Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Musrenbangnas ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan nasional untuk lima tahun ke depan, dengan fokus pada pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, yang menggabungkan prinsip pasar bebas dan asas kekeluargaan.

“Prinsip ekonomi Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap langkah pembangunan kita,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi pembangunan jangka panjang Indonesia, Asta cita, yang menargetkan pengentasan kemiskinan hingga 4,5 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.

Selain itu, prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberantasan TBC, dan program makan bergizi gratis.

Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menjelaskan RPJMN kali ini menjadi fondasi awal menuju Indonesia Emas 2045.

“RPJMN 2025-2029 merupakan panduan strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyampaikan bahwa Musrenbangnas adalah momen penting untuk menyelaraskan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kebijakan nasional.

“Kami berkomitmen mendukung program strategis nasional, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan,” ujar Andap.

Musrenbangnas ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia. (*)

Sultranet.com, Kolaka – Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka menggelar aksi damai menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, Senin (30/12/2024).

Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Kolaka ini diwarnai orasi kritis dan pembentangan spanduk berisi tuntutan agar pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.

Koordinator lapangan aksi, Sahid, menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya akan menambah beban ekonomi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang masih rentan.

“Kami menolak keras kenaikan PPN ini. Pemerintah harus mencari solusi lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan rakyat kecil,” ujar Sahid.

Massa aksi kemudian diterima oleh sejumlah anggota DPRD Kolaka untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kolaka menyatakan akan mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kolaka menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap isu nasional.

“Kami menghargai semangat kritis adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini akan kami sampaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Komitmen kami adalah mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” kata Ketua DPRD Kolaka.

Sikap DPRD Kolaka mendapat respons positif dari para mahasiswa. Sahid menyebutkan bahwa dukungan dari DPRD memberikan harapan baru bahwa kebijakan yang merugikan masyarakat dapat ditinjau ulang.

Aksi berjalan dengan tertib hingga selesai. Para mahasiswa berharap pemerintah pusat dapat mendengar dan mempertimbangkan suara mereka.

“Kami ingin kebijakan yang lebih adil dan tidak memberatkan rakyat kecil. Semoga suara kami menjadi bahan pertimbangan pemerintah,” tandasnya (rilis)

Jakarta, SultraNET.|– Mayjen TNI Windiyatno resmi menjabat sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin, menggantikan Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P., usai dilantik oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, M.Sc., melalui serah terima jabatan digelar di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2025). 

Sebelumnya, Mayjen TNI Windiyatno menjabat sebagai Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapaad), sedangkan Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P., kini mengemban tugas baru sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Kasad juga memimpin Sertijab terhadap tujuh pejabat tinggi lainnya di lingkungan TNI Angkatan Darat, diantaranya Dankodiklatad, Pangkostrad, Pangdam VI/Mulawarman, Pangdam XII/Tanjungpura, Pangdam XIII/Merdeka, Dansecapaad dan Danpusintelad.

Bombana, SultraNET. | – Desa Pasare Apua, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, menjadi lokasi pelaksanaan gotong royong pembersihan parit yang digelar Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama masyarakat setempat, Senin (30/12). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan fungsi drainase demi mencegah genangan air di musim hujan.

Serka Wahab menjelaskan bahwa pembersihan parit ini merupakan bentuk kepedulian Babinsa bersama masyarakat terhadap lingkungan.

“Kegiatan ini kami laksanakan untuk memastikan aliran air lancar sehingga tidak menyebabkan banjir. Semoga kerja sama ini terus terjalin demi menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih,” ujarnya.

Kepala Dusun 1 Desa Pasare Apua, Suba R., turut mengapresiasi inisiatif ini. “Saya sangat senang dengan gotong royong ini. Selain membuat aliran air lebih lancar, kegiatan ini juga mempererat hubungan masyarakat dengan Babinsa,” ungkapnya penuh rasa syukur.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif untuk menghindari luapan air yang dapat merusak sawah maupun jalan desa.

“Gotong royong ini menjadi langkah nyata menjaga lingkungan. Semoga semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aksi serupa,” pungkasnya.

Kerja sama Babinsa dan masyarakat Desa Pasare Apua ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi desa-desa lain untuk menjaga lingkungan melalui kegiatan gotong royong yang berkelanjutan.

Bombana, SultraNET. | – Dalam rangka menjaga kelestarian alam dan menciptakan lingkungan yang sejuk, personel Koramil 1431-03/Poleang yang dipimpin oleh Babinsa Poleang Tengah, Serda Justang, melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Leboea, Kecamatan Poleang Tengah, Kabupaten Bombana. Minggu, (28/12). Kegiatan ini bertujuan mengembalikan fungsi daerah resapan air sekaligus meminimalisir risiko banjir.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya Serda Sholikin, Koptu Ardiyanto, dan Serda Fardin dari Koramil 1431-03/Poleang, serta tokoh masyarakat Bapak Imran, kepala dusun, dan warga setempat. Sebanyak 50 pohon terdiri dari pohon nangka dan jati ditanam secara gotong royong di berbagai titik yang strategis.

Babinsa Koramil 03/Poleang, Serda Justang, menngtakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kecintaan terhadap alam.

“Penanaman pohon ini adalah langkah nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, baik secara ekologis maupun estetis,” ujar Serda Justang.

 

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Leboea, Bapak Imran, mengapresiasi langkah yang diambil oleh Babinsa dan warga.

“Saya sangat senang melihat semangat gotong royong seperti ini. Dengan bekerja bersama-sama, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam semangat kebersamaan dan tanggung jawab terhadap alam,” kata Imran.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menegaskan bahwa kegiatan penghijauan ini sejalan dengan komitmen TNI dalam mendukung pelestarian lingkungan.

“Program ini tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Dengan terus melaksanakan kegiatan semacam ini, kita menjaga ekosistem tetap seimbang dan mendukung kehidupan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Desa Leboea dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menjaga lingkungan melalui penghijauan. Program ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Poleang, sultranet.com – Polsek Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Operasi Cipta Kondisi dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Lilin Anoa 2024 pada Sabtu (28/12) malam.

Operasi yang dimulai pukul 20.00 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Poleang IPTU Kamaruddin Donna dengan sasaran utama pengendara roda dua yang menggunakan knalpot brong atau bogar.

Kapolsek IPTU Kamaruddin Donna menjelaskan, operasi ini bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat menjelang perayaan Tahun Baru 2025.

Penggunaan knalpot brong dianggap sangat mengganggu kenyamanan warga karena suara bising yang dihasilkan.

“Knalpot brong tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga sangat meresahkan masyarakat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegasnya.

Selain menimbulkan kebisingan, penggunaan knalpot brong juga dinilai membahayakan pendengaran dan dapat mengganggu aktivitas warga.

Oleh karena itu, operasi ini menjadi langkah tegas Polsek Poleang untuk memberikan efek jera kepada pengendara yang melanggar.

Dalam operasi tersebut, Polsek Poleang berhasil mengamankan 34 unit sepeda motor yang menggunakan knalpot brong.

Kendaraan tersebut kini diamankan di halaman Markas Komando Polsek Poleang sebagai barang bukti.

Kapolsek berharap operasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi kenyamanan bersama.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengganti knalpot brong dengan knalpot standar sesuai aturan. Mari kita wujudkan lingkungan yang nyaman dan aman untuk semua,” ujarnya.

Operasi Lilin Anoa 2024 merupakan bagian dari rangkaian pengamanan yang digelar Polri untuk menjaga ketertiban menjelang dan selama libur Natal dan Tahun Baru.

Polsek Poleang berkomitmen untuk terus melakukan patroli dan operasi serupa guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah hukumnya.

Lasusua, sultranet.com – Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) terus menunjukkan inovasi di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati H. Yusmin, S.Pd., M.H. Salah satu terobosannya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadikan Kolut sebagai daerah percontohan nasional. Sabtu (28/12/2024)

Program yang menjadi andalan prioritas pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, secara nasional baru akan dilaksanakan pada 2025. Namun, Kolut telah memulainya lebih awal pada 2024 sejak H. Yusmin memimpin daerah itu.

Uji coba MBG melibatkan 32 sekolah di berbagai jenjang, dari PAUD/TK, SD, hingga SMP, dengan total 3.880 siswa yang terlibat.

Selain itu, gotong royong dari perusahaan tambang seperti PT TMN, PT KRIP, dan PT Fatwa turut mendukung pelaksanaan program ini, menjangkau SMA/SMK dan SMP satap.

Pemkab Kolut mengalokasikan Rp1,6 miliar dari APBD Perubahan 2024 untuk memastikan kelancaran tahap awal program ini.

Syahlan Launu, S.H., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolut sekaligus Plt Camat Kodeoha, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pelaksanaan uji coba program tersebut.

“Ini adalah kebanggaan bagi Kolut. Di bawah arahan Bapak Pj Bupati H. Yusmin, kami telah mengambil langkah besar menjadi pelopor MBG. Program ini memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan pendidikan anak-anak,” ungkap Syahlan.

Lebih lanjut, Syahlan juga menekankan antusiasme masyarakat terhadap program ini.

“Anak-anak sangat senang mendapatkan makanan bergizi. Pihak sekolah juga merespons dengan sangat baik. Ini adalah wujud nyata bahwa Kolut siap menjadi contoh bagi daerah lain,” tambahnya.

Penyediaan makanan bergizi dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan kuliner dan katering lokal dari Kota Lasusua dan Batu Putih. Selain meningkatkan kualitas gizi siswa, langkah ini juga memberdayakan ekonomi lokal.

Untuk pelaksanaan serentak pada Januari 2025, pemerintah daerah telah menyiapkan dana sharing sebesar Rp20 miliar dalam APBD 2025. UMKM di kecamatan juga akan dilibatkan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan.

Keterlibatan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan (Diknas) menjadi pilar penting dalam pelaksanaan program ini. Dengan pengalaman uji coba, Kolut menunjukkan kesiapan menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi nasional.

Pj. Bupati H. Yusmin, S.Pd., M.H., menyebut program ini sebagai warisan yang ingin ia tinggalkan untuk masyarakat Kolut.

“Program MBG adalah bentuk komitmen kami untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Saya berharap Kolut menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memprioritaskan kesehatan anak-anak,” ujarnya.

Sebagai daerah percontohan, Kolut tidak hanya melangkah lebih awal, tetapi juga menunjukkan kesiapan mengimplementasikan program strategis nasional.

MBG adalah cerminan visi besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan generasi emas Indonesia. (*)

Oleh : Samidin

Wakatobi, sultranet.com – Baru-baru ini, masyarakat dikejutkan oleh sebuah rekaman yang beredar luas di media sosial, khususnya di Facebook. Rekaman tersebut memuat percakapan antara seorang oknum polisi dan seorang saksi. Dalam percakapan itu, terdengar jelas bagaimana oknum polisi tersebut mencoba meyakinkan sang saksi bahwa statusnya dapat dinaikkan menjadi tersangka jika tidak memenuhi permintaan sejumlah uang tertentu.

Yang menjadi sorotan utama bukanlah kasus yang sedang ditangani, melainkan tindakan oknum polisi tersebut. Dalam rekaman itu, ia bahkan mencatut tiga lembaga hukum sekaligus: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar begitu lancar, seolah-olah praktik semacam itu sudah biasa dilakukan.

Tekanan psikologis tampak digunakan dalam percakapan tersebut, meskipun tidak ada bentakan atau ancaman fisik. Metode ini sering disebut sebagai coercive persuasion, yaitu cara untuk membuat seseorang merasa takut, lalu menawarkan solusi agar permasalahan yang dihadapi dapat “diatasi.” Fenomena ini mengundang pertanyaan besar tentang integritas lembaga hukum di Wakatobi, atau bahkan di Indonesia secara umum.

Tindakan ini tidak hanya merusak citra individu yang terlibat, tetapi juga menodai kredibilitas institusi hukum secara keseluruhan. Dalam konteks masyarakat yang sudah sering dihadapkan pada isu korupsi dan penyalahgunaan wewenang, rekaman ini memperdalam rasa ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum. Apakah ini hanyalah puncak dari fenomena Gunung Es? Jika memang demikian, berarti ada kemungkinan masih banyak kasus serupa yang belum terungkap.

Kasus ini juga mengingatkan kita pada berbagai permasalahan hukum lain di Wakatobi yang hingga kini masih menjadi misteri. Sebut saja kasus Bawang Merah, penyalahgunaan BBM bersubsidi, hingga tambang ilegal Galian C. Semua ini menunjukkan bahwa ada pola pengelolaan hukum yang perlu dibenahi secara serius.

Apabila praktik semacam ini terus dibiarkan, maka dampaknya akan jauh lebih besar daripada sekadar citra buruk institusi hukum. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas, bahkan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan hukum di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, lembaga hukum tidak hanya gagal menjalankan tugasnya sebagai penegak keadilan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memperparah ketidakadilan.

Harapan kita semua adalah agar ketiga lembaga hukum yang disebut dalam rekaman tersebut dapat menjaga dan mengembalikan kepercayaan publik. Tugas besar menanti mereka, untuk membuktikan bahwa hukum di negeri ini masih bisa ditegakkan dengan adil, transparan, dan tanpa intervensi kepentingan pribadi. Tidak ada cara lain untuk memulihkan kepercayaan selain dengan tindakan nyata dan konsisten dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Kita, sebagai masyarakat, juga memiliki peran untuk terus mengawasi, bersuara, dan mendorong transparansi dalam setiap proses hukum yang terjadi. Keberanian untuk melaporkan penyimpangan seperti yang ada dalam rekaman ini adalah langkah awal yang harus kita dukung dan apresiasi. Karena hanya dengan upaya kolektif, harapan terhadap keadilan yang sesungguhnya dapat terwujud.

Wakatobi, Sultranet.com – Rekaman suara dugaan pemerasan oleh oknum polisi di Wakatobi menghebohkan publik setelah viral di media sosial. Rekaman berdurasi 13 menit 2 detik itu memperdengarkan percakapan seorang oknum polisi, diduga Aiptu Suwandi, yang mencatut nama tiga lembaga hukum, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, untuk menekan korban agar menyerahkan sejumlah uang.

Kapolres Wakatobi, AKBP Dodik Totok Subiantoro, S.Ik, mengonfirmasi keaslian rekaman tersebut dan mengakui bahwa suara tersebut adalah milik personel Polres Wakatobi. Saat kejadian, Aiptu Suwandi menjabat sebagai Kaurmin dan penyidik di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kini, ia bertugas di Biro Operasi Polres Wakatobi.

“Rekaman suara yang beredar dua hari lalu kami akui itu milik Aiptu Suwandi. Saat itu, ia menjabat sebagai Kaurmin. Sekarang, ia bertugas di Biro Ops Polres Wakatobi,” jelas Kapolres saat dikonfirmasi, Jumat (27/12/2024).

Korban Pemerasan dan Dugaan Tindak Lanjut

Korban yang dikenal dengan inisial M adalah seorang anggota Panwascam Wangi-Wangi Selatan dan saksi dalam kasus dugaan penggelembungan suara Pilcaleg Pemilu 2024. Kasus ini melibatkan tiga anggota PPK, yakni Fajar Manyingsing, Salam Aziz Wole, dan Sumardin, yang sebelumnya dilaporkan oleh seorang kader partai PKS dengan nomor laporan 001/Reg/LP/PL/Kab/28.10/III/2024.

M mengaku bahwa dirinya tidak berniat merekam pada awalnya. Namun, setelah merasa diperlakukan di luar prosedur pemeriksaan, di mana ia diminta menyerahkan uang dengan jumlah hingga ratusan juta rupiah, digeledah, dan HP-nya disita, ia tergerak untuk merekam sebagai bukti.

“Saat pemeriksaan berikutnya, saya menyembunyikan HP untuk merekam percakapan. Ini saya lakukan agar ada bukti atas dugaan pemerasan, termasuk dugaan keterlibatan oknum kejaksaan,” ungkap M.

M juga mengaku bahwa rekaman tersebut diduga diambil dari HP-nya oleh seseorang setelah pemeriksaan. “Rekaman itu mungkin diambil salah satu oknum yang terlibat saat itu. Silakan cari dan buktikan siapa yang menyebarkan,” tambahnya.

Langkah Hukum

Kapolres Wakatobi menegaskan bahwa pihaknya akan memproses baik pemberi maupun penerima dalam dugaan kasus ini.

“Kami sudah memulai proses klarifikasi dan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. Kasi Propam telah diperintahkan untuk memeriksa anggota kami. Selain itu, Kasatreskrim juga diminta untuk mengklarifikasi dan menyinkronkan keterangan dari kedua belah pihak,” ujar Kapolres.

Ia juga menyebutkan bahwa saksi-saksi akan diperiksa, termasuk dugaan keterlibatan oknum kejaksaan dan pengadilan sebagaimana disebut dalam rekaman.

Wakapolres Wakatobi, Kompol I Gede Pranata Wiguna, S.H., S.Ik., M.H., menambahkan bahwa tindakan dugaan pemerasan ini telah melanggar undang-undang dan kode etik kepolisian.

“Tindakan oknum ini akan diproses sesuai kode etik kepolisian, sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022,” tegas Wakapolres.

Viral di Media Sosial

Rekaman suara ini pertama kali muncul di akun Facebook bernama Adagium Hukum, yang kemudian menyebar luas dan menuai berbagai reaksi dari publik. Kasus ini menambah sorotan terhadap profesionalisme institusi penegak hukum di Wakatobi.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan sesuai hukum yang berlaku. Public trust atau kepercayaan masyarakat menjadi hal yang dipertaruhkan dalam kasus ini.

Bombana, SultraNET. | – Sebagai salah satu upaya mengantisipasi banjir di musim penghujan, Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama masyarakat menggelar kerja bakti pembersihan drainase di Desa Hambawa, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana. Jumat (27/12). Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Hambawa, Asrun, beserta sejumlah Babinsa dari Koramil 1431-01/Rumbia, antara lain Sertu La Salihu, Sertu Sukmar, Serda Sambas, dan Serda Samsudin. Selain itu, Kepala Dusun 1, Harlimba, juga ikut serta bersama sekitar 15 orang warga. Gotong royong ini difokuskan pada pembersihan drainase untuk mencegah terjadinya penyumbatan yang dapat memicu banjir.

Serda Samsudin, Babinsa Desa Hambawa, menjelaskan bahwa pembersihan drainase ini merupakan langkah konkret untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi risiko bencana banjir.

“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama,” ujarnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menambahkan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat.

“Melalui kerja bakti seperti ini, kami ingin memastikan bahwa drainase di Desa Hambawa tidak tersumbat, sehingga banjir dapat dicegah. Kerja sama antara Babinsa dan masyarakat adalah kunci keberhasilan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dusun 1, Harlimba, mengungkapkan rasa terimakasih atas inisiatif yang dilakukan Babinsa dan masyarakat.

“Saya sangat senang melihat semangat gotong royong ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan demi kebaikan bersama,” tutupnya.