Bombana, sultrtanet.com. — Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama jajaran pemerintah daerah melakukan panen bersama di Kebun PKK Kabupaten Bombana sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, didampingi Staf Ahli TP PKK Sultra Ny. Ratna Lada Hugua. Turut hadir Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., serta Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos bersama jajaran.

Panen bersama tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Bombana. Dalam kegiatan itu, berbagai hasil tanaman pekarangan seperti cabai, tomat, dan aneka sayuran dipanen secara langsung oleh para peserta.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, menegaskan pentingnya peran PKK dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga. “Pemanfaatan pekarangan rumah harus terus didorong agar mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan pemanfaatan lahan pekarangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan keluarga secara berkelanjutan. Ia berharap program ini dapat terus dikembangkan di seluruh daerah.

Sementara itu, Bupati Bombana Burhanuddin menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program TP PKK yang dinilai memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Kegiatan seperti ini sangat positif karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal ketahanan pangan dan ekonomi keluarga,” katanya.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Fatmawati Kasim Marewa, menambahkan bahwa kebun PKK menjadi salah satu contoh nyata pemanfaatan lahan yang produktif. Ia berharap kegiatan serupa dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah secara optimal.

Suasana panen berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Para peserta tampak antusias memetik hasil kebun yang telah dikelola secara berkelanjutan. Momentum ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara TP PKK provinsi dan kabupaten.

Melalui kegiatan ini, TP PKK diharapkan terus menjadi motor penggerak dalam mengembangkan program pemberdayaan keluarga, khususnya dalam mendukung ketersediaan pangan rumah tangga yang mandiri dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Akses jalan Utama di Desa Tembe, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sempat tertutup akibat pohon tumbang yang dipicu angin kencang dan kondisi tanah yang Labil, Senin (09/02/2026). Menyikapi kondisi tersebut, Babinsa Desa Tembe Sertu Musriadi bersama Kepala Desa dan warga bergerak cepat melakukan pembersihan.

Babinsa Desa Tembe Sertu Musriadi bersama aparat desa dan masyarakat setempat melaksanakan kerja bakti membersihkan ranting serta batang pohon yang melintang di jalan. Proses pembersihan dilakukan secara gotong royong dengan menggunakan mesin senso milik warga.

“Begitu mendapat laporan dari warga, kami langsung turun ke lokasi bersama aparat desa untuk memastikan akses jalan segera terbuka dan tidak membahayakan pengguna jalan,” kata Sertu Musriadi di sela kegiatan.

Ia menambahkan, kerja sama antara Babinsa, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam penanganan kejadian darurat di wilayah binaan. “Gotong royong seperti ini harus terus kita jaga, karena sangat membantu dalam situasi mendesak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tembe mengapresiasi respon cepat Babinsa dan partisipasi aktif warga dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi yang terbangun menunjukkan kepedulian bersama terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada Babinsa dan seluruh warga yang langsung bergerak. Berkat kebersamaan ini, jalan bisa segera dibersihkan dan aktivitas warga kembali normal,” ungkap Kepala Desa.

Melalui kejadian ini, aparat desa bersama Babinsa mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta segera melaporkan kejadian yang dapat mengganggu keselamatan dan kepentingan umum.

Bombana, sultranet.com — Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif dan tepat sasaran. Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan fasilitas pemenuhan gizi yang diperuntukkan bagi peserta didik di daerah terpencil serta mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaannya. Kegiatan ini diikuti secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, pada Jumat, 9 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Bombana didampingi oleh Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta Koordinator Program Makan Bergizi Gratis wilayah Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional, khususnya yang menyasar peningkatan kualitas gizi peserta didik di daerah terpencil.

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini diselenggarakan untuk meninjau sejauh mana progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur. Melalui forum tersebut, para peserta rapat dapat memaparkan perkembangan program di daerah masing-masing sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan fasilitas tersebut.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan fasilitas yang disiapkan sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis bagi peserta didik. Fasilitas ini berperan penting dalam memastikan penyediaan makanan bergizi yang berkualitas bagi siswa, khususnya di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan gizi yang memadai.

Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama adalah mengenai penegasan tenggat waktu atau deadline pembangunan SPPG di berbagai daerah. Hal ini menjadi perhatian penting karena pembangunan fasilitas tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk investor yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan infrastruktur.

Para peserta rapat juga membahas capaian progres pembangunan SPPG yang telah berjalan hingga saat ini. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan fasilitas tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta mematuhi seluruh ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, rapat juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam program ini. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan dapat segera diatasi secara bersama-sama.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Pemerintah daerah tentu sangat mendukung pelaksanaan program ini, khususnya untuk memastikan peserta didik di wilayah terpencil juga mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang layak,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, keberadaan fasilitas SPPG sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, karena menjadi pusat penyediaan layanan gizi bagi para siswa. Oleh karena itu, proses pembangunan fasilitas ini harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak investor dalam memastikan pembangunan SPPG berjalan dengan baik. Dengan koordinasi yang kuat, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya bagi peserta didik di daerah terpencil.

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini juga diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan dari sejumlah daerah di Indonesia yang turut melaksanakan pembangunan SPPG. Melalui forum tersebut, para peserta dapat saling bertukar informasi mengenai perkembangan program serta berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap hasil rapat monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi dasar dalam memperkuat pelaksanaan program di daerah. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar pembangunan SPPG di wilayah terpencil dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan tersedianya fasilitas pemenuhan gizi yang memadai, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara optimal serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesehatan dan kualitas belajar peserta didik di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana menandatangani Perjanjian Kinerja antara Bupati Bombana dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta para camat sebagai langkah memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan dan meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi di daerah. Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bombana Lantai 2 dan dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta para camat se-Kabupaten Bombana. Penandatanganan perjanjian kinerja tersebut menjadi bentuk komitmen bersama antara pimpinan daerah dan seluruh perangkat pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja merupakan momentum penting dalam memperkuat sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Pagi hari ini tercatat kembali momen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini, terutama dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai salah satu upaya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB Republik Indonesia,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, penandatanganan perjanjian kinerja tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki target kerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan.

Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Pemerintah Kabupaten Bombana saat ini memperoleh predikat B dengan nilai SAKIP sebesar 67,76.

Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, namun masih perlu terus ditingkatkan agar kualitas kinerja pemerintahan semakin baik di masa mendatang.

Bupati juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhasil meraih predikat BB dalam evaluasi SAKIP.

Meski demikian, ia optimistis Pemerintah Kabupaten Bombana mampu meningkatkan capaian tersebut melalui kerja keras dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah.

“Hal ini bukan mustahil untuk kita capai. Dengan komitmen dan kerja bersama, peningkatan kinerja pemerintahan daerah dapat kita wujudkan,” tegasnya.

Optimisme tersebut, lanjut Burhanuddin, didukung oleh sejumlah capaian positif yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Bombana dalam bidang pelayanan publik.

Salah satunya adalah keberhasilan pemerintah daerah memperoleh predikat A dalam Indeks Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB pada Desember 2025. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bombana juga menerima penilaian tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia terkait opini pelayanan publik pada Januari 2026.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah berjalan ke arah yang positif.

Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan kinerja agar pelayanan publik semakin berkualitas serta pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga mengingatkan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan harus diikuti dengan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah disepakati.

“Tujuannya agar seluruh target kinerja organisasi terpenuhi sehingga mampu mendongkrak kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana secara keseluruhan,” jelasnya.

Selain itu, Bupati Bombana meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan camat untuk segera menurunkan perjanjian kinerja tersebut kepada seluruh pejabat struktural hingga staf di masing-masing unit kerja.

Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh aparatur sipil negara memahami tanggung jawab serta target kerja yang harus dicapai di setiap unit organisasi.

Burhanuddin juga menekankan pentingnya integrasi perjanjian kinerja ke dalam sistem e-Kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

Melalui sistem tersebut, capaian kinerja setiap aparatur dapat dipantau secara lebih transparan dan terukur hingga ke tingkat individu.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa seluruh aparatur bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap penandatanganan perjanjian kinerja ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya kerja berbasis kinerja di lingkungan birokrasi daerah.

Melalui komitmen tersebut, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., menyambut kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka dalam rangka kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan program pemberdayaan keluarga di daerah tersebut. Penyambutan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (9/2/2026).

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara tiba di Bombana didampingi oleh Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua beserta rombongan. Kehadiran mereka disambut secara resmi oleh pemerintah daerah serta jajaran TP PKK Kabupaten Bombana dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Prosesi penyambutan diawali dengan penampilan tarian adat yang dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan selamat datang kepada tamu dari TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Penampilan budaya tersebut menjadi simbol penghargaan masyarakat Bombana terhadap tamu yang datang serta mencerminkan kekayaan tradisi daerah.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan ke Kabupaten Bombana. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK dalam menjalankan berbagai program pembangunan berbasis keluarga.

“Kami menyambut dengan penuh kebanggaan kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan di Kabupaten Bombana. Kunjungan ini menjadi kesempatan penting bagi kami untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjalankan program-program pemberdayaan keluarga,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, peran TP PKK sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program TP PKK yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari program ketahanan pangan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka mengatakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bombana merupakan bagian dari agenda pembinaan dan penguatan organisasi TP PKK di tingkat kabupaten.

“Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta melihat secara langsung pelaksanaan program-program PKK di daerah, sehingga ke depan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Arinta.

Ia menegaskan bahwa TP PKK memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan keluarga.

Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, kader PKK, serta masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dapat terus terjalin dengan baik sehingga program-program yang dijalankan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dengan TP PKK Kabupaten Bombana, sekaligus memberikan motivasi bagi para kader PKK di daerah untuk terus berinovasi dalam menjalankan program kerja organisasi.

Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tersebut para asisten dan staf ahli Bupati Bombana, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kehadiran para pejabat daerah tersebut menunjukkan dukungan penuh pemerintah kabupaten terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara selama berada di Bombana.

Selama kunjungan kerja di Kabupaten Bombana, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda kegiatan bersama pemerintah daerah dan TP PKK Kabupaten Bombana, termasuk program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap kunjungan kerja ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara TP PKK provinsi dan kabupaten dalam mendorong berbagai program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pangan di daerah tersebut. Kegiatan ini dipusatkan di Pelataran Eks MTQ Kabupaten Bombana sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara di daerah itu, Senin (9/2/2026).

Gerakan Pangan Murah tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sejak pagi hari, masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah komoditas yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, dan telur yang merupakan bahan pangan utama bagi rumah tangga.

Program Gerakan Pangan Murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah bersama TP PKK untuk membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga bahan pokok sekaligus memastikan akses pangan tetap terjangkau bagi semua kalangan.

Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan TP PKK dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, khususnya di tengah dinamika harga pangan.

“Kami berharap melalui Gerakan Pangan Murah ini sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Tim Penggerak PKK semakin kuat, sehingga upaya bersama kita dalam menciptakan masyarakat Bombana yang makmur, mandiri, dan kompetitif dapat terus berkembang,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, program seperti ini memiliki dampak langsung bagi masyarakat karena dapat membantu menekan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat daerah serta mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka mengatakan Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah bersama TP PKK terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok.

“Hadirnya kami di Kabupaten Bombana melalui Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk dukungan TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama TP PKK Kabupaten Bombana dan seluruh stakeholder dalam memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan yang terjangkau,” ujar Arinta.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut tidak hanya dilaksanakan di Bombana, tetapi juga telah digelar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.

Melalui kegiatan tersebut, TP PKK berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa menambahkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini menunjukkan bahwa program Gerakan Pangan Murah sangat dibutuhkan.

Menurutnya, kehadiran program tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga kesejahteraan bersama.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Bombana berlangsung tertib dan lancar dengan pengawasan dari panitia serta dukungan berbagai pihak terkait. Pemerintah daerah berharap program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan yang stabil dan terjangkau.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan berbagai pemangku kepentingan, Gerakan Pangan Murah diharapkan mampu menjadi salah satu solusi nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka, bersama Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si., dan Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., melakukan panen bersama di Kebun PKK Kabupaten Bombana sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, Senin (9/2/2026).

Kegiatan panen bersama tersebut juga dihadiri oleh Staf Ahli TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Ratna Lada Hugua serta jajaran pengurus PKK provinsi dan kabupaten. Panen berlangsung di kebun yang dikelola oleh TP PKK Kabupaten Bombana, dengan berbagai komoditas hortikultura yang ditanam melalui program pemanfaatan pekarangan.

Sejumlah tanaman yang dipanen dalam kegiatan tersebut antara lain cabai, tomat, serta berbagai jenis sayuran yang selama ini dibudidayakan oleh kader PKK bersama masyarakat sekitar. Hasil panen itu menjadi bukti bahwa lahan pekarangan rumah tangga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.

Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Arinta Nila Hapsari A. Sumangerukka menegaskan bahwa program pemanfaatan pekarangan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

“Pemanfaatan lahan pekarangan bukan hanya sekadar menanam tanaman, tetapi juga membangun kesadaran keluarga untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan menanam yang digerakkan oleh TP PKK di berbagai daerah diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ia juga mengapresiasi peran aktif TP PKK Kabupaten Bombana yang dinilai berhasil menggerakkan kader serta masyarakat dalam mengelola lahan pekarangan menjadi kebun produktif.

“Program seperti ini sangat positif karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain meningkatkan ketersediaan pangan, kegiatan ini juga dapat memperkuat kebersamaan dan pemberdayaan keluarga,” kata Arinta.

Sementara itu, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program pemberdayaan keluarga yang dijalankan oleh TP PKK. Ia menilai program pemanfaatan pekarangan memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menjaga ketersediaan pangan, terutama di tingkat rumah tangga.

“Pemerintah daerah tentu mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan pekarangan seperti ini dapat menjadi contoh bagi keluarga lain untuk memanfaatkan lahan yang ada secara produktif,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa juga menegaskan bahwa kebun PKK tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan keluarga yang terus dikembangkan oleh organisasi PKK di daerah.

“Kebun PKK ini menjadi sarana edukasi sekaligus contoh bagi masyarakat bahwa pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis sayuran yang bermanfaat bagi kebutuhan keluarga,” katanya.

Ia menambahkan, TP PKK Kabupaten Bombana akan terus mendorong kader-kader di tingkat desa dan kelurahan untuk mengembangkan program serupa di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, semakin banyak keluarga yang dapat merasakan manfaat dari pemanfaatan pekarangan secara produktif.

Kegiatan panen bersama ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TP PKK provinsi, dan TP PKK kabupaten dalam mengembangkan berbagai program pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan.

Melalui program-program tersebut, TP PKK diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar secara lebih optimal.

Bombana, sultranet.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bombana menggelar rapat perdana pengurus setelah terbentuknya kepengurusan baru masa bakti 2025–2029. Pertemuan ini menjadi langkah awal konsolidasi organisasi sekaligus membahas sejumlah agenda strategis, termasuk pembentukan panitia pelantikan pengurus serta persiapan rapat kerja organisasi. Rapat berlangsung di Aula Pertemuan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana, Minggu, 8 Februari 2026.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KONI Kabupaten Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri jajaran pengurus baru KONI Bombana. Pertemuan ini digelar sebagai tindak lanjut setelah terbitnya Surat Keputusan Kepengurusan KONI Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2025 tertanggal 10 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Ady Aksar.

Dalam rapat tersebut, pengurus KONI Bombana membahas sejumlah agenda penting organisasi, terutama pembentukan panitia pelantikan pengurus dan persiapan pelaksanaan Rapat Kerja KONI Kabupaten Bombana. Agenda tersebut juga merujuk pada Surat KONI Kabupaten Bombana Nomor 01/KONI-Bombana/II/2026 tentang Undangan Rapat Pengurus KONI Kabupaten Bombana.

Ketua KONI Kabupaten Bombana, Burhanuddin, menegaskan bahwa agenda paling mendesak yang harus segera dituntaskan adalah pelantikan pengurus KONI Bombana masa bakti 2025–2029. Menurutnya, pelantikan harus dipersiapkan secara matang karena waktu yang tersedia cukup terbatas.

“Berdasarkan hasil konsultasi dengan KONI Provinsi Sulawesi Tenggara, pelantikan diharapkan dapat dilaksanakan sebelum bulan Ramadan dan direncanakan pada 15 Februari 2026. Artinya waktu persiapan kita sangat terbatas, sehingga dibutuhkan kesiapan dan kerja maksimal dari panitia pelaksana,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa KONI bukan sekadar organisasi formal, tetapi wadah profesi yang menuntut dedikasi, komitmen, dan keikhlasan dari setiap pengurusnya. Menurut Burhanuddin, pengembangan olahraga tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Olahraga memiliki dampak luas bagi masyarakat. Selain mencetak prestasi, aktivitas olahraga juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal, terutama ketika kegiatan olahraga digelar secara masif,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga menyinggung peluang Kabupaten Bombana menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara tahun 2026. Ia mengakui bahwa sebelumnya sempat muncul harapan dari Gubernur Sulawesi Tenggara agar Bombana dapat menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.

Namun demikian, menurutnya peluang tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena keterbatasan infrastruktur olahraga serta kesiapan anggaran daerah.

“Meski sempat ada harapan dari Gubernur Sulawesi Tenggara agar Bombana menjadi tuan rumah Porprov 2026, kondisi infrastruktur dan anggaran kita saat ini belum memungkinkan untuk itu,” jelasnya.

Meski demikian, Burhanuddin memastikan bahwa fokus utama KONI Bombana tetap pada peningkatan prestasi atlet daerah. Ia menegaskan bahwa setelah pelantikan pengurus dilaksanakan, seluruh pengurus KONI bersama pengurus cabang olahraga (cabor) akan segera bekerja sesuai bidang masing-masing untuk mempersiapkan atlet menghadapi Porprov Sulawesi Tenggara 2026.

“Kita ingin setelah pelantikan nanti, seluruh pengurus langsung bekerja. Setiap bidang dan cabang olahraga harus memiliki program yang jelas untuk meningkatkan prestasi atlet Bombana,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian KONI Kabupaten Bombana, Nasruddin, SH., MH menyampaikan bahwa pelantikan pengurus KONI Bombana akan dirangkaikan dengan pelaksanaan Rapat Kerja KONI Kabupaten Bombana.

Menurut Nasruddin, rapat kerja tersebut akan menjadi forum penting bagi seluruh pengurus dan pemangku kepentingan olahraga di Bombana untuk merumuskan arah pembinaan olahraga daerah dalam beberapa tahun ke depan.

“Raker ini sangat penting karena akan menjadi forum strategis untuk memetakan cabang olahraga unggulan di Bombana, menyusun program pembinaan atlet, serta mematangkan seluruh persiapan menghadapi Porprov Sulawesi Tenggara 2026,” kata Nasruddin.

Ia menambahkan bahwa pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci bagi peningkatan prestasi atlet daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Karena itu, rapat kerja KONI Bombana diharapkan dapat menghasilkan program yang realistis sekaligus berdampak langsung terhadap pengembangan olahraga di daerah.

Dengan dimulainya konsolidasi organisasi melalui rapat perdana ini, KONI Bombana optimistis mampu membangun sistem pembinaan olahraga yang lebih terstruktur dan profesional. Dukungan pemerintah daerah, pengurus cabang olahraga, serta masyarakat diharapkan dapat menjadi kekuatan bersama untuk mengangkat prestasi olahraga Bombana di tingkat yang lebih tinggi.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 24 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai bagian dari langkah penguatan birokrasi dan percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah. Prosesi pelantikan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Jumat (6/2/2026).

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pejabat struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta dedikasi tinggi untuk kepentingan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang hari ini telah diambil sumpah jabatan dan dilantik. Amanah ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Buktikan kepercayaan ini dengan prestasi kerja, ide, dan inovasi guna meningkatkan kinerja serta program pemerintah demi kemajuan Bombana,” ujar Burhanuddin.

Bupati menegaskan bahwa pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini juga merupakan bagian dari evaluasi serta penyegaran dalam sistem birokrasi pemerintah daerah.

Menurutnya, penyegaran jabatan merupakan langkah penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif serta mampu merespons berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang.

“Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan berkelanjutan terhadap para pejabat. Evaluasi ini penting untuk memastikan setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan serta kerja sama seluruh aparatur sipil negara di setiap perangkat daerah.

Oleh karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta untuk menjaga integritas, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta mampu membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Keberhasilan dalam memimpin tidak terlepas dari kerja sama semua pihak. Saudara harus peka terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat serta mampu menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan kerja, bawahan, dan masyarakat,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa setiap pejabat harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif dalam menjalankan program kerja, terutama dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Selain itu, para pimpinan organisasi perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bombana.

Sebanyak 24 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik tersebut menempati berbagai posisi strategis di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari kepala dinas, kepala badan, hingga staf ahli bupati.

Beberapa di antaranya adalah Sadli Sirajuddin, S.Kom., M.A.P sebagai Kepala Dinas Sosial, Kalvarios Syamruth, SH, MH sebagai Sekretaris DPRD, Doddy A Muchlisi, SE, M.AP sebagai Kepala Dinas Perpustakaan, Husrifnah, ST, M.Si sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta M. Hadi Raharjo Putra, S.IP sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum.

Selain itu, dr. H. Sunandar, MM.Kes dilantik sebagai Inspektur Daerah, Alfian, SH., M.A.P sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Darwin, SE sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah, serta Drs. Hasdin Ratta, M.Si sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelantikan juga mencakup sejumlah jabatan strategis lainnya seperti Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan dilantiknya para pejabat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat birokrasi yang responsif serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com — Bupati Bombana Ir. Burhanuddin, M.Si memimpin langsung Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2027 sebagai tahapan strategis dalam penyusunan arah pembangunan daerah yang terarah dan partisipatif, yang digelar di Aula Kantor Bappeda Bombana, Kamis (5/2/2025).

Forum tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, serta para camat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, dengan jumlah peserta sekitar 75 orang. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi awal untuk menghimpun masukan dan menyepakati prioritas pembangunan daerah tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan, sekaligus penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025–2029.

“RKPD Tahun 2027 harus menjadi pedoman pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan daya saing daerah melalui penguatan produksi unggulan dan industri kreatif berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD dengan mengusung tema pembangunan “Transformasi Daerah melalui Penguatan Hasil Produksi dan Industri Kreatif.” Tema ini dinilai relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai pihak.

“Diperlukan inovasi pembiayaan pembangunan melalui peningkatan pendapatan daerah, dukungan APBN dan APBD Provinsi, serta pelibatan sektor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi perizinan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Langkah ini diharapkan mampu menarik investor serta meningkatkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Bombana.

“Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi yang kuat, saya berharap pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2027 dapat berjalan lebih optimal demi terwujudnya Bombana yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bombana, Ir. Husrifnah Rahim, ST., M.Si menyampaikan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan untuk menyepakati program dan kegiatan prioritas sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2027.

Ia menjelaskan bahwa setelah forum ini, tahapan penyusunan RKPD akan dilanjutkan melalui Musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang tingkat kabupaten sebagai tahap akhir penetapan.

Melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana semakin berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, sekaligus memperkuat arah pembangunan daerah yang berdaya saing.