Bombana, SultraNET. – Sebagai Bagian dari Upaya melestarikan lingkungan sekaligus memotivasi generasi muda untuk peduli terhadap kesehatan lingkungan, Personel Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan kegiatan penanaman pohon di SMAN 09 Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana, Kamis (16/01). Kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang asri guna mendukung proses belajar mengajar.

Serda Sholikin salah Seorang Babinsa Koramil 03/Poleang menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi inspirasi bagi para siswa untuk terus menjaga lingkungan.

“Kami ingin mengajak para siswa agar memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya penghijauan. Dengan lingkungan yang asri, semangat belajar juga akan meningkat,” ujarnya.

Kepala Desa Mulaeno, Saripudin, turut memberikan apresiasi atas inisiatif yang diinisiasi oleh Babinsa Koramil 03/Poleang ini.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan generasi muda. Semoga ini menjadi awal dari gerakan penghijauan yang lebih luas,” ungkapnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlah, menambahkan bahwa penanaman pohon ini sejalan dengan program TNI dalam mendukung kelestarian lingkungan.

“Kegiatan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Semoga pohon-pohon yang ditanam hari ini dapat memberikan manfaat besar di masa mendatang,” tutupnya.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana menggelar rapat internal perdana tahun 2025 di Aula Dinas DP3A Bombana. Rapat yang dihadiri seluruh pegawai ini dipimpin oleh Kepala Dinas DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman, M.Si., dengan tujuan menyusun strategi dan rencana kerja tahun 2025, serta memperkuat sinergi, kedisiplinan, dan komunikasi antar tim. (15/1)

Rapat internal ini menjadi momentum penting bagi DP3A Bombana untuk mengevaluasi capaian tahun sebelumnya dan menyusun langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Dalam sambutannya, Abdul Rahman menekankan pentingnya kerja sama, kedisiplinan, dan komitmen seluruh pegawai.

“Tahun ini kita harus lebih baik lagi dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan, terutama dalam perlindungan anak dan perempuan,” tegas Abdul Rahman. Ia juga menambahkan, “Rapat ini merupakan langkah awal kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat tim. Kami berharap tahun ini menjadi tahun yang produktif dan inovatif bagi DP3A Bombana.”

Rapat tersebut juga membahas berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2025, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Abdul Rahman menyatakan bahwa DP3A Bombana akan terus berupaya untuk menjadi lembaga yang responsif dan proaktif dalam menangani isu-isu perempuan dan anak di Kabupaten Bombana.

Selain itu, rapat ini juga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antar tim. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan prioritas kerja kita. Dengan komunikasi yang baik dan kedisiplinan yang tinggi, kami yakin bisa mencapai target yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Rahman.

Dengan semangat baru dan komitmen yang kuat, DP3A Bombana siap menghadapi tahun 2025 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Rapat internal ini diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan program-program yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menggelar reviu terhadap Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digunakan oleh 22 Puskesmas di wilayah tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana pada 6 hingga 14 Januari 2025 dengan tujuan memastikan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku. (15/1)

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menyampaikan bahwa reviu ini dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I beserta tim dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang penggunaan jasa pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah daerah.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dana kapitasi JKN di setiap Puskesmas telah sesuai dengan regulasi. Kami ingin memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Ridwan.

Pengendali Teknis dalam kegiatan ini, Herianto Gazali, S.STP., M.A.P., menambahkan bahwa reviu dilakukan untuk memastikan perhitungan sisa dana kapitasi JKN sesuai dengan sumbernya serta menilai proporsi belanja dana kapitasi.

“Pembagian anggaran harus mengikuti ketentuan, yaitu 75 persen untuk belanja tenaga kesehatan, 13 persen untuk belanja obat dan alat kesehatan, serta 12 persen untuk belanja operasional seperti ATK, barang jasa, dan belanja modal,” jelasnya.

Lebih lanjut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana JKN. Dengan adanya reviu ini, diharapkan setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat lebih optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berupaya memastikan bahwa penggunaan dana JKN berjalan efektif dan sesuai peruntukannya. Dengan adanya reviu ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh puskesmas sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat kesehatan yang lebih baik.

Bombana, SultraNET. – Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena, Serka Jaelani, memimpin kegiatan kerja bakti pembersihan drainase di Dusun Puwatu, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir akibat penyumbatan pada saluran drainase yang tidak terjaga dengan baik. Kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat dan merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Rabu, (15/01)

Serka Jaelani, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena, menyampaikan, “Kerja bakti ini sangat penting untuk mencegah dampak buruk dari banjir yang bisa merusak fasilitas umum dan rumah warga. Selain itu, kegiatan seperti ini mempererat tali silaturahmi antara TNI dan masyarakat.”

Kepala Dusun Puwatu, Muh. Agus, mengungkapkan, “Kami sangat berterima kasih atas partisipasi Babinsa dalam kegiatan ini. Kerja bakti ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam mengurangi potensi banjir yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.”

Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menambahkan, “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kami berharap ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya untuk berkolaborasi dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan aman dari bencana banjir.

Kendari, Sultranet.com – Penggantian Jembatan Langkowala di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) direncanakan akan dimulai pada Februari 2025 dengan anggaran sebesar 15,6 Milyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Sultra yang menghadirkan Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) selaku Pihak yang meminta dilakukan RDP, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, serta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sultra yang digelar pada Selasa (14/1/2025).

RDP tersebut dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Sultra, Wahyu Sulaiman dari Partai Demokrat, yang juga merupakan anggota DPRD dari Dapil Bombana-Konsel, didampingi Sudarmanto dan H. Irwan dari Partai Nasdem.

Muh. Arham, Direktur Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD), menjelaskan dari hasil RDP terungkap bahwa secara konsep, baik dari segi anggaran maupun desain, penggantian jembatan tersebut sudah matang dan bakal dilakukan pada Februari 2025.

“Insya Allah, action di lapangan akan dimulai Februari. Tujuan kami menghadiri undangan RDP ini adalah untuk memastikan kehadiran DPRD secara institusi dalam pengawasan pembangunan jembatan ini. Pengawasan yang ketat akan menghasilkan kualitas pembangunan yang lebih baik,” kata Arham.

Arham menekankan pentingnya konsistensi dalam memperjuangkan pembangunan jembatan-jembatan di Sultra.

“BPJN bertanggung jawab atas sekitar 905 jembatan di Sulawesi Tenggara. Kalau usaha kita setengah-setengah, apalagi hanya senin-kamis, tidak akan maksimal,” ujarnya.

Jembatan Langkowala akan diganti secara total, bukan hanya diperbaiki. Jembatan baru tersebut akan menggunakan konstruksi baja, memiliki panjang 50 meter dan lebar 7 meter, menggantikan konstruksi lama yang sempit dan tidak memungkinkan dua mobil berpapasan.

Proses awal akan dimulai dengan pembangunan jembatan sementara (jembatan Belli) untuk mengalihkan arus lalu lintas sebelum penggantian total dilakukan.

Pembangunan ini direncanakan tuntas tahun ini, dan akan memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami optimistis, dengan pengawasan yang baik dan kerja sama dari berbagai pihak, pembangunan ini akan berjalan sesuai rencana,” pungkas Arham.

Dalam RDP itu, DPRD Sultra memberikan respons positif terhadap rencana tersebut dan keterlibatan LKPD selaku lembaga social control yang getol memperjuangkan perbaikan jembatan ini yang kondisinya sudah sangat memperihatinkan.

RDP ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan sinergitas, percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana.

Bombana, SultraNET. | – Untuk mencegah banjir dan penyumbatan drainase, Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia yang dipimpin oleh Sertu La Salihu menggelar kerja bakti bersama masyarakat Desa Hambawa, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Selasa (14/01). Kegiatan ini melibatkan sekitar 20 warga desa dan sejumlah aparat pemerintahan setempat.

Sertu La Salihu menyampaikan pentingnya kerja bakti sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.

“Kegiatan ini bertujuan mencegah genangan air yang dapat memicu banjir dan berbagai penyakit. Semoga masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Desa Hambawa, Asrun, yang mengapresiasi partisipasi masyarakat dan Babinsa.

“Kerja sama ini menjadi bukti sinergi yang baik antara aparat dan warga. Kami harap kegiatan seperti ini dapat rutin dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,” ungkapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, turut memberikan apresiasi atas semangat gotong royong warga Desa Hambawa.

“Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Semoga budaya kerja bakti terus dilestarikan di desa-desa lainnya,” tutupnya.

MUNA, Sultranet.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Wulanga Jaya, Kecamatan Tiworo Kepulauan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Kepolisian Resor (Polres) Muna dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Muna Barat (Mubar).

Dukungan ini disampaikan jelang pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, La Ode Darwin dan Ali Basa.

Kepala Desa Wulanga Jaya, Rahman, mengatakan bahwa Pemdes siap bekerja sama dengan Polres Muna untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayahnya.

Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas selama tahapan Pilkada hingga penetapan kepala daerah terpilih tidak lepas dari upaya preemtif dan preventif yang dilakukan Polres Muna bersama instansi terkait dan masyarakat.

“Kami mendukung penuh Polres Muna dalam menjaga kamtibmas, terutama di masa transisi ini. Upaya mereka telah terbukti efektif dalam menciptakan suasana Pilkada yang aman, damai, dan sejuk,” ujar Rahman, Senin (13/1/2025).

Rahman juga mengapresiasi kerja keras Polres Muna yang terus berkomitmen untuk menciptakan keamanan di masyarakat.

Ia berharap sinergitas antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menunjang pembangunan daerah pasca-pelantikan kepala daerah terpilih.

“Kami berharap kerja sama ini terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga keamanan wilayah agar pembangunan di Muna Barat dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Kapolres Muna, AKBP Indra Sandy Purnama Sakti, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Pemdes Wulanga Jaya dan seluruh elemen masyarakat.

Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan di wilayahnya tidak bisa terwujud tanpa kolaborasi yang solid.

“Kondisi daerah yang kondusif saat ini adalah hasil kerja sama antara Polres, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kami sangat menghargai dukungan ini dan berharap sinergitas dapat terus terjaga,” ungkap Kapolres.

Langkah Polres Muna yang terus menggencarkan operasi cipta kondisi (Cipkon) mendapat apresiasi luas, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Dengan dukungan tersebut, Polres optimis dapat terus menjaga kamtibmas di Muna Barat, terutama jelang pelantikan kepala daerah terpilih.

Kendari, sultranet.com – Tuduhan pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Hanura Sulawesi Tenggara (Sultra), Wa Ode Nurhayati, dalam dokumen dukungan model KWK ke Pasangan Calon nomor urut 2 sekaligus peraih suara terbanyak Pilkada Sultra Andi Sumangerukka (ASR) – Hugua yang diajukan kuasa hukum calon gubernur Sultra nomor urut 4, Tina Nur Alam selaku pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai mengada-ada.

Fajar Ishak Daeng Jaya, kader senior Hanura Sultra sekaligus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dua periode, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan mencemarkan Partai Hanura yang telah bahu membahu berjuang memenangkan Paslon ASR-Hugua di Pilkada Sultra 2024.

“Kalau memang tanda tangan itu dipalsukan, pasti sudah dibahas di forum DPD Hanura Sultra. Faktanya, tidak pernah ada isu seperti ini selama proses Pilkada berlangsung hingga saat ini,” ujar Fajar, Senin (13/1).

Ketua Laskar Muda Hanura Sultra itu menilai tuduhan yang disampaikan ke MK tersebut merupakan upaya mencari-cari celah untuk mendiskreditkan Hanura dan mengaburkan fakta perjuangan Partai Hanura memenangkan pasangan ASR dan Hugua.

“Hanura Sultra telah berjuang maksimal untuk memenangkan ASR-Hugua. Tuduhan seperti ini mencederai perjuangan kami dan merusak nama baik partai,” katanya.

Fajar juga menilai jika benar terjadi pemalsuan tanda tangan, Ketua DPD Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati, pasti sudah mengambil langkah hukum dengan melapor ke penegak hukum.

“Namun, hingga saat ini, tidak ada laporan atau bukti yang mendukung tuduhan tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam permohonan sengketa hasil Pilkada yang diajukan Paslon nomor urut 4, kuasa hukum mereka menyebut tanda tangan Ketua DPD Hanura Sultra dalam dokumen dukungan KWK ke Pasangan Calon ASR-Hugua dipalsukan. Tuduhan itu langsung menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial.

Kader Hanura Sultra berang karena menilai tuduhan tersebut sebagai kebohongan yang disengaja dan sangat merugikan partai.

“Kami tidak ingin nama baik Hanura dicoreng dengan tuduhan yang mengada-ada seperti ini,” tegas Fajar.

Mantan Anggota DPRD Kota Bau-Bau itu menegaskan jika klaim pihak Pemohon bahwa ada pengurus DPD Hanura Sultra yang siap bersaksi di MK bahwa tanda tangan Ketua DPD Hanura Sultra di palsukan maka ia menyebut bahwa tindakan tersebut bisa jadi merupakan persekongkolan dengan calon lain yang tidak di dukung partai.

Bentuk persekongkolan dengan calon lain untuk merugikan calon yang di dukung Partai adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Partai Hanura memenangkan ASR-Hugua di Pilgub sesuai dengan perintah Dewan Pimpinan Pusat.

“Ketua Umum kami Bapak Doktor Oesman Sapta selalu mengingatkan bahwa tidak ada tempat bagi Pengkhianat di Partai Hanura, dan semua tindakan pengkhianatan akan ditindak tegas,” tegas Fajar

Ia menambahkan bahwa ia sangat percaya bahwa penyelenggara Pilkada Sultra yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melaksanakan dan mengawal setiap proses Pilkada Sultra dari awal tahapan hingga akhir nantinya secara professional dan terhormat.

“Tentu kita percayakan kepada KPU selaku termohon dan Bawaslu untuk membuktikan bahwa dukungan Hanura ke ASR-Hugua telah dilakukan sesuai prosedur dan pada akhirnya jika ada kebohongan dari oknum tertentu akan terbuka juga,” tandasnya

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kuasa hukum Paslon nomor urut 4 selaku pemohon di MK belum memberikan tanggapan atas reaksi keras dari kader Hanura Sultra. Partai Hanura sendiri memastikan tetap solid dan fokus mengawal kemenangan ASR-Hugua di Pilkada Sulawesi Tenggara.

Bombana, sultranet.com – Penertiban tambang galian C tanpa izin di Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, oleh Polres Bombana menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Bombana, Andi Usman, menilai langkah tersebut terkesan “tebang pilih” karena hanya menyasar satu lokasi, sementara banyak aktivitas tambang ilegal lainnya di wilayah Bombana belum tersentuh penindakan hukum.

Polres Bombana sebelumnya berhasil mengamankan satu unit alat berat jenis excavator dari lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan tanpa izin. Namun, hasil investigasi JaDI Bombana menyebutkan bahwa tidak ditemukan aktivitas penambangan di Desa Mambo, termasuk di lokasi alat berat yang disebut disita.

“Kami tidak melihat adanya kegiatan tambang ilegal di Desa Mambo. Alat berat tersebut sudah lama tidak beroperasi, bahkan area sekitarnya telah ditumbuhi belukar. Ini menimbulkan pertanyaan besar, dasar apa yang digunakan untuk penindakan ini?” ujar Andi Usman, Senin (13/1/2025).

Kepala Desa Mambo, Hatman Bae juga membenarkan pernyataan tersebut. Ia memastikan bahwa tidak ada aktivitas tambang batu, baik legal maupun ilegal, di wilayahnya. “Alat berat itu sudah lama dibiarkan di tempatnya, tidak digunakan. Jadi, sangat tidak berdasar jika dikatakan ada aktivitas tambang ilegal di sini,” tegasnya.

Aktivitas tambang galian C ilegal di Bombana memang kian marak, namun penindakan oleh aparat penegak hukum dinilai tidak menyeluruh. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa ada oknum tertentu yang bermain di balik aktivitas ilegal tersebut.

“Penegakan hukum seharusnya adil dan merata, tidak boleh ada keberpihakan. Polres Bombana jangan hanya fokus pada satu desa, tetapi juga periksa semua lokasi tambang ilegal di wilayah ini. Jika ini terus dibiarkan, bisa memicu mosi tidak percaya dari masyarakat,” kritik Andi Usman.

Ia juga berharap dengan hadirnya AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., sebagai Kapolres Bombana yang baru, persoalan tambang ilegal ini dapat diselesaikan dengan tegas dan transparan. “Kami mendesak agar Polres Bombana menunjukkan keberanian untuk menindak semua tambang ilegal, termasuk di wilayah lain di Wonua Bombana. Jangan hanya memilih lokasi tertentu saja,” tambahnya.

JaDI Bombana saat ini tengah melakukan investigasi terkait aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Bombana. Data yang berhasil dikumpulkan akan dilaporkan secara resmi kepada Polres Bombana untuk memastikan tindakan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan segera melaporkan hasil investigasi ini kepada Polres. Kami ingin keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

Masyarakat berharap agar penegakan hukum terhadap tambang ilegal di Bombana dilakukan secara menyeluruh, adil, dan transparan demi menjaga kepercayaan publik serta mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Bombana, sultranet.com – Kementerian Pertanian bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat pencapaian swasembada jagung nasional melalui program tanam jagung 2025. Rapat berlangsung di Pusat Data dan Analisis Kriminal (Pusdaslis) Mabes Polri, Jakarta, pada 13 Januari 2025, dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas Pangan Polri, Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., bersama Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk Polres Bombana yang mengikuti rapat secara virtual melalui zoom meeting di Aula Polres Bombana. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana, serta jajaran pemerintah daerah, seperti Kepala Dinas Pertanian Bombana Sarif, S.H., Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Binnuraeni, Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Bombana, Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kabid Perkebunan Dinas Pertanian.

Dalam arahannya, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri menekankan pentingnya optimalisasi manajemen citra Polri menjelang pelaksanaan penanaman jagung serentak yang dijadwalkan pada 16 Januari 2025. Ia meminta seluruh Polda dan Polres untuk mulai menciptakan pemberitaan yang mendukung isu ketahanan pangan.

“Polda dan Polres dapat mulai mempublikasikan berita mengenai pentingnya ketahanan pangan, pemanfaatan lahan oleh Polri, serta keberhasilan personel Polri dalam mendukung program ketahanan pangan,” ujar Irwasum Polri.

Langkah ini bertujuan untuk membangun momentum positif, sehingga pada 16 Januari mendatang, isu penanaman jagung serentak dapat menjadi perhatian nasional dan memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian.

Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan, Polri menjalankan berbagai inisiatif strategis, termasuk pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian. Personel Polri turut aktif dalam mengelola lahan tidak produktif dengan menanam jagung, padi, dan komoditas lainnya guna meningkatkan produksi pangan nasional.

Tak hanya itu, Polri juga menjalin kemitraan dengan para petani untuk mendorong pengelolaan lahan secara optimal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi jagung nasional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kolaborasi antara Polri, Kementerian Pertanian, dan dinas terkait di daerah diharapkan dapat memastikan keberhasilan program ketahanan pangan ini. Dengan keterlibatan aktif Polri, program penanaman jagung serentak ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas pangan, tetapi juga memperkuat peran kepolisian dalam menjaga ketahanan nasional.

Melalui program ini, Polri menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, khususnya di sektor pertanian. Keberhasilan program ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani dan perekonomian nasional.