Bombana, sultranet.com. – Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan rapat koordinasi sekaligus penandatanganan nota kesepakatan dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk memperkuat sinergi pelayanan persidangan di bidang kependudukan bagi masyarakat. Kerja sama ini bertujuan menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi warga, yang digelar di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran pihak Pengadilan Negeri Pasar Wajo menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi lintas institusi demi peningkatan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas komitmen Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang hadir langsung di Bombana meskipun harus menempuh perjalanan cukup panjang.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun darat, namun ini menunjukkan keseriusan dalam membangun pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kerja sama tersebut mampu memberikan manfaat nyata, terutama dalam mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan.

“Harapan kami, sinergi ini dapat memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa nota kesepakatan ini difokuskan pada peningkatan akses pelayanan hukum, khususnya dalam perkara kependudukan seperti perubahan nama, perbaikan akta kelahiran, dan permohonan lainnya.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkahnya adalah menghadirkan sidang keliling, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk mempermudah proses administrasi. Selain itu, ke depan akan dikembangkan sistem persidangan melalui telekonferensi untuk perkara sederhana.

“Dengan sistem ini, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting agar setiap hasil penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti menjadi dokumen resmi tanpa proses yang berulang.

Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan.

Melalui kerja sama ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Bombana dapat merasakan kemudahan akses layanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri Pasar Wajo untuk memperkuat pelayanan persidangan di bidang administrasi kependudukan bagi masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang diharapkan dapat memperluas akses layanan hukum serta mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perkara kependudukan, seperti perubahan nama dan perbaikan akta kelahiran, di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang telah datang langsung ke Kabupaten Bombana untuk menjalin kerja sama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Perjalanan ke daerah kami tidak mudah, baik melalui jalur laut maupun jalur darat yang harus melewati Konawe Selatan sebelum tiba di Rumbia. Ini tentu merupakan bentuk komitmen dan keseriusan dalam membangun sinergi pelayanan kepada masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan merupakan langkah strategis untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat.

“Harapan kami, sinergi ini benar-benar memberikan kemudahan, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat Bombana,” katanya.

Bupati menilai kerja sama tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan yang sering membutuhkan penetapan dari pengadilan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Pasar Wajo Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. menjelaskan bahwa nota kesepakatan ini bertujuan untuk mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bombana.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuknya adalah sidang keliling, di mana majelis hakim yang datang langsung ke daerah sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Pasar Wajo,” jelas Ivan.

Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban biaya dan waktu masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengikuti proses persidangan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Pasar Wajo juga telah menyediakan layanan pendaftaran perkara secara daring untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan perkara.

“Ke depan, kami juga merencanakan pengembangan sidang melalui telekonferensi untuk perkara tertentu yang bersifat sederhana. Dengan begitu, pemohon dan saksi dapat berada di Bombana, sementara persidangan tetap berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Ivan menambahkan bahwa sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi bagian penting dari kerja sama tersebut agar setiap penetapan pengadilan dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen administrasi kependudukan.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara lembaga peradilan dan pemerintah daerah akan membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat tanpa harus melalui prosedur yang berulang.

Kegiatan rapat koordinasi tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Kesepakatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi pelayanan hukum di bidang kependudukan sekaligus menghadirkan layanan peradilan yang lebih dekat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana menggelar kerja bakti bersama sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Berani Bersih Wonuaku (BBW) yang dicanangkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini melibatkan pejabat struktural dan seluruh anggota Satpol PP serta difokuskan pada pembersihan area kolam di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bombana, Jumat pagi (13/02/2026).

Kerja bakti tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut instruksi pemerintah daerah yang mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpartisipasi aktif dalam program Berani Bersih Wonuaku. Program ini bertujuan membangun budaya hidup bersih serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd. Sejak pagi hari, jajaran pejabat eselon hingga anggota Satpol PP terlihat bergotong royong membersihkan area kolam di kawasan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi salah satu titik fokus kegiatan kebersihan.

Para anggota Satpol PP membersihkan sampah, mengangkat endapan kotoran di sekitar kolam, serta merapikan lingkungan sekitar agar area tersebut tetap terjaga kebersihan dan keindahannya. Kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Kasat Pol PP Bombana H. Pajawa Tarika mengatakan bahwa Gerakan Berani Bersih Wonuaku bukan sekadar kegiatan kerja bakti biasa, melainkan bagian dari gerakan kolektif untuk membangun lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat.

“Kegiatan Berani Bersih Wonuaku ini bukan hanya sekadar membersihkan area lingkungan yang telah ditentukan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya besar pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana,” ujar Pajawa Tarika.

Menurutnya, keterlibatan seluruh OPD dalam kegiatan tersebut menjadi contoh nyata bagi masyarakat bahwa menjaga kebersihan lingkungan harus dimulai dari aparatur pemerintah sebagai pelayan publik. Dengan partisipasi aktif dari berbagai instansi, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan semakin meningkat.

Ia juga menegaskan bahwa Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam penegakan peraturan daerah, tetapi juga dalam mendukung berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Selain membersihkan area yang menjadi tanggung jawabnya, kegiatan kerja bakti ini juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong di lingkungan internal Satpol PP Kabupaten Bombana. Para anggota terlihat bekerja bersama tanpa membedakan jabatan, mencerminkan nilai kebersamaan yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

Program Gerakan Berani Bersih Wonuaku sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Melalui gerakan ini, pemerintah daerah berharap tercipta lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan nyaman bagi seluruh warga.

Kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan ruang publik yang lebih ramah bagi aktivitas sosial. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak dalam gerakan ini menjadi langkah penting dalam membangun budaya hidup bersih di daerah.

Menutup kegiatan tersebut, Pajawa Tarika mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program Berani Bersih Wonuaku sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan di Kabupaten Bombana.

“Mari kita sukseskan Gerakan Berani Bersih Wonuaku sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan Kabupaten Bombana yang lebih sehat dan nyaman di masa yang akan datang,” tutupnya.

Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai perangkat daerah dan masyarakat, Gerakan Berani Bersih Wonuaku diharapkan dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) sebagai bagian dari Gerakan Pangan Murah Serentak untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tengah masyarakat. Program ini ditujukan untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2026. Kegiatan dipusatkan di kawasan Eks MTQ Kabupaten Bombana, Jumat (13/2/2026).

Sejak pagi hari, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, dan sejumlah komoditas pangan lainnya yang dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar. Antusiasme warga terlihat dari antrean yang tertib di beberapa titik penjualan yang telah disiapkan oleh panitia.

Gerakan Pangan Murah Keliling ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga serta harga komoditas pokok tetap stabil, terutama menjelang meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pada periode tersebut, konsumsi masyarakat biasanya meningkat sehingga berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Sumarni, S.ST., M.Kes, mengatakan bahwa program ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan pasokan di pasar.

“Menjelang hari besar keagamaan nasional, permintaan bahan pokok biasanya meningkat. Melalui Gerakan Pangan Murah Keliling ini, kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau,” ujar Sumarni saat ditemui di sela kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

Sumarni menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya melakukan berbagai langkah preventif untuk mencegah lonjakan harga pangan yang sering terjadi menjelang momen hari besar keagamaan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan melalui program pasar murah dan distribusi pangan bersubsidi.

“Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah,” jelasnya.

Selain itu, gerakan pangan murah juga diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan komoditas pangan di pasar. Dengan adanya intervensi pemerintah melalui program ini, diharapkan tekanan harga dapat ditekan sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga.

Program Gerakan Pangan Murah Keliling ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Bombana. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan makanan, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak terkait yang turut berperan dalam menyediakan berbagai komoditas pangan bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, distributor pangan, serta pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program tersebut.

Sejumlah warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini. Mereka dapat membeli bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar tradisional, sehingga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga.

Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program ini secara bijak dan tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Dengan partisipasi aktif masyarakat, program stabilisasi harga pangan diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi warga.

Melalui Gerakan Pangan Murah Keliling ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri dengan lebih mudah dan terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di daerah tersebut.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tahapan awal proses audit keuangan daerah. Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bombana. Kegiatan berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (12/2/2026).

Entry Meeting ini merupakan agenda awal pemeriksaan LKPD Tahun 2025 bagi pemerintah daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI BPK. Forum ini menjadi langkah penting sebelum auditor melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Selain diikuti oleh pemerintah daerah secara daring, kegiatan ini juga dihadiri secara langsung oleh para gubernur di wilayah kerja Ditjen PKN VI BPK yang berkumpul di Auditorium Bima, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, turut hadir dan memberikan sambutan sekaligus arahan kepada seluruh pemerintah daerah yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan negara, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sesuai dengan tujuan negara kita, yakni mensejahterakan rakyat, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan harapan yang juga sangat besar. Karena itu, Entry Meeting ini menjadi forum yang sangat strategis dan penting,” ujar Ribka dalam sambutannya.

Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan keuangan tidak semata-mata menjadi mekanisme pengawasan, tetapi juga sarana membangun komunikasi yang sehat antara auditor dan pemerintah daerah.

“Forum ini menjadi dialog terbuka antara BPK dan pemerintah daerah yang akan diaudit, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Secara konstitusional, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Bab VIII A Pasal 23E, 23F, dan 23G yang mengatur tugas BPK dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

Melalui pemeriksaan LKPD, BPK menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar pemberian opini audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Entry Meeting sendiri bertujuan membangun komunikasi awal antara tim pemeriksa BPK dan pemerintah daerah, menyamakan pemahaman terkait metodologi pemeriksaan, serta menjelaskan ruang lingkup dan batasan pemeriksaan pendahuluan. Dengan demikian, proses audit dapat berjalan secara efektif, sistematis, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

Selain itu, kegiatan ini juga selaras dengan ASTA CITA ke-7 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui mekanisme audit yang transparan dan akuntabel, pemerintah diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Keikutsertaan Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dalam Entry Meeting tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan profesional. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu memastikan bahwa pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, partisipasi dalam tahapan awal audit ini menjadi momentum untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana berlangsung khidmat dan penuh kehangatan di Aula Kantor Dinas Kominfo. Kegiatan ini menandai pergantian kepemimpinan dari Abdul Muslikh kepada Muhammad Siarah, disaksikan oleh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kinerja organisasi, Selasa (10/2/2026).

Pergantian ini menjadi momen penting dalam memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif di tengah tuntutan transformasi digital yang semakin cepat. Sertijab tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan serta komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi.

Dalam sambutannya, Abdul Muslikh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dukungan selama masa kepemimpinannya. “Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama, loyalitas, dan kebersamaan yang telah kita bangun. Semoga Diskominfos Bombana terus berkembang dan mampu menjawab tantangan digital ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan yang diraih selama ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran, bukan semata-mata capaian individu. Oleh karena itu, ia berharap semangat kolaborasi tetap terjaga meskipun terjadi pergantian pimpinan.

Sementara itu, Kepala Dinas yang baru, Muhammad Siarah, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus melakukan penguatan di berbagai sektor strategis. “Kami akan melanjutkan program yang sudah baik dan melakukan peningkatan, khususnya dalam layanan informasi publik, pengelolaan teknologi informasi, serta komunikasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, Diskominfos memiliki peran vital dalam mendukung keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang responsif.

Suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Para pegawai terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus dukungan kepada pejabat baru. Momentum ini sekaligus mempererat silaturahmi internal serta memperkuat soliditas organisasi.

Melalui sertijab ini, diharapkan seluruh jajaran Diskominfos Kabupaten Bombana semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efektif, dan berbasis digital.

Bombana, sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana bersama aparat kepolisian mengamankan rangkaian kunjungan kerja Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, yang melakukan pembinaan Posyandu serta penyerahan bantuan sosial di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar, tertib, dan kondusif hingga seluruh rangkaian agenda selesai di Kabupaten Bombana, Selasa (10/02/2026).

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan program pemberdayaan keluarga serta penguatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu di tingkat desa. Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan melakukan sejumlah agenda, mulai dari peninjauan kegiatan Posyandu hingga penyerahan bantuan bagi masyarakat.

Rombongan tiba di Posyandu Bintang Desa Terapung sekitar pukul 11.20 WITA dan disambut oleh jajaran Tim Penggerak PKK Kecamatan Poleang Tenggara bersama pemerintah daerah setempat. Sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana turut hadir mendampingi kegiatan tersebut, di antaranya Bupati Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas Sosial, serta Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara menyerahkan sejumlah bantuan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Bantuan tersebut meliputi bantuan jamban sehat, bantuan sumur bor, bantuan alat kesehatan, serta sejumlah paket bingkisan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita.

Program bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan. Kehadiran program tersebut juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat melalui Posyandu.

Sementara itu, pengamanan kegiatan dilakukan secara maksimal oleh Satpol PP Kabupaten Bombana yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Bombana, H. Pajawa Tarika, S.Pd., M.Pd. Sebanyak 10 personel Satpol PP dikerahkan untuk mengawal jalannya kegiatan sejak kedatangan rombongan hingga seluruh agenda selesai dilaksanakan.

Personel pengamanan ditempatkan di sejumlah titik strategis di lokasi kegiatan guna memastikan keamanan serta kelancaran aktivitas selama kunjungan berlangsung. Pengamanan tersebut juga melibatkan dukungan dari aparat kepolisian setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami melakukan pengamanan secara maksimal dengan menempatkan beberapa personel di lokasi sebelum kegiatan berlangsung, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar H. Pajawa Tarika.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara Satpol PP, aparat kepolisian, serta panitia kegiatan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama kunjungan kerja berlangsung. Hal tersebut memungkinkan seluruh agenda berjalan lancar tanpa adanya gangguan berarti.

Setelah menyelesaikan agenda pembinaan Posyandu dan penyerahan bantuan, rombongan Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama TP-PKK Kabupaten Bombana melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata Pantai Rahwana yang berada di Desa Batu Sempe, Kecamatan Mataoleo.

Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari agenda silaturahmi serta pengenalan potensi daerah kepada tamu dari tingkat provinsi. Pantai Rahwana dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam yang memiliki panorama pesisir yang menarik di Kabupaten Bombana.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan kunjungan kerja Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di wilayah Kabupaten Bombana berlangsung dalam situasi yang aman dan terkendali. Seluruh rombongan meninggalkan lokasi kegiatan setelah agenda selesai dilaksanakan tanpa kendala keamanan.

Pengamanan yang dilakukan oleh Satpol PP bersama aparat terkait menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

Bombana, sultranet.com – Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana menggelar serah terima jabatan (sertijab) kepala dinas sebagai bagian dari proses pergantian kepemimpinan di lingkungan perangkat daerah tersebut. Jabatan Kepala Diskominfo Bombana resmi diserahkan dari Abdul Muslikh, S.Pd., M.P.W kepada pejabat baru Ir. Muhammad Siarah, M.Si dalam sebuah acara yang dihadiri jajaran pimpinan dan seluruh pegawai Diskominfos Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Bombana, Selasa (10/2/2026).

Prosesi sertijab berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain menjadi momentum pergantian kepemimpinan, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian kepala dinas sebelumnya sekaligus penyambutan bagi pemimpin baru yang akan melanjutkan roda organisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo sebelumnya, Abdul Muslikh, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin selama dirinya memimpin instansi tersebut. Ia mengaku bersyukur dapat menjalankan tugas bersama tim yang solid dalam membangun pelayanan komunikasi dan informasi di Kabupaten Bombana.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kerja keras seluruh pegawai selama ini. Tanpa kebersamaan itu, tentu banyak program tidak dapat berjalan dengan baik,” ujar Abdul Muslikh dalam sambutannya.

Ia juga berharap agar Dinas Kominfo Kabupaten Bombana terus berkembang dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, terutama dalam menghadapi era transformasi digital di sektor pemerintahan.

“Ke depan tantangan kita semakin besar. Transformasi digital menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memanfaatkan teknologi secara optimal,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo yang baru, Muhammad Siarah, dalam sambutan perdananya menyampaikan komitmen untuk melanjutkan berbagai program yang telah dirintis oleh pimpinan sebelumnya. Ia menilai fondasi yang telah dibangun selama ini menjadi modal penting untuk meningkatkan kinerja organisasi ke depan.

“Program-program yang telah berjalan dengan baik tentu akan kami lanjutkan. Ke depan, kami juga akan berupaya meningkatkan kinerja Diskominfo, khususnya dalam penguatan layanan informasi publik dan pengelolaan teknologi informasi,” kata Muhammad Siarah.

Menurutnya, peran Dinas Kominfo sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Instansi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengelola sistem informasi pemerintahan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa penguatan sistem komunikasi publik menjadi salah satu prioritas penting, terutama dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya mengenai berbagai program pembangunan daerah.

Selain itu, Muhammad Siarah juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat di lingkungan internal organisasi. Ia berharap seluruh pegawai Diskominfo dapat terus menjaga kekompakan serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Kami ingin membangun tim yang solid, profesional, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan kerja sama yang baik, saya yakin Diskominfo Bombana dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Pergantian kepemimpinan di lingkungan Diskominfo ini juga dipandang sebagai bagian dari dinamika organisasi dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Melalui kepemimpinan baru, diharapkan berbagai program yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi publik, dan teknologi digital dapat berjalan lebih optimal.

Dalam konteks pemerintahan modern, peran Diskominfo semakin penting, terutama dalam mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik serta penguatan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kepemimpinan yang adaptif dan inovatif menjadi salah satu kunci dalam menjawab tantangan tersebut.

Kegiatan sertijab ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi di antara seluruh pegawai Diskominfo Kabupaten Bombana. Suasana kebersamaan yang tercipta dalam acara tersebut diharapkan dapat memperkuat soliditas internal organisasi sekaligus meningkatkan semangat kerja seluruh aparatur.

Dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Muhammad Siarah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana diharapkan mampu terus berinovasi dalam menghadirkan layanan informasi yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja antara Bupati Bombana dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan para camat sebagai bentuk komitmen peningkatan kinerja pemerintahan daerah, yang digelar di Ruang Rapat Bupati Lantai 2, Senin (9/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si dan diikuti seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama serta camat se-Kabupaten Bombana. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat akuntabilitas serta mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa perjanjian kinerja bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). “Pagi hari ini tercatat kembali momen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini, terutama dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Bombana memperoleh predikat B dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 67,76. Capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan, meskipun hingga saat ini belum ada kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih predikat BB.

Namun demikian, Bupati menyatakan optimisme bahwa Bombana mampu meningkatkan capaian tersebut. Hal ini didukung sejumlah prestasi yang telah diraih, di antaranya Indeks Pelayanan Publik dengan predikat A dari Kementerian PANRB pada Desember 2025, serta penilaian tinggi dari Ombudsman RI pada Januari 2026.

“Hal ini bukan mustahil untuk kita capai. Dengan komitmen dan kerja bersama, peningkatan kinerja pemerintahan daerah dapat kita wujudkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan pentingnya pengawalan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan camat untuk menurunkan perjanjian kinerja tersebut hingga ke level pejabat struktural dan staf di masing-masing unit kerja.

“Perjanjian kinerja ini harus diturunkan sampai ke level individu dan disinkronkan ke dalam e-Kinerja, sehingga capaian kinerja dapat terukur secara jelas,” katanya.

Menurutnya, langkah ini penting agar setiap aparatur memiliki tanggung jawab yang terarah dan terukur dalam mendukung pencapaian target organisasi. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah dapat meningkat secara menyeluruh.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penandatanganan perjanjian kinerja juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dengan komitmen bersama seluruh jajaran, Pemkab Bombana optimistis mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil, demi kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka dalam rangka kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana, yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (9/2/2026).

Kedatangan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara didampingi oleh Staf Ahli TP PKK Sultra Ny. Ratna Lada Hugua beserta rombongan. Penyambutan berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan, diawali dengan penampilan tarian adat sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan TP PKK di tingkat kabupaten. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program PKK yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program PKK. “Kami menyambut baik kunjungan kerja ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dalam mendorong program pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan TP PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam aspek peningkatan kualitas hidup keluarga. Pemerintah Kabupaten Bombana, kata dia, akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, menekankan pentingnya kolaborasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten. “Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan memastikan program-program PKK dapat berjalan optimal hingga ke tingkat masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap komunikasi dan kerja sama yang baik dapat terus terjalin.

Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tersebut Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan dukungan penuh terhadap agenda TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara selama berada di Bombana.

Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat peran TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.