Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana menghadiri sosialisasi pengadaan gabah dan beras tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Perum Bulog Cabang Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Bulog, dan para petani dalam memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan berkualitas. Acara berlangsung pada Kamis, 23 Januari 2025.

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Polres Bombana, Kodim 1431 Bombana, Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta sejumlah petani dan pemangku kepentingan lainnya.

Kepala Perum Bulog Cabang Bombana, Aang Fahri Hajad, SE., SH., dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan petani dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. “Sosialisasi ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memahami lebih dalam mengenai sistem pengadaan gabah dan beras, termasuk prosedur, harga dasar, serta strategi pengelolaan stok. Kami berharap petani dapat lebih memahami mekanisme ini agar distribusi pangan berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam sesi pembahasan, peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur pengadaan gabah, skema harga, serta upaya stabilisasi pasokan dan harga beras di pasar. Berbagai tantangan di lapangan juga menjadi sorotan, termasuk fluktuasi harga gabah, kualitas hasil panen, dan akses distribusi. Para petani diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta kendala yang mereka hadapi dalam proses produksi dan penjualan gabah.

Selain itu, strategi pengelolaan stok pangan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan dan kenaikan harga di masa mendatang juga dibahas secara mendalam. “Kami ingin memastikan bahwa pasokan pangan di Bombana tetap aman dan harga beras tidak mengalami lonjakan yang merugikan masyarakat,” tambah Aang Fahri Hajad.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan petani dalam upaya mendukung ketahanan pangan yang lebih baik di Kabupaten Bombana. Dengan koordinasi yang lebih kuat, program ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

MUNA, Sultranet.com – Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) milik Indosat di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, terhambat diduga akibat tidak keluarnya izin dari pemerintah desa dan kecamatan. Meskipun lahan telah dihibahkan oleh pemiliknya dan mendapatkan persetujuan warga sekitar, pihak pemerintah berdalih bahwa tanah tersebut masih bermasalah karena akan digugat terkait kepemilikannya oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Pemilik lahan, Laode Awori, menyatakan bahwa dirinya telah memberikan izin pembangunan BTS di atas tanah miliknya karena memahami pentingnya keberadaan jaringan telekomunikasi di desa tersebut.

“Saya langsung menyetujui pembangunan BTS di lahan saya karena manfaatnya besar untuk masyarakat. Lahan ini memiliki sertifikat dengan nomor Hak Milik 00435 atas nama saya,” ungkap Awori. Kamis (3/1)

Namun, meskipun semua persyaratan administratif dan tanda tangan warga telah dipenuhi, pemerintah desa dan kecamatan enggan memberikan persetujuan akhir. Alasan yang disampaikan adalah lokasi tanah tersebut berdekatan dengan aset milik pemerintah dan masih menjadi objek gugatan.

Kepala Desa Laiba, Boy Sandri, saat dikonfirmasi, membantah bahwa pihaknya menolak pembangunan BTS. Menurutnya, izin belum diberikan karena masalah aset pemerintah yang sedang dalam proses hukum.

“Kami bukannya tidak setuju, tetapi tanah itu berada di dekat aset pemerintah, sehingga harus ada izin yang jelas. Pemerintah masih akan melakukan gugatan terhadap kepemilikan lahan tersebut,” jelas Boy.

Di sisi lain, Ramdhan SH, pendamping masyarakat, mengecam sikap pemerintah yang dinilai menghalangi pembangunan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa keberadaan BTS Indosat di Desa Laiba akan berdampak positif bagi komunikasi warga di tiga kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

“Seharusnya pemerintah mendukung niat baik ini, bukan malah menghalangi. BTS ini akan meningkatkan akses komunikasi dan mendorong kemakmuran rakyat. Semua persyaratan telah dipenuhi, jadi tidak ada alasan untuk menunda pembangunannya,” tegas Ramdhan.

Ia juga meminta pemerintah menghormati hak rakyat untuk mendapatkan akses komunikasi yang layak.

Pembangunan BTS di Desa Laiba menjadi harapan besar bagi masyarakat, mengingat desa tersebut masih memiliki keterbatasan akses telekomunikasi. Jika tidak segera diselesaikan, persoalan ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut.

Gowa, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana turut serta dalam Bimbingan Teknis dan Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berlangsung di Hotel Double Nine, Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu hingga Kamis (22–23/01/2025). (23/1)

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dengan masing-masing OPD mengutus pejabat teknis atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyusunan LPPD. Dari DPPKB Bombana, hadir Irna Rochatiningrum, S.TP., MM., bersama Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Abdison Apandi Lolon, S.Kom.

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis dalam penyusunan LPPD yang akurat, transparan, dan sesuai dengan pedoman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Para peserta dibekali pemahaman mendalam tentang tata cara pengisian data pada aplikasi Sistem Informasi LPPD (SILPPD), penyelarasan dokumen indikator kinerja perangkat daerah, serta optimalisasi penyusunan laporan sesuai standar yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, peserta diwajibkan membawa laptop dan dokumen indikator kinerja dalam format digital untuk keperluan penginputan data ke dalam aplikasi SILPPD. Para narasumber memberikan pendampingan teknis guna memastikan laporan yang disusun dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyusunan LPPD dilakukan tepat waktu dan akurat. Ada beberapa poin penting yang ditekankan, seperti peningkatan kualitas komputasi LPPD, integrasi kinerja berbasis data, inovasi dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah,” ujar Irna Rochatiningrum.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan akurasi data dalam penyusunan laporan. “Kunci keberhasilan dalam penyusunan LPPD adalah ketaatan terhadap regulasi serta memastikan data yang disajikan benar dan tepat. Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi, kita dapat menghadapi tantangan dalam tata kelola pemerintahan dengan lebih baik,” tambahnya.

Selama dua hari, para peserta mendapatkan arahan langsung dari narasumber yang memiliki keahlian di bidang penyusunan LPPD. Pendampingan intensif diberikan untuk memastikan setiap perangkat daerah dapat memahami serta mengaplikasikan metode penyusunan laporan yang efektif dan sesuai ketentuan.

Dengan terselenggaranya bimbingan teknis ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penyusunan LPPD yang lebih akurat dan transparan diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

Kendari, Sultranet.com – Insiden tragis terjadi di Pasar Sentral Kota Kendari, di mana seorang pengunjung berusia 62 tahun, Laode Muhammad Idris, mengalami luka serius akibat terjatuh dari lantai dua gedung pasar. Kejadian ini memicu protes keras dari Konsorsium Lembaga Pemerhati Keadilan Rakyat (KLPKR) Sulawesi Tenggara, yang langsung menggelar aksi dan mengajukan sejumlah tuntutan.

KLPKR, terdiri dari lima lembaga yaitu Lembaga Kajian Pembangunan dan Demokrasi (LKPD), Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (Lapak), (LPMP), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), dan Gerakan Pemuda Al-Washliyah.

Dalam aksi di Kantor Walikota dan DPRD Kota Kendari, KLPKR menyoroti buruknya pengelolaan Pasar Sentral Kendari. Mereka menilai pengelola pasar, yang berada di bawah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari, lalai dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung.

“Kondisi pasar sangat kumuh, tidak terawat, dan membahayakan pengunjung. Insiden ini membuktikan pengelolaan yang tidak profesional,” ujar Jendral Lapangan KLPKR, Ld. Muhammad Nur Sunandar, Rabu (22/1).

Konsorsium menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar Pj. Wali Kota Kendari segera mencopot Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari serta kepala pengelola Pasar Sentral Kendari atas kelalaian dalam mengelola fasilitas pasar.

Selain itu, mereka mendesak DPRD Kota Kendari segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas dan mencari solusi atas masalah pengelolaan pasar yang buruk.

KLPKR juga meminta Polda Sulawesi Tenggara untuk memproses hukum pengelola pasar, karena kelalaian mereka telah mengakibatkan kecelakaan serius pada pengunjung.

Direktur Lembaga Kajian Pembangunan dan Demokrasi (LKPD) Sultra, Muh. Arham, turut angkat bicara menyikapi insiden ini yang dinilainya fatal dan sangat berbahaya jika tidak ditindaki secara cepat dan serius.

“Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi pengelola pasar. Keselamatan publik adalah prioritas utama, dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kelalaian ini. Kami tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi masyarakat hingga ada tindakan konkret yang diambil,” tegas Arham.

Insiden ini menjadi perhatian luas, dengan berbagai pihak mendesak agar pengelolaan Pasar Sentral Kendari diperbaiki. Konsorsium berharap tuntutan yang diajukan dapat segera ditindaklanjuti demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serda Sambas Difinubun, mendampingi kelompok tani (Poktan) Sinar Pagi Dua dalam pelaksanaan penanaman padi dengan sistem tanam benih langsung (Tabela) di Desa Puu Waeya, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana. Kamis, (23/01). Kegiatan ini dilakukan di lahan milik Ketua Poktan, Saprudin, dengan total luas lahan dan luas tanam mencapai 37 hektare.

Serda Sambas Difinubun menyampaikan bahwa pendampingan ini merupakan bagian dari upaya TNI AD dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kami terus berupaya memberikan pendampingan kepada para petani agar proses penanaman berjalan optimal dan sesuai dengan teknik yang dianjurkan. Sistem Tabela ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen,” ungkapnya.

Ketua Poktan Sinar Pagi Dua, Saprudin, mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam kegiatan pertanian ini. Ia mengungkapkan bahwa pendampingan tersebut sangat membantu petani dalam memahami metode tanam yang lebih efektif.

“Dengan adanya pendampingan dari Babinsa, kami merasa lebih percaya diri dalam menerapkan sistem Tabela, yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas lahan kami,” pungkasnya.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menambahkan bahwa keterlibatan Babinsa dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan swasembada pangan.

“Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan motivasi serta bimbingan teknis kepada petani agar mereka lebih produktif dan mandiri,” ujar Syafaruddin.

Dengan adanya sinergi antara TNI dan petani, diharapkan pertanian di Desa Puu Waeya dapat berkembang lebih baik, mendukung kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan di wilayah Bombana.

Jakarta, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, berhasil mendorong PT. Timah Investasi Mineral (PT. TIM) untuk mengambil langkah konkret dalam menangani banjir lumpur yang meresahkan warga Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat dan sekitarnya.

Menyikapi aspirasi masyarakat, Pimpinan DPRD Bombana yang terdiri dari Ketua Iskandar, Wakil Ketua Herlin, dan Wakil Ketua Zalman mendatangi langsung Kantor Pusat PT. TIM di Jakarta pada Senin, 20/1/2025. Mereka ditemui langsung jajaran direksi PT. TIM, termasuk Direktur Site Kabaena Ari Wibowo, General Manager Operasi Yadvi Arma, dan Kepala Divisi Hukum Icha Audiagariny.

Ketua DPRD Bombana, Iskandar, menyampaikan dalam pertemuan itu, pihaknya mengajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan aktivitas tambang.

Salah satu langkah utama yang disepakati adalah perbaikan sediment pond atau kolam pengendapan. Fasilitas ini berfungsi menahan sedimen dari areal tambang agar tidak mencemari perairan umum, sesuai dengan baku mutu air yang telah ditetapkan.

“Jika sediment pond ini difungsikan secara maksimal, maka lumpur tidak akan lagi turun ke pemukiman warga atau mencemari laut, perusahaan mengakui memiliki 2 sedimen pond dan ini yang harus dimaksimalkan fungsinya,” ujar Iskandar. Rabu (22/1/2025)

Selain itu, PT. TIM berencana memperbaiki kanal banjir yang pernah dibangun sebelumnya. Kanal tersebut tidak efektif karena jalurnya terhambat oleh deker kecil yang memotong jalan kabupaten.

“Mereka akan meminta izin Dinas PUPR untuk membongkar dan memperluas deker tersebut agar aliran air lebih lancar,” jelas Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Bombana itu.

Perusahaan juga berkomitmen melakukan pengurasan sedimen lumpur yang telah mencemari wilayah Baliara dan sekitarnya. Saat ini, tim teknis PT. TIM telah berada di Kabaena untuk memulai langkah penanganan awal.

“Kita beri waktu kepada Pihak Perusahaan untuk bekerja, dan hasilnya akan dievaluasi nanti,” jelas Iskandar.

Tambang yang Ramah Lingkungan

Aktivitas penambangan yang baik seharusnya menerapkan standar operasional yang ketat, termasuk keberadaan sediment pond yang mampu mencegah sedimen masuk ke perairan umum.

Selain itu, kanal banjir dan drainase yang efektif sangat penting untuk mengendalikan limpasan air dari lokasi tambang, terutama saat musim penghujan.

Banjir lumpur di Baliara menjadi perhatian serius karena tidak hanya merugikan warga tetapi juga mencemari laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Kerusakan ekosistem laut dapat berdampak jangka panjang jika tidak segera ditangani.

Untuk diketahui, diduga akibat aktivitas tambang PT. TIM, banjir lumpur terjadi di wilayah Baliara dan sekitarnya hampir di setiap musim penghujan, dengan banjir lumpur yang masuk ke pemukiman warga serta mencemari laut.

Langkah progresif dari DPRD Bombana diharapkan membawa dampak signifikan dan menjadi perhatian serius dari perusahaan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang digelar di Malino tidak terkait dengan perpisahan Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam penyusunan LPPD sesuai ketentuan yang berlaku. Rabu (22/1/2025)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bombana, M. Syukri Kasim, S.IP, mewakili Pj. Bupati, menegaskan bahwa Bimtek dan Asistensi LPPD adalah program rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akurasi laporan kinerja pemerintahan daerah.

“Kegiatan ini sangat penting sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan serius, transparan, dan berbasis data yang akurat melalui proses asistensi dari tenaga ahli,” jelasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa kegiatan tersebut berkaitan dengan perpisahan Pj. Bupati Bombana. “Kami tegaskan bahwa Bimtek ini murni untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tidak ada kaitannya dengan acara seremonial perpisahan,” tegasnya.

Pemilihan lokasi di Malino, lanjut Syukri, dilakukan dengan pertimbangan menciptakan suasana yang lebih kondusif, sehingga para peserta dapat fokus mengikuti materi tanpa gangguan aktivitas rutin.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan pembekalan dari Plh. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dra. Imelda, M.Ap. Materi yang disampaikan meliputi tata cara pelaporan, analisis kinerja, serta pemenuhan indikator keberhasilan pemerintahan daerah sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat memahami tujuan utama dari pelaksanaan Bimtek dan Asistensi LPPD ini. “Kami mengimbau semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak berdasar terkait agenda resmi pemerintahan,” tambah Syukri.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan terlaksananya Bimtek dan Asistensi ini, diharapkan Penilaian LPPD Kabupaten Bombana Tahun 2024 dapat meningkat dari kategori sedang menjadi tinggi.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan pemeriksaan bebas narkoba bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai salah satu persyaratan wajib dalam proses rekrutmen. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap calon pegawai memiliki integritas tinggi serta terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Pemeriksaan berlangsung di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Bombana, Rabu (22/01/2025).

Kepala Labkesda Bombana, Enggartini, S.Si, S.Tr.AK, menyatakan bahwa pemeriksaan ini melibatkan tim medis yang berkompeten untuk memastikan hasil yang akurat dan transparan. “Setiap peserta CPNS diwajibkan menjalani tes urine sebagai bagian dari pemeriksaan ini. Hasilnya akan menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS tahun ini,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa pemeriksaan bebas narkoba ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan upaya nasional dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi.

Selain pemeriksaan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik bagi para peserta. Pemerintah daerah menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) serta instansi terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kami berharap para peserta CPNS tidak hanya memahami pentingnya bebas narkoba sebagai syarat administrasi, tetapi juga menyadari dampak negatif narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kerja,” tambah Enggartini.

Pemeriksaan ini mendapat tanggapan positif dari para peserta CPNS. Salah seorang peserta, Andi, mengaku mendukung penuh kebijakan ini karena mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan aparatur yang bersih dan berintegritas. “Kami sebagai calon pegawai negeri tentu harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Pemeriksaan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen dalam memberantas narkoba,” katanya.

Dengan adanya program ini, diharapkan setiap pegawai yang lolos seleksi benar-benar memiliki kualitas terbaik untuk mengemban tugas pelayanan publik. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Bombana sebagai wilayah yang bebas dari narkoba.

Kegiatan pemeriksaan bebas narkoba ini menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun generasi pegawai negeri yang berkualitas, berintegritas, dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana melaksanakan reviu terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di 206 sekolah, sebagai langkah memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Kegiatan ini berlangsung pada 16 hingga 31 Januari 2025 di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Bupati Bombana. (22/1/2025)

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menjelaskan bahwa reviu dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah II bersama tim yang terdiri dari Pengendali Teknis Arniati A., S.STP., M.Si., serta Ketua Tim Ni Made Suartini, S.KKM., M.Si. Pemeriksaan mencakup 173 Sekolah Dasar (SD) dan 33 Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Bombana.

“Reviu ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana BOS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami ingin mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar Ridwan.

Pengendali Teknis, Arniati A., menambahkan bahwa reviu ini berpedoman pada Permendikbud Tahun 2022 Pasal 39, yang mengatur komponen penggunaan Dana BOS Reguler. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen dan evaluasi belajar, hingga pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan.

“Kami memastikan bahwa pembelanjaan Dana BOS sudah sesuai dengan ketentuan, mulai dari pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga penyediaan alat multimedia pembelajaran. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Bombana,” jelas Arniati.

Dengan adanya reviu ini, diharapkan setiap sekolah dapat mengelola anggaran pendidikan secara lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran. Inspektorat Bombana juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Dana BOS agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Kegiatan reviu ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.

Bombana, SultraNET. | – Personel Koramil 1431-03/Poleang bersama masyarakat Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, melaksanakan kegiatan penanaman pohon Bitti sebagai upaya pencegahan banjir dan polusi udara di wilayah tersebut, Rabu (22/01). Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pihak, termasuk aparat desa dan warga setempat.

Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Sertu Abd. Wahid, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi dampak buruk perubahan iklim.

“Penanaman pohon Bitti ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kualitas udara di Desa Teppoe,” ungkapnya.

Sementara itu, Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut.

“Kolaborasi antara TNI dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam upaya penghijauan di wilayah Kecamatan Poleang Timur,” ujar Lettu Dahlan.

Kepala Dusun Teppoe, Pak Suparman, turut menyambut baik inisiatif ini dan berharap penanaman pohon dapat terus berlanjut di masa mendatang.

“Kami sangat berterima kasih kepada Babinsa yang telah menginisiasi kegiatan ini. Semoga pohon-pohon yang ditanam hari ini bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya.