Bombana, SultraNET. | – Dalam rangka memastikan kelancaran Pemilukada 2024 di Kabupaten Bombana, Komandan Kodim (Dandim) 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., Lakukan pemeriksaan dan pengecekan kesiapan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Makoramil 1431-03/Poleang, Jalan Merdeka, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/11). Kegiatan ini melibatkan sekitar 50 personel, terdiri atas Babinsa Koramil 1431-03/Poleang dan BKO Yonif 725/Woroagi.

Pada Perhelatan Pemilukada Serentak Tahun 2024 ini, Kodim 1431/Bombana Menyiapkan 130 Personel dari Jajaran Kodim dan 30 Orang Pesonel BKO dari Yonif 725/Woroagi yang terbagi dalam 4 bagian yaitu Makodim sebayak 37 Orang, Koramil 01/Rumbia sebayak 27 Orang, Koramil 02/Kabaena sebayak 30 Orang dan Koramil 03/Poleang sebanyak 36 orang, yang nantinya akan di sebar di 273 TPS.

Dalam arahannya, Letkol Andi Irfandi menekankan pentingnya kesiapan personel di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama Pemilukada.

“Saya hadir untuk mengecek langsung kesiapan anggota, terutama di wilayah Poleang. Saya harap setiap Babinsa dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman,” ungkap Dandim

Kepada personel BKO Yonif 725/Woroagi, Dandim juga memberikan instruksi khusus untuk tetap siaga di Markas Koramil 1431-03/Poleang.

“Personel harus selalu siap menghadapi situasi darurat yang mungkin timbul, terutama di wilayah dengan potensi kerawanan tinggi. Jangan sampai ada gangguan yang menghambat jalannya Pemilukada serentak tahun ini,” tegasnya.

Dandim juga mengingatkan seluruh personel untuk menjaga netralitas TNI selama pengamanan berlangsung.

“Hindari pelanggaran sekecil apa pun. Netralitas TNI adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita,” Tutup Dandim di hadapan para personel. (PEN)

Kolaka Utara, sultranet.com – Logistik Pilkada serentak yang akan digelar pada Rabu, 27 November 2024, tiba di Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, Senin (25/11/2024).

Serah terima logistik berlangsung di Sekretariat PKK Kodeoha, Kelurahan Mala-Mala, dengan pengawasan ketat oleh berbagai pihak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi dua hari mendatang.

Turut hadir dalam acara penerimaan logistik tersebut Kapolsek Kodeoha, IPTU Arianto Sarira; Ketua PPK Kodeoha, Baso Maryam M., bersama anggota PPK dan PPS; Ketua Panwascam Kodeoha, Ary Saputra, bersama anggota Panwascam dan PTPS; serta Camat Kodeoha, Syahlan Launu, didampingi Kepala Seksi Trantibum, Pemerintahan, dan Kesos Kecamatan Kodeoha.

Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., memastikan logistik yang diterima sudah lengkap dan sesuai dengan berita acara penerimaan.

“Logistik yang diterima sudah kami pastikan cukup untuk mendukung kelancaran Pilkada. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar,” ujar Syahlan.

Syahlan juga berharap Pilkada yang akan digelar dua hari lagi dapat berjalan dengan demokratis dan menghasilkan pemimpin terbaik untuk Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kami berharap Pilkada ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya demokratis, agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar menjadi pilihan rakyat dan membawa kemajuan bagi daerah,” tambahnya.

Komisioner KPU Kolaka Utara, Aswar, S.H., menyatakan bahwa distribusi logistik adalah bagian penting dari persiapan pemilu.

“Kami terus berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan Panwaslu untuk memastikan logistik sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik,” ungkap Aswar.

Aswar juga menegaskan komitmen KPU dalam menjaga integritas Pilkada.

“Kami akan terus memastikan semua tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mewujudkan Pemilu yang transparan, jujur, dan adil,” katanya.

Dengan logistik yang telah diterima dengan baik, Kecamatan Kodeoha siap melaksanakan Pilkada serentak 2024. Seluruh pihak berharap pemilu kali ini dapat berjalan aman dan sukses, serta menghasilkan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi Kabupaten Kolaka Utara dan Sulawesi Tenggara secara umum.

MUNA, Sultranet.com – Proses tender dan lelang proyek tahun anggaran 2024 yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, Sulawesi Tenggara, mendapat sorotan tajam. Seorang peserta tender, Ramaddan, menuding ULP Muna melakukan kecurangan dengan mengatur pemenang lelang sebelum proses selesai. Situasi ini memicu keributan di kantor ULP hingga berujung pada penyitaan dokumen oleh Ramaddan. Senin (25/11/2024)

Ramaddan mengungkapkan bahwa kehadirannya di kantor ULP atas undangan resmi untuk melakukan klarifikasi terkait pembuktian verifikasi perusahaan yang masuk dalam tender proyek di Desa Labulu-bulu. Namun, ia mendapati bahwa proses lelang diduga sudah diatur untuk memenangkan perusahaan tertentu yang terkait dengan panitia ULP sendiri.

“Saya datang untuk klarifikasi karena saya adalah peserta tender. Ternyata, ULP ini sudah mengatur agar salah satu perusahaan menjadi pemenang, bahkan perusahaan itu ada hubungannya dengan panitia. Kami ribut di sana karena ini tidak adil,” ujar Ramaddan, Senin (25/11/2024).

Ia menambahkan bahwa diduga ULP Muna telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Ramaddan bahkan menilai proses lelang hanya formalitas belaka karena semuanya sudah diatur sejak awal.

“Kalau seperti ini, tidak perlu ada lelang, langsung tunjuk saja pemenangnya. ULP Muna menggunakan server mereka sendiri, jadi semua bisa mereka kendalikan,” katanya.

Ramaddan juga menyebut adanya penggunaan dokumen perusahaan tanpa izin. Ia mengaku menemukan dokumen milik CV Rahmat Mandiri yang digunakan oleh oknum panitia lelang tanpa sepengetahuan pemiliknya, Rahman. Dokumen tersebut, menurutnya, dipakai oleh salah satu panitia untuk memenangkan lelang secara ilegal.

“Mereka sering mengambil dokumen perusahaan orang lain, lalu mereka lelang sendiri dengan server mereka. Ini jelas praktik mafia,” ungkapnya.

Ramaddan menyatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran ini ke Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, namun laporan tersebut belum ditindaklanjuti. Ia bahkan mengaku mendengar pernyataan dari oknum Kepala Dinas yang menyebut bahwa aparat penegak hukum, kecuali KPK, dapat “diatur.”

Menanggapi tudingan ini, Kepala Bagian (Kabag) ULP Muna, Taufik, membenarkan adanya keributan di kantornya. Namun, ia membantah bahwa keributan tersebut dipicu oleh peserta tender. Ia juga memastikan bahwa tender proyek dimaksud telah dibatalkan karena adanya tekanan dari pihak luar.

“Pokja memutuskan membatalkan tender karena situasi tidak kondusif. Dokumen yang seharusnya diverifikasi diambil paksa oleh pihak luar,” jelas Taufik.

Terkait dugaan penyalahgunaan dokumen perusahaan, Taufik membantah keras. “Tidak ada dokumen perusahaan yang disalahgunakan. Itu tidak benar,” elaknya.

Ramaddan meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk segera mengusut tuntas dugaan praktik mafia tender di ULP Muna. Menurutnya, tindakan ini telah berlangsung lama dan merusak integritas pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut.

“Kalau tidak dibongkar, praktik ini akan terus terjadi. Ini sudah mendarah daging dan mencederai keadilan dalam proses pengadaan,” tutupnya.

Rumbia, sultranet.com – Fraksi Kebangkitan dan Bulan Bintang (FKBB) DPRD Kabupaten Bombana menyerukan agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius pada penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris FKBB, Yudi Utama Arsyad, dalam pandangan umum fraksi atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 pada sidang paripurna, Senin (25/11).

Dalam pidatonya, Yudi menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, APBD 2025 harus berorientasi pada program yang dapat direalisasikan secara konkret, bukan hanya sebatas pembahasan.

“Kami mengharapkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara langsung,” ujarnya.

Yudi juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan yang cermat dan penerimaan yang tidak membebani masyarakat.

Ia meminta agar manajemen Perumda PDAM Tirta Moico dan Perusda, sebagai salah satu potensi PAD, dikelola oleh pihak yang kompeten agar dapat meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal.

Dalam bidang kesehatan, Yudi menegaskan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Ia meminta perhatian khusus pada pengembangan Rumah Sakit Tanduale dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan.

Selain itu, Yudi mengingatkan pemerintah untuk memastikan pembayaran gaji dan insentif tenaga medis tidak lagi mengalami keterlambatan.

“Masalah ini sangat memengaruhi kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Yudi juga menyatakan dukungan FKBB terhadap kebijakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap konsisten dalam melibatkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses atau temuan lapangan.

 “Kami berharap seluruh program prioritas yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik, meskipun tantangan di tahun mendatang diprediksi akan cukup berat,” tambahnya.

Di akhir pandangannya, Yudi menegaskan bahwa FKBB menerima dan menyetujui rancangan APBD 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi tersebut dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintah daerah.

“FKBB akan terus menjalankan fungsi kontrol untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bombana,” tutup Yudi Utama Arsyad.

MUNA, Sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tengah menjadi sorotan setelah baliho iklan Pilkada yang terpasang di berbagai wilayah mengajak masyarakat untuk memilih angka “1” pada pemilihan yang dijadwalkan pada 27 November 2024 mendatang. Kontroversi ini memicu dugaan adanya kelalaian dalam proses pemasangan baliho yang diduga dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Terkait hal ini, Liaison Officer (LO) pasangan calon Bupati Muna nomor urut 2, La Ode Muhammad Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, Taufan, menilai bahwa KPU Muna tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya.

“Kenapa KPU melakukan hal ini? Ini jelas kesengajaan yang seharusnya bisa disortir dengan lebih teliti sebelum baliho tersebut disebar dan dipasang di berbagai lokasi,” tegas Taufan, Minggu (24/11/2024).

Taufan lebih lanjut menduga bahwa tindakan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan KPU kepada salah satu pasangan calon Bupati. Menurutnya, jika KPU Muna lebih berhati-hati dan teliti, hal ini tidak akan terjadi dan tidak akan memicu dugaan ketidaknetralan dalam Pilkada Muna.

Senada dengan Taufan, Koordinator Media Center pasangan calon Bupati Muna, Anton Laeti, juga mengkritik ketidaktelitian KPU dalam pemasangan baliho Pilkada. Ia menilai bahwa bila pihaknya melakukan kesalahan serupa, dapat berakibat fatal bagi kampanye mereka.

“Jika kami yang ceroboh seperti KPU, bisa saja kami kebobolan dan diuntungkan dengan pemasangan baliho yang mengarahkan masyarakat untuk memilih nomor 1,” ujar Anton.

Anton menambahkan, jika KPU Muna benar-benar cermat dalam menjalankan tugasnya, mestinya baliho tersebut diperiksa secara rinci sebelum dipasang.

“Seharusnya, baliho iklan Pilkada itu disortir dengan teliti dan tidak terpasang begitu saja. Jangan sampai kami menunggu sanggahan dari masyarakat untuk memperbaiki kesalahan yang seharusnya bisa dihindari sejak awal,” tegasnya.

Menanggapi kontroversi tersebut, Sekretaris KPU Muna, La Halisi, mengonfirmasi bahwa baliho yang bermasalah tersebut telah diturunkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Baliho tersebut sudah dijelaskan oleh ketua Tim Paslon 02 di hotel DJ Pa Rayatimu, Pak Hipno dan Pak Rayu meminta untuk diturunkan, dan itu sudah dilakukan oleh PPK dan PPS,” ujarnya.

Meskipun baliho tersebut sudah diperbaiki, kasus ini menambah daftar panjang keraguan masyarakat terhadap kredibilitas KPU Muna dalam menyelenggarakan Pilkada. Kini, banyak pihak berharap agar KPU Muna dapat lebih berhati-hati dan profesional dalam mengelola tahapan Pilkada yang semakin dekat.

Bombana, SultraNET. |– Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama masyarakat Desa Pulau Tambako melaksanakan Gotong Royong membersihkan parit di Desa Pulau Tambako, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir yang sering terjadi saat musim penghujan. 24/11/2024

Kerja bakti ini dihadiri oleh Kepala Desa Pulau Tambako, Asmading, Kepala Dusun 1 Burhan, serta empat Babinsa, yakni Sertu La Salihu, Sertu Sukmar, Serda Samsudin, dan Serda Sambas D. Selain itu, sekitar puluhan warga setempat turut serta dalam kegiatan yang bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan memperlancar aliran air di drainase desa.

Kepala Desa Pulau Tambako, Asmading, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap inisiatif Babinsa dalam kegiatan gotong royong ini.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Babinsa terhadap lingkungan di wilayah kami. Kegiatan ini sangat membantu mencegah banjir yang dapat merugikan masyarakat,” ujarnya.

Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu La Salihu, menambahkan bahwa kerja bakti ini merupakan bagian dari upaya TNI mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mendorong kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga lingkungan.

“Semangat gotong royong seperti ini harus terus dijaga, terutama menghadapi ancaman banjir di musim penghujan,” katanya.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif Babinsa dan warga. “Kegiatan ini menunjukkan sinergi yang baik antara TNI dan masyarakat. Kami sangat mendukung langkah ini untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dari banjir,” pungkasnya.

KODEOHA, sultranet.com – Penertiban alat peraga kampanye (APK) di Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, dilaksanakan pada Minggu (24/11/2024). Kegiatan ini melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kodeoha, Pemerintah Kecamatan Kodeoha, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kodeoha, serta didampingi oleh anggota Polsek Kodeoha yang mewakili Kapolsek, dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kodeoha. Seluruh Pengawas Kelurahan/Desa juga turut serta dalam proses penertiban ini.

Penertiban APK ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh alat peraga kampanye yang telah dipasang sebelumnya, baik oleh para calon maupun relawan, sudah dibersihkan dan dicopot sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencopotan APK dilakukan di seluruh titik, baik itu di fasilitas umum maupun di lokasi warga.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, dalam arahannya kepada seluruh petugas yang terlibat menekankan pentingnya menjaga adab dan ketertiban.

“Penertiban APK ini harus dilakukan dengan penuh kesopanan. Sebelum mencabut APK, pastikan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau posko. Kita harus tetap menjaga prinsip sipakatau, yaitu saling menghargai,” ungkap Syahlan.

Proses penertiban berlangsung dengan lancar berkat partisipasi aktif warga dan relawan masing-masing calon. Mereka turut serta dalam mencopot APK di wilayahnya masing-masing. Syahlan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

“Alhamdulillah, warga sangat kooperatif. Relawan-relawan dari masing-masing calon pun turut berpartisipasi aktif dalam membantu proses penertiban ini,” kata Syahlan.

Ketua Panwascam Kodeoha, Ary Saputra, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa penertiban APK dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang di masa tenang Pilkada ini.

“Kami akan memastikan semua APK yang terpasang dicopot sesuai aturan, sehingga tahapan Pilkada berjalan lancar dan tanpa pelanggaran,” tegas Ariyadi.

Ketua PPK Kodeoha, Baso Maryam, juga memberikan penjelasan terkait pentingnya kegiatan penertiban APK ini. “Pencopotan APK ini merupakan bagian dari tahapan Pilkada yang harus dilakukan dengan disiplin. Kami berharap agar seluruh masyarakat dan relawan dapat memahami dan mendukung upaya ini,” ujarnya.

Dengan adanya penertiban ini, diharapkan Pilkada di Kecamatan Kodeoha dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa ada pelanggaran ataupun gangguan dari pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan.

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong pencapaian target kinerja yang optimal menjelang akhir Tahun Anggaran 2024. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya di lingkup Sekretariat Daerah, untuk fokus pada pencapaian hasil kerja yang memuaskan dalam sisa waktu pelaksanaan anggaran yang kini hanya tersisa sekitar 20 hari.

Dalam rapat evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan semester II Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kendari, Minggu (24/11/2024), Asrun Lio menekankan pentingnya sinergitas antar biro di lingkungan Pemprov Sultra. “Rapat evaluasi ini bertujuan untuk memantau sejauh mana progres capaian kinerja kita, serta memperkuat sinergitas agar kinerja pemerintah semakin optimal,” ujarnya.

Sekda Sultra menjelaskan, pencapaian kinerja yang baik dapat terwujud melalui koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit kerja. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan harus dilakukan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta diimbangi dengan administrasi yang tertib dan pengendalian internal yang ketat. “Kami berharap pengendalian internal yang dilakukan secara sistematis mulai dari Sekda selaku pengguna anggaran hingga pejabat pengadaan dapat memastikan semua kegiatan berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Laode Fasikin, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemprov Sultra yang hadir mewakili Sekda, menambahkan bahwa evaluasi capaian kinerja ini penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada dan mencari solusi terbaik. “Menggunakan sisa waktu sebaik-baiknya sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, mengingat kita telah memasuki triwulan IV atau akhir semester II 2024,” ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Sultra, LM Martosiswoyo SE M.Si, menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pejabat terkait, termasuk kuasa pengguna anggaran, PPK, dan PPTK, guna mempercepat penyerapan anggaran. Ia juga menyatakan bahwa rapat evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala Biro, serta sejumlah kepala bagian dan fungsional madya lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sultra ini, Ketua Panitia Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Biro Lingkup Setda Provinsi Sultra, Yakop Udi SE M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur Sultra Nomor 19 Tahun 2021.

Yakop juga menegaskan bahwa tujuan dari rapat ini adalah untuk meningkatkan efektivitas program dan kegiatan Biro Setda Provinsi Sultra agar dapat diselesaikan tepat waktu, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga hasil pembangunan dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

Dengan adanya evaluasi ini, Pemprov Sultra berharap agar percepatan realisasi anggaran dan kualitas pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai dengan baik di penghujung Tahun Anggaran 2024.

KENDARI, sultranet.com  – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, mendapat kehormatan untuk menjadi pembicara utama dalam International Conference on Augmenting Artificial-Human Intelligence (ICAAHI) 2024 yang digelar di Kendari pada Sabtu, (23/11/2024). Pada kesempatan tersebut, Asrun Lio mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H, yang juga turut berpartisipasi dalam konferensi internasional ini.

Dalam pidatonya yang disampaikan menggunakan Bahasa Inggris, Sekda Sultra menyampaikan bahwa tema konferensi kali ini sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yakni mengenai peningkatan kecerdasan buatan manusia. Ia menjelaskan, Augmented AI atau kecerdasan buatan yang ditingkatkan adalah konsep yang berfokus pada peningkatan kecerdasan manusia dengan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan (AI).

“Augmented AI adalah konsep yang berfokus pada peningkatan kecerdasan manusia, dengan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi, dimana sistem AI memberdayakan manusia untuk mencapai hasil lebih baik daripada yang dapat dicapai manusia atau AI itu sendiri,” ujar Asrun Lio.

Sekda Sultra yang juga merupakan mantan Kepala Pusat Studi Eropa di Universitas Halu Oleo (UHO) ini menjelaskan bahwa AI memiliki potensi besar untuk diterapkan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, industri kreatif, dan teknik. Di sektor kesehatan, AI dapat meningkatkan kemampuan dalam diagnostik, perawatan yang dipersonalisasi, serta bedah robotik. Dalam pendidikan, AI dimanfaatkan sebagai platform pembelajaran adaptif dan tutor digital. Sementara itu, di bidang bisnis, AI bisa memperbaiki pengambilan keputusan melalui analitik prediktif dan wawasan tren pasar.

“AI juga dapat dimanfaatkan pada industri kreatif untuk seni, menulis, dan produksi multimedia. Di sektor teknik, AI yang ditingkatkan dapat membantu dalam optimasi dan simulasi desain,” tambahnya.

Meski memiliki potensi besar, Asrun Lio juga menyoroti tantangan yang muncul seiring implementasi Augmented AI. Beberapa pertanyaan penting harus dijawab bersama, seperti bagaimana memastikan sistem AI berfungsi secara adil dan tanpa bias, membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem AI, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada teknologi yang mengancam kemampuan manusia dalam pengambilan keputusan.

“Ini adalah sejumlah pertanyaan penting yang perlu kita jawab bersama-sama. Menatap ke depan, ditambah lagi dengan keberadaan AI yang sangat menjanjikan maka beberapa bidang pengembangan yang perlu diperhatikan termasuk: sistem simbiotik, komputasi neuromorfik, antarmuka otak-komputer, dan kebijakan serta kerangka kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda Sultra menjelaskan bahwa di Sultra, pemerintah daerah sudah mengambil beberapa langkah konkret untuk mendukung pengembangan dan penerapan Augmented AI di berbagai sektor. Di bidang pendidikan, perguruan tinggi di Sultra diminta untuk mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses pembelajaran, seperti yang telah dilakukan oleh Universitas Halu Oleo yang mengembangkan platform pembelajaran online berbasis AI. Pemerintah juga menyelenggarakan program pelatihan coding dan robotik bagi siswa sekolah untuk menyiapkan generasi muda menghadapi era digital.

Di sektor kesehatan, RSUD Bahteramas di Kendari telah menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang terintegrasi dengan teknologi AI. Beberapa klinik dan puskesmas di Sultra juga mulai menggunakan aplikasi telemedis untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil. Di sektor pertanian, teknologi AI dimanfaatkan dengan penggunaan drone untuk pemetaan lahan pertanian dan pemantauan hama serta penyakit tanaman.

“Saat ini, beberapa tempat wisata di Sultra juga mulai memanfaatkan teknologi AI yang ditingkatkan, seperti aplikasi berbasis augmented reality (AR) untuk mempromosikan tempat wisata, serta penggunaan virtual reality (VR) untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih menarik,” kata Asrun Lio.

Meski begitu, ia mengakui bahwa implementasi Augmented AI di Sultra masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia optimis bahwa dengan kerja keras dan dukungan berbagai pihak, Augmented AI dapat memberikan kontribusi besar untuk kemajuan Sultra dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap konferensi ini dapat menjadi forum yang produktif untuk berbagi ilmu, bertukar gagasan, dan membangun jaringan. Semoga konferensi ini dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi inovatif yang dapat diterapkan untuk kemajuan Sultra dan Indonesia secara umum,” harapnya.

Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pakar internasional, antara lain Prof. DR. Ir. H. Andi Bahrun, M.Sc. Agric, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, serta dosen-dosen dari berbagai universitas ternama seperti DR. Ahmed J. Obaid dari Universitas Kufa Irak, dan DR. Dalwinder Kaur dari Universitas Globalnxt Manipal, Malaysia.

Pemerintah Daerah Sultra berkomitmen untuk mendukung pengembangan Augmented AI secara bertanggung jawab demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Sekitar dua puluh ribu pendukung memadati lapangan eks MTQ di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, dalam kampanye akbar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana nomor urut 1, Burhanuddin dan Ahmad Yani (BERANI), Sabtu (23/11).

Pantauan langsung di lokasi menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Bombana. Massa memadati lapangan utama hingga ke area sekitar, menciptakan lautan manusia yang penuh semangat mendukung pasangan BERANI. Kehadiran mereka tidak hanya menunjukkan dukungan politik, tetapi juga harapan besar akan perubahan di Bombana.

Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, yang juga merupakan salah satu tokoh politik pendukung pasangan BERANI, tampil memberikan orasi. Dalam pidatonya, Iskandar menyampaikan keyakinannya bahwa pasangan nomor urut 1 ini akan keluar sebagai pemenang dalam Pilkada 2024. Keyakinan itu, menurutnya, didasarkan pada respon positif masyarakat selama kunjungannya ke berbagai desa dan kelurahan di Bombana.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut terhadap intimidasi yang mungkin mereka alami. Iskandar juga menekankan pentingnya menjaga netralitas, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan apa pun.

“Jangan takut dengan intimidasi! Pilihlah sesuai hati nurani. ASN juga harus netral, jangan sampai ada yang mempengaruhi pilihan rakyat. Kapal besar perubahan sebentar lagi tiba di dermaga tujuan, dan dermaga itu adalah kemenangan untuk Bombana yang lebih baik bersama BERANI,” serunya dengan lantang.

Calon Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, turut memberikan orasi yang membakar semangat massa. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran ribuan pendukung yang rela datang meski di bawah terik matahari. Ahmad Yani menyebut dukungan ini adalah bentuk nyata dari semangat dan solidaritas masyarakat Bombana.

“Kami berkomitmen membawa Bombana keluar dari ketertinggalan. Ini bukan janji kosong, tapi tekad kuat kami untuk menjadikan Bombana daerah yang lebih maju. Bersama, kita wujudkan perubahan yang diharapkan masyarakat,” ungkapnya.

Calon Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dalam orasinya mengungkapkan visi dan misinya untuk membawa Bombana menuju perubahan besar. Ia menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam Pilkada bukan sekadar ambisi politik, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat Bombana.

“Sisa hidup saya akan saya abdikan sepenuhnya untuk melayani masyarakat Bombana. Kami berkomitmen membangun infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mendorong kemajuan ekonomi serta kebudayaan daerah. Bombana harus bangkit dan sejajar dengan daerah maju lainnya,” ucapnya dengan penuh semangat.

Burhanuddin juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pendukung yang hadir. Ia mengajak masyarakat untuk memilih pasangan BERANI pada 27 November 2024 di TPS masing-masing sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perubahan yang diimpikan bersama.

Kampanye akbar ini juga dihadiri dua anggota DPR RI, yakni Rusda Mahmud dari Partai Demokrat dan Jaelani dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kehadiran mereka memberikan energi tambahan bagi pasangan BERANI.

Rusda Mahmud dalam orasinya menyebut pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani sebagai sosok pemimpin dengan visi yang jelas untuk Bombana. Menurutnya, keduanya adalah harapan baru bagi daerah yang selama ini dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan.

“Pasangan BERANI adalah harapan baru bagi Bombana. Mereka memiliki tekad yang kuat dan program kerja yang terarah untuk membawa perubahan besar di daerah ini,” ujar Rusda Mahmud.

Jaelani menambahkan bahwa pasangan BERANI adalah kombinasi sempurna antara pengalaman dan keberanian untuk mewujudkan perubahan di Bombana.

“Burhanuddin dan Ahmad Yani adalah pemimpin yang tepat. Mereka punya komitmen dan pengalaman untuk menjadikan Bombana lebih maju. Kami yakin mereka akan membawa daerah ini ke arah yang lebih baik,” tegas Jaelani.

Ribuan massa yang hadir dalam kampanye tersebut menjadi bukti nyata bahwa pasangan BERANI memiliki dukungan yang besar dari masyarakat Bombana. Dengan semangat tinggi dan antusiasme yang meluap, Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan masa depan daerah mereka.