BOMBANA, Sultranet.com – Upaya peningkatan kesejahteraan petani terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kali ini, Dinas Pertanian Bombana berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana menggelar penanaman perdana bibit bawang merah di Kampung Zakat, Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 24 Januari 2025.

Penanaman ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang diluncurkan oleh BAZNAS bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Program tersebut menyasar masyarakat kurang mampu melalui pemberdayaan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Sekretaris BAZNAS Bombana, Muzakkir, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan berasal dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan lokal di wilayah Kampung Zakat. Ia mengatakan, selain bibit bawang merah, para petani juga menerima pupuk organik dengan teknologi nano untuk mendukung peningkatan hasil produksi.

“Bantuan ini kami salurkan untuk mendukung petani bawang merah agar bisa memperoleh hasil panen yang optimal. Teknologi nano dalam pupuk organik ini kami harapkan mampu meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil pertanian mereka,” ujar Muzakkir saat ditemui usai kegiatan.

Penanaman perdana ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama, penyuluh pertanian, aparatur desa, serta kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan sektor pertanian berbasis zakat.

Kepala Dinas Pertanian Bombana yang diwakili oleh penyuluh pertanian Kecamatan Rumbia Tengah menyampaikan apresiasi atas sinergi BAZNAS dengan pemerintah daerah. Ia berharap, model pemberdayaan ini bisa direplikasi di desa-desa lainnya di Bombana sebagai bentuk kolaborasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat petani.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS dan Kementerian Agama. Ini adalah bentuk nyata sinergi antar-lembaga dalam membantu petani mengembangkan usaha taninya,” ujarnya.

Program ini menargetkan tidak hanya peningkatan produktivitas bawang merah, tetapi juga peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala. Para petani akan mendapat bimbingan mulai dari proses penanaman, pemupukan, hingga panen dan pascapanen.

Desa Tapuahi dipilih sebagai lokasi program karena dinilai memiliki potensi pengembangan hortikultura, khususnya bawang merah, yang dapat menopang ekonomi keluarga petani. Kampung Zakat ini menjadi laboratorium sosial pertama yang memadukan pendekatan agama, sosial, dan ekonomi berbasis komunitas.

Program ini juga merupakan bentuk nyata dari peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Bombana menargetkan agar ke depan lebih banyak kelompok tani yang bisa dibina dan mendapatkan akses bantuan produktif.

“Kami ingin zakat menjadi instrumen penggerak ekonomi. Bukan hanya sebagai bantuan konsumtif, tapi juga produktif, yang bisa memberikan dampak jangka panjang,” tegas Muzakkir.

Diharapkan kehadiran program Kampung Zakat di Tapuahi bisa memberikan efek domino bagi desa-desa lainnya di Bombana. Bagi petani setempat, bantuan ini menjadi angin segar di tengah tantangan pertanian modern yang semakin kompleks.

“Ini adalah langkah awal yang baik. Kami para petani sangat terbantu dan berharap bisa terus didampingi hingga panen nanti,” kata salah satu anggota kelompok tani saat ditemui di lokasi penanaman.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dinas Pertanian dan BAZNAS Bombana optimistis bahwa program ini bisa menjadi contoh praktik baik pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat dan pertanian berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menyerahkan bantuan tower rumah bibit Pekarangan Pangan Lestari (P2L) kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati di Desa Lantawonua. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat serta mendorong pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan. (24/1/2025)

Acara serah terima berlangsung dengan penuh antusias, dihadiri oleh anggota KWT Melati, pemerintah desa, serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Bombana. Tower tersebut akan dimanfaatkan untuk pengelolaan dan penyemaian bibit tanaman pangan dalam mendukung keberlanjutan program P2L.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Safruddin Ratta, S.P., M.A.P., menegaskan bahwa program P2L memiliki peran strategis dalam diversifikasi pangan dan pemanfaatan sumber daya lokal. “Bantuan ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi kelompok tani, terutama dalam menjaga ketersediaan bibit berkualitas yang mendukung kebutuhan pangan rumah tangga dan masyarakat di Desa Lantawonua,” ujarnya.

Desa Lantawonua dikenal sebagai salah satu wilayah aktif dalam pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari. Program ini bertujuan menggerakkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat keluarga.

Selain memberikan bantuan tower rumah bibit, Dinas Ketahanan Pangan Bombana juga berkomitmen untuk terus mendampingi KWT Melati dalam upaya meningkatkan hasil pertanian berbasis pekarangan. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan tetapi juga memberdayakan perempuan dalam menciptakan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Acara serah terima diakhiri dengan peninjauan langsung ke lokasi rumah bibit oleh tim Dinas Ketahanan Pangan bersama anggota KWT Melati. Para peserta berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi mewujudkan ketahanan pangan yang lebih kuat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – BLU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan bersama BPJS Kesehatan dan tenaga kesehatan rumah sakit untuk menyamakan pemahaman terkait mekanisme klaim INA-CBG, khususnya pada pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pertemuan berlangsung di ruang rapat BLU RSUD Bombana dan dihadiri Dewan Pengawas RSUD dr. Sunandar, MM.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana Sulkifli, Sekretaris Dinas Kesehatan Bombana Dr. Hj. Hayami, M.Kes, Direktur RSUD drg. Riswanto, M.KM, jajaran direksi, dokter spesialis, serta tenaga kesehatan. Kegiatan digelar pada Selasa, 25 November 2025.

Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai alur klaim yang kerap menjadi tantangan dalam pelayanan gawat darurat. “Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai prosedur klaim, serta mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses administrasi klaim yang berkaitan dengan pelayanan darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyelarasan tersebut penting agar pelayanan yang diterima masyarakat tidak terhambat oleh persoalan teknis administrasi. “Diskusi ini penting untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi pasien, serta menjaga kelancaran alur klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistem BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, tenaga kesehatan dan BPJS Kesehatan membahas sejumlah poin krusial yang selama ini menjadi kendala di fasilitas kesehatan tingkat rumah sakit, termasuk penilaian kondisi gawat darurat, pengkodean tindakan medis, hingga proses verifikasi klaim. Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif, memungkinkan seluruh pihak memahami perspektif masing-masing serta mencari solusi praktis yang dapat diterapkan.

Pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana menyampaikan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, terutama dalam proses verifikasi dan komunikasi data perawatan pasien. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi klaim tidak terbaca atau tertolak akibat ketidaksesuaian administratif.

Sementara itu, jajaran tenaga kesehatan RSUD Bombana mengapresiasi forum ini sebagai wadah untuk menyampaikan tantangan yang mereka hadapi di lapangan, terutama ketika menangani kasus-kasus gawat darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Penyelarasan persepsi diharapkan dapat membantu dokter dan perawat fokus pada pelayanan tanpa khawatir terjadi hambatan pada pengurusan klaim pasien.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pembaruan informasi secara berkala agar alur klaim INA-CBG berjalan lebih efisien. RSUD Bombana menegaskan komitmennya memberikan pelayanan yang humanis dan responsif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Bombana, SultraNET. -| Pasar Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, menjadi lokasi kegiatan Karya Bakti pembersihan yang dilaksanakan oleh Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Serka Sahlan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan sehat demi kenyamanan para pengunjung.

Dalam aksi gotong royong ini, turut hadir anggota Koramil 02/Kabaena yang dipimpin oleh Serka Sahlan serta warga Dusun 3 Batuawu sebanyak 20 orang yang dikoordinir oleh Kepala Dusun, Bapak Masrud. Seluruh peserta tampak antusias membersihkan area pasar dari sampah dan endapan kotoran yang berpotensi menimbulkan bau tidak sedap dan penyakit.

Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena, Serka Sahlan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat rutin dilakukan agar lingkungan pasar tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dusun 3 Batuawu, Bapak Masrud, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini.

“Dengan adanya dukungan dari Babinsa, warga menjadi lebih bersemangat untuk menjaga kebersihan pasar yang merupakan pusat perekonomian masyarakat,” Ujar Kadus.

Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menambahkan bahwa kegiatan Karya Bakti ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI dan masyarakat.

“Kami selalu siap mendukung kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan,” Pungkas Kapten Efendi.

Bombana, sultranet.com – Program Kampung Zakat yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Kementerian Agama Republik Indonesia terus berlanjut dengan langkah konkret. Setelah resmi diluncurkan pada 28 November 2024 di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, kini program tersebut memasuki tahap penanaman perdana bibit bawang merah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 24 Januari 2025, dengan dukungan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara melalui BAZNAS Kabupaten Bombana.

Sekretaris BAZNAS Kabupaten Bombana, Bang Muzakkir, S.Pi., menjelaskan bahwa bantuan bibit bawang merah ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam mendukung ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Zakat. “Bantuan ini kami salurkan sebagai bentuk kontribusi nyata BAZNAS dalam upaya mengentaskan kemiskinan, khususnya di Kampung Zakat Desa Tapuahi,” ujarnya.

Selain bibit bawang merah, BAZNAS Kabupaten Bombana juga memberikan bantuan berupa pupuk organik teknologi nano dengan merek Paten. “Kami berharap dengan penggunaan pupuk ini, hasil panen petani bisa lebih maksimal dan berkualitas,” tambah Muzakkir.

Kegiatan penanaman perdana ini turut dihadiri oleh Kepala Seksi Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bombana, penyuluh pertanian, kepala dusun, Babinsa Desa Tapuahi, serta anggota kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan berbasis zakat.

Dalam kesempatan yang sama, Muzakkir juga menyampaikan harapan agar bantuan ini dapat menjadi stimulus bagi petani lainnya di Kabupaten Bombana untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. “Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, kelompok tani di Kampung Zakat semakin termotivasi dan hasil panennya meningkat. Kami ingin program ini memberikan dampak besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat Bombana,” katanya.

Program Kampung Zakat merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis dana zakat. Dengan adanya pendampingan dan bantuan berkelanjutan, diharapkan Kampung Zakat Desa Tapuahi dapat menjadi contoh sukses bagi daerah lain dalam memanfaatkan zakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menghadiri sosialisasi pengadaan gabah dan beras tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Perum Bulog Cabang Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan para petani dalam memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan berkualitas. Acara berlangsung pada Kamis, 23 Januari 2025.

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Polres Bombana, Kodim 1431 Bombana, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta sejumlah petani dan pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Perum Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad, SE., SH., dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan petani dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. “Sosialisasi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memahami lebih dalam mengenai sistem pengadaan gabah dan beras, termasuk prosedur, harga dasar, serta strategi pengelolaan stok. Kami berharap petani dapat lebih memahami mekanisme ini agar distribusi pangan berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam sesi pembahasan, peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur pengadaan gabah, skema harga, serta upaya stabilisasi pasokan dan harga beras di pasar. Berbagai tantangan di lapangan juga menjadi sorotan, termasuk fluktuasi harga gabah, kualitas hasil panen, dan akses distribusi. Para petani diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta kendala yang mereka hadapi dalam proses produksi dan penjualan gabah.

Selain itu, strategi pengelolaan stok pangan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan kenaikan harga di masa mendatang juga dibahas secara mendalam. “Kami ingin memastikan bahwa pasokan pangan di Bombana tetap aman dan harga beras tidak mengalami lonjakan yang merugikan masyarakat,” tambah Aang Fahri Hajad.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan petani dalam upaya mendukung ketahanan pangan yang lebih baik di Kabupaten Bombana. Dengan koordinasi yang lebih kuat, program ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

MUNA, Sultranet.com – Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) milik Indosat di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, terhambat diduga akibat tidak keluarnya izin dari pemerintah desa dan kecamatan. Meskipun lahan telah dihibahkan oleh pemiliknya dan mendapatkan persetujuan warga sekitar, pihak pemerintah berdalih bahwa tanah tersebut masih bermasalah karena akan digugat terkait kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Pemilik lahan, Laode Awori, menyatakan bahwa dirinya telah memberikan izin pembangunan BTS di atas tanah miliknya karena memahami pentingnya keberadaan jaringan telekomunikasi di desa tersebut.

“Saya langsung menyetujui pembangunan BTS di lahan saya karena manfaatnya besar untuk masyarakat. Lahan ini memiliki sertifikat dengan nomor Hak Milik 00435 atas nama saya,” ungkap Awori. Kamis (3/1)

Namun, meskipun semua persyaratan administratif dan tanda tangan warga telah dipenuhi, pemerintah desa dan kecamatan enggan memberikan persetujuan akhir. Alasan yang disampaikan adalah lokasi tanah tersebut berdekatan dengan aset milik pemerintah dan masih menjadi objek gugatan.

Kepala Desa Laiba, Boy Sandri, saat dikonfirmasi, membantah bahwa pihaknya menolak pembangunan BTS. Menurutnya, izin belum diberikan karena masalah aset pemerintah yang sedang dalam proses hukum.

“Kami bukannya tidak setuju, tetapi tanah itu berada di dekat aset pemerintah, sehingga harus ada izin yang jelas. Pemerintah masih akan melakukan gugatan terhadap kepemilikan lahan tersebut,” jelas Boy.

Di sisi lain, Ramdhan SH, pendamping masyarakat, mengecam sikap pemerintah yang dinilai menghalangi pembangunan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberadaan BTS Indosat di Desa Laiba akan berdampak positif bagi komunikasi warga di tiga kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

“Seharusnya pemerintah mendukung niat baik ini, bukan malah menghalangi. BTS ini akan meningkatkan akses komunikasi dan mendorong kemakmuran rakyat. Semua persyaratan telah dipenuhi, jadi tidak ada alasan untuk menunda pembangunannya,” tegas Ramdhan.

Ia juga meminta pemerintah menghormati hak rakyat untuk mendapatkan akses komunikasi yang layak.

Pembangunan BTS di Desa Laiba menjadi harapan besar bagi masyarakat, mengingat desa tersebut masih memiliki keterbatasan akses telekomunikasi. Jika tidak segera diselesaikan, persoalan ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut.

Gowa, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana turut serta dalam Bimbingan Teknis dan Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berlangsung di Hotel Double Nine, Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu hingga Kamis (22–23/01/2025). (23/1)

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dengan masing-masing OPD mengutus pejabat teknis atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan LPPD. Dari DPPKB Bombana, hadir Irna Rochatiningrum, S.TP., MM., bersama Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Abdison Apandi Lolon, S.Kom.

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam penyusunan LPPD yang akurat, transparan, dan sesuai dengan pedoman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Para peserta dibekali pemahaman mendalam tentang tata cara pengisian data pada aplikasi Sistem Informasi LPPD (SILPPD), penyelarasan dokumen indikator kinerja perangkat daerah, serta optimalisasi penyusunan laporan sesuai standar yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diwajibkan membawa laptop dan dokumen indikator kinerja dalam format digital untuk keperluan penginputan data ke dalam aplikasi SILPPD. Para narasumber memberikan pendampingan teknis guna memastikan laporan yang disusun dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyusunan LPPD dilakukan tepat waktu dan akurat. Ada beberapa poin penting yang ditekankan, seperti peningkatan kualitas komputasi LPPD, integrasi kinerja berbasis data, inovasi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah,” ujar Irna Rochatiningrum.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi data dalam penyusunan laporan. “Kunci keberhasilan dalam penyusunan LPPD adalah ketaatan terhadap regulasi serta memastikan data yang disajikan benar dan tepat. Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi, kita dapat menghadapi tantangan dalam tata kelola pemerintahan dengan lebih baik,” tambahnya.

Selama dua hari, para peserta mendapatkan arahan langsung dari narasumber yang memiliki keahlian di bidang penyusunan LPPD. Pendampingan intensif diberikan untuk memastikan setiap perangkat daerah dapat memahami serta mengaplikasikan metode penyusunan laporan yang efektif dan sesuai ketentuan.

Dengan terselenggaranya bimbingan teknis ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penyusunan LPPD yang lebih akurat dan transparan diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

Kendari, Sultranet.com – Insiden tragis terjadi di Pasar Sentral Kota Kendari, di mana seorang pengunjung berusia 62 tahun, Laode Muhammad Idris, mengalami luka serius akibat terjatuh dari lantai dua gedung pasar. Kejadian ini memicu protes keras dari Konsorsium Lembaga Pemerhati Keadilan Rakyat (KLPKR) Sulawesi Tenggara, yang langsung menggelar aksi dan mengajukan sejumlah tuntutan.

KLPKR, terdiri dari lima lembaga yaitu Lembaga Kajian Pembangunan dan Demokrasi (LKPD), Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (Lapak), (LPMP), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), dan Gerakan Pemuda Al-Washliyah.

Dalam aksi di Kantor Walikota dan DPRD Kota Kendari, KLPKR menyoroti buruknya pengelolaan Pasar Sentral Kendari. Mereka menilai pengelola pasar, yang berada di bawah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari, lalai dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung.

“Kondisi pasar sangat kumuh, tidak terawat, dan membahayakan pengunjung. Insiden ini membuktikan pengelolaan yang tidak profesional,” ujar Jendral Lapangan KLPKR, Ld. Muhammad Nur Sunandar, Rabu (22/1).

Konsorsium menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar Pj. Wali Kota Kendari segera mencopot Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari serta kepala pengelola Pasar Sentral Kendari atas kelalaian dalam mengelola fasilitas pasar.

Selain itu, mereka mendesak DPRD Kota Kendari segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas dan mencari solusi atas masalah pengelolaan pasar yang buruk.

KLPKR juga meminta Polda Sulawesi Tenggara untuk memproses hukum pengelola pasar, karena kelalaian mereka telah mengakibatkan kecelakaan serius pada pengunjung.

Direktur Lembaga Kajian Pembangunan dan Demokrasi (LKPD) Sultra, Muh. Arham, turut angkat bicara menyikapi insiden ini yang dinilainya fatal dan sangat berbahaya jika tidak ditindaki secara cepat dan serius.

“Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi pengelola pasar. Keselamatan publik adalah prioritas utama, dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kelalaian ini. Kami tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi masyarakat hingga ada tindakan konkret yang diambil,” tegas Arham.

Insiden ini menjadi perhatian luas, dengan berbagai pihak mendesak agar pengelolaan Pasar Sentral Kendari diperbaiki. Konsorsium berharap tuntutan yang diajukan dapat segera ditindaklanjuti demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serda Sambas Difinubun, mendampingi kelompok tani (Poktan) Sinar Pagi Dua dalam pelaksanaan penanaman padi dengan sistem tanam benih langsung (Tabela) di Desa Puu Waeya, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana. Kamis, (23/01). Kegiatan ini dilakukan di lahan milik Ketua Poktan, Saprudin, dengan total luas lahan dan luas tanam mencapai 37 hektare.

Serda Sambas Difinubun menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kami terus berupaya memberikan pendampingan kepada para petani agar proses penanaman berjalan optimal dan sesuai dengan teknik yang dianjurkan. Sistem Tabela ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen,” ungkapnya.

Ketua Poktan Sinar Pagi Dua, Saprudin, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pertanian ini. Ia mengungkapkan bahwa pendampingan tersebut sangat membantu petani dalam memahami metode tanam yang lebih efektif.

“Dengan adanya pendampingan dari Babinsa, kami merasa lebih percaya diri dalam menerapkan sistem Tabela, yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas lahan kami,” pungkasnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menambahkan bahwa keterlibatan Babinsa dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan swasembada pangan.

“Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan motivasi serta bimbingan teknis kepada petani agar mereka lebih produktif dan mandiri,” ujar Syafaruddin.

Dengan adanya sinergi antara TNI dan petani, diharapkan pertanian di Desa Puu Waeya dapat berkembang lebih baik, mendukung kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan di wilayah Bombana.