Jakarta, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, berhasil mendorong PT. Timah Investasi Mineral (PT. TIM) untuk mengambil langkah konkret dalam menangani banjir lumpur yang meresahkan warga Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat dan sekitarnya.

Menyikapi aspirasi masyarakat, Pimpinan DPRD Bombana yang terdiri dari Ketua Iskandar, Wakil Ketua Herlin, dan Wakil Ketua Zalman mendatangi langsung Kantor Pusat PT. TIM di Jakarta pada Senin, 20/1/2025. Mereka ditemui langsung jajaran direksi PT. TIM, termasuk Direktur Site Kabaena Ari Wibowo, General Manager Operasi Yadvi Arma, dan Kepala Divisi Hukum Icha Audiagariny.

Ketua DPRD Bombana, Iskandar, menyampaikan dalam pertemuan itu, pihaknya mengajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan aktivitas tambang.

Salah satu langkah utama yang disepakati adalah perbaikan sediment pond atau kolam pengendapan. Fasilitas ini berfungsi menahan sedimen dari areal tambang agar tidak mencemari perairan umum, sesuai dengan baku mutu air yang telah ditetapkan.

“Jika sediment pond ini difungsikan secara maksimal, maka lumpur tidak akan lagi turun ke pemukiman warga atau mencemari laut, perusahaan mengakui memiliki 2 sedimen pond dan ini yang harus dimaksimalkan fungsinya,” ujar Iskandar. Rabu (22/1/2025)

Selain itu, PT. TIM berencana memperbaiki kanal banjir yang pernah dibangun sebelumnya. Kanal tersebut tidak efektif karena jalurnya terhambat oleh deker kecil yang memotong jalan kabupaten.

“Mereka akan meminta izin Dinas PUPR untuk membongkar dan memperluas deker tersebut agar aliran air lebih lancar,” jelas Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Bombana itu.

Perusahaan juga berkomitmen melakukan pengurasan sedimen lumpur yang telah mencemari wilayah Baliara dan sekitarnya. Saat ini, tim teknis PT. TIM telah berada di Kabaena untuk memulai langkah penanganan awal.

“Kita beri waktu kepada Pihak Perusahaan untuk bekerja, dan hasilnya akan dievaluasi nanti,” jelas Iskandar.

Tambang yang Ramah Lingkungan

Aktivitas penambangan yang baik seharusnya menerapkan standar operasional yang ketat, termasuk keberadaan sediment pond yang mampu mencegah sedimen masuk ke perairan umum.

Selain itu, kanal banjir dan drainase yang efektif sangat penting untuk mengendalikan limpasan air dari lokasi tambang, terutama saat musim penghujan.

Banjir lumpur di Baliara menjadi perhatian serius karena tidak hanya merugikan warga tetapi juga mencemari laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Kerusakan ekosistem laut dapat berdampak jangka panjang jika tidak segera ditangani.

Untuk diketahui, diduga akibat aktivitas tambang PT. TIM, banjir lumpur terjadi di wilayah Baliara dan sekitarnya hampir di setiap musim penghujan, dengan banjir lumpur yang masuk ke pemukiman warga serta mencemari laut.

Langkah progresif dari DPRD Bombana diharapkan membawa dampak signifikan dan menjadi perhatian serius dari perusahaan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang digelar di Malino tidak terkait dengan perpisahan Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam penyusunan LPPD sesuai ketentuan yang berlaku. Rabu (22/1/2025)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP, mewakili Pj. Bupati, menegaskan bahwa Bimtek dan Asistensi LPPD adalah program rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi laporan kinerja pemerintahan daerah.

“Kegiatan ini sangat penting sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan serius, transparan, dan berbasis data yang akurat melalui proses asistensi dari tenaga ahli,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan perpisahan Pj. Bupati Bombana. “Kami tegaskan bahwa Bimtek ini murni untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada kaitannya dengan acara seremonial perpisahan,” tegasnya.

Pemilihan lokasi di Malino, lanjut Syukri, dilakukan dengan pertimbangan menciptakan suasana yang lebih kondusif, sehingga para peserta dapat fokus mengikuti materi tanpa gangguan aktivitas rutin.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan dari Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dra. Imelda, M.Ap. Materi yang disampaikan meliputi tata cara pelaporan, analisis kinerja, serta pemenuhan indikator keberhasilan pemerintahan daerah sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat memahami tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek dan Asistensi LPPD ini. “Kami mengimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak berdasar terkait agenda resmi pemerintahan,” tambah Syukri.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan terlaksananya Bimtek dan Asistensi ini, diharapkan Penilaian LPPD Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan pemeriksaan bebas narkoba bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai salah satu persyaratan wajib dalam proses rekrutmen. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap calon pegawai memiliki integritas tinggi serta terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Pemeriksaan berlangsung di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Bombana, Rabu (22/01/2025).

Kepala Labkesda Bombana, Enggartini, S.Si, S.Tr.AK, menyatakan bahwa pemeriksaan ini melibatkan tim medis yang berkompeten untuk memastikan hasil yang akurat dan transparan. “Setiap peserta CPNS diwajibkan menjalani tes urine sebagai bagian dari pemeriksaan ini. Hasilnya akan menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS tahun ini,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa pemeriksaan bebas narkoba ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi.

Selain pemeriksaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik bagi para peserta. Pemerintah daerah menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kami berharap para peserta CPNS tidak hanya memahami pentingnya bebas narkoba sebagai syarat administrasi, tetapi juga menyadari dampak negatif narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja,” tambah Enggartini.

Pemeriksaan ini mendapat tanggapan positif dari para peserta CPNS. Salah seorang peserta, Andi, mengaku mendukung penuh kebijakan ini karena mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan aparatur yang bersih dan berintegritas. “Kami sebagai calon pegawai negeri tentu harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Pemeriksaan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen dalam memberantas narkoba,” katanya.

Dengan adanya program ini, diharapkan setiap pegawai yang lolos seleksi benar-benar memiliki kualitas terbaik untuk mengemban tugas pelayanan publik. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Bombana sebagai wilayah yang bebas dari narkoba.

Kegiatan pemeriksaan bebas narkoba ini menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun generasi pegawai negeri yang berkualitas, berintegritas, dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan reviu terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 206 sekolah, sebagai langkah memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Kegiatan ini berlangsung pada 16 hingga 31 Januari 2025 di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati Bombana. (22/1/2025)

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa reviu dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim yang terdiri dari Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si., serta Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KKM., M.Si. Pemeriksaan mencakup 173 Sekolah Dasar (SD) dan 33 Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Bombana.

“Reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana BOS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami ingin mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar Ridwan.

Pengendali Teknis, Arniati A., menambahkan bahwa reviu ini berpedoman pada Permendikbud Tahun 2022 Pasal 39, yang mengatur komponen penggunaan Dana BOS Reguler. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen dan evaluasi belajar, hingga pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan.

“Kami memastikan bahwa pembelanjaan Dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan, mulai dari pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga penyediaan alat multimedia pembelajaran. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Bombana,” jelas Arniati.

Dengan adanya reviu ini, diharapkan setiap sekolah dapat mengelola anggaran pendidikan secara lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran. Inspektorat Bombana juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana BOS agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Kegiatan reviu ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.

Bombana, SultraNET. | – Personel Koramil 1431-03/Poleang bersama masyarakat Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, melaksanakan kegiatan penanaman pohon Bitti sebagai upaya pencegahan banjir dan polusi udara di wilayah tersebut, Rabu (22/01). Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pihak, termasuk aparat desa dan warga setempat.

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Sertu Abd. Wahid, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi dampak buruk perubahan iklim.

“Penanaman pohon Bitti ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kualitas udara di Desa Teppoe,” ungkapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut.

“Kolaborasi antara TNI dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam upaya penghijauan di wilayah Kecamatan Poleang Timur,” ujar Lettu Dahlan.

Kepala Dusun Teppoe, Pak Suparman, turut menyambut baik inisiatif ini dan berharap penanaman pohon dapat terus berlanjut di masa mendatang.

“Kami sangat berterima kasih kepada Babinsa yang telah menginisiasi kegiatan ini. Semoga pohon-pohon yang ditanam hari ini bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya.

Jakarta, sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembentukan Paskibraka Tahun 2025 dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Transparansi Paskibraka. Kegiatan yang berlangsung di Grand Ballroom Puri Agung Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 21–22 Januari 2025 ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan. (22/1)

Hadir mewakili Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. H. Sunandar, MM.Kes., Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, Hj. Suarni, S.P., M.P., bersama Admin Transparansi Paskibraka, Nursia Sinaga, serta dua staf, Marlina dan Azlina Febriani. Mereka bergabung dengan perwakilan dari 38 provinsi serta 416 kabupaten/kota se-Indonesia dalam kegiatan yang bertujuan memperkuat proses rekrutmen Paskibraka secara lebih transparan dan terbuka.

Rakornas dibuka oleh Kepala BPIP RI, Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., yang menegaskan pentingnya kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. “Pembentukan Paskibraka bukan sekadar seleksi petugas pengibar bendera, tetapi juga sebagai upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam diri generasi muda. Oleh karena itu, proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan terbuka bagi seluruh siswa-siswi yang memenuhi persyaratan,” ujar Yudian dalam sambutannya.

Proses seleksi Paskibraka 2025 akan menggunakan aplikasi berbasis digital bernama “Transparansi Paskibraka” yang mulai dapat diakses oleh admin provinsi dan kabupaten pada 24 Januari 2025. Melalui aplikasi ini, setiap tahapan seleksi akan terpantau secara real-time guna memastikan sistem yang adil dan akuntabel.

Usai kegiatan Rakornas, Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bombana, Hj. Suarni, menyatakan pihaknya segera menyiapkan rekrutmen Paskibraka 2025 di Kabupaten Bombana. “Setelah kembali dari Rakornas ini, kami akan segera menyusun jadwal rekrutmen dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Semua tahapan seleksi nantinya akan kami sampaikan melalui media sosial dan kanal informasi resmi agar lebih transparan,” jelasnya.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya menjaring putra-putri terbaik bangsa yang akan bertugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Dengan penerapan sistem transparan ini, diharapkan seleksi dapat berjalan lebih objektif dan menghasilkan kader-kader pemimpin yang berintegritas sesuai nilai-nilai Pancasila.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan penuh mendukung program penanaman jagung satu juta hektar yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Dinas Pertanian, sebanyak 170 hektar lahan kosong telah disiapkan dan diverifikasi sebagai Calon Petani Calon Lahan (CPCL). Program ini menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. (22/1)

Kepala Dinas Pertanian Bombana, Syarif, SH, menjelaskan bahwa kesiapan lahan ini merupakan bentuk konkret komitmen daerah untuk mendukung kebijakan pusat. Ia mengatakan, lahan yang disiapkan tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana dan pelaksanaannya akan berada di bawah pengawasan langsung Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Bombana.

“Melalui arahan Presiden dan koordinasi dengan kepolisian, kami di Bombana sangat mendukung gerakan penanaman jagung ini. Kami pastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan,” ujar Syarif.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya melibatkan Dinas Pertanian, tetapi juga bersinergi dengan Forkopimda serta elemen masyarakat lainnya guna menjamin pelaksanaannya tepat sasaran dan efisien.

Menurut data yang disampaikan, alokasi lahan terbesar berada di wilayah Poleang sebesar 90 hektar, disusul Kabaena 65 hektar, dan wilayah Rumbia 10 hektar. Seluruh lahan tersebut akan ditanami jagung setelah CPCL lengkap dan tahapan teknis disiapkan oleh tim lapangan.

“Lahan-lahan ini nanti akan ditangani langsung oleh tim dari Polres Bombana bersama penyuluh pertanian di setiap wilayah. Tugas kami memastikan seluruhnya siap dan sesuai dengan standar pelaksanaan,” jelas Syarif.

Sementara itu, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Bombana, Hasbi, SP., MM menegaskan bahwa pemanfaatan lahan tidur menjadi kunci penting dalam program ini. Ia menyebut, kerja sama antarlembaga akan mempercepat realisasi target yang diharapkan pemerintah pusat.

“Kami memiliki potensi lahan yang luas. Dengan kerja sama antara Pemkab, Polres, dan Forkopimda, Bombana siap berkontribusi sebagai penyuplai jagung nasional. Ini sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas 2045,” terang Hasbi.

Ia pun optimistis, dukungan masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan besarnya dampak ekonomi yang dihasilkan. Selain untuk mendukung ketahanan pangan, program ini juga diharapkan dapat mendongkrak kesejahteraan petani dan meningkatkan roda perekonomian di daerah.

“Partisipasi masyarakat dan kelompok tani akan menentukan keberhasilan program ini. Kami percaya, jika semua pihak terlibat, maka Bombana akan menjadi contoh nyata kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup Hasbi.

Kehadiran Polres Bombana melalui peran aktif Bhabinkamtibmas dalam mengawasi jalannya program ini di lapangan turut memperkuat koordinasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk kesuksesan agenda nasional tersebut. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap langkah ini menjadi tonggak penting bagi masa depan pertanian lokal yang lebih mandiri dan sejahtera.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana bersama Kepolisian Republik Indonesia menggelar kegiatan penanaman jagung serentak di atas lahan kelompok tani Mappadeceng, Desa Lomba Kasih, Kecamatan Lantari Jaya, Selasa, 21 Januari 2025.

Kegiatan bertajuk penanaman sejuta hektar jagung ini menjadi bagian dari upaya mendukung program strategis nasional menuju swasembada pangan yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.IK bersama jajaran Forkopimda hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Tampak pula Asisten II Setda Bombana Musdalifa, perwakilan Dandim 1431 Bombana, perwakilan Danpospal Bombana, Bulog Bombana, perwakilan Kejaksaan Negeri Bombana, serta beberapa pimpinan OPD dan unsur penyuluh pertanian.

Dari Dinas Pertanian Bombana, Sekretaris Harno, S.KM., M.Kes hadir mewakili Kepala Dinas Sayarif, EH, didampingi Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kabid Penyuluhan, dan Kabid Perkebunan. Camat Lantari Jaya, Kepala Desa Lomba Kasih, dan seluruh anggota kelompok tani Mappadeceng juga turut serta dalam kegiatan tersebut.

Sebelum dimulainya penanaman jagung, acara diawali dengan pembacaan doa, dilanjutkan diskusi singkat antara petani dan pemangku kebijakan. Salah satu isu utama yang mencuat adalah rendahnya harga panen jagung yang dirasakan memberatkan para petani.

“Harga jagung saat panen hanya Rp2.000 per kilogram. Ini sangat tidak sebanding dengan biaya produksi. Kami berharap ada kebijakan agar harga lebih baik di masa mendatang,” ungkap Musakir, Ketua Kelompok Tani Mappadeceng.

Senada dengan itu, Kepala Desa Lomba Kasih juga menyuarakan keresahan yang sama. Menurutnya, selain harga panen yang tidak menguntungkan, para petani juga dihadapkan pada keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta infrastruktur jalan yang belum memadai.

“Petani tidak hanya kesulitan menjual hasil panen dengan harga layak, tetapi juga menghadapi kesulitan saat proses produksi. Jalan rusak dan alsintan terbatas membuat kami makin tertinggal,” ujar Kepala Desa.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pertanian Bombana, Harno, menyampaikan bahwa kegiatan penanaman serentak ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap program ketahanan pangan nasional. Ia menyebut, upaya ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk kesungguhan pemerintah dalam membangun sektor pertanian.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung program swasembada pangan, terutama tanaman jagung. Bombana ditugaskan ikut menyukseskan target nasional, dan hari ini menjadi bukti awalnya,” kata Harno.

Ia juga menyampaikan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tani, termasuk soal harga, alsintan, dan infrastruktur pendukung. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para petani,” tambahnya.

Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi penanaman jagung secara simbolis yang dilakukan bersama-sama oleh para undangan, tokoh masyarakat, dan anggota kelompok tani. Lahan telah disiapkan oleh kelompok tani Mappadeceng, dan seluruh peserta turut serta menanam sebagai simbol semangat kebersamaan membangun ketahanan pangan.

Momentum ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat tani dalam menciptakan kemandirian pangan berbasis potensi lokal.

Dukungan dari berbagai instansi dan pihak terkait menjadi energi positif dalam menghadapi tantangan sektor pertanian di Bombana. Melalui langkah awal seperti ini, harapan akan peningkatan kesejahteraan petani dan terwujudnya swasembada pangan bukan hal yang mustahil.

Bombana, sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana menegur sejumlah pelajar SMP dan SMA yang kedapatan berkumpul di sebuah rumah kosong di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Teguran ini dilakukan dalam kegiatan Patroli Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum pada Rabu (22/01/2025) sore.

Kegiatan patroli ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat setempat yang merasa resah dengan keberadaan kelompok pelajar yang sering berkumpul di rumah kosong tersebut.

“Kami dari Satpol PP Kabupaten Bombana melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Rumbia Tengah setelah mendapat laporan dari masyarakat Kelurahan Lauru. Mereka mengeluhkan adanya sekelompok pelajar yang sering berkumpul di rumah warga yang sudah lama tidak ditempati. Aktivitas mereka dinilai mengganggu ketertiban umum,” ujar Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Bombana, Suriadi Suhar, S.IP.

Dalam patroli tersebut, petugas Satpol PP mendapati 10 pelajar yang sedang berada di rumah kosong tersebut. Dari jumlah tersebut, tujuh orang merupakan pelajar SMP/MTs, sementara tiga lainnya adalah pelajar SMA/SMK.

Petugas kemudian memberikan teguran lisan dan meminta para pelajar untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Mereka juga diminta membuat pernyataan di hadapan masyarakat setempat sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi tindakan serupa.

“Kami mengimbau para pelajar untuk tidak memanfaatkan rumah kosong sebagai tempat berkumpul karena dapat menimbulkan keresahan bagi warga. Jika ada yang kedapatan kembali melakukan hal yang sama, kami akan membawa mereka ke kantor untuk diberikan pembinaan lebih lanjut,” tambah Suriadi Suhar.

Satpol PP Bombana menegaskan bahwa kegiatan patroli ketertiban umum akan terus dilakukan guna menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat. Mereka juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam melaporkan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum di wilayahnya.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus berinovasi dalam meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan menerapkan sistem presensi digital berbasis Android. Langkah ini merupakan bagian dari modernisasi manajemen kehadiran pegawai guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (21/1)

Aplikasi presensi ini memungkinkan pegawai melakukan absensi secara real-time di lokasi yang telah ditentukan menggunakan perangkat Android. Sistem ini juga didukung teknologi GPS dan pengenalan wajah (face recognition) untuk memastikan keakuratan data serta mencegah potensi kecurangan dalam pencatatan kehadiran. Selain itu, data absensi yang tersimpan secara digital memudahkan pemantauan dan evaluasi oleh pihak terkait tanpa harus melakukan rekap manual.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana, Deddy Fan Alva Slamet, menegaskan bahwa penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan kedisiplinan pegawai sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran absensi. “Kami ingin menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam pengelolaan kehadiran ASN. Dengan teknologi ini, pegawai tidak lagi bisa melakukan titip absen, sehingga kedisiplinan mereka benar-benar terukur,” ujarnya.

Meski menawarkan banyak manfaat, penerapan presensi digital ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang belum merata di beberapa wilayah Bombana. Selain itu, tidak semua pegawai memiliki perangkat Android yang kompatibel atau pemahaman teknologi yang cukup, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut.

Deddy Fan Alva Slamet menambahkan bahwa keamanan data pegawai juga menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem ini. “Kami memastikan bahwa data kehadiran ASN terlindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan. Keamanan sistem akan terus kami evaluasi agar tetap sesuai dengan standar perlindungan data yang berlaku,” jelasnya.

Pemda Bombana optimistis bahwa dengan optimalisasi sistem ini, kinerja aparatur pemerintahan akan semakin meningkat. Tidak hanya menciptakan kedisiplinan dalam bekerja, tetapi juga mempermudah proses administrasi kepegawaian. “Kami berharap inovasi ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, sistem presensi digital di Kabupaten Bombana diharapkan menjadi solusi efektif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.