Babinsa Koramil 01/Rumbia Laksanakan Kerja Bakti Normalisasi Drainase di Kelurahan Kampung Baru

Bombana, Sutranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama warga melaksanakan kerja bakti normalisasi drainase yang mengalami pendangkalan di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi drainase agar dapat mengalirkan air dengan lancar serta mencegah terjadinya banjir saat musim hujan. Minggu, (16/02)

Kerja bakti ini dihadiri oleh Lurah Kampung Baru, Jabarudin, S.E., Kepala Lingkungan 3, Asdar, serta tiga personel Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, yakni Sertu Amiruddin, Sertu La Mbitara, dan Serda Pajar. Selain itu, sekitar 20 warga turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mereka bersama-sama membersihkan drainase dari rumput liar dan endapan tanah yang menghambat aliran air.

Lurah Kampung Baru, Jabarudin, S.E., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan berfungsi optimal.

“Normalisasi drainase ini sangat penting untuk mencegah banjir yang dapat mengganggu aktivitas warga. Kami berterima kasih kepada Babinsa dan masyarakat yang telah berpartisipasi,” ujarnya.

Sertu Amiruddin, Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, menegaskan bahwa kerja bakti ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Kami selalu siap membantu warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Drainase yang bersih akan mengurangi risiko genangan air dan penyakit akibat lingkungan yang kotor,” ungkapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia melalui Batuud Pelda Laulo juga mengapresiasi kegiatan ini.

“Sinergi antara Babinsa, pemerintah kelurahan, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara berkala,” pungkasnya. (Pen)




Sekda Sultra Tepis Tudingan Rekayasa Hasil CAT TPHD dan Penyalahgunaan APBD

Kendari, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, menanggapi tudingan terkait dugaan rekayasa hasil seleksi Computer Assisted Test (CAT) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD untuk kepentingan pribadi. Asrun Lio justru mengapresiasi keberanian mahasiswa yang menyuarakan isu tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Minggu (16/2/2025)

“Saya berterima kasih kepada pihak yang menyampaikan hal ini, khususnya mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa mereka berani menjalankan peran sebagai agen perubahan dan kontrol sosial,” ujar Asrun.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses seleksi TPHD, karena tugas panitia seleksi (Pansel) yang diketuai oleh pejabat dari Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) hanya sebatas verifikasi dokumen pelamar. Sementara tahapan seleksi dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

“Setelah seleksi selesai dan hasil diumumkan, barulah kami diundang karena TPHD menggunakan APBD. Jika ada rekayasa, seharusnya yang lolos adalah orang-orang dekat saya. Namun, seleksi ini transparan dan berdasarkan perangkingan,” jelasnya.

Terkait dugaan penggunaan APBD untuk kepentingan pribadi, Asrun menegaskan bahwa mekanisme penggunaan keuangan negara memiliki aturan ketat. Ia menolak anggapan bahwa dana BTT bisa digunakan untuk membiayai ibadah haji seseorang.

“BTT hanya digunakan untuk kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang belum dianggarkan sebelumnya. Tidak mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Asrun juga menyatakan telah mempersilakan Inspektorat melakukan pemeriksaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi TPHD dan penggunaan anggaran daerah.




Kuburan Umum Desa Watu-Watu Sering Jadi Lokasi Transaksi Narkoba

Bombana, sultranet.com – Polsek Lantari Jaya berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Lombakasi, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, pada Sabtu (15/02/2025).

Seorang pria bernama Nasrun alias Adi (43) ditangkap setelah terbukti melakukan transaksi narkotika di beberapa lokasi, termasuk area pemakaman umum Desa Watu-Watu.

Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menginformasikan adanya transaksi narkoba di Desa Langkowala.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kapolsek Lantari Jaya IPDA Prasetyo Nento langsung menginstruksikan Unit Intelkam dan Unit Reskrim untuk melakukan penyelidikan.

Pada hari kejadian, petugas mendapati tersangka melintas di perempatan SP2 menggunakan sepeda motor.

Terduga pelaku saat ditahan oleh petugas
Terduga pelaku saat ditahan oleh petugas

Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan bukti transaksi sabu senilai Rp550.000,- dalam ponselnya.

Tersangka kemudian dibawa ke lokasi penyimpanan barang haram tersebut di Desa Langkowala, di mana sabu ditemukan tersembunyi di belakang sebuah kios berwarna kuning.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, tersangka mengaku telah empat kali membeli sabu dari bandar berinisial BY.

Menariknya, salah satu lokasi transaksi yang kerap digunakan adalah area pemakaman umum Desa Watu-Watu.

Tersangka mengungkapkan bahwa pemakaman dipilih karena dianggap aman dan jarang didatangi orang.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel Vivo, satu sachet sabu, satu buah pipet, dan selembar tisu.

Kapolsek Lantari Jaya IPDA Prasetyo Nento menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dalam memberantas peredaran narkotika di wilayahnya.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkoba di wilayah ini. Polsek Lantari Jaya akan terus meningkatkan patroli dan penyelidikan untuk memberantas peredaran barang haram ini,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar terus berperan aktif dalam memberikan informasi guna menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Terhadap tersangka dan barang bukti bakal diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Bombana.

 




Pj Bupati Bombana Resmikan Labkesda BSL-2 dan Luncurkan Integrasi Layanan Kesehatan

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, meresmikan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Bio Safety Level 2 (BSL-2) dan meluncurkan Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Sabtu (15/2/2025).

Kegiatan ini juga menandai dimulainya program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Acara tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bombana, Plh. Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Puskesmas, serta tenaga kesehatan se-Kabupaten Bombana.

Gedung Labkesda BSL-2 dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan di Bombana. Laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas diagnostik dan penanganan penyakit menular, sehingga pelayanan kesehatan di daerah ini lebih optimal.

“Dengan adanya laboratorium ini, tenaga kesehatan dapat memberikan layanan berbasis bukti, meningkatkan efisiensi pengobatan, dan mencegah penyebaran penyakit. Kami berharap Labkesda BSL-2 ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan dapat bersaing dengan laboratorium lainnya di Sulawesi Tenggara,” ujar Pj Bupati Bombana dalam sambutannya.

Selain meresmikan laboratorium, Pj Bupati Bombana juga meluncurkan program Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP). Program ini menghubungkan layanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan secara terpadu dan efisien. Integrasi ini juga mendukung program deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan rutin dan edukasi kesehatan.

“ILP ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih terstruktur. Dengan sistem ini, data kesehatan masyarakat dapat lebih terpantau dan tindakan medis bisa dilakukan lebih cepat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati juga mengumumkan dimulainya program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. Program ini merupakan implementasi kebijakan nasional yang telah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025, yang memberikan hak bagi setiap warga Indonesia untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari ulang tahunnya.

Layanan kesehatan gratis ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, risiko penyakit jantung dan stroke, tes mata, hingga evaluasi kesehatan mental. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka dan melakukan deteksi dini penyakit secara mandiri.

“Pemerintah Kabupaten Bombana sangat mendukung kebijakan ini. Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala biaya. Saya mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan program ini sebagai langkah awal menjaga kesehatan diri dan keluarga,” tambah Pj Bupati.

Acara ini menjadi tonggak baru dalam peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Bombana. Dengan hadirnya laboratorium modern, sistem layanan kesehatan yang terintegrasi, serta program pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan kualitas hidup masyarakat Bombana semakin meningkat dan kesejahteraan kesehatan dapat terwujud secara merata.




Posyandu ILP Diluncurkan di Bombana, Dorong Layanan Kesehatan Masyarakat

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan Inovasi Layanan Posyandu (ILP) di Desa Lantowonua, Kecamatan Rumbia, pada Sabtu pagi, 15 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di tingkat desa, terutama bagi ibu dan anak.

Peluncuran Posyandu ILP dihadiri oleh Pj Bupati Bombana, yang memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan primer, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memajukan sektor kesehatan di Bombana.

“Posyandu ILP ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Kami berharap para kader posyandu terus berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Pj Bupati.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap para kader posyandu, Pj Bupati secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan dan memasangkan pin kepada mereka. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi mereka dalam menggerakkan pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Selain seremoni peluncuran, acara ini juga diisi dengan edukasi tentang pentingnya pemantauan kesehatan ibu dan anak, vaksinasi, serta gizi seimbang. Para peserta mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang upaya menjaga kesehatan keluarga secara optimal melalui layanan posyandu.

Program Posyandu ILP di Desa Lantowonua diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lain di Kabupaten Bombana. Dengan adanya inovasi ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan posyandu dan memiliki kesadaran lebih tinggi akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen terus mendukung pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas. Dengan penguatan program posyandu, diharapkan angka kesehatan ibu dan anak semakin meningkat, serta derajat kesehatan masyarakat Bombana menjadi lebih baik.




Desa Delang Delang Gelar Musdes Khusus, Fokus Kuatkan Ketahanan Pangan Menuju Swasembada

Kolaka Utara, sultranet.com – Desa Delang Delang, Kecamatan Kodeoha, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus pada Jumat, 14 Februari 2025.

Musyawarah ini membahas perencanaan dan implementasi program ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan desa.

Musdes yang berlangsung di kantor desa ini dihadiri oleh Plt. Camat Kodeoha Syahlan Launu, S.H., Kepala Desa Delang Delang Anwar, S.E., Ketua TP PKK, Ketua BPD, pendamping kecamatan, Kepala BPP Kodeoha Tiwu, serta penyuluh pertanian dan perikanan.

Dalam forum tersebut, disepakati alokasi dana sebesar Rp124.500.000 dari Dana Desa (DD) untuk pengembangan kolam ikan air tawar sebagai program tematik ketahanan pangan.

Peserta musdes khusus ketahanan pangan Desa Delang Delang kecamatan kodeoha.
Peserta musdes khusus ketahanan pangan Desa Delang Delang kecamatan kodeoha.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan desa.

“Kita berharap Desa Delang Delang bisa menjadi lumbung desa dalam penyediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana yang dialokasikan harus benar-benar tepat guna dan memberikan manfaat ekonomi bagi BUMDes, sehingga mampu menopang ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Syahlan.

Ia juga menekankan bahwa perencanaan penggunaan dana ketahanan pangan yang sebesar 20% dari Dana Desa akan direviu oleh camat, sesuai dengan amanat Kemendes/PDT Nomor 3 Tahun 2025.

Selain itu, tim RKP Desa dan Kaur Keuangan diminta untuk menyusun dokumen APBDes dengan mengacu pada Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang proporsional penggunaan Dana Desa.

Kepala Desa Delang Delang, Anwar, S.E., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musdes ini memiliki empat agenda utama yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan desa ke depan, yaitu Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025, Penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2025, Penetapan Ketua BUMDes Delang Delang dan Penetapan prioritas dan tematik program ketahanan pangan desa.

Anwar menegaskan bahwa program ketahanan pangan ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan kolam ikan air tawar ini adalah bagian dari rencana besar desa untuk mencapai swasembada pangan. Kami ingin memastikan bahwa desa mampu memproduksi sendiri sumber protein bagi masyarakat, yang nantinya dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengurangi ketergantungan pada pasokan luar,” jelasnya.

Penyuluh Perikanan memberikan masukan untuk budidaya ikan air tawar.
Penyuluh Perikanan memberikan masukan untuk budidaya ikan air tawar.

Penyuluh pertanian dan perikanan Kecamatan Kodeoha turut menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung program ini melalui pendampingan teknis dan pembinaan kepada kelompok tani dan nelayan desa.

Dengan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan stakeholder terkait, diharapkan Desa Delang Delang dapat menjadi contoh sukses dalam implementasi program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Kodeoha.

 




Pj Gubernur Sultra: Delapan Isu Strategis Tuntas, Butuh Keberlanjutan

Kendari, sultranet.com – Menjelang akhir masa tugasnya pada 20 Februari 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, merefleksikan capaian strategis selama kepemimpinannya. Dalam pemaparannya di ruang kerja, Jumat (14/2/2025), ia menegaskan bahwa delapan isu utama yang menjadi prioritas sejak awal masa jabatan telah dituntaskan.

“Saat mulai bertugas pada 5 September 2023, saya memetakan delapan isu strategis yang perlu segera ditangani. Alhamdulillah, saat ini semuanya telah tuntas. Namun, program-program ini tetap membutuhkan keberlanjutan agar manfaatnya lebih maksimal,” ujar Andap.

Delapan isu tersebut meliputi pengendalian harga dan ketersediaan pangan, penurunan angka kemiskinan dan stunting, pemberdayaan UMKM berbasis digital, percepatan proyek strategis nasional, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hilirisasi nikel dan aspal ramah lingkungan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.

Salah satu pencapaian signifikan adalah pengendalian inflasi. Pada September 2023, Sultra berada di posisi kedua inflasi tertinggi nasional. Namun, kebijakan strategis yang diterapkan berhasil menekan inflasi hingga -0,39% pada Januari 2025, menjadikan Sultra provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia. “Bahkan, pada 2024, Sultra meraih TPID Award dari Presiden untuk kategori provinsi berkinerja terbaik dalam pengendalian inflasi di kawasan Sulawesi,” jelas Andap.

Dalam penanganan stunting, Sultra mencatat penurunan menjadi 10,2%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 14%. Tingkat kemiskinan pun turun menjadi 10,63%. “Angka ini masih di atas rata-rata nasional, tapi progresnya cukup baik. Kita harus terus bekerja keras,” tambahnya.

Pemberdayaan UMKM juga menjadi perhatian, dengan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis digital yang diluncurkan pada 28 Oktober 2023. Di sektor infrastruktur, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) diwujudkan dengan peresmian Bendungan Ameroro yang tak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Sektor pariwisata Sultra turut mendapat pengakuan nasional. “Sultra dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik di sektor pariwisata. Pulau Labengki bahkan meraih juara pertama dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 untuk kategori Desa Wisata Berkembang,” ungkap Andap.

Hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel dan aspal, juga menjadi prioritas. Salah satu pencapaian penting adalah masuknya Aspal Buton dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) setelah lebih dari satu abad produksi.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemprov Sultra memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu dan berprestasi, serta meluncurkan seragam karya SMK/SLB se-Sultra. “Cakupan perlindungan kesehatan sudah 100%, dan kami telah membangun 963 unit rumah layak huni,” lanjutnya. Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak menghasilkan 22 kesepakatan layanan kesehatan, termasuk keberhasilan Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo Sultra dalam melakukan bedah pintas arteri koroner pertama kali.

Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak, Sultra berhasil menjaga stabilitas keamanan. “Pilkada serentak adalah pengalaman pertama bagi kita. Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan aman dan damai tanpa konflik,” ujarnya.

Andap menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. “Sultra telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, kita bisa mencapai banyak hal. Namun, tantangan ke depan masih ada, dan kita harus terus melangkah maju,” pungkasnya.

Turut hadir dalam refleksi akhir tugas ini Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, para asisten Sekda, staf ahli gubernur, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sultra.




Bersama Masyarakat, Babinsa Koramil 02/Kabaena Laksanakan Kerja Bakti Pembersihan Drainase Cegah Banjir

Bombana, Sultranet.com – Dalam upaya mencegah banjir akibat penyumbatan drainase, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena melaksanakan kerja bakti bersama warga di Desa Tirongkotua, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Jum’at (14/2). Kegiatan ini dipimpin oleh Sertu Mukmin dengan membersihkan parit yang mengalami pendangkalan akibat sampah dan endapan tanah.

Kegiatan ini diikuti oleh personel Koramil 02 Kabaena serta warga Dusun 3 Tirongkotua yang dipimpin oleh Kepala Dusun, Bapak Mahmud. Gotong royong ini bertujuan untuk memastikan aliran air dapat mengalir dengan lancar, terutama menjelang musim penghujan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah tersebut.

Sertu Mukmin selaku Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena menyampaikan bahwa kerja bakti ini merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Kami selalu siap membantu warga dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk pembersihan drainase ini. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencegah banjir dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dusun 3 Tirongkotua, Bapak Mahmud, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada Babinsa Koramil 0/Kabaena yang telah membantu kami dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan tidak ada lagi penyumbatan drainase yang bisa menyebabkan banjir di desa kami,” ungkapnya.

Danramil 1431-02/Kabaena melalui Batuudnya, Peltu Muh Haris, turut menegaskan pentingnya kerja sama antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kegiatan ini adalah bentuk sinergi nyata antara Babinsa dan warga. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara rutin agar lingkungan tetap bersih dan sehat,” pungkasnya.




Kejari Muna Batasi Akses Wartawan Saat Terima Pendemo Korupsi Dana Desa

MUNA, Sultranet.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna, Sulawesi Tenggara, membatasi akses wartawan saat menerima sekelompok pendemo dari Desa Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, yang menyuarakan dugaan korupsi dana desa (DD), Kamis (13/2/2025).

Dalam aksi tersebut, wartawan yang hendak meliput demonstrasi dilarang masuk oleh pihak Kejari.

Seorang staf Kejari Muna, Muchsin, mengaku hanya menjalankan instruksi dari Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) agar unjuk rasa ini ditangani secara “satu pintu” tanpa keterlibatan media.

“Minta maaf berapa orang wartawan. Ada penyampaian dari Kasi Pidsus, kalau bisa untuk demo ini, nanti satu pintu,” ucap Muchsin kepada awak media.

Pendemo yang menuntut penanganan serius atas dugaan korupsi dana desa di Desa Kombikuno diterima secara tertutup di ruang Intelijen Kejari Muna.

Tidak hanya wartawan, petugas keamanan yang mengawal jalannya aksi pun tampak terkejut dengan kebijakan ini, mengingat Kejari Muna sebelumnya tidak pernah menerapkan pembatasan serupa.

Sejak dipimpin Robin Abdi Ketaren, Kejari Muna memang dikenal lebih tertutup dalam menangani perkara dugaan korupsi, terutama yang menyangkut dana desa. Akses media untuk memperoleh informasi terkait perkembangan kasus-kasus tersebut semakin sulit.

Sikap tertutup Kejari Muna ini menuai sorotan, mengingat peran media dalam mengawal transparansi penegakan hukum sangat penting.

Pembatasan terhadap pers dikhawatirkan dapat menghambat keterbukaan informasi publik, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.




Pj. Gubernur Sultra Pantau Harga dan Stok Bahan Pokok Jelang Ramadan

Kendari, sultranet.com – Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra, turun langsung ke pasar tradisional dan gudang distributor di Kota Kendari, Kamis, 13 Februari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil menjelang bulan Ramadan.

Dalam pemantauan tersebut, Pj. Gubernur didampingi Danrem 143 Halu Oleo Brigjen TNI R. Wahyu Sugiarto, Kepala Perwakilan BI Sultra, Kepala BPS Sultra, Kepala Bulog Sultra, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait. Sebelum turun ke lapangan, rombongan menggelar rapat koordinasi di Makorem 143/Halu Oleo guna membahas strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan.

Harga Bahan Pokok Masih Stabil

Saat mengunjungi Pasar Korem Kendari, Pj. Gubernur berdialog dengan para pedagang untuk mengetahui perkembangan harga dan pasokan bahan pokok. Hasil pemantauan menunjukkan stok pangan dalam kondisi aman dan harga relatif stabil. Beberapa harga komoditas yang tercatat di pasar antara lain:

  • Cabai rawit: Rp55 ribu/kg
  • Cabai merah: Rp40 ribu/kg
  • Telur ayam: Rp55 ribu/rak
  • Bawang merah: Rp40 ribu – Rp45 ribu/kg
  • Daging sapi: Rp140 ribu/kg

Sementara itu, harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram, tetapi masih dalam batas wajar. Beras premium super kini dijual seharga Rp16 ribu/kg, beras super Rp14 ribu/kg, dan beras medium Rp13.500/kg.

Stok Beras di Bulog Cukup untuk Tiga Bulan

Usai dari pasar tradisional, Pj. Gubernur dan TPID Sultra melanjutkan pemantauan ke Gudang Bulog. Berdasarkan pengecekan lapangan, stok beras di Sultra mencapai 83.277,51 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan. Bulog juga mencatat ketersediaan 297 ton gula dan 324.139 liter minyak goreng.

“Stok kita cukup aman. Masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan bahan pokok. Pemerintah akan terus memastikan ketersediaan dan harga tetap terkendali,” kata Pj. Gubernur Andap Budhi Revianto.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta daerah memaksimalkan penggunaan beras lokal sebanyak 17 ribu ton untuk menjaga stabilitas pangan.

Distribusi Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying

Pj. Gubernur dan TPID Sultra juga meninjau PT. Cinta Damai Insan Persada, salah satu distributor bahan pokok utama di Kendari, serta Indogrosir Kendari. Kunjungan ini bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar dan stok tetap terjaga.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah terus bekerja memastikan pasokan mencukupi hingga Ramadan dan Idulfitri,” ujar Pj. Gubernur.

Hingga saat ini, Sulawesi Tenggara mengalami deflasi, menandakan keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah tersebut.