MUNA, Sultranet.com — Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial Kota Raha (GERMAS Kota Raha) mengagendakan bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna dan memasukkan laporan guna menuntut pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muna.

Aksi ini akan digelar terkait dugaan kekurangan volume pada 18 paket pekerjaan di bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Jenderal Lapangan GERMAS Kota Raha, La Mbosa, menyatakan bahwa rencana aksi ini adalah wujud komitmen mereka dalam mengawal kasus-kasus dugaan korupsi di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna.

Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Penjabat Bupati Muna tahun 2023 yang dinilai kurang tegas menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut di tengah buruknya kondisi infrastruktur di Muna.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap infrastruktur Kabupaten Muna yang masih jauh dari kata maju. Kami menilai PLT Bupati Muna seharusnya bertindak lebih serius terhadap Kadis PUPR atas dugaan kerugian negara ini,” ujar La Mbosa. Rabu (13/11/2024)

Lebih lanjut, La Mbosa menjelaskan bahwa berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Muna, terdapat temuan kekurangan volume dalam 18 paket pekerjaan di Dinas PUPR. Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan indikasi bahwa pekerjaan yang dibiayai dengan anggaran besar tersebut tidak dilaksanakan dengan optimal.

“Kami memiliki data yang sudah kami kaji lebih dalam, dan benar ada dugaan kekurangan volume pada 18 paket pekerjaan di Dinas PUPR. Kami khawatir kerugian ini belum dikembalikan ke kas negara,” tambahnya.

La Mbosa menekankan bahwa korupsi harus menjadi musuh bersama. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk serius menindaklanjuti laporan mereka. Ia juga menegaskan bahwa GERMAS Kota Raha akan segera mengajukan laporan resmi kepada Kejari Muna dalam waktu dekat.

“Insyaallah, kami akan memasukkan laporan resmi dan terus mengawal kasus ini agar pihak terkait segera diperiksa. Kami berharap penegak hukum bersungguh-sungguh menindaklanjuti laporan ini sesuai amanat undang-undang,” pungkasnya.

Hingga berita ini dipublis Kadis PUPR Muna belum terkonfirmasi terkait kebenaran tudingan dari Germas Kota Raha tersebut.

Bombana, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana berhasil menggelar debat publik kedua untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024. Acara ini berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Bombana pada Rabu, 13 November 2024, dengan tema “Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak”.

Debat yang diikuti dengan antusias oleh pendukung masing-masing pasangan calon ini berjalan dengan aman dan tertib, meski suasana sempat riuh oleh sorakan semangat dari para pendukung. Masing-masing pasangan calon berkesempatan untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka di depan masyarakat Bombana.

Ketua KPU Kabupaten Bombana, Hasdin Nompo, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa debat publik ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengenal lebih dekat calon pemimpin mereka. “Debat publik ini sangat penting untuk memberi kesempatan kepada masyarakat agar lebih memahami visi dan misi pasangan calon, serta bagaimana program mereka bisa berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Bombana,” ujar Hasdin.

Lebih lanjut, Hasdin berharap debat ini dapat menjadi media edukasi politik yang bermanfaat bagi pemilih. “Kami ingin agar masyarakat dapat memilih dengan bijak, berdasarkan informasi yang jelas mengenai program kerja para calon,” tambahnya.

Debat publik kedua ini diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, yang didukung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian, Hj. Andi Nirwana Sebbu, S.P., MM dan Heryanto, S.Km, yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Terakhir, pasangan Hasrat Haji Nabi, SH dan Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Setiap pasangan calon memaparkan program kerja mereka yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan yang lebih merata, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Program-program ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

Hasdin Nompo juga mengingatkan masyarakat yang hadir untuk mengikuti dengan seksama pemaparan para calon. “Debat ini memberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh kandidat kita. Kami harap masyarakat dapat membuat pilihan yang bijak pada Pilkada 27 November mendatang,” ungkapnya.

Debat ini menjadi momen penting dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana 2024. Dengan diselenggarakannya debat publik ini, KPU Kabupaten Bombana semakin memastikan bahwa pemilu kali ini akan berjalan dengan transparan, jujur, dan adil. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih mereka dengan penuh pertimbangan, demi masa depan Bombana yang lebih baik. (adv)

Wakatobi, Sultranet.com –  Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, ASR-Hugua, di Kabupaten Wakatobi berlangsung penuh semangat. Menariknya, sejumlah fenomena alam terjadi selama rangkaian kampanye, yang diyakini sebagai pertanda kemenangan bagi pasangan ini.

Hugua, calon Wakil Gubernur, mengungkapkan bahwa kehadiran mereka di berbagai titik di kepulauan Wakatobi disambut dengan tanda-tanda alam yang unik. Di Desa Waetuno, saat mereka tiba untuk memulai kampanye, gerimis turun, tetapi masyarakat tetap bertahan menyambut dengan antusias. Tak lama kemudian, langit Wakatobi dihiasi pelangi yang muncul di balik awan, seolah turut merayakan kedatangan pasangan ini.

“Saat tiba di Pulau Wangi-Wangi, kami disambut dengan pelangi yang muncul indah di langit. Di Pulau Binongko, masyarakat memberikan kabar gembira bahwa ada kelahiran bayi kembar saat kami datang. Kemudian, saat tiba di Pulau Tomia, lagi-lagi pelangi menghiasi langit. Ini semua adalah pertanda baik,”ujar Hugua dengan penuh keyakinan.

Menurut Hugua, fenomena alam ini bukanlah kebetulan semata, melainkan isyarat kemenangan bagi pasangan ASR-Hugua di pemilihan kali ini. Ia menambahkan bahwa sambutan masyarakat yang luar biasa hangat menunjukkan bahwa mereka masih sangat dicintai dan didukung oleh warga Wakatobi.

Di titik terakhir kampanye yang berlangsung di Hotel Wisata, Kelurahan Mandati 2, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, pasangan ASR-Hugua disambut secara istimewa. Mereka diarak menggunakan Kansoda’a, sebuah kendaraan tradisional yang biasanya digunakan untuk mengarak orang istimewa. Setibanya di lokasi, tarian tradisional menyambut keduanya, menciptakan suasana yang meriah dan penuh budaya.

Dalam orasi politiknya, Andi Sumangerukka (ASR) menegaskan komitmen mereka untuk melestarikan budaya lokal sekaligus mengembangkan sektor pariwisata di Wakatobi. “

“Kami bertekad melestarikan warisan budaya dan meningkatkan pariwisata Wakatobi. Selain itu, kami akan fokus pada kesejahteraan petani dan nelayan, karena merekalah tulang punggung perekonomian daerah ini,”tegas ASR, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin.

Bombana, SultraNET. | — Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme menghadapi potensi gangguan keamanan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kodim 1431/Bombana dan Polres Bombana menggelar latihan Drill Teknis bersama penanggulangan huru-hara (PHH), Rabu (13/11/2024) di Halaman Mapolres Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kemampuan menghadapi massa demonstran maupun situasi darurat lainnya.

Hadir dalam latihan tersebut antara lain Dandim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P, Kabagops Polres Bombana AKP Idham Syukri, S.Pd.I, MM., Perwira Seksi Operasi Kodim 1431/Bombana Kapten Inf Suriadi, Kasi Propam Polres Bombana Ipda Robert, serta sejumlah personel TNI dan Polri yang ikut sebagai peserta latihan.

Dandim Bombana Letkol Andi Irfandi menyampaikan bahwa tujuan latihan ini adalah untuk mengasah kemampuan prajurit dalam melaksanakan bantuan TNI kepada Polri dalam penanggulangan huru-hara, yang juga merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP).

“Latihan ini penting untuk mempersiapkan personel agar selalu siap dan siaga dalam menghadapi situasi darurat,” ujar Letkol Andi Irfandi.

Selain itu, latihan gabungan ini juga merupakan bentuk antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi menjelang dan selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bombana. Dandim berharap sinergi antara TNI dan Polri mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Dandim Andi Irfandi menambahkan, pihaknya akan terus memonitor kesiapan materiil dan personel agar sewaktu-waktu siap digerakkan jika dibutuhkan.

“Kami siap mendukung instansi terkait apabila diperlukan bantuan atau dukungan dalam situasi yang tidak diinginkan. Hal ini untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Bombana,” pungkasnya. (SBU)

KENDARI, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat konsolidasi pengendalian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) tingkat daerah, Selasa (12/11/2024), di Kendari. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil rekomendasi rapat konsolidasi tahap I yang dilaksanakan pada September 2024 dan menyamakan persepsi terkait percepatan pembangunan desa.

Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Pj. Gubernur Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto, menyambut baik pertemuan ini. Dia menekankan pentingnya kerjasama antar semua pihak dalam memajukan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Desa kini bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya,” ujar Sekda Sultra.

Sekda Asrun Lio menjelaskan bahwa salah satu pokok penting dalam rapat ini adalah implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi legitimasi kuat bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, UU Desa juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, sehingga pengelolaan desa dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam rapat konsolidasi tersebut antara lain:

1. Pemberdayaan Desa melalui Anggaran
   Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024 memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengatur pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk pengembangan kawasan perdesaan, pengelolaan data desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
   Desa diminta untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), dengan fokus pada pengakomodasian aspirasi masyarakat miskin.
3. Konsolidasi antara Stakeholder
   Meningkatkan kerjasama antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa sangat penting. Hal ini termasuk pengawasan intensif terhadap target kinerja, penyelesaian masalah, serta pencapaian penyaluran dan penggunaan dana desa.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa
   Pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa terus dilakukan dengan memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas. Semua proses harus berbasis data yang akurat dan dilaporkan secara rutin ke provinsi.
5. Pengawasan Sejak Tahap Perencanaan
   Pengawalan sejak awal, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan, sangat diperlukan untuk memastikan dana desa tepat sasaran dan efektif.

Dalam penutupannya, Sekda Sultra berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama lebih erat untuk mempercepat pembangunan di desa. Menurutnya, hanya dengan koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat, cita-cita untuk membangun Sultra dari desa dapat terwujud.

“Untuk itu, mari kita bergotong-royong membangun daerah kita dari desa, agar pembangunan yang ada benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas PMD Provinsi Sultra, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Sultra, DPMD Kabupaten se-Sultra, tenaga ahli, narasumber, dan peserta rapat lainnya.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H, dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sultra di Kendari, Selasa malam (12/11/2024).

Rakorda ini juga dihadiri oleh Pimpinan Baznas RI, Rizaludin Kurniawan, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Dalam acara tersebut, Sekda Sultra menyampaikan sejumlah pesan penting yang disampaikan oleh Pj. Gubernur kepada seluruh peserta rakor.

“Malam ini, saya menyampaikan salam takzim dari Bapak Pj. Gubernur Sultra. Beliau seharusnya hadir di sini, namun karena tugas kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan, beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau,” ujar Asrun Lio.

Sekda Sultra menyambut baik pelaksanaan Rakorda Baznas Provinsi Sultra Tahun 2024. Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi Baznas untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Selain itu, penting bagi Baznas untuk merencanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat memberi dampak positif.

Sekda juga menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang sangat penting. Zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga memiliki peran sosial yang besar dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara inklusif dan berorientasi pada penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat.

“Dengan sinergi pengelolaan zakat yang lebih inklusif, kita bisa menciptakan sistem zakat yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui peluang-peluang yang ada, kita bisa memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat serta pemberdayaan mustahiq,” tambah Asrun Lio.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda mengingatkan bahwa Baznas sebagai lembaga yang diberi amanah harus memastikan dana zakat yang dihimpun digunakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Dia juga mengungkapkan pentingnya contoh teladan dari sejarah Islam, khususnya masa kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, yang berhasil mengentaskan kemiskinan dengan sistem pengelolaan zakat yang efektif.

“Sejarah mencatat bahwa pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, beliau berhasil mengentaskan kemiskinan dengan membangun pengayoman sosial yang kuat. Ini adalah contoh yang patut kita contoh dan adaptasi dalam pengelolaan zakat masa kini,” ujarnya.

Sekda juga menekankan pentingnya kerja sama antara Baznas, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya agar pengelolaan zakat bisa lebih efektif dan memberi dampak yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi Sultra telah meluncurkan aplikasi “Bayar Zakat” berbasis digital pada bulan Maret 2024, untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat dengan cara yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

“Dengan aplikasi ini, kami berharap partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dapat meningkat, dan pengelolaan zakat oleh Baznas menjadi lebih efisien,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Sekda mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras dengan niat tulus dalam memajukan pengelolaan zakat di Sultra, agar zakat dapat menjadi solusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkopimda Provinsi Sultra, serta sejumlah pejabat dan pimpinan Baznas kabupaten/kota se-Sultra.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) Tahun 2024 di Hotel Claro Kendari pada Senin, 12 November 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara”, bertujuan untuk memperkuat sinergi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Rakorwada ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, serta berbagai pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya pengawasan yang berkualitas untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah, mengingat pengelolaan dana APBN dan APBD harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam laporannya, Ketua Panitia, Ruswanty, SE., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 12 Tahun 2017, serta Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang APBD. Rakorwada ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), menyamakan persepsi peran APIP, serta meningkatkan kualitas pengawasan melalui evaluasi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga.

Pj. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan yang efektif sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan.

“Kita harus memastikan bahwa semua program yang ada selaras dengan visi-misi Presiden serta program prioritas nasional,” ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan anggaran serta pembatasan perjalanan dinas yang tidak mendesak.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur menyoroti tujuh fokus utama dalam pengawasan yang perlu diperhatikan oleh APIP. Pertama, kemampuan APIP dalam mengantisipasi penyimpangan dan fraud. Kedua, penerapan sistem deteksi dini untuk mencegah penyimpangan. Ketiga, penguatan integritas APIP sebagai jaminan kualitas. Keempat, pemberantasan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Kelima, peningkatan indeks integritas. Keenam, pengawasan ketat terhadap pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Ketujuh, inovasi dalam pengawasan serta peningkatan etika pegawai.

Pj. Gubernur juga mengingatkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus dipegang teguh, seperti kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, dan ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan.

“Kita harus selalu mengutamakan kepentingan umum dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Selain itu, rakorwada ini juga menandai penandatanganan berita acara kesepakatan peta pengawasan tahun 2025 oleh Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra. Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pembangunan di daerah.

Rakorwada ini menggunakan model 4-CO dalam pendekatannya, yang mencakup peran konsultatif, kepatuhan, koordinasi, dan korektif. Pj. Gubernur mengajak seluruh peserta untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan pengawasan, serta berfokus pada lima aspek kinerja utama: Indeks Integritas, Indeks Reformasi Birokrasi, penyelesaian pelanggaran kode etik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Di akhir sambutannya, Pj. Gubernur berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian program pembangunan daerah di Sultra.

“Dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita akan mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan efektif demi kesejahteraan masyarakat Sultra,” pungkasnya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 dengan tema “Gerak Bersama Sehat Bersama” bertempat di Lapangan Aspirasi Lasusua, Selasa (12/11).

Upacara tersebut dipimpin oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah, Drs. Samsuddin, M.Pd., yang bertindak sebagai pembina upacara sekaligus mewakili Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, Pj. Ketua TP PKK Kolaka Utara, dan beberapa kepala OPD lainnya.

Drs. Samsuddin dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup di Kolaka Utara.

“Peringatan ini adalah momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan Kolaka Utara yang lebih sehat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan daerah yang harus dijaga bersama.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara, Irham, SKM., M.Kes., turut mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan secara mandiri.

“Kesadaran akan kesehatan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga,” kata Irham.

Ia berharap, melalui HKN ini, muncul gerakan aktif dari masyarakat untuk hidup sehat secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, menyampaikan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyebarkan pesan kesehatan.

“Komunikasi yang efektif adalah kunci agar pesan kesehatan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.

Syahlan juga menyatakan bahwa ke depan, digitalisasi di bidang kesehatan akan terus dikembangkan sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya digitalisasi, layanan rujukan kesehatan di Kolaka Utara dan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi lebih mudah dan cepat diakses.

“Kami berharap digitalisasi kesehatan dapat mempermudah pelayanan rujukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Melalui peringatan HKN ke-60 ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap tercipta sinergi lintas sektor untuk mendukung kesehatan yang inklusif dan merata.

“Kita ingin memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kolaka Utara,” tutup Plt. Camat Kodeoha itu.

Sumber: Diskominfo Kolut

Kolaka Utara, Selasa, sultranet.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas bagi 100 Kader Posyandu dari Kabupaten Kolaka Utara. Selasa (12/11/2024)

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi 10 Program Pokok PKK dengan fokus pada pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan di posyandu.

Workshop ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari lima kader posyandu dari setiap desa di 20 desa yang ada di Kolaka Utara.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program kerja TP. PKK Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung peningkatan layanan kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

Acara tersebut dibuka oleh Pj. Ketua TP. PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Dra. Wa Ode Munanah Asrun Lio, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kader posyandu menguasai teknologi digital.

“Kader posyandu perlu menguasai teknologi digital agar dapat memanfaatkan aplikasi kesehatan dalam mencatat data pribadi dan riwayat kesehatan masyarakat. Aplikasi ini juga berguna untuk memantau perkembangan pertumbuhan balita, prevalensi penyakit, dan kejadian kesehatan lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, penguasaan teknologi digital akan meningkatkan efektivitas kader dalam mendeteksi masalah kesehatan sejak dini serta memperbaiki akurasi data kesehatan.

Sementara itu, Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Kami berharap melalui pelatihan ini, para kader posyandu dapat menambah ilmu yang bermanfaat untuk penyelenggaraan posyandu di Kolaka Utara,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Kolaka Utara, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

Para peserta mendapatkan materi yang mencakup pengenalan aplikasi digital untuk pencatatan kesehatan, sistem pengarsipan elektronik, serta teknik pemantauan tumbuh kembang anak.

Mereka juga dilatih dalam pengoperasian perangkat digital dan penggunaan data dalam pelaporan ke dinas kesehatan setempat.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan kader posyandu di Kolaka Utara dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di masyarakat, khususnya dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak serta deteksi dini penyakit melalui inovasi teknologi.

Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah nyata TP. PKK Sulawesi Tenggara dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sumber : Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

Bombana, SultraNET. – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama masyarakat dan aparat Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, melaksanakan gotong royong membersihkan parit yang Tersumbat lumpur. Selasa, 12/11/2024. Kegiatan kerja bakti ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk warga sekitar.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Lingkungan 3 Sakmir, Kepala Lingkungan 4 Paddu, serta Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia yang diwakili oleh Sertu Lambitara, Sertu Amirudin, dan Serda Yaser Arafat. Masyarakat setempat juga berpartisipasi dengan mengerahkan delapan orang dalam kegiatan pembersihan ini.

Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Sertu Amirudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Melalui kerja bakti ini, kami harap lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman,” ujar Sertu Amirudin.

Kepala Lingkungan 3 Sakmir turut menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Babinsa. “Kami sangat mendukung kegiatan yang dipelopori oleh Babinsa. Kerja bakti ini bermanfaat bagi kebersihan lingkungan kami, serta menunjukkan kepedulian TNI terhadap masyarakat,” ungkap Sakmir.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia, Kapten Inf Syafaruddin, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat.

“Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan kami akan terus mendukung kegiatan seperti ini untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Danramil. (PEN)