadi dan meningkatkan daya saing Indonesia. (19/2/2025)

Pemerintah telah menetapkan strategi komprehensif guna memastikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya menjadi payung hukum, melainkan juga diimplementasikan secara nyata melalui tata kelola yang efektif.

Meutya Hafid menyampaikan bahwa komitmen manajemen, pembentukan tim khusus PDP, dan peningkatan kompetensi SDM merupakan langkah krusial untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Dalam upaya menciptakan budaya sadar perlindungan data, pendekatan data protection by design and by default harus diterapkan di setiap sistem digital. Hal ini diharapkan agar keamanan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari inovasi teknologi yang berkelanjutan.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Digital menyoroti pentingnya membangun ekosistem talenta digital yang mumpuni. Kerjasama strategis dengan perusahaan teknologi global seperti Google dan Microsoft telah menghasilkan puluhan ribu talenta lokal yang kini berkontribusi di berbagai sektor, khususnya di bidang keamanan siber.

Program-program pengembangan seperti workshop, seminar, dan pelatihan intensif telah dijalankan untuk memastikan bahwa talenta digital Indonesia tidak hanya mampu bersaing di pasar domestik, tetapi juga di kancah internasional. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan data sebagai aset strategis yang, menurut Harvard Business Review, memiliki peran penting dalam kelangsungan bisnis dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan siber juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Langkah ini tidak hanya melibatkan penguatan infrastruktur digital, tetapi juga penyusunan regulasi yang responsif terhadap dinamika ancaman siber.

Dengan peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang handal, Indonesia diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang aman dan terpercaya. Peningkatan keamanan data akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong investasi di sektor teknologi, yang pada gilirannya mendongkrak daya saing bangsa di era digital global.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan, “Indonesia telah memiliki UU PDP, dan dengan strategi konkret serta tata kelola yang baik, kita dapat memastikan perlindungan data yang lebih kuat dan terpercaya. Dibutuhkan komitmen manajemen, pembentukan tim khusus PDP, serta peningkatan kompetensi SDM agar kita benar-benar siap menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.”

Dalam kesempatan yang sama, beliau menambahkan, “Dulu, hanya segelintir orang yang bisa meretas sistem. Sekarang, keahlian dalam meretas telah berkembang pesat. Orang Indonesia dikenal kreatif dan cepat beradaptasi dengan teknologi, dan potensi ini harus diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang lebih aman.”

Lebih lanjut, Meutya Hafid menekankan, “Mengamankan data bukan sekadar kebutuhan teknis, ini adalah strategi bertahan hidup di era digital. Jika kita gagal menjaga aset data, kita bisa kehilangan lebih dari sekadar informasi—kita berisiko kehilangan masa depan bisnis dan bangsa.”

Sebagai penutup, sinergi antara pengembangan talenta digital dan penguatan keamanan siber menjadi kunci bagi Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan digital dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan dukungan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis bahwa ekosistem digital yang inklusif dan inovatif akan terwujud, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan keamanan siber dan SDM yang unggul, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan meraih keunggulan kompetitif di era digital yang terus berkembang.

JAKARTA, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) DR. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, menghadiri acara silaturahmi Pemerintah Provinsi Sultra bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2030, Rabu malam (19/2/2025), di Jakarta.

Acara ini diinisiasi oleh Gubernur Sultra terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang hadir bersama istrinya. Turut hadir pula Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir. Hugua, M.Ling, beserta istri, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sultra, serta para bupati dan wali kota terpilih beserta pasangan masing-masing. Sejumlah pejabat Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Sultra juga mengikuti kegiatan ini.

Sekda Sultra menyambut baik acara tersebut sebagai ajang bagi para kepala daerah terpilih untuk bertemu dan menjalin koordinasi sebelum pelantikan. Menurutnya, setelah dilantik, para kepala daerah akan langsung menghadapi padatnya agenda pemerintahan.

“Setelah pelantikan, mereka akan mengambil alih kendali pemerintahan dengan jadwal yang sangat sibuk. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi momen penting untuk membangun sinergi,” ujar Asrun Lio.

Ketua panitia kegiatan, yang juga Kepala Biro Pemerintahan Setda Pemprov Sultra, menjelaskan bahwa acara berlangsung di Nusantara Ballroom, Hotel Sari Pacific Jakarta. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dalam pembangunan daerah.

Rangkaian acara mencakup santap malam bersama, laporan panitia, sambutan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih, serta perkenalan para kepala daerah terpilih. Acara ditutup dengan doa dan foto bersama.

Gubernur Sultra terpilih, Andi Sumangerukka, mengapresiasi panitia atas penyelenggaraan acara yang memungkinkan para kepala daerah terpilih untuk bertemu sebelum pelantikan dan orientasi di Magelang.

“Setelah ini, kita semua akan kembali ke daerah masing-masing dengan tugas yang padat. Karena itu, silaturahmi ini penting untuk membangun kebersamaan dan koordinasi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kekompakan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Sultra. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Saya dan Pak Hugua siap membuka diri dan bekerja sama dengan semua kepala daerah. Dengan adanya penghematan anggaran dari pusat, kita perlu membentuk klaster pembangunan agar lebih efektif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir. Hugua, menegaskan komitmennya untuk mendukung gubernur dalam membangun Sultra. Ia juga mengajak semua kepala daerah terpilih untuk bersinergi dalam menjalankan program pemerintahan.

Beberapa kepala daerah terpilih turut memberikan pernyataan kesiapan mendukung program Pemprov Sultra. Wali Kota Kendari terpilih, Hj. Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan selama di Jakarta. Bupati Wakatobi terpilih berharap daerahnya mendapat perhatian khusus karena merupakan wilayah terluar Sultra. Bupati Konawe terpilih menyoroti pentingnya koordinasi antara daerah dengan Pemprov, sedangkan Bupati Buton Selatan terpilih menutup dengan pantun yang mengajak untuk menjaga kebersamaan.

Acara ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Pemprov dan kepala daerah terpilih demi pembangunan Sulawesi Tenggara yang lebih maju.

MUNA, Sultranet.com – Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Muna menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih, Bachrun Labuta-La Ode Asrafil, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua BPC Gapensi Muna, Ramaddan, mengungkapkan bahwa kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan daerah serta menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kami yakin, dengan kepemimpinan Bachrun-Asrafil, Kabupaten Muna akan semakin maju dan berkembang, serta dapat bersaing dengan daerah lain di Sulawesi Tenggara,” ujar Ramaddan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Gapensi Muna siap bersinergi dan berkontribusi dalam mendukung kebijakan serta program pembangunan pemerintah daerah ke depan.

“Sebagai organisasi yang beranggotakan para kontraktor, Gapensi Muna siap mendukung serta berperan aktif dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen, termasuk Gapensi, diharapkan program kerja Bachrun-Asrafil dapat berjalan optimal demi kemajuan Kabupaten Muna.

MUNA BARAT, Sultranet.com – Kodim 1416 Muna resmi memulai program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 tahun 2025 dengan menggelar upacara pembukaan di Lapangan Bola Desa Mekar Jaya, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Rabu (19/2/2025).

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Muna Robin Abdi Ketaren dan Kepala Bandara Kusnuddin.

Dalam sambutannya, Dandim 1416 Muna, Letkol Inf Gilles R.B. Hogendorp, S.I.P., menegaskan bahwa TMMD merupakan program terpadu antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong.

“Melalui TMMD, kami ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dapat berjalan dengan baik. Program ini tidak hanya melibatkan TNI, tetapi juga masyarakat setempat sebagai wujud kebersamaan dalam membangun desa,” ujar Letkol Gilles.

Pada TMMD kali ini, ada beberapa sasaran utama yang menjadi fokus pembangunan, di antaranya:

Pembangunan gedung kantor dan fasilitas ruang belajar bagi siswa di SDN 5 Mekar Jaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut.

Pembangunan akses jalan usaha tani yang menghubungkan Desa Waulai, Kecamatan Barangka, dan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah, guna mendukung perekonomian masyarakat setempat.

Kegiatan ini akan berlangsung selama satu bulan penuh dengan melibatkan ratusan personel dari berbagai kesatuan TNI serta masyarakat setempat.

Diharapkan, keberadaan TMMD dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Muna Barat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana turut serta dalam Forum Group Discussion (FGD) Finalisasi Data Kabupaten Bombana Dalam Angka dan Pembinaan Statistik Sektoral Seri I Tahun 2025. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana ini berlangsung di Aula Rapat Kantor BPS Bombana pada Rabu (19/02/2025).

FGD ini diikuti oleh 15 admin data sektoral dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Tujuannya adalah untuk memastikan akurasi dan sinkronisasi data yang akan disajikan dalam publikasi resmi “Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025” yang dijadwalkan terbit pada 28 Februari 2025.

Kepala BPS Kabupaten Bombana, Musdin, S.ST, yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan pentingnya FGD sebagai bagian dari implementasi program Satu Data Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. “FGD ini merupakan pertemuan penting untuk memastikan keseragaman dan validitas data sebelum diterbitkan secara resmi. Sebagai wali data, kami bekerja sama dengan OPD untuk melakukan kroscek dan finalisasi agar tidak terjadi perbedaan data dalam publikasi nantinya,” ujar Musdin.

Selain diskusi dan validasi data, kegiatan ini juga mencakup sesi pemaparan materi dari BPS Bombana terkait standar penyusunan statistik sektoral. Setiap OPD, termasuk DPPKB, memiliki peran strategis sebagai penghasil data yang bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan berkualitas sesuai dengan standar nasional.

Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan data sektoral, termasuk upaya meningkatkan integrasi dan keterpaduan data antar-instansi. Keterlibatan DPPKB Bombana dalam FGD ini menjadi bagian dari komitmen instansi tersebut dalam mendukung program Satu Data Indonesia, khususnya dalam penyajian data kependudukan dan program keluarga berencana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan data statistik di Kabupaten Bombana semakin optimal, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data. Dengan koordinasi yang kuat antara BPS, OPD, dan instansi terkait, publikasi “Kabupaten Bombana Dalam Angka 2025” diharapkan dapat memberikan gambaran statistik yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi di daerah ini.

Jakarta, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar silaturahmi bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025–2030, Rabu malam, 19 Februari 2025, di Nusantara Ballroom Hotel Sari Pacific, Jakarta. Agenda ini menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan penyamaan visi pembangunan di seluruh wilayah Sultra.

Mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, Sekretaris Daerah Sultra Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D menghadiri langsung acara tersebut. Ia menilai, kegiatan silaturahmi ini sangat strategis karena mempertemukan para kepala daerah dalam suasana informal, sebelum menjalani padatnya agenda pemerintahan pasca pelantikan.

“Setelah pelantikan, para kepala daerah langsung mengambil alih kendali pemerintahan. Maka, waktu yang tersedia sangat terbatas. Momen seperti ini sangat efektif untuk saling bertemu dan membangun komunikasi awal,” kata Asrun Lio.

Gubernur Sultra terpilih periode 2025–2030, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, hadir bersama istri. Ia menjadi inisiator sekaligus fasilitator kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Andi Sumangerukka mengapresiasi panitia pelaksana yang telah mengatur seluruh rangkaian kegiatan hingga berjalan lancar.

“Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan semua kebutuhan. Momen ini sangat penting karena setelah pelantikan dan orientasi, kita semua akan kembali ke daerah masing-masing dengan kesibukan yang luar biasa,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya kekompakan antarkepala daerah se-Sultra dalam menghadapi tantangan pembangunan. Menurutnya, ke depan akan ada penghematan anggaran dari pusat, sehingga sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama untuk menghadirkan pembangunan yang merata.

“Saya dan Pak Hugua siap membuka diri, bekerja sama dan saling membantu. Kita akan membagi kabupaten/kota dalam klaster pembangunan agar fokus dan efektif. Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi juga akan menjadi etalase utama Sultra,” jelasnya.

Wakil Gubernur Sultra terpilih, Ir. Hugua, menyampaikan komitmennya untuk membantu Gubernur membangun daerah secara menyeluruh. Ia juga menyinggung pentingnya harmonisasi dan penghargaan satu sama lain dalam semangat “Rumah Sultra”.

“Kita berada di Rumah Sultra, mari saling menghargai dan bahu membahu. Saya pernah di Komisi II DPR RI dan tahu betul bahwa kekompakan adalah kunci pelaksanaan pemerintahan yang baik,” katanya.

Ketua panitia yang juga Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra melaporkan, silaturahmi ini menjadi bagian dari rangkaian fasilitasi pelantikan kepala daerah terpilih yang digelar 17–21 Februari 2025. Fasilitasi tersebut mencakup akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga penyediaan ruang rapat dan fasilitas video conference.

Dalam acara tersebut, para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diberi kesempatan menyampaikan sepatah kata. Mereka sepakat mendukung penuh visi dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih.

Wali Kota Kendari terpilih, Hj. Siska Karina Imran, menyampaikan apresiasinya atas perhatian yang diberikan kepada Kota Kendari. “Terima kasih atas atensi dan fasilitas yang kami terima selama di Jakarta. Kami mohon bimbingan dalam menjalankan pemerintahan ke depan,” ujarnya.

Senada, Wali Kota Baubau menyatakan komitmen mendukung kemajuan daerah secara bersama. Bupati Wakatobi mengaku bersyukur atas perhatian Pemprov Sultra, terutama bagi daerah terluar seperti Wakatobi. “Ini menjadi harapan besar bagi kami agar pembangunan bisa terus menjangkau seluruh wilayah,” katanya.

Bupati Konawe, Kolaka, Muna, Buton, dan daerah lainnya juga menyampaikan kesiapan mendukung penuh program pemerintah provinsi. Bahkan, Bupati Kolaka Timur menyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Sementara itu, Bupati Muna Barat menegaskan semangat membangun meski saat ini masih berkantor di gedung camat. “Kami tidak menyerah, dan tetap siap bekerja keras untuk membangun,” ucapnya penuh haru.

Acara silaturahmi ditutup dengan pembacaan doa dan foto bersama seluruh kepala daerah dan undangan yang hadir. Kegiatan ini menjadi langkah awal sinergi menuju Sultra yang lebih maju, solid, dan penuh semangat kolaboratif.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan audit ketaatan di Kecamatan Poleang Barat untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah. Audit ini berlangsung sejak 7 Februari hingga 23 Februari 2025, mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan, termasuk dana BOS pada sekolah dasar dan menengah pertama, dana JKN pada UPTD Puskesmas, serta dana BOK pada UPTD KB tahun anggaran 2024.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menjelaskan bahwa audit ini melibatkan berbagai elemen di lingkup Inspektorat, mulai dari pimpinan, auditor, hingga pegawai terkait. Menurutnya, pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Semua kami libatkan dalam pengawasan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan mekanisme di lapangan saat pengawasan dilakukan. Ini juga menjadi perhatian bagi kita semua agar lebih memahami dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ridwan.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., yang juga bertindak sebagai Pengendali Teknis, menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.

“Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Inspektorat bertugas membantu kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Akhmad Amin berharap agar seluruh objek pemeriksaan (obrik) dapat bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Menurutnya, kelancaran proses pengawasan sangat bergantung pada kesiapan dokumen dan transparansi dari pihak yang diaudit.

“Kami berharap setiap obrik yang diawasi dapat proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta. Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kami juga memberikan arahan bagi pihak-pihak terkait agar dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik,” tambahnya.

Audit ketaatan ini menjadi salah satu langkah strategis Inspektorat Kabupaten Bombana dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, diharapkan sistem tata kelola pemerintahan semakin transparan dan profesional demi kemajuan daerah.

Bombana, Sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Linmas, dan Damkar Kabupaten Bombana terus memperketat penjagaan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana menyusul Penjabat (Pj) Bupati Edy Suharmanto yang segera mengakhiri masa tugasnya Pj. Bupati Bombana. Hal ini penting mengingat kondidi Rujab saat ini sedang dilakukan pembenahan persiapan menyambut Bupati Baru.

Penjagaan dilakukan secara intensif untuk memastikan keamanan rumah jabatan yang kini dalam kondisi kosong, usai ditinggal Edy Suharmanto yang telah habis masa tugasnya sebagai penjabat Bupati. Selain rumah jabatan bupati, penjagaan juga menyasar rumah jabatan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, serta lingkungan Kantor Bupati Bombana. (17/2)

“Penjagaan ini adalah bagian dari rutinitas harian kami untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif, baik di rumah jabatan maupun kantor pemerintahan,” ujar  Kasatpol PP Bombana, Rusman Idja

Patroli rutin dilakukan oleh personel Satpol PP Bombana setiap hari. Mereka menyisir area rumah jabatan, mengawasi aktivitas di sekitar, serta mengendalikan situasi keamanan dengan sigap. Untuk mendukung tugas mereka, para petugas dilengkapi dengan perangkat komunikasi dan peralatan pengamanan standar.

Langkah ini diambil bukan hanya untuk menjaga properti milik pemerintah daerah, tetapi juga sebagai upaya menjaga wibawa dan simbol kepemimpinan daerah agar tetap dalam kondisi terjaga.

“Meski rumah jabatan kosong, simbol pemerintahan tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Kami bertugas menjaga dan memastikan situasi tetap aman dan terkendali,” jelas Dilan seorang anggota Satpol PP yang tengah berjaga di area rujab.

Tak hanya fokus pada aspek fisik, Satpol PP Bombana juga aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat. Edukasi tentang pentingnya partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan terus dilakukan, terutama di sekitar area strategis pemerintahan.

Warga sekitar pun diimbau agar segera melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan. Sinergi ini diharapkan menciptakan kolaborasi antara aparat dan masyarakat demi terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman.

“Warga kami minta aktif menginformasikan jika ada hal-hal yang mencurigakan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga warga. Kalau kita jaga bersama, hasilnya tentu lebih baik,” imbuh Kasatpol PP Bombana.

Situasi keamanan yang stabil diyakini akan memberi dampak positif terhadap kelancaran pemerintahan, khususnya dalam masa transisi menjelang hadirnya pemimpin definitif. Keberadaan Satpol PP di tengah masyarakat menjadi penopang utama agar aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

Sementara itu, aktivitas rutin di Kantor Bupati Bombana juga tetap dijaga secara ketat. Penempatan personel Satpol PP dilakukan di titik-titik rawan seperti pintu masuk, halaman utama, serta jalur keluar-masuk pegawai dan tamu. Seluruh prosedur keamanan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Di tengah transisi pemerintahan pasca-purna tugas Edy Suharmanto, langkah Satpol PP ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan turut serta dalam menjaga ketertiban umum.

Sebagai informasi, Edy Suharmanto mengakhiri masa tugasnya sebagai Pj Bupati Bombana setelah satu tahun lebih memimpin Kabupaten Bombana. Sepanjang masa kepemimpinannya, sejumlah kebijakan strategis berhasil dijalankan, termasuk penataan birokrasi dan pelayanan publik.

Kini, pasca kepergian beliau, pemerintah daerah tengah menanti kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Baru hasil Pilkada 2024, Burhanuddin dan Ahmad Yani yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Bumi Wonua Bombana. Dalam masa jeda ini, keamanan rumah jabatan dan kantor pemerintahan menjadi prioritas utama agar proses administrasi pemerintahan tetap berjalan normal.

Dengan kesiapsiagaan personel Satpol PP yang konsisten, masyarakat Bombana diharapkan tetap merasa aman, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang stabil dan humanis.