Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi kelembagaan perangkat daerah se-Sultra yang dimulai pada Kamis (7/11/2024), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra. Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Perangkat Daerah (OPD), Kepala Biro Lingkup Pemprov Sultra, serta Kepala Bagian Organisasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Sultra.

Rakor ini dilaksanakan seiring dengan adanya perubahan nomenklatur Kementerian, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terlibat dalam proses evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto., S.I.K., M.H., membuka rakor tersebut dan memberikan sambutan selamat datang kepada tim Kementerian PAN-RB yang dipimpin oleh Mulyanto, S.Kom., selaku Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, serta anggota tim lainnya.

Sekda Sultra dalam sambutannya mengungkapkan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi struktur dan proses organisasi perangkat daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota se-Sultra, dengan merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah. Evaluasi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Saya mengucapkan selamat datang di Bumi Anoa Provinsi Sultra kepada Bapak Mulyanto dan tim, yang akan memberikan arahan dan petunjuk teknis dalam evaluasi kelembagaan perangkat daerah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan di Sultra,” ujar Sekda Asrun Lio.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa pembentukan perangkat daerah harus didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, yang bertujuan agar organisasi pemerintah di daerah menjadi rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, evaluasi kelembagaan menjadi langkah strategis untuk menilai sejauh mana organisasi di daerah mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan yang terjadi.

“Evaluasi kelembagaan ini sangat penting agar kita dapat mengetahui apakah struktur dan proses organisasi perangkat daerah kita sudah sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, diharapkan setiap perangkat daerah dapat berfungsi dengan optimal dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan di Sultra,” lanjutnya.

Sekda Sultra juga mengingatkan peserta rakor untuk mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan memanfaatkan kesempatan untuk menggali pemahaman terkait evaluasi kelembagaan, agar dapat diterapkan dengan baik di masing-masing daerah. Ia berharap evaluasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat.

“Tujuan kita adalah untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita semua berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi kemajuan Sulawesi Tenggara,” tutup Sekda Asrun Lio.

Sentul, Bogor — Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Acara ini dihadiri lebih dari 5.360 peserta dari berbagai instansi pemerintahan, termasuk Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., yang turut hadir untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakornas yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menegaskan pentingnya forum ini sebagai kesempatan strategis untuk berkomunikasi langsung dengan seluruh pengambil keputusan di Indonesia.

“Saya sangat menghargai inisiatif ini. Ini adalah momen pertama saya berbicara langsung dengan seluruh pemimpin pemerintahan di republik kita. Saya kira ini sangat bermanfaat dan strategis untuk memastikan visi kita berjalan selaras,” ujar Presiden.

Harmonisasi Asta Cita

Rakornas tahun ini mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024” yang bertujuan mengharmonisasikan langkah pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung program prioritas nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

“Rakornas ini bertujuan mengoordinasikan pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi vertikal di seluruh wilayah Indonesia agar selaras dengan arahan kebijakan Presiden untuk lima tahun ke depan,” ujar Mendagri Tito dalam laporannya.

Mendagri juga memaparkan bahwa Rakornas kali ini diikuti oleh 416 bupati, 98 wali kota, 38 gubernur, serta ribuan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari berbagai daerah. Para peserta terdiri dari pejabat pemerintahan pusat, daerah, hingga instansi vertikal, mencerminkan skala nasional acara ini.

Bombana Mendukung Kolaborasi Nasional

Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menyampaikan dukungannya terhadap upaya harmonisasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai Rakornas sebagai forum yang sangat penting untuk memastikan program prioritas di daerah berjalan selaras dengan visi nasional.

“Dengan adanya sinergi seperti ini, pemerintah daerah bisa lebih efektif mendukung target pembangunan nasional, khususnya dalam mempercepat implementasi kebijakan strategis seperti digitalisasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat,” kata Edy Suharmanto.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Rakornas ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antarinstansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antarsemua pihak untuk menghadapi tantangan nasional di masa depan, termasuk dalam bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan.

“Kita harus bekerja sama lebih erat dari sebelumnya. Tantangan global membutuhkan respons yang terkoordinasi dari pusat hingga daerah. Mari kita jadikan ini momentum untuk memperkuat persatuan dan kerja sama,” tambah Presiden Prabowo.

Pelaksanaan Rakornas juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan dalam mendukung program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan penguatan layanan publik. Semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan forum ini untuk menyamakan persepsi, memperbaiki koordinasi, dan mengatasi berbagai hambatan di lapangan.

Fokus pada Tantangan Masa Depan

Dengan melibatkan ribuan pemimpin pemerintahan dari seluruh Indonesia, Rakornas menjadi langkah nyata untuk memperkuat kapasitas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Dari harmonisasi kebijakan hingga kolaborasi lintas sektor, kegiatan ini mencerminkan tekad pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih solid dan responsif.

Pj. Bupati Edy Suharmanto juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat. “Kami siap melaksanakan kebijakan prioritas yang sejalan dengan Asta Cita demi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Rakornas 2024 menjadi bukti nyata bahwa kerja sama dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan visi besar Indonesia di masa mendatang.

Bombana, SultraNET. – | Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena, Pelda Suherman, memimpin kegiatan karya bakti penanaman pohon di lahan kosong Dusun 1 Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana, Kamis (7/11/2024). Kegiatan ini melibatkan warga setempat serta siswa-siswi dari SMKN 08 Bombana. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk Penghijauan dan mencegah terjadinya banjir di masa yang akan datang.

Penanaman pohon dilakukan di area lahan kosong yang sebelumnya terlihat gundul. Sebanyak 250 pohon, yang terdiri dari pohon mahoni dan pohon jati, ditanam untuk mendukung upaya penghijauan tersebut.

Pelda Suherman dalam kesempatan itu mengungkapkan, “Penanaman pohon ini bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, tetapi juga untuk menjaga kelestarian alam yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bencana banjir yang sering melanda daerah kita.”

Kepala Dusun Rarowua, Haryanto, juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif Babinsa dan partisipasi masyarakat serta siswa SMKN 08 Bombana.

“Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Babinsa bersama masyarakat kami. Ini adalah bentuk kepedulian nyata terhadap lingkungan, dan saya harap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut,” ujar Haryanto.

Kegiatan reboisasi ini mendapat dukungan penuh dari Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi. Saat dikonfirmasi, beliau mengatakan, “Kegiatan ini merupakan langkah positif dalam menjaga kelestarian alam, dan kami berharap masyarakat serta generasi muda dapat terus berperan aktif dalam merawat lingkungan.”

Dengan adanya kegiatan penanaman pohon ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih hijau dan sejuk, sekaligus mengurangi dampak bencana alam di masa depan. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lain untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan sekitar.

MUNA, Sultranet.com – Dukungan untuk pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadan, terus menguat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Muna, La Ode Syahribin, mengajak masyarakat Bumi Sowite untuk bersama-sama memenangkan pasangan yang dikenal dengan akronim “Rahmat Nya Muna” tersebut.

Syahribin mengungkapkan, pasangan Rajiun-Purnama adalah sosok pemimpin visioner yang berpengalaman dalam pemerintahan.

Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa pasangan tersebut dianggap layak menahkodai Muna periode 2025-2030.

“Dari lima calon yang bersaing di Pilkada 2024 Muna, Rajiun-Purnama adalah yang paling pantas memimpin Muna ke depan,” ujar Syahribin, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, mantan Ketua Kerukunan Keluarga Baruta (KKB) Kabupaten Muna ini mengatakan bahwa tanda-tanda kemenangan Rajiun-Purnama mulai terlihat di lapangan.

Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam setiap kampanye pasangan ini menjadi sinyal kuat bahwa mereka memiliki dukungan luas.

Selain itu, hasil survei terbaru dari Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menunjukkan elektabilitas pasangan nomor urut 2 tersebut berada di posisi unggul dengan 48,3 persen, mengalahkan empat rival lainnya.

“Kalau partisipasi pemilih mencapai 100 persen, Rajiun-Purnama bisa memperoleh 70 ribu suara dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 157.321 orang. Jika partisipasi sekitar 80 persen, perolehan suaranya bisa mencapai 60 ribu lebih. Karena ada lima calon, sisa suara lainnya akan terbagi di antara mereka. Saya yakin pertarungan ini akan dimenangkan secara mutlak oleh Rajiun-Purnama,” jelas Syahribin.

Syahribin, yang akrab disapa Hipno, menambahkan bahwa dukungan terhadap pasangan Rajiun-Purnama semakin kuat dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, sebagai kader Partai Gerindra yang diusung langsung oleh Prabowo, pasangan ini memiliki posisi strategis dan dukungan besar dari pemerintah pusat.

“Rajiun-Purnama adalah kader Gerindra, dan keduanya diamanahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bertarung di Pilkada Muna 2024. Hal ini patut diperhitungkan,” tegas Ketua Kelompok Advokat dan Pengacara Indonesia (KAPI) Kabupaten Muna itu.

MUNA, Sultranet.com – Dukungan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, LM Rajiun Tumada dan Purnama Ramadan, terus mengalir menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Muna 2024.

Kali ini, komunitas Pemuda Milenial Lorong PAM menyatakan sikap mendukung pasangan yang dikenal dengan akronim “Rahmat Nya Muna” tersebut.

Koordinator Pemuda Milenial Lorong PAM, Laode Anugrah Ilahi, mengungkapkan alasan dukungan mereka kepada Rajiun dan Purnama.

Menurutnya, Rajiun Tumada terbukti sebagai pemimpin berprestasi yang telah berhasil membangun infrastruktur jalan saat menjabat sebagai Bupati Muna Barat.

Dengan pengalaman itu, Rajiun diyakini mampu membawa perubahan nyata bagi Kabupaten Muna, apalagi kini berpasangan dengan Purnama Ramadan, mantan Direktur PDAM Muna yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan air bersih di daerah tersebut.

“Saat memimpin di Muna Barat, Pak Rajiun berhasil membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Visi dan misi yang beliau bawa selalu dituntaskan. Kali ini, beliau berpasangan dengan Pak Purnama yang memahami pentingnya akses air bersih untuk warga Muna,” ujar Laode Anugrah Ilahi, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Anugrah menambahkan bahwa program yang diusung pasangan Rajiun-Purnama menyasar kebutuhan mendasar masyarakat, seperti kenaikan gaji untuk RT/RW, perbaikan jalan, penyediaan air bersih, seragam sekolah gratis, serta pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lansia.

“Pak Rajiun dan Pak Purnama adalah kombinasi ideal untuk membawa perubahan bagi Muna. Mereka dekat dengan masyarakat, dan sangat dikenal di Kabupaten Muna,” tambah Anugrah.

Komunitas Pemuda Milenial Lorong PAM pun mengajak seluruh masyarakat Muna untuk memberikan dukungan penuh bagi pasangan Rajiun-Purnama.

Anugrah menegaskan bahwa mereka siap mengawal jalannya Pilkada hingga kemenangan.

“Oleh karena itu, kami, Pemuda Milenial Lorong PAM, menyatakan siap mendukung penuh pasangan Rajiun Tumada dan Purnama Ramadan. Kami juga memohon doa serta dukungan dari masyarakat agar Rahmat Nya Muna dapat meraih kemenangan,” pungkasnya.

Di sisi lain, pasangan Rajiun Tumada dan Purnama Ramadan mengapresiasi setiap elemen masyarakat yang telah bergabung dalam barisan “Rahmat Nya Muna” dan mengimbau semua pihak untuk menjaga suasana demokrasi yang damai menjelang hari pemilihan pada 27 November 2024.

“Kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat Muna. Mari bersama-sama mengawal dan memenangkan Rahmat Nya Muna di Pilkada 2024,” tutup Rajiun.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, memberikan klarifikasi resmi terkait isu penundaan pelantikan Pj. Bupati Buton Selatan (Busel) yang beredar di sejumlah media. Sekda Sultra mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024), Sekda Sultra menjelaskan bahwa setiap langkah yang diambil terkait pelantikan Pj. Bupati Busel telah melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Sultra merespon dengan cepat setiap instruksi pemerintah pusat, termasuk dalam penjemputan dokumen negara yang bersifat rahasia.

“Pada Minggu, 3 November 2024, atas arahan Pj. Gubernur, Pemprov Sultra menjemput dokumen pelantikan tersebut langsung dari Kemendagri. Dokumen itu dibawa dengan kondisi masih tersegel untuk segera dilaporkan kepada Pj. Gubernur,” ujar Sekda.

Sekda juga menjelaskan bahwa dokumen tersebut diterima pada Senin, 4 November 2024, dan pada hari yang sama Pj. Gubernur langsung memberikan disposisi kepada Sekda untuk menindaklanjutinya. Namun, karena Sekda Sultra masih berada di Jakarta, pelantikan baru dapat dijadwalkan setelah kedatangan Sekda kembali di Kendari pada 5 November 2024.

Sekda menegaskan bahwa meskipun pelantikan belum dilaksanakan, tidak ada kekosongan jabatan, mengingat SK Pj. Bupati Busel mulai berlaku setelah pelantikan. Proses administrasi, termasuk penyusunan dokumen dan kelengkapan acara pelantikan, juga sedang dipastikan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Pelantikan ini akan dilakukan setelah semua administrasi dan kesiapan pelantikan dipastikan lengkap. Tidak ada penundaan, hanya memastikan segala sesuatunya siap,” tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sultra, Dr. M Ridwan Badallah, yang juga diusulkan sebagai Pj. Bupati Busel, merasa terkejut dengan beredarnya foto dokumen pelantikan yang dimuat di media. Menurutnya, dirinya secara pribadi belum menerima SK tersebut, dan beredarnya informasi terkait penundaan pelantikan tidak ada kaitannya dengan niatan penundaan dari Pj. Gubernur.

“Saya sangat menyayangkan berita yang beredar, karena saya pun belum menerima SK pelantikan itu. Semua ini murni karena padatnya jadwal Pj. Gubernur yang tidak dapat diwakili,” kata Ridwan. Ia berharap masyarakat dan media bisa memahami bahwa proses pelantikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur dan akan dilakukan segera setelah kesiapan administrasi selesai.

Sekda Sultra dan Ridwan Badallah mengimbau semua pihak untuk tidak salah persepsi terkait proses yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil telah sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah pusat.

Kendari, sultranet.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Tim, Bahtra. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan Sulawesi Tenggara dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pertemuan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, dihadiri berbagai elemen penting pada Rabu, 6 November 2024.

Rombongan Komisi II DPR RI didampingi perwakilan KPU RI, Ketua KPU dan Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota, Forkopimda tingkat I dan II, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang diharapkan dapat memberikan masukan strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Sultra.

Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 74% perairan dan 26% daratan menghadapi tantangan geografis yang cukup besar. Pemprov Sultra telah memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar. Dengan 62 pasangan calon yang akan bertarung di berbagai kabupaten/kota, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional KPU dan Bawaslu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sultra aktif memverifikasi data pemilih melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hingga saat ini, tingkat perekaman KTP-el mencapai 98,03%, dengan fokus pada pemilih pemula dan kelompok rentan.

Pemprov juga menerapkan kebijakan tegas terkait netralitas ASN. Surat edaran telah dikeluarkan untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat dalam mendukung pasangan calon tertentu. Dukungan penuh diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rekrutmen badan adhoc serta penyediaan fasilitas kampanye.

Untuk menjamin keamanan, Sultra yang dikategorikan sebagai wilayah “rawan sedang” telah memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 83,82%, sesuai dengan target nasional.

Pj. Gubernur Sultra menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak agar Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan demokratis. “Sinergi antara Pemprov, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, serta seluruh pemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan seluruh elemen di Sulawesi Tenggara, baik dari sisi penyelenggaraan maupun pengamanan, untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Pemerintah optimistis bahwa melalui persiapan matang dan dukungan penuh masyarakat, penyelenggaraan Pilkada dapat memberikan hasil yang terbaik bagi daerah.

Kendari, sultranet.com – Kepala Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Thalib, memaparkan rencana aksi penyelenggaraan pelayanan pelatihan kesehatan dalam acara Penilaian Akreditasi Institusi Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Mutu Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada 5–7 November 2024. Rabu (6/11/2024)

Berdasarkan dokumen rencana strategis (Renstra), rencana aksi, serta tayangan video dan foto fasilitas yang dimiliki Bapelkes Sultra, tim penilai akreditasi Kementerian Kesehatan memproyeksikan peluang besar bagi Bapelkes Sultra untuk memperoleh sertifikasi akreditasi.

Paparan rencana aksi Bapelkes Sultra menjadi perhatian utama tim asesor. Setiap indikator dalam rencana tersebut dibahas secara mendalam, di mana tim akreditasi memberikan berbagai masukan dan koreksi untuk penyempurnaan. “Pembedahan indikator ini dilakukan untuk memastikan semua aspek standar pelayanan pelatihan kesehatan terpenuhi,” ungkap salah satu anggota tim penilai.

Penilaian ini mengacu pada standar nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk balai pelatihan kesehatan di Indonesia. Tim penilai juga mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki atau dilengkapi sebelum sertifikasi akreditasi diberikan. Semua catatan perbaikan harus diselesaikan Bapelkes Sultra hingga batas akhir yang ditetapkan pada 7 November 2024.

Kepala Bapelkes Sultra, Thalib, menyampaikan optimisme terhadap hasil akreditasi ini. “Kami telah mempersiapkan segala hal dengan maksimal, mulai dari fasilitas hingga program pelatihan. Dengan bimbingan dan koreksi dari tim penilai, kami berharap Bapelkes Sultra bisa meraih akreditasi yang akan meningkatkan mutu pelayanan pelatihan kesehatan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Melalui proses akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan dapat menjadi institusi yang lebih berkualitas dan profesional dalam menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan. Sertifikasi akreditasi bukan hanya simbol pengakuan, tetapi juga komitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan demi mendukung pembangunan kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sultra memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini, mengingat peran strategis Bapelkes dalam mencetak tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing. Dengan akreditasi ini, Bapelkes Sultra diharapkan mampu menjadi pusat pelatihan kesehatan yang andal, tidak hanya di tingkat regional tetapi juga nasional.

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna nomor urut 2, La Ode Muhammad Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, kembali mendapat dukungan kuat dari warga Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Pasangan ini menggelar kampanye terbatas yang dihadiri ribuan pendukung, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan kaum ibu yang tergabung dalam tim Gerak PARIPURNA. Selasa (5/10/2024).

Dalam kampanye tersebut, pasangan yang akrab disebut “RAHMATnya Muna” ini mengukuhkan tim Damai dan tim milenial sebagai bentuk penguatan basis dukungan mereka.

Dukungan ini semakin solid dengan pernyataan sikap dari warga Watonea yang siap memenangkan Rajiun-Purnama dalam Pilkada Muna 2024 pada 27 November mendatang.

Salah satu tokoh pemuda Watonea, La Ode Zainal, menyampaikan orasi yang menggugah antusiasme pendukung.

Ia mengajak masyarakat Watonea untuk memilih Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan sebagai pemimpin Muna periode 2025-2030.

“Untuk semua warga Watonea pendukung RAHMATnya Muna, jangan ragu memilih Bapak Rajiun Tumada dan Bapak Purnama Ramadhan. Mereka adalah pemimpin visioner dengan segudang pengalaman. Mari kita bersama-sama memenangkan Paslon Bupati kita di Pilkada Muna ini,” ujar Zainal.

Lebih lanjut, Zainal menyoroti pencapaian Rajiun saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat.

Selama periode 2014-2016, Rajiun mengaspal jalan sepanjang 250 kilometer, dilanjutkan dengan pengaspalan 717 kilometer saat ia dilantik sebagai Bupati Muna Barat pada 2017-2019.

Zainal juga menyebut kontribusi Purnama Ramadhan selama menjabat sebagai Direktur PDAM di masa pemerintahan Bupati Muna Ridwan Bae, di mana ia memperluas jaringan pipa air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Lohia.

“Itu hanyalah sebagian kecil karya mereka. Jadi, keluarga besar RAHMATnya untuk Kelurahan Watonea tidak perlu meragukan mereka lagi. Kita coblos nomor 2 di hari pemilihan nanti untuk memenangkan Rajiun-Purnama sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna 2025-2030,” tambahnya.

Orasi Zainal diakhiri dengan sorak sorai yel-yel “Coblos nomor 2, Bupati dan Wakil Muna 2025-2030” dari ribuan pendukung yang hadir, menandakan tekad kuat mereka untuk membawa Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan menuju kemenangan dalam Pilkada Muna.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama warga Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan parit atau drainase. Rabu (6/11). Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya banjir yang kerap kali melanda wilayah tersebut saat musim penghujan akibat sumbatan di saluran air.

Serka M. Saleh, Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, menjelaskan bahwa kegiatan pembersihan ini merupakan bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat menghadapi musim penghujan.

“Kami bersama warga berupaya membersihkan parit agar aliran air tetap lancar dan tidak menyebabkan banjir. Semoga kerja sama ini bisa terus dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih,” ujarnya.

Sair, Sekretaris Desa Pangkuri, mengapresiasi inisiatif Babinsa yang turut turun tangan bersama masyarakat dalam pembersihan ini.

“Langkah Babinsa sangat membantu kami dalam menjaga desa dari potensi banjir. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kerja sama yang diberikan,” kata Sair.

Sementara itu, Danramil 1431-01/Rumbia Kapten Inf Syafaruddin, saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa kegiatan seperti ini merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap agar kerja bakti ini tidak hanya di musim penghujan, tetapi menjadi kebiasaan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan,” jelas Kapten Inf Syafaruddin.

Melalui kerja bakti ini, warga Desa Pangkuri diharapkan semakin peduli terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya drainase, agar aliran air tetap lancar dan terhindar dari banjir yang dapat mengganggu aktivitas dan merusak permukiman.