Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Pertamina Kendari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi dan pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Sidak ini merupakan langkah cepat merespons kelangkaan gas melon yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Rabu, 8 Januari 2025.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., menegaskan bahwa sidak ini bertujuan memastikan distribusi LPG 3 Kg berjalan sesuai mekanisme yang berlaku serta menghindari praktik penimbunan dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami ingin memastikan bahwa LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan segera menindak,” ujarnya saat memimpin sidak di salah satu pangkalan di Kecamatan Rumbia.

Dalam sidak tersebut, tim menemukan beberapa pelanggaran, termasuk pangkalan yang menjual LPG dengan harga di atas HET serta indikasi distribusi yang tidak tepat sasaran. TPID Kabupaten Bombana langsung memberikan teguran keras kepada pangkalan yang melanggar aturan, serta menginstruksikan perbaikan mekanisme distribusi agar lebih tertib dan transparan.

Perwakilan Pertamina Kendari yang turut hadir dalam sidak menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau penyaluran LPG bersubsidi di wilayah Bombana dan siap memberikan sanksi kepada agen atau pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Kami memastikan pasokan LPG 3 Kg ke Bombana tetap aman dan cukup. Jika ditemukan kendala distribusi, kami akan segera melakukan penyesuaian pasokan agar tidak terjadi kelangkaan,” kata perwakilan Pertamina Kendari.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan jika menemukan adanya praktik penimbunan atau harga jual LPG yang melebihi HET kepada pihak berwenang.

Dengan adanya sidak ini, diharapkan kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya dapat segera teratasi, serta distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menghadiri Rapat IV Majelis Sinode Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra) yang diselenggarakan di Gereja Tondowatu Kasipute, Kecamatan Rumbia, Rabu (8/1/2025). Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Bombana, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon II, tokoh agama, pimpinan gereja, serta pejabat pemerintah daerah lainnya. (8/1)

Rapat Majelis Sinode Gepsultra menjadi momentum penting bagi perjalanan gereja dalam memperkuat peran sosial dan spiritual di tengah masyarakat. Mengusung tema “Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir” serta subtema “Bersama Seluruh Warga Gepsultra Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil, dan Sejahtera bagi Semua Ciptaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” agenda ini bertujuan menyusun strategi pelayanan gereja yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menyampaikan apresiasi terhadap peran Gepsultra dalam membangun harmoni sosial dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. “Gereja telah menjadi mitra strategis dalam menciptakan masyarakat yang toleran, damai, dan sejahtera. Sinode ini bukan hanya forum pengambilan keputusan, tetapi juga refleksi untuk menyelaraskan visi pelayanan gereja dengan kebutuhan jemaat serta tantangan global yang semakin kompleks,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edy Suharmanto menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk jemaat gereja. Ia menilai keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Bombana sebagai aset penting dalam memperkuat persatuan. “Kehidupan umat beragama di Kabupaten Bombana sangat harmonis. Ini adalah modal besar dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap program-program Gepsultra yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami siap mendukung inisiatif gereja yang berfokus pada pemberdayaan sosial dan spiritual. Semoga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan nyata, Pemerintah Kabupaten Bombana menyerahkan bantuan sebesar Rp150 juta untuk pembangunan Gereja Jemaat Tondowatu Kasipute. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan fasilitas ibadah yang lebih representatif bagi jemaat.

Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra ditutup dengan komitmen bersama antara gereja dan pemerintah daerah dalam mempererat sinergi untuk kesejahteraan masyarakat. Acara ini juga diwarnai dengan foto bersama Pj. Bupati, Forkopimda, serta pimpinan gereja sebagai simbol kebersamaan dalam membangun daerah yang harmonis dan religius.

Bombana, sultranet.com – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri acara Pisah Sambut Kapolres Bombana yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Rabu (8/1/2025). Acara ini menjadi momen penting dalam pergantian kepemimpinan di Polres Bombana dari AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si kepada AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.KM.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Roni Syahendra selama menjabat sebagai Kapolres Bombana. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini tidak terlepas dari kerja keras serta komitmen kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada AKBP Roni Syahendra atas pengabdiannya selama bertugas di Bombana. Banyak capaian positif yang telah diraih, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada Kapolres yang baru, AKBP Wisnu Hadi, agar dapat melanjutkan dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kepada Kapolres yang baru, kami berharap kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah semakin erat. Sinergi yang telah terjalin harus tetap kuat demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Kapolres Bombana yang baru, AKBP Wisnu Hadi, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meneruskan kebijakan strategis kepolisian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polres Bombana akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen di Bombana untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ungkap AKBP Wisnu Hadi.

Acara pisah sambut ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada Kapolres lama sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri acara Pisah Sambut Kapolres Bombana yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana pada Rabu (8/1/2025). Acara ini menjadi momen penting dalam pergantian kepemimpinan di Polres Bombana dari AKBP Roni Syahendra, S.H., S.I.K., M.Si kepada AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.KM.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi atas dedikasi AKBP Roni Syahendra selama menjabat sebagai Kapolres Bombana. Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini tidak terlepas dari kerja keras serta komitmen kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada AKBP Roni Syahendra atas pengabdiannya selama bertugas di Bombana. Banyak capaian positif yang telah diraih, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Edy Suharmanto.

Ia juga menyampaikan harapannya kepada Kapolres yang baru, AKBP Wisnu Hadi, agar dapat melanjutkan dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kepada Kapolres yang baru, kami berharap kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah semakin erat. Sinergi yang telah terjalin harus tetap kuat demi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat Bombana,” tambahnya.

Kapolres Bombana yang baru, AKBP Wisnu Hadi, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meneruskan kebijakan strategis kepolisian serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa Polres Bombana akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen di Bombana untuk memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ungkap AKBP Wisnu Hadi.

Acara pisah sambut ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan diakhiri dengan pemberian cenderamata kepada Kapolres lama sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan mekanisme perekrutan tenaga non-ASN agar berjalan tepat waktu dan sesuai regulasi. Rabu (8/1/2025)

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, turut hadir secara virtual para gubernur, penjabat gubernur, bupati, wali kota, serta kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengimbau seluruh kepala daerah untuk memastikan tenaga non-ASN di instansi masing-masing dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua. Untuk memperluas kesempatan bagi tenaga non-ASN, pemerintah telah memperpanjang pendaftaran hingga 15 Januari 2025.

“Kami meminta kepala daerah agar memastikan tenaga non-ASN yang telah terdata dalam database BKN mengikuti seleksi PPPK. Pemerintah telah memberikan perpanjangan waktu pendaftaran hingga 15 Januari agar kesempatan bagi mereka lebih terbuka,” kata Rini Widyantini.

Menurut data BKN, sebanyak 1,7 juta tenaga non-ASN saat ini membutuhkan penataan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,3 juta diproyeksikan akan terserap melalui seleksi PPPK tahap pertama. Namun, masih terdapat sekitar 400 ribu tenaga non-ASN yang harus mengikuti seleksi tahap kedua agar tidak kehilangan kesempatan menjadi pegawai pemerintah.

Dalam proses penataan ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting. Pertama, Keputusan Menteri PANRB No. 634/2024 yang mengatur kriteria pelamar seleksi PPPK bagi tenaga non-ASN yang terdata di BKN, jenis jabatan yang dapat dilamar, serta mekanisme penyesuaian kebutuhan PPPK di daerah. Kedua, Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 yang mengimbau agar pejabat pembina kepegawaian di daerah menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang dalam proses seleksi hingga pengangkatan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah wajib menjalankan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melarang pengisian jabatan ASN dengan tenaga non-ASN.

“Kepala daerah harus konsisten menjalankan amanat UU ASN. Tidak boleh ada pengangkatan tenaga non-ASN untuk mengisi jabatan ASN,” ujar Tito Karnavian.

Sejalan dengan itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh juga meminta komitmen penuh dari kepala daerah dan BKD dalam menyelesaikan penataan tenaga non-ASN sesuai dengan data yang telah tercatat di BKN.

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan memastikan tenaga non-ASN di daerahnya dapat mengakses seleksi PPPK sesuai kebijakan yang berlaku.

“Kami akan melakukan pendataan secara ketat dan memastikan tenaga non-ASN di Bombana mendapatkan kesempatan terbaik untuk mengikuti seleksi PPPK,” kata Edy Suharmanto.

Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, pemerintah berharap proses penataan tenaga non-ASN dapat berjalan efektif dan memastikan keberlanjutan layanan publik yang profesional serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan menggelar pemeriksaan bebas narkoba bagi peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bombana sebagai bagian dari tahapan seleksi guna memastikan bahwa calon aparatur sipil negara (ASN) memiliki integritas tinggi dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. (8/1)

Tes bebas narkoba kini menjadi salah satu syarat mutlak bagi peserta seleksi PPPK sebelum dinyatakan lulus. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan aparatur yang profesional, sehat, dan memiliki etika kerja yang baik. “Kami ingin memastikan bahwa ASN yang bergabung nantinya adalah mereka yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tetapi juga memiliki moral yang baik dan bebas dari narkoba,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Bombana.

Pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Ruangan Labkesda, Enggartini, S.Si., S.Tr.AK., bersama tim tenaga medis lainnya. Setiap peserta menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk tes urine untuk mendeteksi kemungkinan penggunaan zat terlarang. Jika ditemukan peserta yang hasil tesnya positif, maka mereka otomatis didiskualifikasi dari proses seleksi.

Menurut Enggartini, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari pengaruh buruk narkoba. “Kami ingin memastikan bahwa ASN yang terpilih benar-benar layak, baik secara kesehatan maupun mental. Tes ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional dalam pemberantasan narkoba,” katanya.

Para peserta seleksi mengikuti pemeriksaan ini dengan tertib sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Mereka diwajibkan membawa identitas diri serta mengikuti arahan petugas kesehatan selama proses pemeriksaan berlangsung. “Saya sangat mendukung kebijakan ini. Sebagai calon ASN, kita memang harus menunjukkan komitmen untuk bekerja secara profesional dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar salah seorang peserta seleksi PPPK.

Selain sebagai bagian dari tahapan seleksi, pemeriksaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta tentang bahaya narkoba serta pentingnya menjaga kesehatan dan integritas sebagai seorang abdi negara. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa upaya ini merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.

Hasil pemeriksaan akan menjadi bagian dari penilaian akhir dalam seleksi PPPK. Pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan ini, dapat terbentuk ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Langkah ini juga sejalan dengan program nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan generasi muda dan lingkungan kerja pemerintahan.

Dengan adanya pemeriksaan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional. Diharapkan, ke depan, kebijakan serupa dapat terus diterapkan guna membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Faried Arasy Ahmadinejad Arham, siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari, Putera asal Kabupaten Bombana, siap berkompetisi dalam Festival Sains Nasional (FSN) Tingkat Nasional yang akan digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 10-14 Februari 2025 mendatang.

Faried, yang lahir pada 8 Agustus 2008, sebelumnya berhasil meraih medali perak pada FSN Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang diadakan pada 17 November 2024.

Hasil kompetisi diumumkan pada 13 Desember 2024, yang menegaskan Faried sebagai salah satu wakil Sulawesi Tenggara untuk bertanding di tingkat nasional.

Penyerahan sertifikat dan medali kepada Faried dilakukan dalam sebuah seremoni pada Senin, 6 Januari 2025.

Dalam acara tersebut, pihak MAN Insan Cendekia Kendari tempat  ia mengenyam pendidikan bersama perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas prestasi gemilangnya.

“Prestasi ini tidak hanya membanggakan keluarga besar MAN Insan Cendekia Kendari, tetapi juga seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Kami berharap Faried mampu tampil maksimal di tingkat nasional,” ujar Kepala MAN Insan Cendekia Kendari.

Festival Sains Nasional (FSN) merupakan ajang kompetisi sains bergengsi berskala nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI).

Ajang ini dirancang untuk mempertemukan siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia guna berkompetisi di berbagai disiplin ilmu sains.

Faried sendiri menyatakan rasa syukurnya atas pencapaian ini dan mengungkapkan tekadnya untuk memberikan yang terbaik di Bandung.

“Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa mengharumkan nama Sulawesi Tenggara. Semoga dapat membawa pulang hasil yang membanggakan,” ungkapnya.

FSN bertujuan untuk menginspirasi generasi muda, meningkatkan kualitas pendidikan di bidang sains, serta memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan.

Dengan berbagai tantangan inovatif yang dihadirkan, ajang ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kreativitas, keterampilan, dan pengetahuan mereka di dunia sains.

Keikutsertaan Faried tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Tenggara, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pelajar lain untuk terus mengejar prestasi di kancah nasional dan internasional.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Zoom Meeting untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bangga Kencana Tahun 2025, khususnya terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Kegiatan ini berlangsung di Ruangan Kepala DPPKB, Drs. H. Abdul Asiz, M.Si, dan diikuti 22 Kepala UPTD Balai Penyuluh KB se-Kabupaten Bombana, Rabu (08/01/2025).

Rapat virtual tersebut diselenggarakan sebagai upaya memastikan pengelolaan dana BOKB berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran. Dalam arahannya, Kepala DPPKB Drs. H. Abdul Asiz, M.Si menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan program. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOKB dikelola secara optimal dan tepat sasaran. Kita ingin semua program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui forum itu, para Kepala UPTD diminta menyampaikan laporan perkembangan program di wilayah kerja masing-masing. Pemaparan mencakup penggunaan dana, pencapaian kegiatan, hingga kendala teknis yang sering muncul di lapangan. Sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana pendukung, proses administrasi yang belum merata, serta kebutuhan pendampingan intensif bagi penyuluh KB menjadi sorotan utama diskusi.

Pihak DPPKB juga menekankan agar penyuluh KB memperkuat pendekatan kepada masyarakat. Penguatan ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program Bangga Kencana, terutama dalam layanan keluarga berencana, pengendalian penduduk, dan pembangunan keluarga. Upaya ini diharapkan mempermudah pencapaian target program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Selain evaluasi, meeting tersebut juga mengarahkan seluruh UPTD untuk meningkatkan kualitas pelaporan berbasis teknologi. Kepala DPPKB meminta setiap satuan kerja memaksimalkan pemanfaatan sistem digital agar monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan terukur. Standarisasi pelaporan juga menjadi salah satu fokus utama agar kualitas data antar-wilayah lebih konsisten.

Diskusi berlangsung interaktif, diisi sesi tanya jawab yang memungkinkan peserta menyampaikan masukan dan usulan perbaikan. Para Kepala UPTD menyampaikan beragam rekomendasi, mulai dari kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh hingga penguatan sistem komunikasi antar-unit. Forum ini menjadi ruang kolaboratif untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi bersama atas hambatan yang mereka hadapi.

DPPKB Bombana menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan langkah awal memperkuat sinergi antar-UPTD dalam mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana tahun 2025. Pemerintah daerah berharap hasil rapat ini dapat mendorong pengelolaan dana BOKB yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh kecamatan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Pertamina Kendari melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi dan pangkalan LPG 3 Kg di Kecamatan Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Sidak ini merupakan respons cepat atas kelangkaan gas melon yang banyak dikeluhkan warga dalam beberapa pekan terakhir, Rabu (8/1/2025).

Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan menelusuri pola distribusi LPG 3 Kg mulai dari agen hingga pangkalan, guna memastikan pasokan bersubsidi itu benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, BINNURAENI AS, S.E., S.Pd., menegaskan bahwa sidak dilakukan untuk menjamin distribusi berlangsung sesuai aturan. “Kami ingin memastikan bahwa LPG bersubsidi ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan,” ujarnya.

Hasil sidak menemukan adanya pangkalan yang menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tim juga mendapati dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran. TPID Kabupaten Bombana langsung memberikan teguran keras kepada pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan distribusi dan menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak dapat ditoleransi.

Perwakilan Pertamina Kendari yang turut hadir menegaskan komitmen perusahaan dalam mengawasi penyaluran LPG bersubsidi di Bombana. Ia menyampaikan bahwa Pertamina tidak akan ragu memberikan sanksi kepada agen atau pangkalan yang melakukan pelanggaran. “Kami memastikan pasokan LPG 3 Kg ke Bombana tetap aman dan cukup. Jika ditemukan kendala distribusi, kami akan segera melakukan penyesuaian pasokan,” ungkapnya.

Selain penindakan, pemerintah daerah berharap kehadiran tim gabungan dapat mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya menjaga ketertiban distribusi LPG bersubsidi. Warga juga diminta proaktif melapor jika menemukan adanya indikasi penimbunan atau harga jual yang melebihi HET di tingkat pangkalan.

Langkah cepat ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu Utara, dan Lantari Jaya. Pemerintah menegaskan bahwa upaya pengawasan akan terus diperketat agar distribusi gas melon berjalan lebih transparan, adil, dan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

Bombana, sultranet.com – Pj Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., menghadiri Rapat IV Majelis Sinode Gereja Protestan Sulawesi Tenggara (Gepsultra) yang mengangkat tema “Aku Adalah Yang Awal dan Yang Akhir” di Gereja Tondowatu Kasipute, Kecamatan Rumbia, Rabu (8/1/2025).

Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra menjadi momentum penting bagi perjalanan Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Acara ini dihadiri Ketua DPRD Bombana, unsur Forkopimda, pejabat eselon II, pimpinan gereja, tokoh agama serta perwakilan pemerintah daerah. Tahun ini, agenda pembahasan difokuskan pada subtema “Bersama Seluruh Warga Gepsultra Memperkokoh NKRI yang Demokratis, Adil dan Sejahtera Bagi Semua Ciptaan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Dalam sambutannya, Edy Suharmanto menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap kontribusi gereja sebagai mitra strategis pembangunan sosial, ekonomi dan kerukunan umat beragama. “Gereja telah menunjukkan peran luar biasa dalam membangun masyarakat yang sejahtera, toleran, dan damai,” ujarnya di hadapan seluruh jemaat.

Ia menegaskan bahwa Rapat Majelis Sinode bukan sekadar forum pengambilan keputusan, tetapi juga ruang refleksi untuk menyelaraskan visi pelayanan gereja dengan kebutuhan warga jemaat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, keharmonisan masyarakat Bombana yang multikultural adalah modal besar dalam pembangunan daerah.

“Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Kemajemukan agama, suku, dan budaya di Bombana justru menjadi kekuatan yang harus dijaga. Kondisi yang harmonis ini adalah anugerah besar bagi kita,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan dukungan penuh terhadap program-program Gepsultra yang berorientasi pada penguatan spiritual dan sosial masyarakat. Edy berharap rangkaian kegiatan sinode dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta memperkuat kolaborasi gereja dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama Forkopimda dan pimpinan gereja, serta penyerahan bantuan pemerintah daerah berupa dana senilai Rp150 juta untuk pembangunan Gereja Jemaat Tondowatu Kasipute.

Rapat IV Majelis Sinode Gepsultra ditutup dengan komitmen bersama antara gereja dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran pelayanan, kerukunan, dan pembangunan masyarakat di Bombana.