MAKASSAR, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., meresmikan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra yang berlokasi di Kota Makassar, Rabu (20/11/2024).

Gedung enam lantai yang memiliki 32 kamar ini diharapkan menjadi fasilitas strategis untuk mendukung pelayanan dan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peresmian diawali dengan laporan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra, Martin Efendi Patulak. Ia menjelaskan bahwa pembangunan mess dimulai pada 2019 di masa kepemimpinan Gubernur Ali Mazi, dengan total anggaran Rp36,46 miliar. Proyek ini melalui enam tahap pembangunan hingga selesai pada 2024.

“Gedung ini menjadi aset penting yang telah melalui review Inspektorat dan siap dioperasionalkan untuk mendukung tugas pemerintah,” katanya.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Andap Budhi Revianto menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendukung kinerja ASN, dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mess Pemda Sultra bukan hanya tempat tinggal sementara bagi ASN, tetapi juga simbol pelayanan pemerintah. Aset ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya,” tegasnya.

Ia mengingatkan, pengelolaan mess harus memedomani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

“Mulai dari perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, hingga pengawasan, semua harus dilakukan secara sistematis agar tidak ada lagi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Dalam arahannya, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga mess dari praktik yang tidak bermoral.

“Mess ini bukan tempat untuk hal-hal negatif seperti korupsi, perjudian, prostitusi, atau penyalahgunaan lainnya. Ini adalah uang rakyat, jadi pastikan fasilitas ini dikelola dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Andap berharap mess ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ASN yang bertugas di luar daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.

“Mess ini adalah wajah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Selatan. Jadikan fasilitas ini sebagai tempat tinggal yang nyaman sekaligus pusat promosi daerah,” imbuhnya.

Pj Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemprov Sultra dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Ia menyebut, mess ini dapat menjadi simbol kolaborasi antarwilayah yang memberikan manfaat strategis bagi kedua provinsi.

Setelah menyampaikan sambutan, Pj Gubernur secara resmi meresmikan Mess Pemda Sultra dengan menekan hand sign pada layar dan memotong pita.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, 20 November 2024, Saya meresmikan Mess Pemda Sultra di Makassar,” ungkapnya dengan khidmat.

Dalam kesempatan itu, Andap juga meninjau langsung fasilitas mess, mulai dari kamar tamu hingga ruang rapat dan ruang kerja atau working space. Ia memastikan semua fasilitas telah siap mendukung tugas ASN.

“Kehadiran fasilitas ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASN yang bertugas di Makassar. Selain itu, mess ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembangunan di Sultra,” katanya kepada awak media.

Peresmian ini turut dihadiri Sekda Sultra, Plh. Asisten I Setda Sulsel, Sekda Kota Makassar, dan pejabat tinggi lainnya. Dalam penutupnya, Andap kembali mengingatkan semua pihak untuk merawat fasilitas ini dengan baik.

“Jangan biarkan aset sebesar ini terbengkalai atau disalahgunakan. Mari kita manfaatkan untuk mendukung tugas pemerintahan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara,” harapnya.

Dengan pengelolaan yang baik, Mess Pemda Sultra di Makassar diharapkan menjadi model pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi masyarakat. (Adv)

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-03/Poleang, Pelda Adri, melakukan pendampingan kepada petani di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini difokuskan pada pemilihan bibit kelapa sawit unggul di tempat pembibitan milik Bapak Tomba. Rabu (20/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Pelda Adri memberikan arahan kepada para petani mengenai pentingnya memilih bibit unggul atau berlabel agar proses pertumbuhan tanaman tidak mengalami kegagalan.

“Pemilihan bibit unggul menjadi kunci keberhasilan dalam budidaya kelapa sawit. Oleh karena itu, pastikan bibit yang disemai memiliki kualitas terbaik,” ujar Pelda Adri.

Lebih lanjut, Babinsa juga mengingatkan pentingnya pemberian pupuk yang seimbang.

“Pupuk yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman agar bibit kelapa sawit dapat tumbuh sehat dan maksimal,” jelasnya. Pendekatan ini dilakukan guna meningkatkan hasil panen petani di wilayah tersebut, yang pada akhirnya dapat mendukung program ketahanan pangan nasional.

Bapak Tomba, pemilik pembibitan, mengapresiasi kehadiran dan arahan dari Babinsa. Menurutnya, pendampingan seperti ini sangat membantu petani dalam memahami teknik budidaya yang tepat.

“Dengan pendampingan dari Babinsa, kami lebih percaya diri dalam mengelola tanaman kelapa sawit,” kata Bapak Tomba.

Selain memberikan edukasi kepada petani, kegiatan ini juga menunjukkan sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Babinsa diharapkan terus berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipedesaan. (Pen)

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 02, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, mendapat dukungan besar dalam kampanye dialogis di Desa Motewe, Kecamatan Lasalepa, Selasa (19/11/2024).

Dukungan ini datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh setempat yang optimistis pasangan ini mampu membawa perubahan signifikan bagi Kabupaten Muna.

Ali, salah satu tokoh masyarakat Desa Motewe, mengungkapkan keyakinannya bahwa LM Rajiun Tumada akan kembali meraih kemenangan di desanya, sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada 2020 saat Rajiun berpasangan dengan La Pili dan meraih suara terbanyak.

“Marilah kita bersama-sama datang ke TPS pada 27 November nanti untuk kembali memenangkan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna,” ajaknya.

Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Muna, Jafarudin, turut menegaskan dukungannya. Ia menyoroti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Muna yang menurutnya memerlukan pemimpin yang mampu membawa solusi nyata.

“Muna harus bangkit agar bisa bersaing dengan daerah lainnya. Solusinya adalah LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan. Mereka memiliki pengalaman dan jaringan luas di pusat, khususnya melalui Partai Gerindra,” ungkapnya.

Partai Garuda berkomitmen bekerja keras untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 serta mengawal setiap langkah mereka dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muna.

Dalam kampanye dialogis tersebut, LM Rajiun Tumada memaparkan visi dan misi unggulan untuk membangun Muna, di antaranya program makan siang gratis untuk masyarakat sesuai visi Presiden terpilih Prabowo Subianto, pakaian sekolah gratis bagi siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP, serta STR kesehatan gratis.

Pasangan ini juga menawarkan tunjangan bagi RT/RW, peningkatan honor tenaga kesehatan, tenaga kebersihan, pegawai sara, dan Satpol PP, jaminan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN, serta perbaikan infrastruktur jalan di desa dan kota Raha.

“Tinggal delapan hari lagi masyarakat Muna akan menentukan pemimpin daerah ini. Saya yakin, masyarakat Desa Motewe akan kembali memberikan kepercayaannya kepada pasangan LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan,” ujar Rajiun.

Pasangan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Desa Motewe yang antusias menyambut program-program unggulan mereka, yang dinilai menjawab kebutuhan masyarakat Muna secara langsung dan nyata.

Jakarta, sultranet.com – Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., menghadiri pelantikan Ketua Umum dan Pengurus Pusat TP-PKK serta Tim Pembina Posyandu masa bakti 2024-2029 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Acara ini sekaligus menjadi momentum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TP-PKK tahun 2024 dengan tema “Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui Persiapan Rakernas X PKK yang Berkualitas untuk Mendukung RPJMN 2024-2029”.

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga bertindak sebagai Pembina TP-PKK. Mendagri melantik Tri Suswati sebagai Ketua Umum TP-PKK dan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu masa jabatan 2024-2029.

Dalam arahannya, Tito meminta jajaran pengurus untuk fokus menjalankan program prioritas, termasuk visi besar Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Saya berharap TP-PKK dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan, misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan lorong-lorong untuk menanam komoditas seperti cabai dan tomat. Program ini telah terbukti efektif dan perlu diperluas,” ujar Tito dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Ny. Nurhayati Yusmin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam mendukung program nasional ketahanan pangan. Ia menyampaikan, Pemkab Kolut telah meluncurkan beberapa inisiatif penting, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang menyasar 2.025 siswa.

“Selain itu, kami juga mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian seluas 5 hektare untuk menanam delapan jenis komoditas hortikultura, dengan melibatkan seluruh OPD. Program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal,” kata Nurhayati.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, TP-PKK Kolut aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan, seperti penyebaran 150 ribu benih ikan nila dan bandeng, yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan.

“Semua program ini telah diinisiasi bersama sejak awal Oktober dan akan terus kami tingkatkan. TP-PKK Kolaka Utara berkomitmen untuk menjadi bagian penting dari solusi ketahanan pangan, sejalan dengan visi nasional yang dicanangkan Presiden dan Mendagri,” tambahnya.

Kegiatan pelantikan diikuti oleh seluruh Ketua TP-PKK provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Setelah pelantikan, agenda dilanjutkan dengan Rakornas TP-PKK sebagai persiapan menuju Rakernas X PKK mendatang.

Rakornas ini bertujuan menyusun strategi implementasi program yang berkontribusi langsung pada capaian RPJMN 2024-2029.

Sumber: Diskominfo Kolaka Utara

Bombana, SultraNET. | – Komandan Kodim (Dandim) 1431/Bombana, Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., Pimpin upacara pelepasan Purna tugas Prajurit Kodim 1431/Bombana, Serma Abdul Hafid, kegiatan yang berlangsung dengan khidmat ini dilaksanakan di Lapangan Upacara Satya Mahawira Makodim 1431/Bombana, Jalan Poros Kendari-Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Rabu, 20/11/2024

Dalam sambutannya, Letkol Inf Andi Irfandi menyampaikan bahwa upacara ini merupakan bentuk penghormatan kepada Serma Abdul Hafid atas pengabdian selama masa dinas aktif.

“Ini adalah wujud penghargaan yang tulus dari TNI AD, sekaligus ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada anggota yang telah menyelesaikan tugasnya dengan penuh dedikasi,” ujar Dandim.

Letkol Andi Irfandi juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antara purnawirawan dengan anggota aktif.

“Upacara seperti ini adalah sarana mempererat tali persaudaraan serta ikatan batin antara purnawirawan dan keluarga besar TNI AD, sehingga tetap ada hubungan yang harmonis meskipun sudah memasuki masa pensiun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dandim menekankan bahwa masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian. Ia mengingatkan bahwa seorang purnawirawan memiliki kesempatan lebih luas untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Pengabdian tidak berhenti di sini. Justru setelah ini, pengabdian akan lebih luas, terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat yang mungkin sebelumnya belum sempat terjangkau,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Letkol Inf Andi Irfandi juga berpesan agar setiap tindakan di masa pensiun dapat dijadikan ladang amal.

“Segala yang kita lakukan hendaknya bermakna sebagai bentuk ibadah. Tugas yang datang harus dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat baik, bukan beban,” katanya.

Kegaitan Upacara ini juga dihadiri Ketua Persit KCK Cabang LXIV Dim 1431/Bombana, Ny. Fika Andi Irfandi, Para Perwira Staf, Para Danramil, Personel Kodim 1431/Bombana dan Pengurus Persit KCK Cab LXIV Dim 1431/ Bombana. (Pen)

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas komitmen dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Hal ini diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa (19/11/2024), di Kendari.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan bahwa penerapan Analisis Standar Belanja merupakan langkah maju dalam tata kelola pemerintahan berbasis perencanaan dan penganggaran. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar penerapan ASB lebih optimal. Ia mengajak seluruh OPD untuk bersama-sama memperbaiki dan menyesuaikan implementasi ASB demi tercapainya pengelolaan anggaran yang efisien.

Asrun menjelaskan bahwa penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi fokus utama. Selain itu, penyusunan ASB untuk kegiatan non-fisik juga harus menjadi perhatian agar perencanaan dan penganggaran lebih lengkap. Ia optimistis semua kendala dapat diatasi melalui kerja sama tim penyusun ASB, bahkan bila diperlukan, melibatkan universitas yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Rapat ini, menurut Asrun, sangat penting dalam memastikan setiap belanja daerah dilakukan secara efisien dan sesuai amanat peraturan. Ia merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menegaskan pentingnya ASB, standar harga satuan, dan standar teknis sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran. Hal ini, lanjutnya, tidak hanya bertujuan untuk efisiensi anggaran tetapi juga menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Asrun memberikan apresiasi atas kehadiran pimpinan OPD yang tetap berkomitmen menghadiri rapat meskipun di tengah kesibukan akhir tahun. Ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan penting dari para peserta untuk menyempurnakan dokumen ASB yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Dengan masukan konstruktif dari berbagai pihak, Sekda optimistis dokumen ASB dapat menciptakan keselarasan dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh OPD.

Di akhir sambutannya, Asrun menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman bersama agar semua pihak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ia berharap hasil dari rapat koordinasi ini tidak hanya menghasilkan solusi atas kendala yang ada tetapi juga mampu menciptakan sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan di Sultra.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sultra, peserta rapat koordinasi ASB, dan berbagai pihak terkait lainnya. Dengan semangat kerja sama yang tinggi, Pemprov Sultra optimistis mampu memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdampak positif bagi masyarakat. (adv)

Bombana, sultranet.com – Tiga Anggota DPRD Kabupaten Bombana yaitu Yudi Utama Arsyad, Kusmardin dan Rahman meninjau kondisi jembatan penghubung antara Desa Tampabulu dan Desa Tanah Poleang, Kecamatan Poleang Utara, yang kini dalam keadaan memprihatinkan. Selasa (19/11).

Saat meninjau lokasi jembatan itu, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang Yudi Utama Arsyad berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur vital tersebut.

Menurutnya, Jembatan yang menjadi jalur penting bagi masyarakat kedua desa dan antar Kecamatan tersebut mengalami kerusakan parah dan dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dalam kunjungannya itu, Yudi menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) di Kota Kendari agar perbaikan dapat dilakukan sebelum kondisinya semakin buruk.

“Kami melihat langsung kondisi jembatan ini dan sangat prihatin. Ini harus menjadi prioritas karena menyangkut akses masyarakat dan kami berkomitmen memperjuangkan agar pemerintah segera memperbaikinya,” ujar Yudi Utama Arsyad.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya yang juga berasal dari Partai Bulan Bintang, Kusmardin menegaskan bahwa kehadiran mereka di lokasi tersebut sebagai wujud komitmen mereka untuk terus mendampingi masyarakat dan memastikan persoalan yang dihadapi mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga pusat.

“Sebagai wakil rakyat, kami terus berjuang bersama masyarakat untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rahman berharap adanya perhatian dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) di Kendari agar dapat mempercepat proses rehabilitasi jembatan ini.

Ia mengingatkan pentingnya langkah cepat untuk mencegah terjadinya insiden atau dampak yang lebih buruk.

“Kondisi jembatan ini sudah mendesak untuk dilakukan perbaikan atau pergantian karena kondisinya ini sudah sangat berbahaya untuk pengguna jalan,” tegas Rahman

Kehadiran 3 Anggota DPRD merupakan bagian dari komitmen anggota DPRD Bombana untuk selalu hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Kunjungan lapangan ini mendapat apresiasi dari warga yang berharap jembatan penghubung tersebut segera diperbaiki demi kelancaran aktivitas sehari-hari.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Pengelolaan Mangrove Lestari pada Selasa, 19 November 2024, di Hotel Claro Kendari. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., yang mewakili Gubernur Sultra.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menyoroti pentingnya hutan mangrove sebagai ekosistem vital dengan manfaat ekonomi dan ekologi. Mangrove berfungsi sebagai habitat bagi berbagai makhluk hidup sekaligus melindungi kawasan pesisir dari abrasi. Namun, ancaman dari pembangunan, konversi lahan, dan aktivitas manusia terus memperburuk kondisi ekosistem tersebut.

“Kerusakan hutan mangrove jika dibiarkan akan menimbulkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus menjadi prioritas bersama,” tegasnya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Sultra telah membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) berdasarkan SK Gubernur Sultra Nomor 614 Tahun 2022. KKMD bertugas mengoordinasikan kebijakan pengelolaan mangrove lintas sektor agar lebih terintegrasi.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini, ekosistem mangrove dapat dipulihkan secara optimal sehingga tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tutup Asrun Lio.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun virtual, di antaranya Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove Kementerian Kehutanan RI, TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Sultra, perguruan tinggi, kelompok tani mangrove, dan pegiat lingkungan. Tokoh penting lainnya yang hadir termasuk Kepala Balai DAS Sampara, Dekan Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo (UHO), Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UHO, serta Direktur Yayasan Hutan Biru.

Ketua panitia sekaligus Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sultra, La Ode Yulardhi, menjelaskan tujuan utama workshop ini.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat kelembagaan Balai Kehutanan Masyarakat Desa (BKMD), meningkatkan koordinasi antar-stakeholder, serta mengembangkan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelatihan dan edukasi yang diberikan mencakup pembibitan, pengelolaan hasil mangrove, hingga pengembangan usaha berbasis mangrove untuk mendorong pemberdayaan masyarakat.

Menurut data Peta Mangrove Nasional 2023, Sultra memiliki luas hutan mangrove mencapai 93.564,98 hektare. Dari jumlah tersebut, 64.995,53 hektare merupakan mangrove eksisting, sedangkan 28.609,45 hektare merupakan potensi habitat mangrove. Asrun Lio menegaskan bahwa mangrove memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi, ekologi, dan keamanan wilayah pesisir.

Workshop ini menjadi langkah awal penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. (adv)

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Selasa, 19 November 2024, di ruang pola Kantor Gubernur Sultra. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., yang menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Dalam sambutannya, Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa pengendalian inflasi adalah kunci mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor melalui 8 misi strategis (Asta Cita) dan 17 program prioritas nasional, termasuk peningkatan gizi masyarakat dengan pemberian makan siang gratis untuk pelajar dan bantuan gizi bagi balita serta ibu hamil.

“Kita harus satu visi dalam memandang pengendalian inflasi sebagai langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra selaku Ketua Pelaksana Harian TPID, pimpinan OPD, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra, para bupati dan wali kota, serta sejumlah narasumber seperti Kepala BPS Sultra, Kepala Perum Bulog, dan akademisi dari perguruan tinggi di Sultra.

Rakorda membahas sejumlah langkah strategis, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta memastikan ketahanan stok beras di Sultra. Dalam diskusi, beberapa tantangan ekonomi di Sultra juga diungkapkan, seperti angka inflasi Sultra yang berada di 0,71%, lebih rendah dari target nasional 1,5%–3,5%, serta pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal ketiga 2024 tumbuh 4,95%, lebih rendah dibandingkan kuartal kedua. Selain itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25% untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.

Pj. Gubernur juga mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

“Konsumsi domestik yang stagnan harus diatasi segera karena menjadi salah satu pilar utama PDB,” tegasnya.

Rakorda menghasilkan beberapa rekomendasi strategis untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” seperti penguatan daya beli masyarakat melalui program subsidi pangan dan intervensi harga, optimalisasi ekspor dan investasi guna mendongkrak perekonomian daerah, serta implementasi kebijakan moneter dan fiskal yang selaras dengan kondisi global dan domestik. Langkah kontijensi juga disiapkan untuk menghadapi potensi kedaruratan ekonomi.

Dalam arahannya, Pj. Gubernur meminta seluruh peserta memahami dan melaksanakan hasil Rakorda secara maksimal. Ia menekankan perlunya sinergi antar-stakeholder untuk menjawab tantangan ekonomi Sultra.

“Satukan hati, pikiran, dan komitmen kita untuk pengendalian inflasi yang efektif demi Sultra yang lebih sejahtera,” tutupnya.

Rakorda ditutup dengan diskusi panel yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil rapat diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sultra yang stabil dan berkelanjutan.

Bombana, SultraNET. | — Bertempat di Lapangan apel Satya Mahawira Makodim 1431/Bombana, Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Dandim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi S.I.P secara resmi menyerahkan hadiah kepada para pemenang Turnamen Dandim Cup 1. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Kodim 1431/Bombana. Selasa, (19/11/2024)

Dalam sambutannya, Letkol Inf Andi Irfandi menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyerahan hadiah yang sebelumnya direncanakan.

“Kegiatan ini tertunda disebabkan adanya kendala di luar perencanaan. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini,” ujar Dandim.

Dandim juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi dalam turnamen ini. Ia berharap penyelenggaraan ke depan dapat semakin baik dengan memperbaiki kekurangan yang ada.

“Kepada panitia, saya ucapkan terima kasih dan harapannya agar evaluasi dari kegiatan ini dapat menjadi pelajaran untuk pelaksanaan selanjutnya,” tambahnya.

Selain itu, Letkol Inf Andi Irfandi turut mengingatkan pentingnya menjaga situasi yang kondusif menjelang Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran proses demokrasi di daerah kita,” tegasnya.

Acara berlangsung lancar dan penuh keakraban, menandai komitmen Kodim 1431/Bombana untuk terus mendukung kegiatan yang mempererat persatuan dan semangat olahraga di wilayah Bombana.