Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, meresmikan Gedung Kamar Operasi (Gedung OK) Rumah Sakit Pratama Tipe D Kepulauan Kabaena, Kamis (13/2/2025). Peresmian ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD Kabupaten Bombana, camat se-Kepulauan Kabaena, Danramil, para kepala puskesmas, kepala desa, lurah, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menegaskan bahwa pembangunan Gedung OK ini merupakan program prioritas pada tahun 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Kepulauan Kabaena.

“Kehadiran Gedung Kamar Operasi ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan fasilitas ini, pasien yang membutuhkan tindakan operasi tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar Kabaena,” ujar Edy Suharmanto.

Ia menambahkan bahwa rumah sakit ini akan dilengkapi dengan peralatan medis modern serta tenaga kesehatan yang kompeten agar dapat menangani berbagai kasus bedah yang sebelumnya hanya bisa ditangani di rumah sakit rujukan di daratan.

Pj. Bupati juga berpesan kepada OPD terkait agar pembangunan rumah sakit ini tidak berhenti di sini. Ia menekankan pentingnya pemenuhan fasilitas pendukung, alat kesehatan, serta tenaga medis yang memadai untuk menunjang operasional rumah sakit secara optimal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE, menyampaikan apresiasinya atas realisasi pembangunan Gedung OK ini. Menurutnya, fasilitas tersebut akan sangat membantu tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat dan optimal bagi masyarakat.

“Kami bersyukur Gedung OK ini akhirnya dapat dioperasikan. Ini akan sangat membantu dalam penanganan pasien di wilayah kepulauan. Dengan layanan yang semakin baik, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih dekat dan efisien,” ungkap Darwin.

Ia juga menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas tenaga medis melalui berbagai pelatihan serta melengkapi rumah sakit dengan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas ini agar tetap terjaga kualitasnya dalam jangka panjang.

Setelah prosesi peresmian, Pj. Bupati Bombana beserta rombongan melakukan peninjauan langsung ke dalam Gedung OK. Dalam kesempatan itu, ia berdiskusi dengan tenaga medis mengenai kesiapan operasional dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Peresmian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabaena dan sekitarnya, sekaligus memperkuat sistem layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya mempercepat pengembangan sektor pariwisata dengan mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pariwisata tahun 2026 ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jika disetujui, dana ini akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur wisata, serta melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menunjang sektor pariwisata di Bombana.

“Kami sudah mengusulkan DAK Tematik Pariwisata untuk tahun 2026. Dana ini tidak hanya untuk sektor pariwisata saja, tetapi bisa melibatkan berbagai OPD lainnya,” kata Kepala Dinas Pariwisata Bombana, Anisa Sri Prihatin, saat ditemui di kantornya, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, mekanisme DAK Tematik memungkinkan berbagai OPD mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan wisata. Misalnya, Dinas Perindustrian dan Koperasi dapat memperoleh anggaran untuk membangun pasar kerajinan, Dinas Kesehatan bisa mendapatkan alokasi untuk rumah sakit khusus di kawasan wisata, sementara Dinas Pekerjaan Umum bisa menggunakannya untuk pembangunan akses jalan menuju destinasi wisata.

“Jika dana ini disetujui, kita bisa mempercepat pembangunan sektor wisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Bombana telah menyiapkan Master Plan dan Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah (Riparda) yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan kesiapan ini, Bombana optimistis bisa mendapatkan dana yang diperkirakan mencapai Rp 200 miliar untuk mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan.

Anisa menegaskan, DAK Tematik ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur wisata, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan adanya peningkatan fasilitas, jumlah wisatawan yang datang ke Bombana diyakini akan bertambah, sehingga memberikan efek domino terhadap sektor lain seperti kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif.

“Jika DAK Tematik ini cair, maka seluruh akses penunjang seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pasar kerajinan akan terpenuhi. Ini akan membuat wisatawan lebih nyaman dan mendorong peningkatan kunjungan,” ujarnya.

Selain itu, skema pencairan dana yang bersifat satu kali turun menjadi keunggulan tersendiri. Tidak seperti skema bertahap yang membutuhkan waktu lama, DAK Tematik memungkinkan pembangunan berjalan lebih cepat karena anggaran dicairkan sekaligus.

“Kalau anggaran ini disetujui, kita tidak perlu menunggu tahun berikutnya untuk tambahan alokasi. Semua kebutuhan bisa langsung dibangun,” jelasnya.

Dengan konsep ini, Anisa berharap Bombana bisa lebih menarik bagi investor dan mampu meningkatkan daya saing di sektor pariwisata nasional. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Semua tergantung kebijakan pusat, apalagi saat ini ada pemangkasan anggaran. Tapi, kami tetap optimistis dan berharap ada DAK yang bisa lolos,” tutupnya.

Bombana kini menanti keputusan dari Kementerian Pariwisata dan Bappenas. Jika dana ini terealisasi, tidak hanya pariwisata yang berkembang, tetapi juga ekonomi masyarakat yang semakin maju dan berdaya saing. (adv)

MUNA, Sultranet.com – Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tenggara resmi melantik Ramaddan sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Muna. Pelantikan ini menjadi momentum kebangkitan organisasi setelah vakum selama sembilan tahun terakhir.

BPD Gapensi Sultra menugaskan Ramaddan untuk segera membentuk kepengurusan harian masa bakti 2025-2030 serta menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) VI selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantikan.

Selain itu, ia diberi tanggung jawab untuk menginventarisasi dan mengoordinasikan minimal 20 perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang tergabung dalam Gapensi Muna.

Dalam sambutannya, Ramaddan menyatakan komitmennya untuk membawa perubahan positif serta menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna dalam mendorong pembangunan daerah.

“Saya ingin membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah untuk Muna yang lebih maju dan berkembang,” ujar Ramaddan, Rabu (12/2/2025).

Ia juga mengajak para kontraktor di Muna untuk bersatu dalam membangun kembali eksistensi Gapensi sebagai wadah yang solid dan profesional.

“Gapensi adalah organisasi besar yang berisi para kontraktor hebat. Mari bersama-sama kita berkomitmen mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Gapensi Muna dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur serta menciptakan peluang bagi para kontraktor lokal untuk berkembang dan bersaing secara profesional.

Jakarta, sultranet.com – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengonfirmasi rencananya untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Mei 2025, sebagaimana disampaikannya secara langsung kepada Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, di sela-sela acara AI Action Summit yang berlangsung di Grand Palais, Paris. (12 Februari 2025)

Kunjungan ini, jika terlaksana, akan menjadi yang pertama sejak deklarasi kemitraan strategis antara kedua negara pada tahun 2011, ketika Perdana Menteri François Fillon dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu di Jakarta. Dalam agenda kunjungan tersebut, Presiden Macron dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, serta menghadiri sejumlah pertemuan strategis yang menyasar kerja sama bilateral di bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan, pertahanan, dan energi hijau.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis selama ini telah menunjukkan sinergi yang kuat, terutama di sektor perdagangan, pertahanan, dan teknologi. Kehadiran Presiden Macron di Indonesia diharapkan akan membuka babak baru dalam kemitraan strategis kedua negara. Kunjungan ini juga dianggap sebagai momentum penting untuk mendorong inovasi dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan global di era digital.

“ I will… I will… I love your country,” ujar Presiden Macron kepada Menteri Meutya Hafid, menegaskan niat tulusnya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia melalui kunjungan kenegaraan yang direncanakan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menteri Meutya Hafid menyambut baik rencana kunjungan tersebut dan menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Presiden Macron akan semakin memperkokoh kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis.

“Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia akan semakin memperkokoh kemitraan strategis di berbagai sektor. Hal ini tidak hanya akan mendongkrak kerja sama di bidang ekonomi digital dan kecerdasan buatan, tetapi juga membuka peluang besar di sektor pertahanan dan energi hijau,” ungkap Meutya Hafid.

Selain menyoroti potensi kerja sama lintas sektor, Meutya Hafid juga menambahkan bahwa kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator bagi investasi dan pertukaran teknologi antara kedua negara. Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap menyambut kunjungan kenegaraan ini dengan agenda yang padat dan serangkaian pertemuan tingkat tinggi, guna membahas isu-isu strategis yang menjadi prioritas nasional.

Lebih jauh, Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa kehadiran Presiden Macron merupakan wujud nyata komitmen Prancis untuk lebih mendekatkan diri dengan Indonesia. “Kita akan menyusun agenda pertemuan yang komprehensif untuk membahas berbagai peluang kerja sama dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global, termasuk di bidang transformasi digital dan penguatan pertahanan,” tambahnya.

Di sela-sela persiapan kunjungan, para pejabat tinggi kedua negara telah mulai merancang agenda bersama yang mencakup diskusi mendalam tentang perkembangan teknologi, investasi, dan kebijakan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Langkah ini diyakini akan menghasilkan kesepakatan konkrit yang berdampak luas bagi hubungan Indonesia-Prancis di masa depan.

Sebagai ekor berita, kunjungan kenegaraan Presiden Macron ke Indonesia dinilai tidak hanya simbolis, tetapi juga strategis dalam upaya memperkuat posisi kedua negara di kancah global. Dengan agenda yang matang dan kerja sama yang intensif, diharapkan kunjungan ini akan membawa manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan stabilitas regional, sekaligus menegaskan komitmen kedua negara dalam menjalin hubungan yang lebih erat dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Badan Kepegawaian, Pengembangan, dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana melakukan observasi dan monitoring terkait perpanjangan kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan berakhir pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan proses perpanjangan kontrak berjalan transparan, sesuai regulasi, serta meningkatkan kualitas pelStaf BKPSDM Bombana saat melakukan Monitoringayanan publik di daerah tersebut. (12/2)

Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, ST., MM., menegaskan bahwa observasi ini menjadi bagian penting dalam menilai kinerja PPPK sebelum dilakukan perpanjangan kontrak.

“Kami ingin memastikan bahwa proses perpanjangan kontrak PPPK berjalan dengan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, observasi ini menjadi langkah penting dalam menilai kinerja dan profesionalisme pegawai,” ujarnya.

Dalam proses observasi ini, tim BKPSDM melakukan penilaian terhadap PPPK yang kontraknya akan diperpanjang. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada beberapa aspek utama, seperti penilaian dari atasan langsung, rekan kerja, serta self-assessment dari pegawai bersangkutan. Setiap PPPK juga diwajibkan mengisi kuesioner yang mencerminkan kinerja mereka secara objektif.

Selain itu, pegawai yang akan diperpanjang kontraknya diwajibkan menyetor absensi selama satu tahun terakhir serta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024 melalui aplikasi e-Kinerja. Tim juga akan melakukan wawancara langsung dengan PPPK guna memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang ditentukan.

BKPSDM Bombana memastikan bahwa hasil observasi ini akan menjadi dasar pertimbangan utama dalam memperpanjang kontrak PPPK. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kinerja pegawai serta menjadi bahan masukan dalam pengembangan sistem manajemen kepegawaian di masa mendatang.

“Kami berharap proses ini bisa menghasilkan keputusan yang adil dan objektif, sehingga PPPK yang diperpanjang kontraknya benar-benar memiliki dedikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik,” tambah Deddy.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa observasi ini juga berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi PPPK agar terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja. Diharapkan, dengan adanya evaluasi yang ketat dan berbasis data, PPPK di Kabupaten Bombana dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya monitoring ini, BKPSDM Bombana berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas dalam perpanjangan kontrak PPPK diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan profesional di Kabupaten Bombana.

Bombana, SultraNET. – Babinsa Koramil 1431-03/Poleang kembali menggelar kerja bakti membersihkan Pasar Sore di Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, serta nyaman bagi pengunjung dan pedagang. Rabu, (12/02/2025)

Kegiatan kerja bakti ini dihadiri oleh Kepala Lingkungan 1, Bapak Sulaeman, bersama anggota Koramil 03/Poleang, yaitu Serda Sabil, Kopda Wawan, dan Koptu Firham. Selain itu, masyarakat setempat juga turut berpartisipasi dalam aksi bersih-bersih ini.

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Serda Sabil, mengungkapkan bahwa kerja bakti ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan.

“Dengan lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat lebih terjaga dan aktivitas di pasar menjadi lebih nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lingkungan 1, Bapak Sulaeman, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini.

“Menjaga kebersihan pasar adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan,” Ungkapnya.

Danramil 1431-03/Poleang, melalui Batuud Serka Zainal, menegaskan bahwa kegiatan kerja bakti ini adalah bagian dari sinergi antara TNI dan masyarakat.

“Kami akan terus mendorong kegiatan positif seperti ini demi kenyamanan dan kesehatan warga,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com – Masa jabatan Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi segera berakhir menyusul dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih pada tanggal 20 februari 2025 mendatang di Jakarta. (12/2)

Andap yang menjabat sejak 5 September 2023, kini kembali menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Selama setahun memimpin Sultra, Andap dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan program-program yang menyentuh berbagai sektor pembangunan.

Dalam sambutannya saat acara perpisahan yang digelar di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Andap mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) yang telah mendukungnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa berbagai program yang telah dirancang harus terus berlanjut demi kemajuan daerah.

“Kita telah bekerja sama dalam membangun Sultra dengan berbagai program strategis. Saya berharap apa yang sudah kita mulai bisa diteruskan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Andap

Selama kepemimpinannya, Andap fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan sektor ekonomi dan sosial. Salah satu capaian pentingnya adalah optimalisasi pelayanan perizinan dan investasi guna menarik minat investor ke Sultra. Selain itu, ia juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program di sektor pendidikan dan kesehatan.

Di bidang keamanan dan ketertiban, Andap yang memiliki latar belakang sebagai perwira tinggi Polri, berhasil menjaga stabilitas daerah dengan membangun sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Ia juga aktif dalam mengawal persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 agar berjalan dengan aman dan kondusif.

Dengan berakhirnya masa jabatan Andap, posisi Pj. Gubernur Sultra kini menunggu keputusan pemerintah pusat. Masyarakat dan berbagai pihak berharap pengganti Andap dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis serta membawa Sultra ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Andap selama menjabat sebagai Pj. Gubernur Sultra. Menurutnya, Andap telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Sultra.

Dengan kepulangannya ke Kemenkumham, Andap menyampaikan komitmennya untuk tetap mendukung pembangunan daerah dari posisi dan kapasitas yang ia emban saat ini. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat Sultra.

Bombana, SultraNET. |  – Komandan Kodim (Dandim) 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P, kembali menegaskan bahwa proses seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), baik untuk Tamtama, Bintara, Calon Taruna Akademi Militer (Catar Akmil), maupun Sekolah Perwira Prajurit Karier (Sepa PK) dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Hal ini disampaikan saat ditumui awak media. Rabu, (12/02/2025)

Dandim 1431/Bombana menekankan bahwa semua tahapan seleksi dilakukan secara objektif, bersih, transparan, dan profesional. Ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya calon peserta seleksi dan keluarga mereka, agar tidak percaya pada oknum yang mengatasnamakan pihak TNI AD dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

Dandim menjelaskan bahwa dalam proses seleksi, calon prajurit harus melewati berbagai tahapan yang ketat, di antaranya:
1. Pendaftaran Online dan Verifikasi Administrasi – Calon peserta harus mendaftar melalui situs resmi rekrutmen TNI AD. Setelah itu, mereka akan menjalani pemeriksaan administrasi awal di kantor Kodim atau Ajenrem sesuai wilayah masing-masing.

2. Pemeriksaan Kesehatan Awal –Pemeriksaan meliputi kesehatan fisik, gigi, mata, tekanan darah, dan kondisi tubuh secara keseluruhan.

3. Tes Jasmani – Calon peserta harus mengikuti tes kesegaran Jasmani, termasuk lari 12 menit, pull-up, sit-up, push-up, dan shuttle run.

4. Tes Mental Ideologi dan Psikologi –
Tes ini bertujuan untuk menilai kesiapan mental, wawasan kebangsaan, serta kecerdasan emosional calon prajurit.

5. Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan – Pemeriksaan kesehatan lebih mendetail, termasuk tes laboratorium dan rontgen.

6. Sidang Pantukhir – Tahap akhir adalah sidang penentuan akhir (Pantukhir) yang dilakukan oleh tim seleksi pusat.

Letkol Andi Irfandi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan membayar sejumlah uang. Dandim menegaskan bahwa siapa pun yang mencoba melakukan praktik percaloan akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Kami ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa seleksi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya. Jika ada yang mengaku bisa meloloskan dengan membayar, itu adalah penipuan. Jangan percaya calo! Laporkan segera jika ada indikasi kecurangan,” ujar Letkol Inf Andi Irfandi

Dandim Juga berharap agar putra-putri terbaik daerah dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti seleksi secara jujur serta sportif. Kesempatan menjadi prajurit TNI AD terbuka lebar bagi siapa pun yang memenuhi syarat dan memiliki semangat juang tinggi untuk mengabdi kepada negara.

“Persiapkan fisik dan mental, karena hanya yang terbaik yang akan terpilih. Jangan mudah tergoda oleh jalan pintas, karena masuk TNI harus melalui usaha dan perjuangan yang sesungguhnya,” pungkasnya.

Dengan komitmen transparansi dan profesionalisme, Dandim 1431/Bombana memastikan bahwa rekrutmen prajurit TNI AD tetap berjalan sesuai prinsip bersih, objektif, dan tanpa pungutan biaya. (Pen)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meninjau lokasi tanah longsor yang terjadi di Desa Batu Lamburi, Kecamatan Masaloka Raya. Senin (10/2/2025)

Longsor tersebut mengakibatkan jalan poros yang menghubungkan Dusun 1 dan Dusun 2, serta akses menuju Kantor Kecamatan dan Puskesmas Masaloka Raya, mengalami kerusakan dan sulit dilalui masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST, M.P.W., menegaskan bahwa pihaknya bakal segera mengambil langkah penanganan agar akses jalan kembali normal.

“Kami telah melakukan peninjauan bersama BPBD Bombana untuk melihat langsung dampak longsor ini. Langkah cepat akan diambil agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam beraktivitas, terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan dan administrasi di kantor kecamatan,” ujar Sofian Baco.

Ia menjelaskan bahwa tanah longsor ini terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Masaloka Raya dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tanah yang labil semakin memperparah kerusakan jalan, sehingga perlu upaya penanganan segera agar tidak membahayakan pengguna jalan.

“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan langkah teknis yang paling tepat dalam perbaikan jalan ini. Keselamatan dan kelancaran akses masyarakat menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

Selain itu, Dinas PUPR Bombana juga berencana mengusulkan penguatan struktur jalan di titik rawan longsor agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan jalan terhadap kondisi cuaca ekstrem.

Sementara itu, warga setempat berharap agar proses perbaikan bisa segera dilakukan mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.

Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan proses perbaikan bisa segera direalisasikan sehingga akses masyarakat kembali lancar dan aman.

Kendari, sultranet.com – Dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Buton dan seorang jurnalis dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Dekan Fakultas Hukum Unismuh Buton.

Laporan ini dibuat oleh kuasa hukum korban, Sukdar, S.H., dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUKDAR-PARTNERS & LAW FIRM, pada 10 Februari 2025.

Sukdar menjelaskan, kasus ini berawal dari munculnya rumor yang menuduh kliennya melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi.

Menanggapi hal tersebut, kliennya telah mengklarifikasi langsung kepada pengurus BEM Fakultas Hukum dan organisasi mahasiswa terkait, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

“Klien kami memang dekat dengan mahasiswa karena selain sebagai pengajar, ia juga seorang pendidik. Istrinya sedang sakit, sehingga terkadang ia membimbing mahasiswa di rumah. Beberapa mahasiswa tidak keberatan dengan hal tersebut,” ujar Sukdar dalam konferensi pers, Selasa (11/2/2025).

Kuasa hukum lainnya, Hasrianil, menambahkan bahwa pada 4 Februari 2025, sekelompok mahasiswa menggelar demonstrasi di Kampus Unismuh Buton, menuduh kliennya melakukan pelecehan seksual secara verbal.

Aksi ini kemudian diberitakan oleh media online Publiksatu dengan judul “Dekan Hukum UM Buton Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi, Rektor Terkesan Bungkam”.

“Klien kami kaget dengan tuduhan itu. Setelah ditelusuri, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ia melakukan pelecehan. Bahkan, media tersebut kemudian mengubah redaksi beritanya pada 6 Februari 2025,” jelas Hasrianil.

Tak hanya itu, pada 5 Februari 2025, salah seorang mahasiswa berinisial A kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kampus, yang diberitakan oleh media Paduanrakyat.com dengan judul “Dekan Hukum UM Buton Diduga Melakukan Pelecehan, IMMawati Minta Agar Dicopot Tidak Hormat”.

Dalam pemberitaan tersebut, A menuduh kliennya sering mengirim pesan bernada rayuan kepada mahasiswinya.

“Yang kami sesalkan, baik aksi maupun pemberitaan ini tidak didasari bukti kuat. Tidak ada laporan resmi dari korban yang merasa dirugikan. Ini murni fitnah yang mencemarkan nama baik klien kami,” tegas kuasa hukum lainnya, Moh. Zuhdy Al Ghiffari.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum resmi melaporkan mahasiswa berinisial EY dan A, serta seorang jurnalis berinisial M, ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

“Kami berharap kasus ini dapat memberikan keadilan bagi klien kami. Tuduhan tanpa bukti ini telah merugikan korban, keluarganya, dan mencoreng nama baik institusi pendidikan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini,” tutup Sukdar.