JAKARTA, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Wagub Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menjalankan tugas delegasi dari Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) dengan melakukan serangkaian agenda penting di Jakarta. Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Wagub memulai kegiatannya sejak 21 Februari 2025, dengan agenda utama koordinasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kantor Penghubung Sultra di Jakarta. Sabtu, 22 Februari 2025

Sekda Sultra mengatakan, setelah menerima mandat dari Gubernur Sultra, Wagub langsung bertolak ke Kemendagri untuk membahas berbagai tugas pemerintahan yang menjadi prioritas daerah. “Kemarin sejak pagi, Bapak Wagub langsung melaksanakan tugas perdana di Kemendagri terkait koordinasi pemerintahan. Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB, beliau melanjutkan kegiatan di Kantor Penghubung Sultra di Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Selama berdinas di Jakarta, Wagub Sultra juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Penghubung. Ia meminta seluruh pegawai untuk bekerja lebih optimal dalam mendukung kepentingan daerah. Plt. Kepala Kantor Penghubung turut diberi kesempatan memaparkan tugas pokok dan fungsi dari setiap bagian.

“Pak Wagub menekankan pentingnya sinergi dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sultra. Beliau juga mengingatkan agar tidak melupakan sejarah pembentukan Provinsi Sultra yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan suku bangsa di Bumi Anoa,” tambah Sekda.

Gubernur Sultra saat ini tengah mengikuti kegiatan retret kepala daerah di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selama periode tersebut, Wagub Hugua akan menjalankan tugas delegasi hingga berangkat ke Magelang pada 26 Februari 2025 untuk mengikuti agenda resmi yang dimulai sehari setelahnya.

Menurut Sekda Sultra, Gubernur ASR dan Wagub Hugua memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Setiap pemimpin ada masanya. Inilah waktu yang tepat bagi ASR – Hugua untuk mengabdi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik,” tuturnya.

Selain fokus pada tata kelola pemerintahan, Wagub juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar program pembangunan di Sultra berjalan lancar. Ia memastikan bahwa agenda yang dijalankan di Jakarta bukan sekadar seremonial, melainkan langkah konkret dalam memperkuat pembangunan daerah.

Dengan adanya koordinasi intensif yang dilakukan, Pemprov Sultra berharap setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wagub menargetkan optimalisasi peran Kantor Penghubung Sultra untuk menjadi fasilitator utama bagi kepentingan daerah di tingkat nasional.

Sejumlah agenda strategis lain juga telah disusun untuk memaksimalkan periode delegasi ini, termasuk pertemuan dengan berbagai instansi terkait guna mempercepat program-program prioritas daerah.

Dengan sinergi yang terus diperkuat, pemerintah daerah berharap berbagai kebijakan yang dirancang dapat semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

Jakarta, sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana melakukan audiensi dan konsultasi terpadu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan pembangunan daerah. (22/2)

Kepala DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman, M.Si, mengatakan bahwa audiensi ini dilakukan untuk memperkuat komitmen daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di Bombana benar-benar inklusif, mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak, serta kelompok rentan lainnya,” ujar Abdul Rahman melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DP3A Bombana.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari DP3A Bombana bersama Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkonsultasi mengenai implementasi ARG dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Mereka juga membahas bagaimana ARG dapat lebih terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Anggaran Responsif Gender (ARG) sendiri merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran yang memastikan bahwa kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. ARG bukanlah anggaran khusus untuk perempuan, melainkan strategi agar alokasi dana pembangunan lebih adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Menurut Abdul Rahman, pemahaman yang kuat mengenai ARG sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak.

“Dengan adanya audiensi ini, kami berharap daerah semakin paham bagaimana ARG bisa diterapkan secara optimal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif,” tambahnya.

Selain membahas aspek teknis penerapan ARG, audiensi ini juga menjadi forum berbagi pengalaman antar daerah terkait tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan efektivitas penerapan ARG agar program pembangunan yang dijalankan lebih inklusif dan berkeadilan.

Sebagai dasar implementasi ARG, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme penganggaran berbasis gender di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang memungkinkan penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan anggaran negara.

Melalui konsultasi ini, DP3A Bombana berharap penerapan ARG semakin maksimal di daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, kebijakan pembangunan di Kabupaten Bombana diharapkan lebih berkeadilan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama Kepala Desa, aparat, dan masyarakat Desa Batusempe melaksanakan kerja bakti pembersihan parit di Dusun 2 Desa Batusempe Indah, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah banjir dan menjaga kebersihan lingkungan. Sabtu, (22/02)

Sertu Sukmar, yang memimpin kegiatan tersebut, menyatakan bahwa pembersihan parit ini merupakan langkah preventif untuk menghindari genangan air yang dapat menyebabkan banjir.

“Kami bersama masyarakat berinisiatif membersihkan drainase agar aliran air tetap lancar, terutama saat musim hujan,” ungkapnya.

Kepala Desa Batusempe, Sarman S, Ak, mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini.

“Kerja bakti ini menunjukkan semangat gotong royong yang masih kuat di desa kita. Dengan kebersamaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafarudin, juga mendukung penuh inisiatif tersebut.

“Kegiatan seperti ini sangat positif dan perlu terus dilaksanakan. Sinergi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan,” pungkasnya.

Melalui kerja bakti ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat, sehingga potensi bencana seperti banjir dapat diminimalisir. (Pendim)

MUNA, Sultranet.com – Ketua Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Sulawesi Tenggara, Kamal Rahmat, S.H., menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang baru.

Ia berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra.

“Kami mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang baru dilantik. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kamal, Jumat (21/2/2025).

Kamal menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap pemerintah daerah segera merumuskan regulasi yang dapat mengoptimalkan potensi lokal di setiap kabupaten dan kota.

“Kepemimpinan baru harus lebih fokus membangun Sultra dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi. Regulasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat,” katanya.

Selain sektor ekonomi, Kamal juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi. Ia mendorong pemerintah untuk lebih memberdayakan UMKM, koperasi, serta pelaku usaha lokal agar mereka bisa berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

“Pemerintah harus hadir dalam mendukung pemasaran produk lokal, termasuk melalui Perusahaan Daerah (Perusda). Dengan begitu, produk unggulan Sultra bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sektor pariwisata juga menjadi perhatian GERADIN Sultra. Kamal menilai pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah, seperti Kendari, Konawe Kepulauan, Muna, Buton, dan Wakatobi, harus dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

“Pulau-pulau kecil di sekitar Wakatobi dapat dimanfaatkan sebagai penyangga wisata agar sektor ini berkembang pesat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Kamal menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru.

Ia menyatakan kesiapan GERADIN Sultra untuk mendukung langkah-langkah pemerintah yang berpihak pada kemajuan daerah.

“Kami siap mendukung kebijakan yang berorientasi pada kemajuan Sultra. Selamat bertugas, semoga Sulawesi Tenggara semakin maju dan berjaya!” pungkasnya.

Jakarta, sultranet.com – Indonesia menargetkan lebih dari sembilan juta talenta digital hingga tahun 2030, sebagai upaya untuk mendongkrak daya saing dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta Pusat, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja nasional melalui program pelatihan digital. (21/2)

Pemerintah berupaya mengantisipasi lonjakan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan digital melalui serangkaian program strategis, di antaranya Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy. Program-program ini dirancang untuk mencetak SDM yang siap menghadapi tantangan industri berbasis teknologi dan memenuhi kebutuhan lebih dari sembilan juta tenaga kerja digital hingga tahun 2030. Selain itu, kolaborasi ini melibatkan transformasi balai pelatihan yang selama ini fokus pada manufaktur dan elektronik. Kini, enam balai besar beserta 21 balai pelatihan lainnya di seluruh Indonesia tengah diarahkan untuk memperluas cakupan pelatihan ke bidang IT dan digital.

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi individual, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor. Pemerintah telah mengidentifikasi 44 sektor prioritas, termasuk keamanan siber, ekosistem digital, infrastruktur, pemrograman, konten kreator, dan Internet of Things (IoT). Sinergi antara Komdigi dan Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja berbasis digital, sekaligus meningkatkan produktivitas di sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata.

Dalam upaya tersebut, kolaborasi strategis juga melibatkan mitra penting seperti Balai Pelatihan Kerja dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dengan bekerja sama secara erat, pemerintah optimistis dapat merumuskan target kuantitatif yang terukur guna mengoptimalkan dampak program pelatihan terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja. Transformasi digital ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi modern yang dinamis dan inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat mendapat manfaat dari kemajuan teknologi.

“Mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi digital adalah keharusan. Kami telah mendiskusikan prioritas bidang yang harus diperkuat dan bentuk kerja sama yang langsung dapat diimplementasikan,” ungkap Meutya Hafid dalam pertemuan tersebut.

“Saya apresiasi komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengadaptasi praktik terbaik dari Komdigi. Balai pelatihan harus bertransformasi agar tidak hanya fokus pada sektor tradisional, melainkan juga mencakup bidang IT dan digital,” tegas Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

Kedua menteri sepakat bahwa penyatuan kekuatan antar kementerian dan mitra strategis akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi digital. Mereka menekankan bahwa langkah strategis ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kolaborasi ini juga didorong oleh arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya inovasi dan efisiensi dalam pengembangan SDM nasional.

Dalam ekor berita, pejabat pemerintah menegaskan bahwa transformasi digital bukan semata soal teknologi, melainkan tentang membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi era ekonomi modern. Dengan sinergi kuat dan komitmen tinggi, diharapkan Indonesia dapat mencetak talenta digital unggul yang tidak hanya siap bersaing secara global, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana kembali menggelar layanan administrasi kependudukan keliling di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Jumat (21/2/2025). Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

Pelayanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Tasman, S.KM, ini disambut antusias oleh warga. Kepala Desa Langkowala, Juhardi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Disdukcapil dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Disdukcapil Bombana yang telah datang langsung ke desa kami. Ini sangat membantu warga, terutama yang memiliki keterbatasan akses ke pusat layanan,” ujar Juhardi.

Dalam pelayanan tersebut, tim Disdukcapil berhasil menerbitkan berbagai dokumen kependudukan, antara lain 30 Kartu Keluarga (KK), 30 akta kelahiran baru, 30 Kartu Identitas Anak (KIA), 10 akta lama yang diperbaharui, 15 KK lama yang diperbaiki, serta 10 akta kematian. Selain itu, tim juga melayani pembuatan Akta Perkawinan Non-Muslim.

Tasman menyebutkan bahwa layanan ini merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil Bombana untuk meningkatkan aksesibilitas administrasi kependudukan bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga Bombana memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Dengan layanan keliling seperti ini, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan,” kata Tasman.

Ia juga menegaskan bahwa program ini akan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak desa di Bombana.

Masyarakat Langkowala berharap agar layanan jemput bola ini bisa dilakukan secara rutin dan diperluas ke desa-desa lain yang masih kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekali, tetapi bisa lebih sering dilakukan agar masyarakat semakin mudah dalam mengurus dokumen penting,” ujar salah seorang warga.

Dengan adanya program layanan keliling ini, Disdukcapil Bombana berupaya memberikan kemudahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Selain mempercepat proses administrasi, layanan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencatatan sipil yang lebih tertib dan akurat.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Indonesia semakin memperkuat pertahanan siber nasional dengan meningkatkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keamanan digital yang lebih tangguh, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa respons cepat dan koordinasi yang solid merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas ruang digital nasional. Dengan meningkatnya ancaman siber, langkah strategis ini dianggap penting untuk memastikan ketahanan digital Indonesia tetap kokoh.

“Ke depan, sinergi ini harus semakin solid dan proaktif. Para pimpinan harus siap 24 jam dalam merespons potensi ancaman siber. Ini bukan sekadar upaya teknis, tetapi langkah strategis untuk ketahanan nasional,” ujar Meutya usai menerima Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, di Kantor Komdigi, Jumat (21/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Meutya menekankan pentingnya efektivitas koordinasi antara Komdigi dan BSSN tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan digital yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital nasional.

“Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa keamanan siber adalah prioritas nasional. Kita harus terus berinovasi dan beradaptasi agar Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi tantangan digital,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan keamanan siber yang lebih baik. Menurutnya, arahan Presiden menjadi landasan utama dalam mempercepat langkah strategis di bidang keamanan digital.

“Sejak dilantik, saya langsung mengimplementasikan instruksi Presiden, yaitu memperkuat koordinasi dan bergerak cepat. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi langkah nyata untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman,” ujar Nugroho.

Sinergi antara Komdigi dan BSSN akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penguatan sistem pertahanan siber, peningkatan regulasi keamanan siber, dan pengembangan teknologi perlindungan data. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

“Kami akan bersinergi dalam pengamanan infrastruktur digital, mitigasi ancaman siber, serta perlindungan data sensitif. Regulasi dan penerapan teknisnya harus berjalan beriringan,” jelas Nugroho.

Dengan meningkatnya tantangan dunia digital, kerja sama antara Komdigi dan BSSN bukan sekadar kolaborasi administratif, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dan bertindak cepat guna memastikan keamanan digital nasional tetap terjaga.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah terus mengawal kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar petani dapat menjual gabahnya dengan harga layak. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Jumat (21/2).

Acara ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Bombana, Hasriani Husain, SP., Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Bombana, Heriyani, SP., M.Si., Koordinator Jabatan Fungsional, Koordinator BPP Lantari Jaya, Edi Winoto, SP., serta para penyuluh pertanian se-Lantari Jaya. Selain itu, hadir pula perwakilan Bulog Bombana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perwakilan kelompok tani.

Dalam sosialisasi tersebut, Hasriani Husain menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Harga ini bertujuan untuk memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak dari hasil panennya.

“Pemerintah tidak hanya menetapkan harga, tetapi juga mengawal pelaksanaannya di lapangan agar petani benar-benar menikmati harga tersebut. Kami juga meminta petani untuk menjaga kualitas panennya agar program ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu,” kata Hasriani.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan serapan gabah petani oleh Bulog. Dengan adanya harga yang telah ditetapkan, diharapkan petani tidak mengalami kerugian akibat fluktuasi pasar.

Heriyani, SP., M.Si., menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga gabah agar petani tidak dirugikan. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk penyuluh pertanian dan Bulog, menjadi langkah penting dalam mewujudkan kebijakan ini secara optimal.

“Kami berharap program serapan gabah ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi petani. Jika petani menjual gabah dengan kualitas yang baik, maka harga yang diperoleh juga akan lebih stabil,” ujar Heriyani.

Sementara itu, perwakilan Bulog Bombana menyampaikan komitmennya dalam menyerap gabah petani sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Bulog, dan petani, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Bombana.

Program ini juga mendapat dukungan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang hadir dalam sosialisasi. Mereka siap membantu memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik serta mencegah adanya praktik yang merugikan petani, seperti permainan harga oleh tengkulak.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap petani semakin paham mengenai mekanisme penjualan gabah sesuai HPP. Selain itu, mereka juga diimbau untuk terus meningkatkan kualitas hasil panennya agar bisa bersaing di pasar yang lebih luas.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik di Kabupaten Bombana.

Kolaka Utara, sultranet.com – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-II serta Pemilihan Duta-duta dan Qasidah Tingkat Kabupaten Kolaka Utara resmi ditutup pada Kamis (20/2/2025) malam. Acara yang berlangsung di Kecamatan Tolala ini mengusung tema “Merawat Toleransi untuk Kolaka Utara Maju dan Madani.”

Kegiatan ini menjadi ajang tahunan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kolaka Utara, khususnya para pecinta seni baca Al-Qur’an dan qasidah. Ribuan peserta dan pendukung dari berbagai kecamatan hadir, memenuhi arena perlombaan dengan semangat kebersamaan dan syiar Islam. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah kerap terdengar setiap kali nama-nama pemenang diumumkan.

Mewakili Pemerintah Daerah, Plt. Staf Ahli Bupati Kolaka Utara, Murni Baso, S.Pd., secara resmi menutup STQH dan Pemilihan Duta-duta Qasidah 2025.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan masyarakat yang telah mendukung kesuksesan acara ini. Menurutnya, STQH bukan sekadar ajang mencari juara, tetapi juga wadah untuk memperkuat syiar Islam dan membumikan Al-Qur’an di tengah masyarakat.

“Ajang ini adalah ruang bagi kita semua untuk lebih memahami, mencintai, dan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Bagi para juara, selamat atas pencapaiannya. Untuk yang belum berhasil, jangan berkecil hati, tetap semangat dan terus berlatih untuk kesempatan berikutnya,” ujar Murni.

Setelah melalui persaingan yang ketat, Kecamatan Kodeoha akhirnya keluar sebagai Juara Umum dengan perolehan 140 poin, mengungguli Kecamatan Lasusua dan Kecamatan Ngapa. Berikut hasil lengkapnya:

• Juara Umum 1: Kecamatan Kodeoha (140 poin)
• Juara Umum 2: Kecamatan Lasusua (130 poin)
• Juara Umum 3: Kecamatan Ngapa (115 poin)

Sementara itu, dalam ajang Pemilihan Duta-duta Qasidah yang diselenggarakan oleh Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI), Kecamatan Lasusua berhasil meraih Juara Umum dengan 81 poin, disusul Kecamatan Pakue dan Kecamatan Lambai.

• Juara Umum 1: Kecamatan Lasusua (81 poin)
• Juara Umum 2: Kecamatan Pakue (38 poin)
• Juara Umum 3: Kecamatan Lambai (33 poin)

Keberhasilan Kecamatan Kodeoha menjadi juara umum STQH disambut dengan rasa haru dan bangga oleh para peserta serta masyarakat. Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan semua pihak.

“Ini bukan hanya kemenangan bagi peserta, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kodeoha. Prestasi ini adalah buah dari kerja keras para santri, pembina, dan dukungan penuh dari pemerintah kecamatan, desa, serta para orang tua. Kami juga memberikan apresiasi khusus kepada Ustaz Hamka yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan peserta hingga mencapai hasil terbaik,” ujar Syahlan.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pembinaan di masa mendatang. Syahlan berharap, ke depan, semakin banyak generasi muda yang mau dan mampu menghafal, memahami, serta mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Syahlan Launu yang juga menjabat Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara itu, menilai STQH ini juga memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi antarwarga. Menurutnya, ajang seperti ini harus terus mendapat perhatian dan dikemas lebih menarik agar semakin banyak generasi muda yang terlibat.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kolaka Utara menegaskan bahwa STQH bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Ia berharap ajang ini terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan yang semakin berkualitas.

“Semoga kegiatan seperti ini terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan semakin banyaknya generasi Qur’ani, kita berharap Kolaka Utara menjadi daerah yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga memiliki masyarakat yang berakhlak mulia dan religius,” katanya.

Dengan berakhirnya STQH 2025, diharapkan semangat dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an semakin tumbuh di tengah masyarakat Kolaka Utara. Lebih dari sekadar lomba, ajang ini menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkokoh nilai-nilai keislaman, dan melahirkan generasi Qur’ani yang unggul dan berakhlak mulia.

MUNA, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun laporan evaluasi pemilihan 2024. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Raha, Jumat (21/2/2025), dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Ketua KPU Muna, LM Askar Ady Jaya, menegaskan pentingnya diskusi ini dalam mengumpulkan saran dan masukan dari berbagai unsur, seperti pers, partai politik, lembaga pemantau, dan Bawaslu Muna. Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai seluruh tahapan yang telah dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan.

“Tujuan kita adalah menyusun laporan akhir pemilihan tahun 2024. Kami ingin mendapatkan saran dan masukan dari seluruh rangkaian tahapan yang sudah dilalui,” ujar Askar.

Ia menambahkan bahwa FGD ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan rekomendasi demi peningkatan kualitas pemilihan di masa mendatang.

“Kami ingin memastikan bahwa laporan evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang proses pemilihan yang telah dilaksanakan,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh unsur pers, partai politik, lembaga pemantau, serta perwakilan Bawaslu Muna. Diskusi dipandu oleh Alimudin, yang bertanggung jawab di divisi data dan informasi KPU Muna.