Bombana, sultranet.com – Upaya pemberantasan narkoba terus digencarkan Polres Bombana. Pada Sabtu (11/1/2025) sekitar pukul 21.00 WITA, tim Sat Resnarkoba Polres Bombana yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP Muh. Arman, S.H., M.H., berhasil mengamankan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Kasat Resnarkoba AKP Muh. Arman menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di rumah pelaku berinisial AR, seorang petani berusia 45 tahun.

“Kami menerima informasi tentang aktivitas mencurigakan ini dan segera melakukan penyelidikan. Pada Sabtu malam, kami melakukan penggerebekan di rumah pelaku,” ujar AKP Muh. Arman.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 19 sachet plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,86 gram. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa satu dompet warna pink, alat isap sabu, korek api gas, serta uang tunai sebesar Rp300.000 yang diduga hasil transaksi.

Hasil interogasi awal mengungkap bahwa narkotika tersebut diperoleh pelaku dari seseorang berinisial AS untuk diedarkan di wilayah Kecamatan Rarowatu Utara.

“Pelaku mengaku juga mengonsumsi barang tersebut selain untuk diedarkan. Saat ini, kami sedang melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pemasok,” lanjut AKP Muh. Arman.

Pelaku yang diketahui bernama Aris bin Kamadin, berusia 45 tahun, dan bekerja sebagai petani di Desa Wumbubangka, kini harus menghadapi proses hukum.

Pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kasus ini akan terus dikembangkan untuk menelusuri jaringan yang terlibat.

“Kami berharap masyarakat terus aktif memberikan informasi terkait penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Bersama-sama, kita wujudkan Bombana yang bersih dari narkoba,” tutup AKP Muh. Arman.

Bombana, SultraNET. -| Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana menjadi lokasi pelaksanaan kerja bakti yang dipimpin Sertu Amiruddin Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia pada Sabtu (11/1). Kegiatan tersebut difokuskan pada pembersihan parit yang telah dipenuhi rumput liar dan sampah untuk mencegah banjir saat musim hujan. Dengan semangat gotong royong, mereka membersihkan parit untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu Amiruddin, mengatakan bahwa gotong royong seperti ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Kerja bakti ini adalah bentuk nyata sinergi kami dengan warga untuk menjaga kebersihan dan mencegah bencana, seperti banjir. Semoga kegiatan ini terus berlanjut,” ujarnya.

Kepala Desa Tapuahi, Sulfandi, SKM, juga mengapresiasi keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut.

“Kami sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa. Kebersamaan ini menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah desa, TNI, dan masyarakat mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan,” ungkapnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menambahkan bahwa kegiatan seperti ini merupakan bagian dari program Koramil untuk membantu masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan lingkungan. Semoga kerja bakti ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain,” tutupnya.

Gotong royong ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata pentingnya kolaborasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

Bombana, sultranet.com – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bombana, yang dipimpin langsung oleh Ketua Arman Karia dan Sekretaris Shainal Abidin, mendatangi Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana untuk mendesak segera dilakukan pembayaran gaji kepala desa dan aparat desa yang belum terbayarkan sepenuhnya pada tahun 2024. Kamis (9/1)

Usai bertemu pihak BKD, Ketua APDESI Bombana, Arman Karia menjelaskan bahwa hingga saat ini, puluhan desa di Kabupaten Bombana masih menghadapi masalah keterlambatan pembayaran honor aparat desa.

Ia menilai persoalan keterlambatan pembayaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD seharusnya tidak terjadi mengingat perencanaan telah dilakukan sejak awal tahun dan Alokasi dana Desa ini sangat fital karena menyangkut honor pelayan masyarakat yang ada di desa.

“Pengelolaan anggaran di Kabupaten terkait Alokasi Dana Desa harus lebih baik lagi untuk memastikan pembayaran honor tepat waktu,” ujar Arman.

Hingga saat ini, sekitar 70 desa di Bombana telah menerima pembayaran honor, namun puluhan desa lainnya masih tertunda.

“BKD harus memastikan bahwa perencanaan anggaran yang telah diputuskan bisa segera direalisasikan. Jangan sampai ada desa yang terlantar karena masalah administratif,” tegas Arman.

Arman berharap pemerintah daerah menjadikan penyelesaian masalah ini sebagai prioritas. Ia juga mendorong evaluasi terhadap sistem pengelolaan anggaran agar dana desa dapat disalurkan tepat waktu.

Dikonfirmasi terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyatakan bahwa seluruh honor aparat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) akan dibayarkan pada Januari 2025. Menurutnya, keterlambatan ini disebabkan oleh permasalahan nomenklatur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk tahun 2024.

“Semua akan diselesaikan bulan ini (Januari 2025.red), termasuk tunggakan honor, TPP, dan penambahan TPP yang sudah ditandatangani. Tunggakan kepada rekanan juga akan segera dilunasi,” tegas Edy Suharmanto.

Pj. Bupati juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar masalah serupa tidak terjadi di masa mendatang.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menggelar forum harmonisasi dua rancangan peraturan bupati (Raperbup) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tenggara. Forum ini berlangsung di ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham Sultra, pada Jumat, 10 Januari 2025.

Dua Raperbup yang dibahas dalam rapat tersebut dinilai strategis dalam memperkuat basis regulasi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Keduanya adalah Raperbup tentang Nilai Sewa Reklame dan Raperbup tentang Besaran Persentase serta Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, Doddy A. Muchlisi, yang hadir memimpin delegasi pemda, menegaskan pentingnya forum ini sebagai ajang penyelarasan agar setiap regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Regulasi ini bertujuan untuk memastikan nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, baik pemerintah maupun pelaku usaha memiliki pedoman tarif yang transparan dan adil,” kata Doddy saat memberikan keterangan usai rapat.

Raperbup tentang Nilai Sewa Reklame memang menjadi salah satu agenda utama pembahasan. Pemkab Bombana menilai sektor reklame merupakan salah satu potensi besar untuk mendongkrak PAD. Dengan adanya regulasi baru yang lebih terukur, pemerintah berharap bisa mengoptimalkan kontribusi sektor periklanan secara legal, tertib, dan profesional.

Setelah membahas regulasi reklame, forum harmonisasi berlanjut dengan pembahasan Raperbup tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan NJOP. Raperbup ini hadir sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap perubahan nilai lahan dan properti di wilayah Bombana yang terus berkembang.

Dalam forum tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkumham Sultra memberikan masukan penting, mulai dari aspek substansi, redaksional, hingga sinkronisasi norma hukum dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi ini menjadi tahap krusial sebelum rancangan peraturan disahkan. Kami pastikan bahwa seluruh ketentuan yang diatur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” ujar salah satu perancang dari Kanwil Kemenkumham Sultra.

Tak hanya aspek legal, forum ini juga memperhatikan dimensi sosial ekonomi dari penerapan dua regulasi tersebut. Pemkab Bombana ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam soal kemampuan membayar pajak dan akses informasi yang terbuka.

Selain itu, Pemkab juga menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tidak membebani masyarakat kecil. Dalam rapat, dibahas pula bagaimana NJOP bisa dihitung lebih adil berdasarkan potensi ekonomi lokal dan kondisi ril masyarakat.

Harmonisasi yang dilakukan ini diyakini menjadi langkah awal untuk memperkuat sistem fiskal daerah. Setelah disahkan, kedua Raperbup tersebut akan menjadi landasan hukum yang memadai bagi upaya peningkatan PAD secara berkelanjutan dan inklusif.

Forum harmonisasi juga mencerminkan arah baru tata kelola pemerintahan Kabupaten Bombana yang makin akuntabel dan responsif terhadap perubahan zaman. Pemkab menyadari bahwa regulasi yang kuat dan selaras dengan hukum nasional merupakan prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Ke depan, forum serupa akan terus digelar guna memastikan setiap produk hukum daerah benar-benar menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat serta mampu mendorong kemajuan wilayah secara kolektif.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan keseriusannya dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Lebih dari sekadar regulasi, ini adalah bagian dari visi besar dalam menjadikan Bombana sebagai daerah yang mandiri secara fiskal, adil dalam pengelolaan pajak, serta inklusif dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

BOMBANA, sultranet.com  – Keluarga Besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana yang dipimpin oleh dr. Sunandar, MM.Kes, menggelar panen ubi kayu di kebun milik Kesbangpol pada Jumat, 10 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang digagas untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa tanah berbatu pun bisa diolah dengan baik.

Panen ubi kayu yang dilakukan di lahan seluas kurang lebih 50 x 20 meter itu membuahkan hasil memuaskan. Umbi yang dipanen berukuran besar dengan tekstur yang lembut saat direbus. Kesuksesan panen ini disambut dengan rasa syukur dan semangat kebersamaan oleh para pegawai Kesbangpol yang terlibat langsung dalam prosesnya.

Sekretaris Badan Kesbangpol, Drs. Budiman, MM, yang mengomandoi panen ubi kayu tersebut, tampak aktif mengarahkan para staf. Sesekali, ia melontarkan guyonan yang membuat suasana semakin meriah. Ia juga mengajak semua staf untuk kembali mengolah kebun demi keberlanjutan program ini.

“Teman-teman, minggu depan kita mulai olah kembali kebun ini. Kita akan tanam sayur-sayuran untuk menghadapi puasa Ramadhan. Biasanya di bulan puasa harga sayuran melonjak, jadi mari kita manfaatkan kebun yang ada,” ujar Budiman.

Program ini bertujuan untuk mendorong kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan, khususnya dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain sebagai upaya meningkatkan kemandirian pangan, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap pertanian skala kecil.

Dengan adanya panen ini, Kesbangpol Bombana berharap masyarakat bisa terinspirasi untuk memanfaatkan lahan yang tersedia, baik di halaman rumah maupun lahan kosong yang tidak produktif. Budiman menambahkan, pertanian mandiri seperti ini dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Setelah panen, hasil ubi kayu tersebut dibagikan kepada seluruh staf sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Kegiatan ini pun menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dalam lingkungan kerja sekaligus membangun semangat gotong royong dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana resmi berkolaborasi dengan Pengadilan Agama Rumbia untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan terkait pencatatan perkawinan, perceraian, serta dokumen hukum lainnya. Kerjasama ini diwujudkan melalui sosialisasi aplikasi “Munajah Gembira”, sistem terintegrasi berbasis digital yang menghubungkan Kementerian Agama dengan Disdukcapil Bombana. Sosialisasi digelar Jumat (10/1/2025) dengan melibatkan perwakilan kedua instansi.

Sri Patonah, S.Kom, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Bombana, menjelaskan bahwa aplikasi ini memberikan hak akses khusus (*user*) kepada admin Disdukcapil untuk memverifikasi dan memperbarui data kependudukan secara real-time. “Masyarakat tidak perlu lagi mengantri lama atau mengurus dokumen di dua instansi berbeda. Proses seperti pembuatan akta perkawinan atau perubahan status kependudukan bisa diselesaikan lewat satu platform,” ujarnya dalam sambutan.

Aplikasi “Munajah Gembira” dirancang untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang sering terkendala birokrasi berbelit. Kamariah Sunusi, SH., M.H., Ketua Pengadilan Agama Rumbia, menegaskan bahwa integrasi sistem ini akan memangkas waktu proses administrasi hingga 70%. “Contohnya, jika ada putusan pengadilan terkait perceraian, data langsung terkirim ke Disdukcapil. Masyarakat cukup datang sekali untuk mencetak dokumen resmi,” jelas Kamariah.

Kolaborasi ini juga diharapkan mengurangi kesalahan data kependudukan, seperti ketidaksesuaian nama atau status perkawinan. Menurut Sri Patonah, selama ini banyak kasus dokumen ganda atau ketertinggalan pembaruan data karena kurangnya koordinasi antarinstansi. “Dengan sistem terpusat, semua pihak bisa memantau dan memperbarui data secara bersamaan. Ini juga meminimalisir risiko pemalsuan dokumen,” tambahnya.

Selain percepatan layanan, aplikasi ini dirancang ramah pengguna dengan fitur notifikasi progres pengajuan dokumen. Masyarakat bisa memantau status permohonan mereka via smartphone. Uji coba aplikasi telah dilakukan sejak Desember 2024, dengan hasil 98% pengguna menyatakan kepuasan atas kecepatan dan kemudahan prosedur.

Ke depan, kedua pihak berencana memperluas fungsi “Munajah Gembira” untuk layanan lain, seperti pengurusan akta kelahiran atau perubahan data kependudukan akibat putusan pengadilan. “Kami juga akan membuka pelatihan bagi masyarakat kurang melek teknologi agar tidak tertinggal dalam memanfaatkan layanan ini,” ujar Kamariah.

Kerjasama ini mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh masyarakat. Ahmad Yani, Ketua LSM Peduli Birokrasi Bombana, menyebut inovasi ini sebagai terobosan penting. “Selama ini, masalah administrasi sering menjadi beban warga. Dengan digitalisasi, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan karena prosedur yang rumit,” katanya.

Disdukcapil Bombana menargetkan 100% desa/kelurahan di wilayahnya telah terhubung dengan aplikasi ini pada akhir 2025. Untuk tahap awal, sosialisasi akan difokuskan di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Poleang sebagai wilayah dengan permintaan layanan tertinggi.

Bombana, sultranet.com – Keluarga Besar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana menggelar panen ubi kayu di kebun seluas sekitar 50 x 20 meter yang dikelola internal lembaga tersebut, Jumat, 10 Januari 2025.

Panen ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kesbangpol, Drs. Budiman, MM, dan diikuti seluruh staf dengan penuh antusias. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program ketahanan pangan yang digagas Kesbangpol Bombana, yang bertujuan menunjukkan bahwa lahan berbatu sekalipun dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal jika dipadukan dengan teknik tanam yang tepat.

Hasil panen ubi kali ini dinilai memuaskan. Ubi kayu yang dihasilkan berukuran besar dan memiliki tekstur lembut setelah direbus. Kondisi ini dianggap sebagai bukti bahwa pemanfaatan lahan sederhana dapat memberikan hasil signifikan bagi kebutuhan pangan sehari-hari. Program tersebut dirancang sebagai pembelajaran bagi keluarga besar Kesbangpol, sekaligus inspirasi bagi masyarakat sekitar.

Budiman mengatakan bahwa panen ini bukan sekadar kegiatan pertanian biasa, melainkan langkah nyata untuk mengoptimalkan lahan yang tersedia. “Teman-teman, minggu depan kita akan mulai olah kembali ini kebun. Kita akan tanam sayur-sayuran untuk menghadapi puasa Ramadhan. Biasanya di bulan puasa harga sayuran melonjak, jadi mari kita manfaatkan kebun yang ada,” ujarnya sambil memberi arahan kepada seluruh staf.

Suasana panen berlangsung hangat dan penuh canda, mencerminkan kekompakan internal lembaga tersebut. Selain memetik hasil panen, kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bersama tentang pentingnya kemandirian pangan di tingkat keluarga dan instansi. Kesbangpol berharap masyarakat bisa tergerak untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan alternatif.

Program ketahanan pangan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan pangan lokal, terutama di masa ketika biaya kebutuhan pokok kerap berfluktuasi. Melalui kegiatan panen dan pengolahan lahan, Kesbangpol ingin menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab sektor pertanian, tetapi juga dapat dimulai dari rumah tangga dan instansi pemerintah.

Kegiatan panen ditutup dengan pembagian hasil kepada seluruh staf sebagai bentuk apresiasi atas kerja bersama. Pembagian ini sekaligus menjadi simbol keberhasilan program yang berjalan secara mandiri dan partisipatif.

Bombana, SultraNET. | –  Personel Koramil 1431-03/Poleang, yang dipimpin oleh Sertu Mirdawan, melaksanakan karya bakti penanaman pohon di Desa Balasari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah banjir sekaligus mendukung penghijauan di wilayah tersebut. Jumat, (10/01)

Sertu Mirdawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan upaya nyata untuk mengurangi risiko banjir.

“Penanaman pohon ini tidak hanya bermanfaat untuk mencegah banjir, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan asri,” ujar Mirdawan.

Muslimin, Kepala Dusun Balasari, juga mengungkapkan apresiasinya terhadap inisiatif TNI dalam menjaga lingkungan.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungan Babinsa dalam kegiatan ini. Semoga pohon-pohon yang ditanam bisa memberikan manfaat besar bagi desa kami,” ungkapnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlan, menambahkan bahwa kegiatan penghijauan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bagian dari tugas sosial TNI di tengah masyarakat.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik,” tutup Dahlan.

Penanaman pohon ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menjaga ekosistem dan mendorong kesadaran warga akan pentingnya lingkungan yang sehat dan lestari.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana secara resmi menetapkan pasangan nomor urut 1, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2024. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka pada Kamis, 9 Januari 2025, setelah tidak adanya gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Bombana, Aminuddin, menyatakan bahwa pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani memperoleh 51.053 suara atau 53,93% dari total suara sah. “Kami menetapkan pasangan ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih untuk periode 2025-2030 berdasarkan peraturan yang berlaku,” ujar Aminuddin.

Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan KPU Bombana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Acara berlangsung tertib dan dihadiri oleh perwakilan partai politik, aparat keamanan, dan masyarakat setempat.

Aminuddin menjelaskan bahwa penetapan dilakukan setelah KPU menerima Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) dari MK yang menyatakan tidak ada gugatan sengketa untuk Pilkada Bombana 2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.

“Proses ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada. Kami mengikuti seluruh prosedur hukum yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Dalam Pilkada Bombana 2024, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing. Pasangan nomor urut 2, Hj. Andi Nirwana S., SP., MM dan Heryanto, SKM, memperoleh 37.711 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si, yang diusung PDIP, meraih 5.900 suara.

Aminuddin menekankan pentingnya amanat rakyat bagi pemimpin terpilih. “Kami berharap pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani dapat menjalankan visi dan misi yang telah mereka sampaikan kepada masyarakat serta membawa Bombana ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Dengan selesainya proses penetapan ini, KPU Bombana mengimbau semua pihak untuk mendukung pemerintahan yang baru demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bombana. (ADV)

Sultranet.com, Bombana – Kabupaten Bombana semakin mantap mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, sesaat setelah penutupan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang digelar oleh KPU Bombana di Gedung Tanduale, Rumbia, Kamis, 9 Januari 2025.

Burhanuddin menyampaikan bahwa Bombana memiliki potensi besar untuk menyukseskan ajang olahraga empat tahunan tingkat provinsi tersebut. Infrastruktur yang terus berkembang, aksesibilitas yang memadai, serta kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang mendukung kesiapan Bombana sebagai tuan rumah.

“Kami sangat berharap Porprov 2026 dapat digelar di Kabupaten Bombana. Ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga peluang besar untuk mempromosikan potensi daerah, seperti sektor pariwisata dan budaya lokal,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan fasilitas olahraga guna mendukung pelaksanaan Porprov. Menurutnya, Bombana telah memiliki venue yang memenuhi standar dan hanya perlu peningkatan di beberapa sarana olahraga.

“Insya Allah setelah pelantikan, kami akan berupaya maksimal mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Venue sudah ada dan memenuhi standar. Tinggal beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan. Di sisi lain, aksesibilitas Bombana cukup baik bagi kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara,” tambahnya.

Dukungan masyarakat Bombana juga dinilai menjadi faktor kunci dalam menyukseskan ajang ini. Burhanuddin menilai semangat dan partisipasi masyarakat sangat luar biasa untuk mendukung Bombana menjadi tuan rumah Porprov 2026.

“Kami percaya jika diberi kepercayaan, Bombana mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta dan pengunjung,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, Annisa Sri Prihatin, menyambut baik kesiapan Bombana dalam mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov 2026. Ia menyatakan bahwa ajang ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi dunia olahraga, tetapi juga berkontribusi terhadap sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

“Porprov bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang membangun ekonomi daerah. Dengan adanya ribuan atlet, ofisial, dan wisatawan yang datang, sektor perhotelan, kuliner, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan mendapat manfaat besar,” jelas Annisa.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pelaku UMKM dalam penyediaan suvenir khas Bombana serta pengembangan sentra kuliner di sekitar venue pertandingan.

“Kami ingin menjadikan Porprov sebagai ajang untuk memperkenalkan keindahan alam, budaya, dan kekayaan kuliner Bombana kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, berbagai persiapan akan kami lakukan, termasuk menggandeng UMKM untuk mendukung ekonomi kreatif lokal,” tambahnya.

Porprov Sulawesi Tenggara merupakan ajang olahraga bergengsi yang bertujuan menjaring atlet berbakat dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat daerah. Kegiatan ini juga berperan dalam mempererat persatuan, mengevaluasi pembinaan olahraga, serta mempersiapkan atlet untuk kompetisi nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional (PON).

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Bombana optimistis dapat menjadi tuan rumah yang sukses dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Keputusan resmi terkait lokasi pelaksanaan Porprov 2026 diharapkan dapat segera diumumkan dan berpihak kepada Bombana.