MUNA, Sultranet.com – La Ode Awori, pemilik sah sebidang tanah di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, yang telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dirumorkan akan digugat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna.

Anehnya, Pemkab dikabarkan hanya mendasarkan klaim mereka pada Surat Keterangan Tanah (SKT), sebuah dokumen yang lebih lemah secara hukum dibandingkan sertifikat tanah.

Pendamping hukum La Ode Awori, Ramadhan SH, menilai langkah Pemkab Muna ini sebagai upaya yang tidak logis dan justru memperlihatkan lemahnya perlindungan pemerintah terhadap hak-hak warganya.

“Bagaimana mungkin sertifikat tanah yang diterbitkan BPN, lembaga negara, akan digugat dengan SKT yang status hukumnya tidak sekuat sertifikat? Bukannya melindungi rakyat, pemerintah justru mempersulit,” tegas Ramadhan, Jumat (24/1/2025).

Ia menambahkan, tanah tersebut sudah lama dimiliki oleh La Ode Awori, bahkan sebagian lahannya telah dihibahkan untuk bangunan sekolah dasar di wilayah tersebut.

Namun, belakangan Pemkab menyebut tanah itu adalah milik pemerintah karena terdapat bangunan sekolah dan rumah dinas guru di atasnya.

Kepentingan di Balik Pembangunan BTS

Ramadhan menduga polemik ini mencuat karena adanya rencana pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di lokasi tersebut.

Menurutnya, pemerintah terkesan mencari-cari alasan untuk menghambat proses pembangunan yang sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari warga sekitar.

“Kenapa baru sekarang masalah ini muncul? Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang menyebabkan pemerintah kasak-kusuk membahas tanah ini. Padahal, sertifikat tanah jelas lebih kuat dibandingkan SKT,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan sikap pemerintah yang sebelumnya berhasil mengupayakan pengalihan status tanah untuk kepentingan rakyat di wilayah lain, namun justru mempersulit warganya sendiri di Desa Laiba.

Sertifikat vs SKT, Mana yang Sah?

Ramadhan menegaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah tidak mungkin dilakukan tanpa dasar SKT.

Oleh karena itu, ia meminta Pemkab Muna untuk menjelaskan secara transparan dasar hukum klaim mereka.

“Pemerintah seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan malah mempersulit warga yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk kebutuhan yang bermanfaat, seperti pembangunan BTS,” tambahnya.

Sementara itu, La Ode Awori menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan Pemkab Muna. Ia merasa haknya sebagai pemilik lahan yang sah telah diabaikan.

“Saya hanya ingin menggunakan tanah saya sesuai peruntukan. Tapi, kenapa dipersulit seperti ini?” keluhnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Muna belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik ini.

Lasusua, sultranet.com – Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW berlangsung khidmat di Masjid Baitur Rahim, Kelurahan Mala-Mala, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Sabtu, 25 Januari 2025

Acara ini digelar oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Kodeoha bersama Majelis Taklim Kelurahan Mala-Mala dan dihadiri ratusan warga setempat.

Hikmah Isra Mi’raj disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin, S.Pd.I., M.Pd., Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kodeoha.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Jamaluddin mengupas tata cara wudu, bersuci, shalat, dan doa-doa yang menjadi bagian penting dari perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW.

Ia juga menyoroti kesetiaan Siti Khadijah dalam mendampingi Rasulullah menyebarkan Islam.

Acara ini dihadiri Plt. Camat Kodeoha Syahlan Launu, S.H., bersama Ketua TP-PKK Kecamatan Kodeoha, Ny. Yusriani Syahlan, pengurus BKMT Kecamatan Kodeoha, serta para tokoh agama, pemuda, dan masyarakat setempat.

Turut hadir Majelis Taklim Desa Kalu-Kaluku, staf KUA Kodeoha, dan warga Kelurahan Mala-Mala.

Dalam sambutannya, Plt. Camat Kodeoha menegaskan pentingnya peran BKMT dalam mendukung berbagai program pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa BKMT di tingkat desa dilibatkan untuk mendukung program ketahanan pangan sebagai wujud implementasi Asta Cita Presiden Prabowo.

Selain itu, pemerintah kecamatan bersama BKMT akan mengadakan pengajian bulanan di seluruh 12 desa dan kelurahan di Kecamatan Kodeoha untuk mempererat silaturahmi dan membangun kolaborasi.

BKMT juga berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka stunting dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para ibu, mengenai pentingnya gizi dan pola hidup sehat.

“Semoga Kecamatan Kodeoha mampu mewujudkan baldatun tayyibatun warabbun ghafur dan menciptakan masyarakat madani di Kolaka Utara,” ungkap Syahlan.

Peringatan Isra Mi’raj ini tidak hanya menjadi momen refleksi spiritual, tetapi juga langkah konkret dalam membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendukung berbagai program strategis di Kecamatan Kodeoha.

KENDARI, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bombana 2024 di Hotel Fortune Front One Kendari pada Sabtu, 25 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh 110 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 429 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pilkada tahun lalu.

Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan Pilkada Bombana 2024, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Evaluasi ini juga menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyampaikan masukan terkait peran serta tanggung jawab masing-masing instansi dalam mendukung pesta demokrasi.

Salah satu narasumber dalam kegiatan ini adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, Drs. Budiman, MM, yang mewakili Kepala Kesbangpol, dr. H. Sunandar, MM.Kes. Dalam paparannya, Budiman menyoroti peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam mendukung kelancaran Pilkada 2024, khususnya dalam aspek anggaran, keamanan, netralitas ASN, serta penyediaan data pemilih.

“Badan Kesbangpol adalah leading sektor dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar, mulai dari menjamin ketersediaan anggaran, menjaga stabilitas politik dan keamanan, hingga memastikan netralitas ASN. Selain itu, kami juga bertanggung jawab dalam penyediaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) kepada KPU,” ujar Budiman.

Ia menambahkan bahwa selama Pilkada 2024, Kesbangpol berfokus pada penguatan koordinasi lintas instansi serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan ini sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pemilu di tahun-tahun mendatang.

“Evaluasi ini menjadi refleksi bagi kita semua, bagaimana penyelenggaraan Pilkada 2024 telah berjalan, apa kendala yang dihadapi, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pemilu ke depan,” tambah Budiman.

Selain Budiman, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Kapolres Bombana, perwakilan Kodim 1431 Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, serta Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sultra. Setiap narasumber menyampaikan hasil evaluasi dari perspektif masing-masing, termasuk aspek keamanan, penegakan hukum, serta peran pemantau pemilu dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Ketua KPU Kabupaten Bombana, Aminuddin, SE, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya evaluasi sebagai upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pilkada mendatang.

“Kami berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam menghadapi pemilu berikutnya, agar penyelenggaraannya semakin baik dan demokratis,” kata Aminuddin.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Bombana 2024 dapat memberikan masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Bombana. Perbaikan yang dilakukan sejak dini akan berkontribusi pada terselenggaranya pemilu yang lebih transparan, adil, dan profesional di masa depan.

Bombana, sultranet.com – Polres Bombana melakukan pemeriksaan senjata api (senpi) milik personel dan inventaris, Kegiatan yang berlangsung di Mako Polres Bombana tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dan didampingi Wakapolres Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., Kabag SDM AKP Prasadja, S.H., serta Kasipropam IPDA Robert, S.H. Jumat (24/1/2025) pagi.

Pemeriksaan ini mencakup senjata api perorangan dan inventaris dari SPKT, Sat Samapta, Sat Resnarkoba, dan Sat Reskrim.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam kepemilikan serta penggunaan senjata api.

“Setiap personel yang memegang senjata api wajib memenuhi syarat psikologi dan administrasi yang telah ditentukan. Selain itu, keamanan dalam penyimpanan senjata, baik saat bertugas maupun di rumah, harus menjadi prioritas,” ujar AKBP Wisnu Hadi.

Kapolres juga mengingatkan pentingnya perawatan senjata agar selalu dalam kondisi siap pakai.

“Senjata harus dirawat dan dijaga kebersihannya. Penggunaan senjata pun harus sesuai prosedur, hanya digunakan dalam situasi tertentu dan untuk melumpuhkan, bukan untuk tujuan lain,” tambahnya.

Kapolres juga menyarankan agar latihan menembak rutin digelar untuk meningkatkan keterampilan personel.

“Latihan menembak perlu dilakukan secara berkala, terutama bagi pemegang senjata api, agar mereka selalu siap menghadapi situasi di lapangan,” tegas Kapolres.

Kasipropam IPDA Robert melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat senjata api, nomor seri, jumlah peluru, serta kebersihan senjata. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan senjata yang digunakan memenuhi standar keamanan dan layak pakai.

Kegiatan ini merupakan langkah preventif Polres Bombana untuk memastikan profesionalitas dan kesiapan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

MUNA, Sultranet.com – La Ode Awori, pemilik lahan di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, resmi melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna ke Polres Muna pada Jumat (24/1/2025). Laporan ini terkait dugaan penghalangan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di atas lahan miliknya yang telah bersertifikat.

Ramaddan, perwakilan keluarga sekaligus juru bicara La Ode Awori, mengungkapkan bahwa laporan tersebut mencakup dugaan tindakan penghalangan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muna, Asisten Daerah, serta Kepala Sekolah SDN 5 Parigi.

“Tanah ini adalah milik keluarga kami yang sah, dengan sertifikat hak milik bernomor 00435 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, Pemkab Muna justru menggugat dan menganggap tanah ini bermasalah,” ujar Ramaddan.

Menurut Ramaddan, rencana pembangunan BTS tersebut sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Namun, Pemkab berdalih bahwa lokasi tersebut tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) karena berdekatan dengan aset daerah, yakni bangunan SDN 5 Parigi.

Ramaddan mempertanyakan alasan Pemkab dan menuding adanya standar ganda dalam penerapan aturan. “Jika menelisik BTS lain yang sudah ada di Muna, apakah semuanya sudah sesuai SOP? Bahkan ada yang dibangun tanpa persetujuan warga. Jadi, alasan ini hanya mencari-cari masalah,” tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa pembangunan BTS di Desa Laiba sangat penting untuk mendukung akses komunikasi masyarakat, mengingat lokasi ini akan menjadi penghubung jaringan bagi wilayah Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Kapolres Muna melalui Kepala SPKT Polres Muna, Ipda Qodrat, membenarkan adanya laporan tersebut. “Iya, laporan atas nama La Ode Awori telah kami terima,” singkatnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Muna belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Sementara itu, masyarakat Desa Laiba berharap agar proses pembangunan BTS dapat segera terealisasi tanpa kendala hukum lebih lanjut.

BOMBANA, Sultranet.com – Upaya peningkatan kesejahteraan petani terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kali ini, Dinas Pertanian Bombana berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana menggelar penanaman perdana bibit bawang merah di Kampung Zakat, Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 24 Januari 2025.

Penanaman ini merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang diluncurkan oleh BAZNAS bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Program tersebut menyasar masyarakat kurang mampu melalui pemberdayaan sektor pertanian yang berkelanjutan.

Sekretaris BAZNAS Bombana, Muzakkir, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan berasal dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara dan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan lokal di wilayah Kampung Zakat. Ia mengatakan, selain bibit bawang merah, para petani juga menerima pupuk organik dengan teknologi nano untuk mendukung peningkatan hasil produksi.

“Bantuan ini kami salurkan untuk mendukung petani bawang merah agar bisa memperoleh hasil panen yang optimal. Teknologi nano dalam pupuk organik ini kami harapkan mampu meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil pertanian mereka,” ujar Muzakkir saat ditemui usai kegiatan.

Penanaman perdana ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama, penyuluh pertanian, aparatur desa, serta kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memajukan sektor pertanian berbasis zakat.

Kepala Dinas Pertanian Bombana yang diwakili oleh penyuluh pertanian Kecamatan Rumbia Tengah menyampaikan apresiasi atas sinergi BAZNAS dengan pemerintah daerah. Ia berharap, model pemberdayaan ini bisa direplikasi di desa-desa lainnya di Bombana sebagai bentuk kolaborasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat petani.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS dan Kementerian Agama. Ini adalah bentuk nyata sinergi antar-lembaga dalam membantu petani mengembangkan usaha taninya,” ujarnya.

Program ini menargetkan tidak hanya peningkatan produktivitas bawang merah, tetapi juga peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala. Para petani akan mendapat bimbingan mulai dari proses penanaman, pemupukan, hingga panen dan pascapanen.

Desa Tapuahi dipilih sebagai lokasi program karena dinilai memiliki potensi pengembangan hortikultura, khususnya bawang merah, yang dapat menopang ekonomi keluarga petani. Kampung Zakat ini menjadi laboratorium sosial pertama yang memadukan pendekatan agama, sosial, dan ekonomi berbasis komunitas.

Program ini juga merupakan bentuk nyata dari peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Bombana menargetkan agar ke depan lebih banyak kelompok tani yang bisa dibina dan mendapatkan akses bantuan produktif.

“Kami ingin zakat menjadi instrumen penggerak ekonomi. Bukan hanya sebagai bantuan konsumtif, tapi juga produktif, yang bisa memberikan dampak jangka panjang,” tegas Muzakkir.

Diharapkan kehadiran program Kampung Zakat di Tapuahi bisa memberikan efek domino bagi desa-desa lainnya di Bombana. Bagi petani setempat, bantuan ini menjadi angin segar di tengah tantangan pertanian modern yang semakin kompleks.

“Ini adalah langkah awal yang baik. Kami para petani sangat terbantu dan berharap bisa terus didampingi hingga panen nanti,” kata salah satu anggota kelompok tani saat ditemui di lokasi penanaman.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, Dinas Pertanian dan BAZNAS Bombana optimistis bahwa program ini bisa menjadi contoh praktik baik pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat dan pertanian berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menyerahkan bantuan tower rumah bibit Pekarangan Pangan Lestari (P2L) kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati di Desa Lantawonua. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat serta mendorong pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan. (24/1/2025)

Acara serah terima berlangsung dengan penuh antusias, dihadiri oleh anggota KWT Melati, pemerintah desa, serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Bombana. Tower tersebut akan dimanfaatkan untuk pengelolaan dan penyemaian bibit tanaman pangan dalam mendukung keberlanjutan program P2L.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Safruddin Ratta, S.P., M.A.P., menegaskan bahwa program P2L memiliki peran strategis dalam diversifikasi pangan dan pemanfaatan sumber daya lokal. “Bantuan ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi kelompok tani, terutama dalam menjaga ketersediaan bibit berkualitas yang mendukung kebutuhan pangan rumah tangga dan masyarakat di Desa Lantawonua,” ujarnya.

Desa Lantawonua dikenal sebagai salah satu wilayah aktif dalam pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari. Program ini bertujuan menggerakkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat keluarga.

Selain memberikan bantuan tower rumah bibit, Dinas Ketahanan Pangan Bombana juga berkomitmen untuk terus mendampingi KWT Melati dalam upaya meningkatkan hasil pertanian berbasis pekarangan. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan tetapi juga memberdayakan perempuan dalam menciptakan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

Acara serah terima diakhiri dengan peninjauan langsung ke lokasi rumah bibit oleh tim Dinas Ketahanan Pangan bersama anggota KWT Melati. Para peserta berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi mewujudkan ketahanan pangan yang lebih kuat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – BLU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana menggelar pertemuan bersama BPJS Kesehatan dan tenaga kesehatan rumah sakit untuk menyamakan pemahaman terkait mekanisme klaim INA-CBG, khususnya pada pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pertemuan berlangsung di ruang rapat BLU RSUD Bombana dan dihadiri Dewan Pengawas RSUD dr. Sunandar, MM.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana Sulkifli, Sekretaris Dinas Kesehatan Bombana Dr. Hj. Hayami, M.Kes, Direktur RSUD drg. Riswanto, M.KM, jajaran direksi, dokter spesialis, serta tenaga kesehatan. Kegiatan digelar pada Selasa, 25 November 2025.

Direktur RSUD Bombana, drg. Riswanto, M.KM, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai alur klaim yang kerap menjadi tantangan dalam pelayanan gawat darurat. “Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai prosedur klaim, serta mengatasi hambatan yang mungkin terjadi dalam proses administrasi klaim yang berkaitan dengan pelayanan darurat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penyelarasan tersebut penting agar pelayanan yang diterima masyarakat tidak terhambat oleh persoalan teknis administrasi. “Diskusi ini penting untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi pasien, serta menjaga kelancaran alur klaim yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistem BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, tenaga kesehatan dan BPJS Kesehatan membahas sejumlah poin krusial yang selama ini menjadi kendala di fasilitas kesehatan tingkat rumah sakit, termasuk penilaian kondisi gawat darurat, pengkodean tindakan medis, hingga proses verifikasi klaim. Diskusi berlangsung terbuka dan interaktif, memungkinkan seluruh pihak memahami perspektif masing-masing serta mencari solusi praktis yang dapat diterapkan.

Pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana menyampaikan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, terutama dalam proses verifikasi dan komunikasi data perawatan pasien. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi klaim tidak terbaca atau tertolak akibat ketidaksesuaian administratif.

Sementara itu, jajaran tenaga kesehatan RSUD Bombana mengapresiasi forum ini sebagai wadah untuk menyampaikan tantangan yang mereka hadapi di lapangan, terutama ketika menangani kasus-kasus gawat darurat yang membutuhkan keputusan cepat. Penyelarasan persepsi diharapkan dapat membantu dokter dan perawat fokus pada pelayanan tanpa khawatir terjadi hambatan pada pengurusan klaim pasien.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pembaruan informasi secara berkala agar alur klaim INA-CBG berjalan lebih efisien. RSUD Bombana menegaskan komitmennya memberikan pelayanan yang humanis dan responsif, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Bombana, SultraNET. -| Pasar Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, menjadi lokasi kegiatan Karya Bakti pembersihan yang dilaksanakan oleh Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Serka Sahlan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan sehat demi kenyamanan para pengunjung.

Dalam aksi gotong royong ini, turut hadir anggota Koramil 02/Kabaena yang dipimpin oleh Serka Sahlan serta warga Dusun 3 Batuawu sebanyak 20 orang yang dikoordinir oleh Kepala Dusun, Bapak Masrud. Seluruh peserta tampak antusias membersihkan area pasar dari sampah dan endapan kotoran yang berpotensi menimbulkan bau tidak sedap dan penyakit.

Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena, Serka Sahlan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat rutin dilakukan agar lingkungan pasar tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dusun 3 Batuawu, Bapak Masrud, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini.

“Dengan adanya dukungan dari Babinsa, warga menjadi lebih bersemangat untuk menjaga kebersihan pasar yang merupakan pusat perekonomian masyarakat,” Ujar Kadus.

Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, menambahkan bahwa kegiatan Karya Bakti ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI dan masyarakat.

“Kami selalu siap mendukung kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan,” Pungkas Kapten Efendi.

Bombana, sultranet.com – Program Kampung Zakat yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Kementerian Agama Republik Indonesia terus berlanjut dengan langkah konkret. Setelah resmi diluncurkan pada 28 November 2024 di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, kini program tersebut memasuki tahap penanaman perdana bibit bawang merah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 24 Januari 2025, dengan dukungan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara melalui BAZNAS Kabupaten Bombana.

Sekretaris BAZNAS Kabupaten Bombana, Bang Muzakkir, S.Pi., menjelaskan bahwa bantuan bibit bawang merah ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam mendukung ketahanan pangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Zakat. “Bantuan ini kami salurkan sebagai bentuk kontribusi nyata BAZNAS dalam upaya mengentaskan kemiskinan, khususnya di Kampung Zakat Desa Tapuahi,” ujarnya.

Selain bibit bawang merah, BAZNAS Kabupaten Bombana juga memberikan bantuan berupa pupuk organik teknologi nano dengan merek Paten. “Kami berharap dengan penggunaan pupuk ini, hasil panen petani bisa lebih maksimal dan berkualitas,” tambah Muzakkir.

Kegiatan penanaman perdana ini turut dihadiri oleh Kepala Seksi Zakat Kementerian Agama Kabupaten Bombana, penyuluh pertanian, kepala dusun, Babinsa Desa Tapuahi, serta anggota kelompok tani setempat. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan berbasis zakat.

Dalam kesempatan yang sama, Muzakkir juga menyampaikan harapan agar bantuan ini dapat menjadi stimulus bagi petani lainnya di Kabupaten Bombana untuk meningkatkan produksi pertanian mereka. “Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, kelompok tani di Kampung Zakat semakin termotivasi dan hasil panennya meningkat. Kami ingin program ini memberikan dampak besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat Bombana,” katanya.

Program Kampung Zakat merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis dana zakat. Dengan adanya pendampingan dan bantuan berkelanjutan, diharapkan Kampung Zakat Desa Tapuahi dapat menjadi contoh sukses bagi daerah lain dalam memanfaatkan zakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.