MUNA, Sultranet.com – Ketua Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Sulawesi Tenggara, Kamal Rahmat, menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian bangsa.

Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, yang mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa.”

Menurut Kamal, pers bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga pilar demokrasi yang turut mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa di tengah tantangan global saat ini, ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus mendapat perhatian serius.

“Pers yang berintegritas dan profesional memiliki peran penting dalam memastikan transparansi kebijakan, distribusi pangan yang adil, serta pemberdayaan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan. Tanpa pers yang kritis dan independen, upaya mewujudkan kemandirian bangsa bisa terhambat,” ujar Kamal, Minggu (9/2/2025).

Kamal juga menyoroti perkembangan media di era digital yang semakin dinamis. Menurutnya, pers menghadapi tantangan besar dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, termasuk di sektor ketahanan pangan.

“Di era digital, arus informasi begitu cepat dan luas. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga integritas dan objektivitas. Pers harus tetap memegang teguh prinsip keberimbangan, menyajikan berita yang faktual, serta mengedukasi publik agar tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Dengan begitu, pers akan semakin kuat dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jurnalisme yang sehat dan profesional akan menjadi fondasi kuat bagi visi Indonesia Emas 2045. Pers yang bebas dan bertanggung jawab dinilai mampu membantu mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Di momen Hari Pers Nasional ini, GERADIN Sulawesi Tenggara juga memberikan apresiasi tinggi kepada insan pers yang terus berkomitmen menyajikan informasi berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami dari GERADIN Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Tetaplah menjadi mata dan telinga rakyat, mengawal keadilan, serta menjadi kekuatan bagi demokrasi yang sehat dan bermartabat,” kata Kamal.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pers yang berintegritas akan menjadi bagian penting dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berdaulat.

Bombana, Sultranet.com – Anggota Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan karya bakti penanaman pohon di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah banjir serta mengurangi polusi udara guna menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Minggu, (09/02/2025)

Dalam kegiatan tersebut, hadir beberapa personel Koramil 1431-03/Poleang, yakni Pelda Adri, Sertu Wahid, Kopda Dedi, dan Praka Akmal. Selain itu, Kepala Dusun Teppoe, Bapak Suparman, beserta warga masyarakat setempat turut serta dalam aksi penghijauan tersebut.

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Pelda Adri, menyampaikan bahwa penanaman pohon ini merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap lingkungan.

“Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor,” ujarnya.

Kepala Dusun Teppoe, Bapak Suparman, juga mengapresiasi kegiatan ini dan menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

“Dengan adanya penanaman pohon ini, kami berharap desa kami tetap hijau dan terhindar dari dampak buruk perubahan iklim,” katanya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menambahkan bahwa kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkala.

“Kami akan terus bersinergi dengan masyarakat dalam berbagai program penghijauan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Bombana, Sultranet.com – Musim tanam telah tiba, Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia aktif mendampingi petani guna mendukung peningkatan hasil pertanian. Salah satu kegiatan pendampingan dilakukan oleh Serda Pandi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, dengan membantu Kelompok Tani Tiromai melakukan penanaman secara tabela (tanam benih langsung).

Dalam kegiatan tersebut, Serda Pandi turun langsung ke lahan pertanian milik Sulkarnain, anggota Kelompok Tani Tiromai. Lahan yang dikelola memiliki luas total 15 hektare, dan seluruhnya digunakan untuk kegiatan tanam musim ini. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petani dalam mengoptimalkan hasil panen mereka.

Serda Pandi juga mengimbau agar kelompok tani selalu berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) jika menghadapi kendala.

“Kami siap membantu petani dan mengarahkan mereka untuk berkonsultasi dengan PPL agar mendapatkan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan pertanian,” ujarnya.

Sulkarnain, selaku anggota Kelompok Tani Tiromai, menyambut baik pendampingan yang dilakukan Babinsa.

“Kami sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa di lapangan. Selain membantu dalam proses tanam, kami juga mendapatkan arahan yang bermanfaat untuk keberhasilan pertanian kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia Kapten Inf Syafaruddin menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh Babinsa di jajarannya untuk aktif mendampingi petani.

“Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga hasil panen dapat lebih optimal dan kesejahteraan petani meningkat,” tutupnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) secara resmi mengajukan usulan pengesahan dan pengangkatan gubernur serta wakil gubernur terpilih kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fisik surat tersebut diantarkan langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, ke Jakarta pada hari ini. Sabtu (8/2/2025)

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menjelaskan bahwa meskipun surat fisik baru dikirim hari ini, usulan tersebut telah lebih dulu ter-input dalam sistem rekap data usul penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Kemendagri secara online pada Jumat (7/2/2025).

“Secara online, kita sudah mengusulkan sejak kemarin dan telah masuk dalam sistem Kemendagri. Hari ini, fisik suratnya diantar langsung oleh Ketua DPRD Sultra menggunakan penerbangan pertama dari Kendari ke Jakarta,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, meskipun pengiriman surat dilakukan di luar jam kerja, Kemendagri tetap menerima karena ini merupakan instruksi langsung dari Presiden dan bersifat segera.

Asrun Lio menambahkan bahwa Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., telah menginstruksikan agar setiap tahapan Pilkada di Sultra ditindaklanjuti dengan cepat dan serius, termasuk dalam pengusulan pengangkatan kepala daerah terpilih.

“Proses ini sudah dimulai sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 4-5 Februari 2025, yang menindaklanjuti Keputusan KPU Sultra Nomor 320 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilgub Sultra. Setelah putusan MK, KPU Sultra menerbitkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2025 mengenai penetapan pasangan calon terpilih dan mengajukan surat usulan pelantikan ke DPRD Sultra,” jelasnya.

Berdasarkan surat usulan dari KPU Sultra tersebut, DPRD kemudian menggelar rapat paripurna yang melahirkan surat pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk diajukan ke Presiden melalui Kemendagri.

“Kami berharap, dengan langkah cepat yang diambil oleh Pemprov Sultra bersama KPU dan DPRD, proses ini bisa segera rampung sehingga hasil Pilkada dapat segera dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkas Asrun Lio.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melakukan audit kepatuhan terhadap delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan reguler Semester II Tahun Anggaran 2024. Audit ini dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II dan tim sejak 1 hingga 7 Februari 2025 untuk memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi OPD sesuai regulasi. (7/2)

Delapan OPD yang menjadi objek pemeriksaan terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah. Audit ini mencakup berbagai aspek, seperti laporan pertanggungjawaban keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengadaan bantuan kepada masyarakat, pengelolaan aset, serta laporan kepegawaian.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menyatakan bahwa audit ini dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku guna memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Audit kepatuhan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 mengenai pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” jelas Ridwan.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, hasil audit akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, Arniati, S.STP., M.Si., menekankan bahwa audit kepatuhan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Inspektorat setiap tahunnya sebagai bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap OPD menjalankan tugas dan fungsinya dengan efisien serta sesuai peraturan perundang-undangan. Kepala daerah memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat,” ujar Arniati.

Ia juga mengimbau agar OPD yang menjadi objek pemeriksaan bersikap proaktif dalam memberikan data yang dibutuhkan agar proses audit berjalan lancar.

“Kami berharap setiap OPD yang diaudit dapat menyiapkan dokumen yang diminta, di antaranya dokumen pengelolaan keuangan, dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen penerimaan bantuan kepada masyarakat, dokumen aset milik OPD, serta dokumen kepegawaian. Hal ini akan memperlancar pemeriksaan dan membantu kami dalam melakukan evaluasi secara objektif,” tambahnya.

Inspektorat menegaskan bahwa audit ini bukan hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai upaya pendampingan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan adanya audit ini, diharapkan setiap OPD dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam menjalankan program dan kebijakan yang telah dirancang demi kemajuan Kabupaten Bombana.

Laporan hasil audit nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan. Selain itu, hasil pemeriksaan juga akan digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas aparatur daerah agar lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana semakin baik dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Inspektorat Bombana pun berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Bombana, sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan kerja bakti di Jalan Menuju Pelabuhan Feri Bombana pada Jumat (7/2/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan. Namun, kerja bakti terpaksa dihentikan karena hujan deras yang mengguyur sejak pagi.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, memimpin langsung kegiatan ini dengan melibatkan seluruh staf Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Kesbangpol. Meski kondisi cuaca tidak bersahabat, para peserta tetap berangkat ke lokasi dan berkumpul tepat waktu pada pukul 07.30 Wita dengan harapan hujan segera reda.

“Kami sangat mengapresiasi semangat para staf yang tetap hadir meskipun cuaca tidak mendukung. Ini menunjukkan komitmen kita semua dalam menjaga kebersihan lingkungan,” ujar dr. Sunandar.

Setelah hujan sempat mereda, kegiatan kerja bakti pun dimulai. Para peserta sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk membersihkan area sekitar jalan menuju Pelabuhan Feri Bombana. Namun, tidak lama berselang, hujan kembali turun dengan intensitas lebih deras, sehingga kegiatan terpaksa dihentikan demi keselamatan para peserta.

Menurut dr. Sunandar, pihaknya akan menjadwalkan ulang kegiatan kerja bakti ini setelah kondisi cuaca lebih kondusif. “Kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan kami akan mencari waktu yang tepat untuk melanjutkan kerja bakti ini,” tambahnya.

Sementara itu, beberapa peserta yang hadir mengaku antusias dengan kegiatan ini. Mereka berharap cuaca segera membaik sehingga kerja bakti dapat kembali dilaksanakan. “Sayang sekali karena hujan deras, tapi kami tetap siap jika kegiatan ini dijadwalkan ulang,” kata salah satu staf Kesbangpol.

Kegiatan kerja bakti ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat Bombana. Selain meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, kegiatan ini juga menjadi ajang kebersamaan bagi para pegawai di lingkungan Kesbangpol.**

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (P) Dr. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., mendapat apresiasi tinggi atas perannya dalam menjaga stabilitas dan keberhasilan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2024. Penghargaan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat (7/2), yang juga menetapkan Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. (7/2)

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, menyampaikan apresiasi kepada Andap Budhi Revianto atas kepemimpinan yang mampu menjaga kondusivitas politik di tengah dinamika pemilu. “Beliau berhasil memastikan pemilu berjalan lancar, aman, dan damai di seluruh wilayah Sultra. Tidak ada konflik berarti yang mengganggu jalannya pesta demokrasi ini,” ujarnya.

Selama menjabat, Andap Budhi Revianto dinilai mampu mengawal jalannya tahapan pemilu dengan transparan dan profesional. Netralitas pemerintahan yang ia jaga serta dukungan penuh terhadap penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, menjadi faktor utama dalam keberhasilan ini. Kehadiran aparat TNI dan Polri yang turut menjaga keamanan pemilu juga diapresiasi dalam forum tersebut.

Anggota DPRD Sultra, Suwandi Andi, menambahkan bahwa kehadiran Andap Budhi Revianto sebagai pemimpin sementara memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Beliau menunjukkan kepemimpinan yang baik dan mampu menjaga stabilitas. Sultra tetap harmonis, dan itu hasil dari kerja keras beliau bersama seluruh elemen yang terlibat,” kata Suwandi.

Menutup rapat paripurna, para anggota DPRD menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Andap Budhi Revianto atas dedikasi dan tanggung jawabnya dalam mengawal proses demokrasi di Sulawesi Tenggara. Dalam tanggapannya, Andap Budhi Revianto mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan selama masa kepemimpinannya. “Ini adalah hasil kerja bersama untuk memastikan Sulawesi Tenggara tetap aman, kondusif, dan masyarakat bisa memilih pemimpinnya dengan tenang,” ujarnya.

Kendari, sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Paripurna untuk mengumumkan hasil penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Sultra 2024. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra pada Jumat (7/2/2025) dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.

Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, secara resmi membuka rapat paripurna yang bersifat terbuka ini. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk Pemerintah Provinsi Sultra dan penyelenggara pemilu.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan Pilkada Sultra 2024,” ujar La Ode Tariala.

Rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra pada 6 Februari 2025, yang menetapkan Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih. Pleno KPU dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan dismissal atas sengketa Pilkada pada 4 Februari 2025.

DPRD Sultra selanjutnya akan mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam rapat tersebut, beberapa anggota DPRD menyampaikan interupsi, termasuk Suwandi Andi, yang mengapresiasi kepemimpinan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto dalam menjaga stabilitas daerah selama proses Pilkada.

“Kita telah melalui persaingan yang ketat dalam Pilkada 2024, tetapi di bawah kepemimpinan saudara Pj Gubernur, pesta demokrasi berjalan kondusif,” kata Suwandi Andi.

Usai rapat, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Pilkada dan mengajak masyarakat untuk kembali merajut persatuan pasca pemilihan.

“Alhamdulillah, proses demokrasi di Sulawesi Tenggara telah berjalan lancar. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kondusifitas dan bersama-sama membangun Sultra yang lebih maju,” ujarnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua KPU, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sultra, anggota DPRD Sultra, serta pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pertanian menggelar sosialisasi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah di Aula Kantor Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, pada Jumat, 7 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian harga kepada petani, sekaligus memastikan bahwa mereka memahami dan dapat memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sosialisasi yang dihadiri oleh Camat Poleang Utara, Koordinator Penyuluh, Kepala BPP, penyuluh pertanian, kepala desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, mitra Bulog, kelompok tani, serta petani padi sawah ini mendapat sambutan hangat. Beragam pihak menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Kegiatan serupa juga digelar di Kantor BPP Lantari Jaya yang dihadiri oleh Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Bombana, Hasriani Husain, SP, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Heriyani, SP., M.Si, Koordinator Jabatan Fungsional, Koordinator BPP Lantari Jaya, Edi Winoto, SP, penyuluh pertanian se-Lantari Jaya, serta perwakilan Bulog, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kelompok tani setempat.

Dalam pemaparannya, Hasriani Husain menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani. “Kami pastikan petani menikmati harga pembelian gabah sesuai dengan kebijakan pemerintah. HPP ini menjadi jaminan agar petani tidak dirugikan oleh fluktuasi harga pasar,” jelas Hasriani.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas gabah agar program serapan gabah dapat berjalan optimal. “Kami harap para petani benar-benar menjaga mutu panen. Pemerintah sudah berbaik hati menetapkan harga tinggi langsung dari sawah, jangan sampai disalahgunakan,” katanya.

Perwakilan Bulog dalam kegiatan tersebut turut memaparkan mekanisme pembelian gabah sesuai aturan terbaru, serta komitmen untuk menyerap hasil panen petani dengan sistem yang transparan. Sementara itu, penyuluh pertanian menyampaikan strategi praktis dalam meningkatkan kualitas gabah agar sesuai dengan standar pembelian.

Salah seorang petani, Rahman, menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Ia mengaku kini lebih paham tentang penetapan harga dan cara menjual hasil panennya. “Kami jadi tahu bagaimana harga gabah dihitung dan bagaimana menjualnya agar sesuai harga pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemerintah berharap petani tidak hanya mendapat perlindungan dari permainan harga pasar, tetapi juga dapat lebih semangat dalam meningkatkan hasil panen. Sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan petani serta penguatan ketahanan pangan di wilayah Bombana.

Bombana, sultranet.com – Menjelang peringatan 43 tahun penempatan transmigrasi, Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, bersama anggota dan masyarakat menggelar kerja bakti di Kelurahan Marga Jaya dan Desa Aneka Marga, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Jumat (7/2)

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara kepolisian dan warga transmigran yang mayoritas berasal dari Jawa dan Bali.

Kapolsek Lantari Jaya mengatakan kerja bakti ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara kepolisian dan masyarakat.

“Kegiatan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat transmigrasi sejak awal mereka bermukim di wilayah ini,” ujarnya.

Peringatan Hari Penempatan Transmigrasi ke-43 akan mencapai puncaknya pada 8 Februari 2025 di Kecamatan Rarowatu Utara.

Berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan acara tersebut, antara lain pawai budaya, doa lintas agama, dan pentas seni kuda lumping.

Ketua Panitia HUT Transmigrasi Kecamatan Rarowatu Utara, Sukoyo, SE, menyampaikan bahwa peringatan ini bertujuan untuk mengenang perjuangan para transmigran, memperkuat kebersamaan, serta melestarikan budaya asal mereka.

“Kami ingin menunjukkan bahwa transmigrasi berperan penting dalam pembangunan daerah, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Kapolsek Lantari Jaya dan jajarannya yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan ini.

“Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif,” tambahnya.

Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat transmigran terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan tetap menjaga nilai kebersamaan dan keberagaman yang telah menjadi kekuatan utama mereka.