Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama aparat pemerintah Kelurahan Taubonto dan masyarakat setempat melaksanakan kegiatan kerja bakti pembersihan drainase di Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi banjir menjelang musim penghujan. Sabtu, (21/12/2024)

Serka M. Saleh menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya genangan air yang dapat menyebabkan banjir.

“Drainase yang tersumbat akan sangat berisiko saat hujan deras tiba. Pembersihan ini diharapkan dapat mengalirkan air dengan lancar sehingga lingkungan tetap aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas banjir, terutama menjelang musim penghujan ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Taubonto, Kusman, S.Sos, mengapresiasi inisiatif Babinsa dan masyarakat dalam kegiatan ini.

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan dari Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia yang selalu peduli terhadap warga dan lingkungan. Semoga kerja sama ini terus terjalin demi kesejahteraan bersama,” tutup Kusman. (PENDIM)

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana memastikan akan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Bombana 2024 setelah menerima Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) dari Mahkamah Konstitusi (MK). Penegasan ini disampaikan Ketua KPU Bombana, Hasdin Nompo, dalam keterangan resminya kepada media, Sabtu (21/12/2024).

Menurut Hasdin, tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dipatuhi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. “Pasca KPU menerima BPRK dari MK, barulah KPU daerah yang hasil Pilkadanya tidak terdapat sengketa dapat menetapkan pasangan calon terpilih,” ujar Hasdin.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, BPRK dijadwalkan akan disampaikan kepada KPU pada 3 Januari 2025. Setelah itu, KPU memiliki waktu maksimal tiga hari untuk menetapkan pasangan calon terpilih bagi daerah yang tidak terdapat sengketa perselisihan hasil Pilkada di MK. “Untuk daerah yang tidak terdapat sengketa, penetapan dilakukan segera setelah kami menerima BPRK. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan,” jelas Hasdin.

KPU RI sebelumnya telah menyampaikan bahwa sejumlah daerah di Indonesia tidak terdapat pengajuan sengketa hasil Pilkada di MK. Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah Pilgub Banten, Pilgub Bali, serta sejumlah Pilbup dan Pilwalkot lainnya. Untuk daerah-daerah ini, penetapan pasangan calon dapat dilakukan sesegera mungkin setelah BPRK diterima.

Namun, di Bombana, Hasdin menegaskan bahwa Pilkada Bombana 2024 tidak memiliki gugatan di MK. Hal ini membuka jalan bagi KPU Bombana untuk segera menetapkan pasangan calon terpilih sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dalam Pilkada Bombana 2024, terdapat tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasangan nomor urut 2, Hj. Andi Nirwana S., SP., MM. dan Heryanto, SKM, diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sedangkan pasangan nomor urut 3, Hasrat Haji Nabi, SH. dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hasil rekapitulasi perolehan suara sah dari setiap kecamatan, berdasarkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan pasangan nomor urut satu, Burhanuddin dan Ahmad Yani, unggul dengan perolehan suara sebanyak 51.053 suara.

Pasangan ini mengalahkan dua pasangan calon lainnya. Pasangan Andi Nirwana dan Heryanto berada di posisi kedua dengan 37.711 suara, terpaut selisih 13.342 suara. Sementara itu, pasangan Hasrat Haji Nabi dan Rifai Gunawas menempati posisi ketiga dengan 5.900 suara.

JAKARTA, sultranet.com – Pro Jurnalismedia Siber (PJS) terus meneguhkan eksistensinya sebagai organisasi yang berkomitmen membangun profesionalisme jurnalis media siber di Indonesia. Jumat (20/12/2024)

Dalam usianya yang baru menginjak tiga tahun, PJS berhasil mengajukan 25 provinsi untuk proses verifikasi menjadi konstituen Dewan Pers, termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra) di bawah kepemimpinan Suhardi, SP, sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PJS, Mahmud Marhaba, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan wujud nyata komitmen organisasi untuk mendukung kompetensi jurnalis di tanah air.

“Langkah ini menunjukkan bahwa visi kami untuk melahirkan jurnalis berintegritas, kompeten, dan profesional bukan sekadar jargon. Dengan dukungan dari seluruh pengurus daerah, kami optimis dapat segera menjadi konstituen Dewan Pers. Hal ini juga diharapkan mampu mengangkat kredibilitas wartawan media siber di Indonesia,” ujar Mahmud.

Mahmud menegaskan, profesionalisme merupakan prioritas utama dalam organisasi PJS. Ia memastikan seluruh anggota memiliki kompetensi yang diakui melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Tidak boleh ada lagi stigma wartawan bodrex atau abal-abal. PJS hadir untuk menjaga marwah pers Indonesia dengan mendukung standar kompetensi bagi seluruh jurnalis media siber,” tegas Mahmud, yang juga merupakan Ahli Pers Dewan Pers dan penguji UKW.

Sementara itu, di Sulawesi Tenggara, Suhardi, SP, sebagai Ketua DPD PJS, telah menunjukkan kinerja yang membanggakan.

Ia berhasil membangun kepengurusan yang solid di tingkat provinsi dan merencanakan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini menjadi bukti komitmen PJS Sultra dalam mendukung program nasional organisasi.

“Kami berkomitmen penuh untuk membawa PJS menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers. Sulawesi Tenggara siap menjadi contoh bagaimana organisasi jurnalis dapat berperan aktif dalam membangun kredibilitas media siber,” kata Suhardi.

Dengan jumlah anggota yang terus bertambah dan jangkauan yang meluas, PJS kini memiliki lebih dari 1.000 anggota di 28 provinsi.

Upaya ini semakin mengukuhkan posisi PJS sebagai salah satu organisasi pers yang serius memperjuangkan profesionalisme jurnalis di Indonesia.

Pencapaian strategis di 25 provinsi ini menjadi tonggak penting bagi PJS untuk melangkah lebih jauh dalam menguatkan perannya sebagai pilar kontrol sosial yang kredibel.

Optimisme tinggi mengiringi langkah PJS untuk segera diakui sebagai konstituen Dewan Pers, demi mendukung pers Indonesia yang bermartabat dan profesional.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, mengajak seluruh masyarakat untuk terus mempererat solidaritas dan semangat gotong royong sebagai kunci menghadapi berbagai tantangan.

Hal ini disampaikan Andap ketika ditanya awak media terkait kegiatan bakti sosial memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024 yang berlangsung di Sungai Lasolo, Kelurahan Sanua, Kota Kendari, Jumat (20/12/2024).

“Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional adalah momentum penting untuk memperkuat solidaritas sosial. Semangat gotong royong seperti ini harus terus kita jaga untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih peduli terhadap sesama,” ujar Andap.

Andap menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat dan berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk ASN Pemprov Sultra, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta masyarakat setempat.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi tradisi yang terus dipertahankan demi kesejahteraan bersama,” tambahnya.

Pj Gubernur juga menekankan pentingnya solidaritas dalam menghadapi bencana alam, seperti banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.

Menurutnya, mitigasi bencana harus menjadi tanggung jawab bersama dengan memupuk kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Kegiatan bakti sosial ini melibatkan lebih dari 500 peserta dari berbagai elemen masyarakat yang secara bersama-sama melakukan kerja bakti membersihkan aliran Sungai Lasolo.

Sungai ini diketahui sering meluap pada musim hujan, sehingga menjadi ancaman bagi permukiman warga di sekitarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Sultra, Haris Ranto, menambahkan bahwa bakti sosial ini merupakan bentuk nyata semangat kesetiakawanan sosial yang terus digelorakan pemerintah.

“Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai wujud kepedulian nyata kepada masyarakat. Selain manfaat langsung, kami juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat rasa kebersamaan,” kata Haris Ranto.

Selain kerja bakti, masyarakat juga mendapatkan sosialisasi mengenai mitigasi bencana, khususnya terkait penanganan banjir.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana alam yang kerap terjadi.

Kegiatan ditutup dengan makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Hidangan yang disiapkan oleh Tim Dapur Umum Lapangan TAGANA menambah kehangatan suasana dan menjadi bagian dari upaya mempererat solidaritas sosial.

Melalui peringatan HKSN 2024, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya untuk mendorong semangat gotong royong sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Bombana, SultraNET. | – Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan gotong royong di Pasar Sore Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Jumat (20/12). Kegiatan ini juga bertujuan mencegah potensi banjir akibat saluran yang tersumbat dan Tumpukan sampah yang dapat menjadikan Sumber Penyakit.

Sertu Djuharis, yang memimpin gotong royong, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi kebiasaan yang terus berlanjut demi menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi warga,” ujarnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlah, juga memberikan tanggapannya terkait kegiatan Gotong royong tersebut.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mendukung masyarakat dalam menjaga kesehatan serta mencegah ancaman banjir,” ungkapnya.

Kepala Lingkungan 1, Bapak Hamzah, mengapresiasi kontribusi Babinsa dalam kegiatan ini. “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kerja sama yang diberikan oleh Koramil 1431-03/Poleang. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan untuk kebaikan bersama,” tutupnya.

Bombana, SultraNET. – | Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia menggelar Karya Bakti di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Rabu, (18/12). Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan parit, got, dan bahu jalan guna mencegah terjadinya banjir saat musim hujan. Dipimpin langsung oleh Serka Hambarin, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah elemen masyarakat.

Serka Hambarin menjelaskan pentingnya pembersihan drainase ini. “Kerja bakti ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar desa kita tidak mengalami banjir. Harapan kami, warga dapat terus menjaga kebersihan lingkungan agar aliran air tetap lancar,” ujar Serka Hambarin.

Sekretaris Desa Tembe, Slamet, juga memberikan apresiasi atas inisiatif TNI melalui Babinsa.

“Kami sangat berterima kasih atas peran aktif Babinsa dalam mendukung kebersihan lingkungan. Dengan kegiatan seperti ini, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan semakin meningkat,” kata Slamet.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menegaskan bahwa kerja bakti ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap lingkungan.

“Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dari potensi banjir,” tutup Kapten Syafaruddin.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin langsung pemaparan hasil evaluasi kinerja triwulan (TW) V di hadapan tim evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diketuai Inspektur I Itjen Kemendagri, Rustam Mansur, di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Selasa (17/12/2024).  

Dalam paparannya, Andap menyampaikan bahwa seluruh kebijakan dan program Pemprov Sultra berpedoman pada visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ia menegaskan visi tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai arah pembangunan nasional.

“Setiap langkah kami mengikuti arahan Presiden dan Wakil Presiden, serta amanat UU No. 59/2024. Visi ini menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” kata Andap.

Selama masa kepemimpinan Andap, Pemprov Sultra berhasil meraih 34 penghargaan nasional, termasuk penghargaan Indeks Inovasi Daerah kategori “Inovatif” dari Menteri Dalam Negeri, apresiasi kinerja Pemda untuk fiskal rendah dan pelayanan publik tingkat provinsi, serta Juara I Provinsi Terbaik dalam Ajang Apresiasi Bangga Berwisata di Wilayah Indonesia (ABBWI) atas implementasi strategi kebijakan daerah di sektor pariwisata.

Selain itu, Andap memaparkan berbagai program prioritas yang telah dijalankan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar ribuan penerima manfaat di Kendari, Kolaka Utara, Konawe, Konsel, dan Kolaka Timur.

Ia juga menjelaskan keberhasilan Pemprov Sultra menekan inflasi hingga 1,05% yang berada dalam target nasional, pelaksanaan operasi bedah jantung terbuka perdana di RS Jantung Sultra, serta ekspansi Mal Pelayanan Publik (MPP) dari tiga lokasi menjadi delapan untuk meningkatkan layanan masyarakat di seluruh wilayah Sultra.

Ketua Tim Evaluator, Rustam Mansur, memuji pencapaian Pemprov Sultra dan menekankan pentingnya kesinambungan program agar manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Keberhasilan Pemprov Sultra ini sangat membanggakan. Namun, evaluasi ini memastikan semua program berjalan efektif dan terus ditingkatkan,” ujar Rustam.

Andap juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemendagri dalam memantau dan mengevaluasi program Pemprov Sultra.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tegas Andap.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Inspektorat Itjen Kemendagri, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Sultra.

Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan di Sulawesi Tenggara menuju visi Indonesia Emas 2045.

Bombana, SultraNET. | – Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya banjir serta polusi udara, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, yang dipimpin oleh Pelda Adri, melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penghijauan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekitar. Selasa, (17/12/2024)

Pelda Adri, selaku Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, yang memimpin langsung kegiatan ini, menyampaikan bahwa penanaman pohon tersebut merupakan upaya nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana alam seperti banjir.

“Dengan menanam pohon, kita tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak polusi udara,” ujar Pelda Adri.

Kepala Dusun Desa Teppoe, Suparman, juga mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Ia mengatakan bahwa penghijauan di wilayahnya sangat penting untuk mencegah bencana alam dan menjaga kualitas hidup masyarakat.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena pohon-pohon yang ditanam akan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” kata Suparman.

Danramil 1431-03/Poleang, Letnan Infanteri Dahlah, menambahkan bahwa kegiatan penghijauan seperti ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan.

“Selain memperkuat sinergi dengan masyarakat, kami juga berharap kegiatan ini dapat mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga alam,” Tutup Danramil.

Bombana, sultranet.com – Penanganan bencana alam yang diberikan kepada korban musibah angin puting beliung di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana menuai sorotan. Pasalnya, salah seorang penerima penanganan tanggap darurat hanya menerima Rp200 ribu dalam bentuk non-tunai, jumlah yang dinilai tidak masuk akal dan sulit digunakan untuk keperluan mendesak.

Kepala Desa Biru, Sainal Abidin, SH, menjelaskan bahwa musibah tersebut terjadi pada Kamis, 7 November 2024. Peristiwa itu merusak beberapa fasilitas, di antaranya rumah warga, tempat usaha penggilingan padi, serta area parkiran sekaligus tempat wudhu Masjid Al-Muhajirin Dusun Pangi-Pangi.

“Bantuan memang turun bertahap. Pada 9 Desember, bantuan berupa dana diterima tiga warga dan masjid. Hj. Rosi menerima Rp3 juta, Hj. Lina Rp2 juta, dan Masjid Al-Muhajirin Rp2 juta. Namun, setelah itu, bantuan bagi dua warga lainnya baru masuk pada 16 Desember,” ungkap Sainal Abidin. Selasa (17/12/2024)

Warga bernama Baharuddin menerima dana penanganan bencana sebesar Rp1 juta, sementara Kamaluddin hanya mendapat Rp200 ribu dalam bentuk non-tunai. Penanganan bencana senilai Rp200 ribu ini sontak memicu reaksi kekecewaan.

“Saya heran, bagaimana bisa bantuan senilai Rp200 ribu diberikan dalam bentuk non-tunai? Untuk membuka rekening bank saja sudah memakan biaya. Ini seperti main-main, bantuan bukan solusi tetapi malah menyusahkan,” keluh Sainal Abidin.

Ia juga menyoroti proses pencairan yang dinilai sangat lambat. “Kejadiannya 7 November, tapi bantuan baru turun sebulan kemudian pada 9 Desember. Bahkan ada yang baru cair tanggal 16 Desember,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, dengan tegas meminta evaluasi terhadap kinerja pihak terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Jangan bercanda mengurus kebutuhan rakyat, apalagi ini soal musibah yang menimpa masyarakat. Kami minta kepada PJ Bupati Bombana agar mengevaluasi kepala instansi terkait yang tidak serius dan tidak tepat sasaran dalam menangani kebutuhan warga,” ujar Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami korban.

“Tidak ada alasan bantuan bisa hanya Rp200 ribu. Ini tidak masuk akal dan tidak manusiawi,” tegasnya.

Musibah angin puting beliung di Desa Biru sempat mengakibatkan kerusakan pada rumah warga, tempat usaha, dan fasilitas umum.

Dikonfirmasi terpisah, Harnoto Anas, S.TP., M.AP., Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Bombana menjelaskan bahwa penyaluran penanganan tanggap darurat tersebut telah sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) BPBD. Berdasarkan kaji cepat tim BPBD yang turun langsung ke lokasi bencana, kerusakan yang dialami Kamaluddin masuk dalam kategori ringan.

“Tim sudah turun dan melakukan verifikasi di lapangan. Untuk kasus Pak Kamaluddin, hanya dua lembar seng yang terdampak dan tidak bisa digunakan lagi, sementara seng lainnya sudah terpasang rapi. Dengan konversi harga seng sekitar Rp100 ribu per lembar, total kerugian materiilnya mencapai Rp200 ribu,” jelas Harnoto.

Harnoto yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Bombana itu menegaskan bahwa SOP BPBD mengatur penaganan tanggap darurat maksimal hingga Rp2 juta untuk kategori rusak ringan, namun jumlah nominal tetap ditentukan berdasarkan hasil kaji cepat dan tingkat kerusakan riil di lapangan. “Penentuan ini penting agar tidak menimbulkan masalah saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tambahnya.

Terkait dengan proses penyaluran dana penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan melalui rekening non-tunai, Harnoto menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

“Semua transaksi dilakukan secara non-tunai agar pendistribusiannya lebih cepat dan transparan,” katanya.

Ia juga membantah adanya pengulur-uluran waktu dalam proses pencairan. Menurutnya, keterlambatan pencairan terjadi karena prosedur tanggap darurat memerlukan Surat Keputusan (SK) yang harus dikeluarkan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati.

“Dalam proses tanggap darurat, SK ini menjadi dasar hukum utama penyaluran tanggap darurat. Kepala BPBD tidak bisa mengeluarkan SK tersebut secara mandiri,” tandasnya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kabupaten Bombana menggelar seminar dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada Senin, 16 Desember 2024. Acara ini berlangsung di ruang rapat Grand Lampusui, Kelurahan Lampopala, dengan dihadiri oleh 22 camat serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin. Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya penyusunan RP3KP sebagai pedoman strategis dalam pembangunan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. “RP3KP menjadi peta jalan bagi kita semua untuk mewujudkan permukiman yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Acara ini menghadirkan narasumber dari Staf Ahli Bupati Bombana yang memaparkan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan lokal. Narasumber menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor dalam perencanaan ini, termasuk kolaborasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan dokumen RP3KP mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah kecamatan hingga desa, sangat penting agar hasil RP3KP ini benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” kata narasumber dalam paparannya.

Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh 22 camat yang hadir sebagai representasi dari setiap kecamatan di Bombana. Selain itu, sejumlah OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) turut serta memberikan kontribusi aktif. Para peserta memberikan masukan berharga, mulai dari persoalan infrastruktur dasar hingga kebutuhan rumah layak huni di wilayah mereka masing-masing.

Dalam sesi diskusi, beberapa isu utama seperti penanganan kawasan kumuh dan akses terhadap infrastruktur dasar menjadi perhatian utama. Para camat mengungkapkan kondisi di lapangan, termasuk tantangan dalam menghadapi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami berharap masukan dari tingkat kecamatan dapat menjadi acuan utama dalam menyusun RP3KP yang lebih efektif dan solutif,” ungkap salah satu peserta.

RP3KP Kabupaten Bombana dirancang untuk mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pemetaan kebutuhan perumahan, pengembangan infrastruktur dasar, hingga pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini juga akan menjadi panduan dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah di Bombana, termasuk wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih.

Di akhir acara, Ir. Rusdiamin menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah aktif berkontribusi dalam seminar ini. “Saya sangat menghargai partisipasi seluruh camat dan OPD yang hadir. Penyusunan RP3KP ini adalah tanggung jawab bersama, dan saya yakin melalui kerja sama ini kita dapat menciptakan kawasan permukiman yang layak, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk masyarakat Bombana,” tutupnya.

Seminar ini menjadi langkah awal penting dalam perumusan kebijakan strategis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bombana. Dengan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, RP3KP diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat dan mendukung visi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.