Bombana, SultraNET. | – Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang melaksanakan gotong royong di Pasar Sore Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Jumat (20/12). Kegiatan ini juga bertujuan mencegah potensi banjir akibat saluran yang tersumbat dan Tumpukan sampah yang dapat menjadikan Sumber Penyakit.

Sertu Djuharis, yang memimpin gotong royong, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi kebiasaan yang terus berlanjut demi menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi warga,” ujarnya.

Danramil 1431-03/Poleang, Lettu Inf Dahlah, juga memberikan tanggapannya terkait kegiatan Gotong royong tersebut.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian kami terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mendukung masyarakat dalam menjaga kesehatan serta mencegah ancaman banjir,” ungkapnya.

Kepala Lingkungan 1, Bapak Hamzah, mengapresiasi kontribusi Babinsa dalam kegiatan ini. “Kami sangat berterima kasih atas kepedulian dan kerja sama yang diberikan oleh Koramil 1431-03/Poleang. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan untuk kebaikan bersama,” tutupnya.

Bombana, SultraNET. – | Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia menggelar Karya Bakti di Desa Tembe Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. Rabu, (18/12). Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan parit, got, dan bahu jalan guna mencegah terjadinya banjir saat musim hujan. Dipimpin langsung oleh Serka Hambarin, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah elemen masyarakat.

Serka Hambarin menjelaskan pentingnya pembersihan drainase ini. “Kerja bakti ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar desa kita tidak mengalami banjir. Harapan kami, warga dapat terus menjaga kebersihan lingkungan agar aliran air tetap lancar,” ujar Serka Hambarin.

Sekretaris Desa Tembe, Slamet, juga memberikan apresiasi atas inisiatif TNI melalui Babinsa.

“Kami sangat berterima kasih atas peran aktif Babinsa dalam mendukung kebersihan lingkungan. Dengan kegiatan seperti ini, kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan semakin meningkat,” kata Slamet.

Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menegaskan bahwa kerja bakti ini merupakan wujud kepedulian TNI terhadap lingkungan.

“Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman dari potensi banjir,” tutup Kapten Syafaruddin.

Jakarta, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin langsung pemaparan hasil evaluasi kinerja triwulan (TW) V di hadapan tim evaluator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diketuai Inspektur I Itjen Kemendagri, Rustam Mansur, di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Selasa (17/12/2024).  

Dalam paparannya, Andap menyampaikan bahwa seluruh kebijakan dan program Pemprov Sultra berpedoman pada visi nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ia menegaskan visi tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sebagai arah pembangunan nasional.

“Setiap langkah kami mengikuti arahan Presiden dan Wakil Presiden, serta amanat UU No. 59/2024. Visi ini menjadi fondasi bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk masyarakat Sulawesi Tenggara,” kata Andap.

Selama masa kepemimpinan Andap, Pemprov Sultra berhasil meraih 34 penghargaan nasional, termasuk penghargaan Indeks Inovasi Daerah kategori “Inovatif” dari Menteri Dalam Negeri, apresiasi kinerja Pemda untuk fiskal rendah dan pelayanan publik tingkat provinsi, serta Juara I Provinsi Terbaik dalam Ajang Apresiasi Bangga Berwisata di Wilayah Indonesia (ABBWI) atas implementasi strategi kebijakan daerah di sektor pariwisata.

Selain itu, Andap memaparkan berbagai program prioritas yang telah dijalankan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar ribuan penerima manfaat di Kendari, Kolaka Utara, Konawe, Konsel, dan Kolaka Timur.

Ia juga menjelaskan keberhasilan Pemprov Sultra menekan inflasi hingga 1,05% yang berada dalam target nasional, pelaksanaan operasi bedah jantung terbuka perdana di RS Jantung Sultra, serta ekspansi Mal Pelayanan Publik (MPP) dari tiga lokasi menjadi delapan untuk meningkatkan layanan masyarakat di seluruh wilayah Sultra.

Ketua Tim Evaluator, Rustam Mansur, memuji pencapaian Pemprov Sultra dan menekankan pentingnya kesinambungan program agar manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Keberhasilan Pemprov Sultra ini sangat membanggakan. Namun, evaluasi ini memastikan semua program berjalan efektif dan terus ditingkatkan,” ujar Rustam.

Andap juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Kemendagri dalam memantau dan mengevaluasi program Pemprov Sultra.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tegas Andap.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Inspektorat Itjen Kemendagri, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, serta kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Sultra.

Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan di Sulawesi Tenggara menuju visi Indonesia Emas 2045.

Bombana, SultraNET. | – Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya banjir serta polusi udara, Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, yang dipimpin oleh Pelda Adri, melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penghijauan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekitar. Selasa, (17/12/2024)

Pelda Adri, selaku Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, yang memimpin langsung kegiatan ini, menyampaikan bahwa penanaman pohon tersebut merupakan upaya nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah bencana alam seperti banjir.

“Dengan menanam pohon, kita tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak polusi udara,” ujar Pelda Adri.

Kepala Dusun Desa Teppoe, Suparman, juga mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Ia mengatakan bahwa penghijauan di wilayahnya sangat penting untuk mencegah bencana alam dan menjaga kualitas hidup masyarakat.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena pohon-pohon yang ditanam akan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” kata Suparman.

Danramil 1431-03/Poleang, Letnan Infanteri Dahlah, menambahkan bahwa kegiatan penghijauan seperti ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian TNI terhadap kelestarian lingkungan.

“Selain memperkuat sinergi dengan masyarakat, kami juga berharap kegiatan ini dapat mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga alam,” Tutup Danramil.

Bombana, sultranet.com – Penanganan bencana alam yang diberikan kepada korban musibah angin puting beliung di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana menuai sorotan. Pasalnya, salah seorang penerima penanganan tanggap darurat hanya menerima Rp200 ribu dalam bentuk non-tunai, jumlah yang dinilai tidak masuk akal dan sulit digunakan untuk keperluan mendesak.

Kepala Desa Biru, Sainal Abidin, SH, menjelaskan bahwa musibah tersebut terjadi pada Kamis, 7 November 2024. Peristiwa itu merusak beberapa fasilitas, di antaranya rumah warga, tempat usaha penggilingan padi, serta area parkiran sekaligus tempat wudhu Masjid Al-Muhajirin Dusun Pangi-Pangi.

“Bantuan memang turun bertahap. Pada 9 Desember, bantuan berupa dana diterima tiga warga dan masjid. Hj. Rosi menerima Rp3 juta, Hj. Lina Rp2 juta, dan Masjid Al-Muhajirin Rp2 juta. Namun, setelah itu, bantuan bagi dua warga lainnya baru masuk pada 16 Desember,” ungkap Sainal Abidin. Selasa (17/12/2024)

Warga bernama Baharuddin menerima dana penanganan bencana sebesar Rp1 juta, sementara Kamaluddin hanya mendapat Rp200 ribu dalam bentuk non-tunai. Penanganan bencana senilai Rp200 ribu ini sontak memicu reaksi kekecewaan.

“Saya heran, bagaimana bisa bantuan senilai Rp200 ribu diberikan dalam bentuk non-tunai? Untuk membuka rekening bank saja sudah memakan biaya. Ini seperti main-main, bantuan bukan solusi tetapi malah menyusahkan,” keluh Sainal Abidin.

Ia juga menyoroti proses pencairan yang dinilai sangat lambat. “Kejadiannya 7 November, tapi bantuan baru turun sebulan kemudian pada 9 Desember. Bahkan ada yang baru cair tanggal 16 Desember,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, dengan tegas meminta evaluasi terhadap kinerja pihak terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Jangan bercanda mengurus kebutuhan rakyat, apalagi ini soal musibah yang menimpa masyarakat. Kami minta kepada PJ Bupati Bombana agar mengevaluasi kepala instansi terkait yang tidak serius dan tidak tepat sasaran dalam menangani kebutuhan warga,” ujar Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami korban.

“Tidak ada alasan bantuan bisa hanya Rp200 ribu. Ini tidak masuk akal dan tidak manusiawi,” tegasnya.

Musibah angin puting beliung di Desa Biru sempat mengakibatkan kerusakan pada rumah warga, tempat usaha, dan fasilitas umum.

Dikonfirmasi terpisah, Harnoto Anas, S.TP., M.AP., Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Bombana menjelaskan bahwa penyaluran penanganan tanggap darurat tersebut telah sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) BPBD. Berdasarkan kaji cepat tim BPBD yang turun langsung ke lokasi bencana, kerusakan yang dialami Kamaluddin masuk dalam kategori ringan.

“Tim sudah turun dan melakukan verifikasi di lapangan. Untuk kasus Pak Kamaluddin, hanya dua lembar seng yang terdampak dan tidak bisa digunakan lagi, sementara seng lainnya sudah terpasang rapi. Dengan konversi harga seng sekitar Rp100 ribu per lembar, total kerugian materiilnya mencapai Rp200 ribu,” jelas Harnoto.

Harnoto yang juga menjabat Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Bombana itu menegaskan bahwa SOP BPBD mengatur penaganan tanggap darurat maksimal hingga Rp2 juta untuk kategori rusak ringan, namun jumlah nominal tetap ditentukan berdasarkan hasil kaji cepat dan tingkat kerusakan riil di lapangan. “Penentuan ini penting agar tidak menimbulkan masalah saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tambahnya.

Terkait dengan proses penyaluran dana penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan melalui rekening non-tunai, Harnoto menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

“Semua transaksi dilakukan secara non-tunai agar pendistribusiannya lebih cepat dan transparan,” katanya.

Ia juga membantah adanya pengulur-uluran waktu dalam proses pencairan. Menurutnya, keterlambatan pencairan terjadi karena prosedur tanggap darurat memerlukan Surat Keputusan (SK) yang harus dikeluarkan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati.

“Dalam proses tanggap darurat, SK ini menjadi dasar hukum utama penyaluran tanggap darurat. Kepala BPBD tidak bisa mengeluarkan SK tersebut secara mandiri,” tandasnya

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kabupaten Bombana menggelar seminar dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada Senin, 16 Desember 2024. Acara ini berlangsung di ruang rapat Grand Lampusui, Kelurahan Lampopala, dengan dihadiri oleh 22 camat serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin. Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya penyusunan RP3KP sebagai pedoman strategis dalam pembangunan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. “RP3KP menjadi peta jalan bagi kita semua untuk mewujudkan permukiman yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Acara ini menghadirkan narasumber dari Staf Ahli Bupati Bombana yang memaparkan strategi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan lokal. Narasumber menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor dalam perencanaan ini, termasuk kolaborasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan dokumen RP3KP mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah kecamatan hingga desa, sangat penting agar hasil RP3KP ini benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan,” kata narasumber dalam paparannya.

Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh 22 camat yang hadir sebagai representasi dari setiap kecamatan di Bombana. Selain itu, sejumlah OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) turut serta memberikan kontribusi aktif. Para peserta memberikan masukan berharga, mulai dari persoalan infrastruktur dasar hingga kebutuhan rumah layak huni di wilayah mereka masing-masing.

Dalam sesi diskusi, beberapa isu utama seperti penanganan kawasan kumuh dan akses terhadap infrastruktur dasar menjadi perhatian utama. Para camat mengungkapkan kondisi di lapangan, termasuk tantangan dalam menghadapi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Kami berharap masukan dari tingkat kecamatan dapat menjadi acuan utama dalam menyusun RP3KP yang lebih efektif dan solutif,” ungkap salah satu peserta.

RP3KP Kabupaten Bombana dirancang untuk mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari pemetaan kebutuhan perumahan, pengembangan infrastruktur dasar, hingga pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dokumen ini juga akan menjadi panduan dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah di Bombana, termasuk wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih.

Di akhir acara, Ir. Rusdiamin menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah aktif berkontribusi dalam seminar ini. “Saya sangat menghargai partisipasi seluruh camat dan OPD yang hadir. Penyusunan RP3KP ini adalah tanggung jawab bersama, dan saya yakin melalui kerja sama ini kita dapat menciptakan kawasan permukiman yang layak, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk masyarakat Bombana,” tutupnya.

Seminar ini menjadi langkah awal penting dalam perumusan kebijakan strategis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bombana. Dengan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, RP3KP diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat dan mendukung visi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Kolaka Utara, sultranet.com – PLT Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, menghadiri sekaligus memantau pelaksanaan kegiatan Posyandu di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha, Senin (16/12/2024). Didampingi sejumlah pejabat kecamatan, Syahlan turut menyerahkan bantuan berupa susu gratis kepada balita peserta Posyandu.

Kegiatan tersebut disambut oleh Kepala Desa Koroha, Aldi Nugraha, ST, bersama tim Posyandu Puskesmas Mala-Mala dan kader Posyandu Desa Koroha. Bantuan berupa susu SGM diberikan kepada dua balita yang terindikasi stunting, sementara susu Ultra dibagikan kepada seluruh peserta Posyandu yang berjumlah 94 balita.

Dalam sambutannya, Syahlan, yang juga menjabat sebagai Kabid IKP dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara, mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam menjaga pola asuh, pola makan, serta kebersihan lingkungan untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal.

“Orang tua harus senantiasa memperhatikan pola asuh dan pola makan anak, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini penting agar anak-anak kita memiliki daya tumbuh dan kembang yang baik,” ujar Syahlan.

Kegiatan monitoring Posyandu dan pembagian susu gratis ini merupakan bagian dari program berkelanjutan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Kodeoha. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Desa Jabal Nur pada 13 Desember, Kelurahan Mala-Mala pada 14 Desember, dan Desa Jabal Kubis pada 15 Desember. Rangkaian kegiatan ini akan berlanjut ke Desa Meetoo pada 17 Desember dan Desa Kamisi pada 18 Desember 2024.

Selain PLT Camat Kodeoha, kegiatan di Desa Koroha juga dihadiri oleh Penyuluh KB Kecamatan Kodeoha, petugas gizi dari Puskesmas Kodeoha, serta kader Posyandu Desa Koroha.

Syahlan berharap program ini dapat berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Kodeoha, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Posyandu sebagai salah satu upaya pemantauan kesehatan ibu dan anak. “Kami akan terus berupaya menghadirkan program yang mendukung tumbuh kembang anak di Kecamatan Kodeoha, khususnya melalui kegiatan Posyandu,” pungkasnya.

MUNA, Sultranet.Com – Wakil Ketua I Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, melakukan kunjungan kerja reses di Kabupaten Muna pada Minggu (15/12/2024). Dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, Ridwan mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pesisir pantai Raha yang rusak parah akibat abrasi.

“Menyedihkan melihat kondisi pantai by pass Kota Raha ini. Dari bupati ke bupati, tidak pernah ada perhatian serius. Pesisirnya hancur diterjang ombak, dan abrasi terus terjadi,” kata Ridwan, yang juga mantan Bupati Muna dua periode, dalam sambutannya.

Ridwan mendorong Pemkab Muna untuk menyusun program penataan pesisir yang dapat disinergikan dengan Cipta Karya dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari. “Silakan usulkan program ini agar bisa saya perjuangkan di tingkat pusat,” tambahnya.

Ridwan mengungkapkan bahwa pada 2024 lalu, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp19 miliar dari APBN untuk membangun tanggul laut sepanjang 710 meter di pesisir by pass Kota Raha. Untuk tahun 2025, ia kembali mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp43 miliar melalui dana aspirasi.

“Dana ini nantinya digunakan untuk melanjutkan pembangunan tanggul laut sepanjang 1,3 kilometer. Harapannya, tanggul ini dapat mengatasi bencana abrasi yang terus mengancam pesisir Kota Raha,” jelas Ridwan.

Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, Adi Andi Umar, yang menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp43 miliar untuk proyek tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2025. “Pembangunan tanggul laut ini akan dilakukan secara bertahap hingga selesai,” ungkapnya.

Selain penanganan abrasi, Ridwan Bae bercita-cita menjadikan Raha sebagai kota wisata. Ia menekankan pentingnya pembenahan sarana olahraga (SOR) serta pembangunan fasilitas kolam renang untuk mendukung kemajuan daerah tersebut.

“Saya ingin melihat Raha menjadi kota wisata yang memiliki daya tarik, termasuk dengan adanya fasilitas olahraga yang memadai,” kata Ridwan.

Plt Bupati Muna, Bachrun Labuta, mengapresiasi perhatian Ridwan Bae terhadap pembangunan di Kabupaten Muna. “Kehadiran beliau membawa harapan baru bagi kami. Kami sangat membutuhkan dukungan dari pusat, khususnya dari Pak Ridwan Bae, untuk mendorong percepatan pembangunan di Muna,” ujar Bachrun.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Bae juga menyempatkan diri berdiskusi dengan jajaran Pemkab Muna, termasuk Plt Bupati Muna, Sekda Muna Eddy Uga, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kolaka Utara, sultranet.com – Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., memimpin kegiatan pembagian susu gratis kepada balita di Desa Jabal Kubis, Kecamatan Kodeoha.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan stunting yang menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Minggu, 15 Desember 2024

Dalam kunjungannya, Ny. Nurhayati didampingi oleh Sekretaris TP PKK Kolaka Utara, Dra. Nurjaya, serta beberapa pengurus TP PKK lainnya. Kehadiran rombongan ini disambut langsung oleh Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., yang juga menjabat sebagai Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut, Ketua TP PKK Kecamatan Kodeoha beserta pengurus, Kepala Desa Jabal Kubis beserta istri, Kepala Puskesmas Kodeoha, dan petugas gizi Kecamatan Kodeoha.

Dalam sambutannya, Ny. Nurhayati menekankan pentingnya peran masyarakat, terutama para ibu, dalam mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal.

“Kasus stunting bukan hanya persoalan kurang gizi, tetapi juga berdampak pada masa depan anak-anak kita. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong para orang tua untuk memahami pentingnya asupan gizi yang seimbang, seperti susu, demi tumbuh kembang anak yang maksimal,” katanya.

Ny. Nurhayati juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kolaka Utara.

Selain pembagian susu, TP PKK juga memberikan edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat serta pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Desa Jabal Kubis. Para ibu hadir membawa anak-anak mereka untuk menerima susu gratis sekaligus mendapatkan penyuluhan langsung dari TP PKK dan petugas gizi.

Melalui langkah-langkah ini, Pemkab Kolaka Utara berharap dapat menciptakan generasi yang bebas dari stunting, sekaligus mewujudkan tata kelola kesehatan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Komitmen untuk mencegah stunting ini, menurut Ny. Nurhayati, adalah bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kolaka Utara.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., menyampaikan apresiasi atas kunjungan TP PKK Kabupaten Kolaka Utara ke pelayanan posyandu di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua TP PKK Kolut dan seluruh pengurus yang telah berkunjung. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024,” ujarnya.

Syahlan juga menambahkan bahwa pemberian susu gratis kepada balita akan terus dilakukan secara berkelanjutan di posyandu-posyandu Kecamatan Kodeoha sebagai upaya meningkatkan gizi anak.

“Selain itu, kami akan fokus pada langkah-langkah preventif seperti edukasi tentang pentingnya ketercukupan gizi kepada ibu hamil, penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini, serta kerja sama dengan Kementerian Agama dalam memberikan kursus kepada calon pengantin,” jelasnya.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Kecamatan Kodeoha diharapkan menjadi salah satu wilayah percontohan dalam penerapan langkah-langkah preventif dan inovatif untuk menekan angka stunting di Kolaka Utara.

Kolaka Utara, sultranet.com – Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., M.M., memantau langsung pemberian makanan bergizi gratis di Kecamatan Batu Putih, Sabtu (14/12).

Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara dengan PT Tambang Mineral Maju sebagai upaya meningkatkan pemenuhan nutrisi bagi anak-anak sekolah.

Kegiatan tersebut menyasar siswa SMP 3 Satap Kolaka Utara dan PAUD/TK Binaan Batu Putih. Para siswa menerima makanan bergizi yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.

Dalam sambutannya, Ny. Nurhayati Yusmin menyampaikan pentingnya perhatian terhadap gizi anak sebagai investasi masa depan bangsa.

“Anak-anak yang sehat dan tercukupi gizinya adalah generasi emas kita. Kami berterima kasih atas peran swasta yang turut mendukung program ini. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut,” ujar Ny. Nurhayati.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menegaskan komitmennya untuk mendorong program serupa di berbagai wilayah guna memastikan anak-anak bebas stunting dan memiliki masa depan cerah.

Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari agenda prioritas pembangunan di bidang kesehatan.

Sementara itu, A. Jafar, perwakilan manajemen PT Tambang Mineral Maju, menyatakan pihaknya mendukung penuh inisiatif tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi program pemberian makanan bergizi ini. PT Tambang Mineral Maju siap berkolaborasi dengan pemerintah demi kesuksesan program nasional di bidang kesehatan,” ujarnya.

Antusiasme para siswa terlihat saat menikmati makanan yang disediakan. Salah satu guru di PAUD Batu Putih,  menyebut kegiatan ini sangat membantu anak-anak di daerah tersebut.

“Ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, terutama di wilayah yang sulit mendapatkan akses makanan bergizi setiap hari,” ungkapnya.

Kolaka Utara terus mengupayakan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda, tetap terjaga.

Program pemberian makanan bergizi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendukung target nasional menurunkan angka stunting di Indonesia.