Menjelang pemilihan di Wakatobi, perhatian publik tertuju pada kinerja Bupati Haliana. Sebagai petahana, Haliana memikul tanggung jawab besar untuk menunjukkan hasil nyata dari kepemimpinannya. Dalam pandangan kami, kesempatan Haliana sebagai pemimpin saat ini seharusnya menjadi panggung bagi bukti kesuksesan program-program unggulan. Namun, apa yang kita saksikan saat ini justru kebalikannya.

Haliana belum mampu menunjukkan pencapaian konkret dari program-program yang digadang-gadang sejak awal masa kepemimpinannya. Jika program-program unggulan itu sukses, mengapa masyarakat Wakatobi tidak merasakan manfaatnya secara langsung? Program seperti pengembangan udang vaname dan bawang merah, yang menelan anggaran besar, seharusnya memiliki dampak positif dan nyata bagi masyarakat. Sayangnya, hingga kini belum ada informasi transparan yang menegaskan keberlanjutan atau keberhasilan dari program-program tersebut.

Di tengah ketidakpastian ini, Haliana dan timnya justru dinilai mengalihkan perhatian dengan kampanye negatif terhadap calon lain. Padahal, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, petahana seharusnya memprioritaskan komunikasi yang konstruktif kepada masyarakat, menjelaskan hasil kerjanya dengan jelas, bukan malah menyebarkan isu negatif.

Haliana harus menyadari bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan bukti nyata, bukan sekadar janji. Transparansi adalah kunci. Jika ada keberhasilan program, alangkah baiknya untuk menginformasikannya secara jelas kepada publik. Itu bukan hanya bentuk akuntabilitas, tapi juga menunjukkan rasa hormat kepada masyarakat yang telah mempercayainya. Jika tidak ada hasil yang bisa ditunjukkan, kritik dari kami tentu menjadi wajar.

Ke depan, masyarakat Wakatobi membutuhkan pemimpin yang bukan hanya berbicara besar saat pemilihan, tetapi juga membuktikan dengan tindakan. Masyarakat membutuhkan fakta, bukan sekadar kata-kata, agar kepercayaan terhadap pemimpin tetap terjaga.

MUNA, Sutranet.com – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode Muhammad Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKB, terus menghadapi serangan kampanye hitam (black campaign).

Sejak resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna, berbagai isu dan tudingan personal ditujukan kepada pasangan yang dikenal dengan akronim RAHMATnya Muna ini.

Menurut Koordinator Media Center RAHMATnya Muna, Anton Laeti, isu-isu negatif yang menyerang pasangan ini sering kali bersumber dari rival politik serta para pendukungnya melalui berbagai media, termasuk media sosial.

Anton menganggap serangan-serangan ini sebagai hal yang biasa terjadi menjelang pesta demokrasi di Bumi Sowite, nama lain Kabupaten Muna.

“Saat-saat seperti ini memang rawan diserang isu kampanye hitam. Tapi bagi kami, hal ini justru menjadi motivasi untuk terus maju,” ujar Anton, Jumat (1/11/2024).

Anton menyebutkan beberapa isu yang dilemparkan, seperti tidak tuntasnya masa jabatan Rajiun sebagai Bupati Muna Barat, serta tuduhan bahwa jika terpilih sebagai Bupati Muna, Rajiun akan membubarkan para pedagang bahan bakar eceran di Kota Raha. Ia juga menyebutkan tuduhan-tuduhan pribadi lainnya yang dinilai jauh dari kenyataan.

Terkait tidak diselesaikannya masa jabatan sebagai Bupati Muna Barat, Anton menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen Rajiun saat itu.

“Pak Rajiun telah berkomitmen sejak awal untuk menyerahkan jabatannya kepada Wakilnya, Achmad Lamani, setelah ia berhasil membangun Muna Barat,” katanya.

Ia juga menanggapi tudingan soal pembubaran pedagang bahan bakar eceran, menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar.

“Pak Rajiun justru akan membantu pedagang kecil tersebut dengan memberikan modal usaha agar mereka dapat lebih berkembang dan mandiri,” tegas Anton.

Anton meyakini bahwa isu-isu yang dilontarkan akan menjadi bumerang bagi pihak yang menyerang.

“Isu ini akan jadi bom waktu bagi mereka. Kami sudah paham strategi kami dan kapan waktunya untuk membalas dengan cara yang tepat,” tandasnya.

Bombana, sultranet.com – Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bombana nomor urut 1, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang mengusung tagline BERANI, menetapkan visi besar untuk memajukan Kabupaten Bombana periode 2025-2030. Jumat (1/12024)

Dengan mengusung visi “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan,” Paslon BERANI menekankan konsep utama yaitu menata kota dan memberdayakan desa

Hal tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Bombana, terutama di pedesaan.

Ketua Tim Pemenangan BERANI, H. Rasyid, menjelaskan bahwa visi ini berangkat dari kebutuhan Bombana untuk berkembang sebagai kabupaten yang memiliki daya saing tinggi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Visi kami adalah menjadikan Bombana sebagai pusat agrominapolitan yang berdaya saing dan mandiri. Ini berarti pembangunan akan difokuskan pada pengelolaan potensi desa yang kuat, sehingga masyarakat pedesaan dapat hidup sejahtera dan mandiri,” ungkap H. Rasyid.

Menata Kota dan Memberdayakan Desa

Paslon BERANI memandang pentingnya pembangunan yang menyeluruh dan merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Bombana.

Menurut H. Rasyid, konsep “menata kota dan memberdayakan desa” dirancang untuk memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi masyarakat di seluruh wilayah, tanpa meninggalkan satu pun area.

Di kota, pembangunan akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan fasilitas publik, dan penataan wilayah yang mendukung kehidupan masyarakat yang modern dan nyaman.

Di desa, Paslon BERANI akan mengembangkan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

“Kami berkomitmen untuk memberikan pelatihan, akses teknologi, dan fasilitas penunjang bagi masyarakat desa agar produktivitas mereka meningkat dan mereka bisa mandiri secara ekonomi,” jelas H. Rasyid.

Desa yang Berdaya, Kota yang Tertata

Untuk merealisasikan visi ini, Paslon BERANI merancang berbagai misi strategis dan program unggulan yang berfokus pada pemberdayaan desa.

Salah satu misi utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa melalui pelatihan keterampilan dan akses pendidikan yang merata.

Paslon BERANI juga akan memperkuat konektivitas antara desa dan kota, dengan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan jaringan internet yang lebih luas agar masyarakat desa dapat lebih mudah terhubung dengan pusat ekonomi dan layanan publik.

H. Rasyid menyebutkan bahwa pasangan BERANI juga menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan dengan memperkuat sektor ekonomi desa yang berbasis pada agrominapolitan.

“Kami akan memastikan bahwa desa-desa di Bombana dapat menjadi pusat produksi dan ekonomi yang kuat dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

Program ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.

Selain itu, untuk mendukung ekonomi desa, Paslon BERANI merancang program pengembangan industri kreatif dan UMKM yang berbasis budaya dan potensi lokal.

“Masyarakat desa akan didorong untuk menghasilkan produk unggulan yang bisa bersaing di pasar regional maupun nasional,” tegasnya

Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan untuk Desa

Di bidang kesehatan, Paslon BERANI berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat desa.

Mereka merencanakan pengembangan kualitas layanan Puskesmas serta menyediakan layanan kesehatan berbasis KTP agar akses kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Bombana, terutama mereka yang berada di wilayah perdesaan.

Di bidang pendidikan, program unggulan yang dirancang mencakup peningkatan kualitas sarana fasilitas pendidikan serta pemberian beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak di Bombana, baik di desa maupun kota, memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Menuju Bombana yang Lebih Mandiri dan Sejahtera

Konsep menata kota dan memberdayakan desa yang diusung Paslon BERANI ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Bombana untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah.

H. Rasyid menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari kemajuan di perkotaan, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat di desa.

“Melalui program yang kami siapkan, kami yakin bahwa masyarakat desa akan semakin mandiri secara ekonomi dan sejahtera. Kami ingin menciptakan Bombana yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa setiap warganya, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat pembangunan,” tutup H. Rasyid.

MUNA, Sultranet.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, La Ode M Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan(, mengukuhkan Tim Paripurna sebagai tim relawan utama dalam kampanye Pilkada Muna 2024.

Tim relawan yang didominasi oleh kaum perempuan ini berasal dari tiga kecamatan di Muna: Duruka, Katobu, dan Batalaiworu.

Rajiun menjelaskan bahwa Tim Paripurna akan menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan visi-misi RahmaTnya Muna dan menyebarkan pesan perjuangan pasangan ini kepada masyarakat luas hingga ke pelosok Bumi Sowite.

“Kami harap tim ini dapat mengajak masyarakat memahami perjuangan kami untuk membangun Muna yang lebih baik,” ujar Rajiun dalam acara pengukuhan yang disambut antusias warga.

Selain pengukuhan Tim Paripurna, pasangan dengan akronim RahmaTnya Muna ini juga mengadakan kampanye dialogis bersama masyarakat di Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, pada Kamis (31/10/2024).

Kedatangan mereka disambut meriah dengan pengalungan bunga dan lantunan shalawat oleh warga setempat.

Dalam kesempatan tersebut, tokoh agama setempat, Ustad Wahid Muslim, menyampaikan aspirasi warga kepada pasangan Rajiun-Purnama.

Ia berharap, jika terpilih, pasangan ini bisa membantu penyelesaian pembangunan masjid yang sedang dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat Wamponiki dan saat ini telah memasuki tahap pengecoran tiang.

Selain aspirasi mengenai pembangunan masjid, masyarakat Wamponiki Pantai yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan juga mengeluhkan tambatan perahu yang rusak dan jembatan akses runtuh, akibatnya mereka kesulitan memperbaiki perahu tanpa fasilitas tambatan yang layak.

Menanggapi aspirasi warga, Rajiun berjanji akan memprioritaskan perbaikan akses nelayan jika dirinya dan Purnama terpilih.

Ia juga menyoroti permasalahan sampah di Kota Raha, terutama di sekitar area Bypass, yang menurutnya memerlukan penataan lingkungan.

“Aspirasi masyarakat akan kami jadikan program prioritas RahmaTnya Muna. Selain penataan lingkungan, kami juga akan memfokuskan program pembangunan kota pesisir Raha dan pengembangan Kota Raha Baru di Kontu,” tegas Rajiun.

Acara tersebut menunjukkan komitmen RahmaTnya Muna untuk menggerakkan perubahan di Muna dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui gerakan Tim Paripurna.

Bombana, SultraNET. | – Babinsa Koramil 1431-02/Kabaena, dipimpin Batuud Peltu Muh. Haris, melaksanakan kegiatan Karya Bakti di Pasar Sentral Sikeli, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta memberikan kenyamanan bagi pengunjung pasar dalam berbelanja. Jumat, 1/11/2024

Surdin, salah seorang pedagang yang turut berpartisipasi, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu menciptakan suasana pasar yang nyaman. “Kami merasa terbantu dengan kegiatan ini. Pasar jadi lebih bersih, dan harapannya pengunjung akan lebih nyaman berbelanja di sini,” ujarnya.

Peltu Muh. Haris, Batuud Koramil 1431-02/Kabaena, menekankan bahwa pembersihan pasar merupakan upaya bersama untuk menjaga kesehatan lingkungan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan pasar tetap bersih dan nyaman. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin demi kenyamanan bersama,” kata Peltu Haris.

Di sisi lain, Danramil 1431-02/Kabaena, Kapten Inf Efendi, yang dikonfirmasi terkait kegiatan ini menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi semua pihak yang terlibat. “Kami sangat mengapresiasi semangat gotong royong dari semua elemen yang hadir. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan,” ucapnya.

Karya Bakti ini diharapkan dapat menjadi awal dari kegiatan serupa di masa mendatang, di mana masyarakat dan aparat bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyamanbagi semua.

Sultranet.com, Bombana – Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kabupaten Bombana, Agustamin Saleko, memberikan pernyataan tegas terkait kasus hukum yang menimpa Ibu Suriani, seorang guru di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara. Jumat (1/11/2024)

Kasus ini menarik perhatian luas publik, khususnya di media sosial, yang kian hari makin ramai membicarakan dugaan pelanggaran pidana yang dituduhkan kepada Suriani.

Dalam keterangannya, Agustamin mendesak agar proses hukum kasus tersebut dijalankan tanpa intervensi opini publik yang kerap memengaruhi penilaian masyarakat, termasuk hakim yang menyidangkan perkara ini.

“Saya menekankan kepada hakim untuk menyidangkan perkara ini sesuai dengan kaidah hukum, bukan karena adanya tekanan publik. Penegakan hukum harus berpedoman pada fakta yang jelas dan bukti yang akurat, bukan pada opini atau persepsi yang dibentuk dari viralnya kasus ini di media sosial,” tegas Agustamin.

Agustamin menjelaskan bahwa pengaruh viral di media sosial seringkali memberi tekanan pada proses hukum, yang bisa berdampak pada independensi dan objektivitas dalam mengambil keputusan.

Ia mengingatkan agar pengadilan tetap fokus pada prinsip-prinsip hukum tanpa memihak atau terbawa arus tekanan publik.

Lebih lanjut, Agustamin juga meminta agar tim khusus (Timsus) yang telah dibentuk oleh Polda Sulawesi Tenggara segera menyelesaikan investigasi kasus ini dan menemukan fakta-fakta baru yang relevan.

Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengungkapan bukti-bukti yang didapatkan di lapangan, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berjalan.

“Jika memang ada pelanggaran pidana seperti yang dituduhkan kepada Ibu Suriani, maka sudah seharusnya hukum ditegakkan. Namun, jika tuduhan itu tidak benar, maka aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah yang tepat untuk membersihkan nama baik yang bersangkutan,” lanjut Agustamin.

Menurutnya, prinsip keadilan dan penegakan hukum yang berimbang sangat penting, terlebih dalam kasus yang telah memicu perhatian luas.

Ia menambahkan bahwa ke depan, penegakan hukum di Indonesia seharusnya tidak lagi terpengaruh oleh fenomena viral yang hanya berpotensi menambah tekanan kepada aparat dan pihak yang terlibat dalam perkara.

“Saya berharap penegakan hukum ke depan tidak lagi terpengaruh oleh viral atau tidaknya suatu perkara. Keadilan harus tetap diutamakan di atas segala opini publik, sehingga masyarakat bisa percaya pada sistem hukum yang berlaku di negara ini,” tutup Agustamin

BOMBANA, sultranet.com – Debat kandidat Pilkada Kabupaten Bombana 2024 yang berlangsung di Aula Tanduale, Kamis (31/10), menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk melihat kualitas kepemimpinan pasangan calon yang akan dipilih pada 27 November 2024 mendatang.

Acara ini diikuti tiga pasangan calon yang mengemukakan visi, misi, dan program mereka, dengan harapan meraih simpati dan dapat memperoleh dukungan publik.

Rezki Hendra, salah satu relawan pemenangan pasangan Ir. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si (Berani), menilai debat kali ini sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk mengamati kedalaman materi serta sikap masing-masing kandidat.

Ia menyebut bahwa aspek-aspek penilaian masyarakat dalam debat mencakup substansi materi, sikap kandidat, dan metode penyampaian.

Aspek Substansi Materi

Menurut Rezki, substansi menjadi perhatian utama dalam penilaian masyarakat.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat melihat relevansi dan solusi yang ditawarkan para kandidat terhadap isu-isu yang dibahas.

Pasangan BERANI, lanjutnya, hadir dengan gagasan berbasis kearifan lokal, seperti terlihat saat mereka mengenakan pakaian khas suku Bajo.

“Pakaian ini menunjukkan keberpihakan mereka pada masyarakat lokal, sesuai dengan tema debat, yaitu ‘Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan SDA Berbasis Kearifan Lokal,’” jelas Rezki.

Ia juga mengungkapkan bahwa Ahmad Yani menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap aktivitas tambang serta memastikan CSR dapat langsung dinikmati masyarakat lingkar tambang.

Lebih jauh, Paslon BERANI menawarkan program hilirisasi sumber daya alam sebagai solusi cemerlang dalam memaksimalkan potensi ekonomi daerah.

Aspek Sikap Kandidat

Selain substansi, masyarakat juga menilai sikap dan kepribadian yang ditampilkan para kandidat.

Menurut Rezki, Burhanuddin dan Ahmad Yani menampilkan gestur yang menghargai lawan, meski dalam posisi berseberangan.

“Pak Burhanuddin dan Pak Ahmad Yani tetap menjaga kesantunan selama debat. Mimik wajah Pak Burhanuddin yang kerap tersenyum mencerminkan sikap tenang dan santai menghadapi Pilkada,” kata Rezki.

Penggunaan bahasa yang tepat dan diksi yang teratur menambah nilai positif bagi pasangan ini.

Aspek Metode Penyampaian

Di aspek metode penyampaian, Rezki menjelaskan bahwa pasangan BERANI berhasil memaksimalkan waktu serta menyampaikan gagasan secara runtut dan tenang.

Saat menjawab pertanyaan tentang perbaikan jalan di Kecamatan Mataoleo, Burhanuddin menjelaskan bahwa peningkatan status jalan menjadi jalan provinsi akan ia kawal hingga tuntas.

Ini berbeda dengan pasangan Andi Nirwana Sebbu – Heryanto yang hanya mengulang pernyataan tanpa solusi konkret, Burhanuddin dengan jelas menegaskan sikapnya mengenai status jalan yang diinginkan masyarakat,” jelas Rezki

Begitu pula dalam merespons pertanyaan pasangan Hasrat-Rifai terkait kewenangan penerbitan IUP Silika, Burhanuddin menekankan bahwa Pemkab hanya memberikan rekomendasi, bukan izin.

Penjelasan ini menurut Rezki, membuktikan pemahaman dan ketegasan BERANI dalam menghadapi isu tambang.

BERANI Tunjukkan Kepemimpinan Berkualitas

Melalui penampilan yang konsisten di seluruh aspek penilaian, Rezki meyakini bahwa pasangan BERANI menunjukkan kualitas kepemimpinan yang patut didukung.

Ia berharap debat ini bisa membuka mata masyarakat untuk memilih pemimpin berkualitas yang mampu memajukan Bombana.

“Perbedaan kualitas ketiga kandidat sangat terlihat. Saya yakin masyarakat Bombana tidak akan salah dalam menentukan pilihan. Tanggal 27 November akan menjadi hari kemenangan bagi BERANI dan seluruh masyarakat Bombana,” tutup Rezki penuh keyakinan. (Rls)

Sultranet.com, Muna – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Muna, La Ode M. Rajiun Tumada dan Purnama Ramadhan, yang dikenal dengan akronim “RahmaTnya Muna,” melangsungkan kampanye tatap muka dan dialogis bersama masyarakat di Jalan Made Sabara dan Kontu, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kamis (31/10/2024).

Kehadiran mereka disambut meriah oleh ribuan warga, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan setempat.

Ihlas Muhamad, salah satu tokoh masyarakat Kontu, mengungkapkan bahwa masyarakat setempat telah berkomitmen mendukung penuh pasangan Rajiun-Purnama.

Menurutnya, di tangan Rajiun, Muna diyakini mampu bangkit dari keterpurukan yang selama ini dirasakan.

“Insyaallah kami siap memenangkan Rajiun-Purnama di Pilkada Muna 2024. Kami yakin Muna akan maju dan berkembang di tangan mereka,” ujar Ihlas Muhamad.

Lebih lanjut, Ihlas mengapresiasi visi pasangan RahmaTnya Muna yang berencana menjadikan Kontu Barat, Kontu Timur, Kontu Tengah, dan Kontu Selatan sebagai bagian dari “Kota Raha Baru” di Kabupaten Muna.

Ihlas mengaku telah berdiskusi banyak dengan Rajiun mengenai permasalahan yang dihadapi warga Kontu, termasuk pembangunan infrastruktur yang belum merata.

“Selama ini pembangunan di Kontu hanya sepotong-sepotong. Insyaallah, Rajiun-Purnama akan melakukan pemerataan pembangunan, mulai dari jalan, jembatan, hingga infrastruktur lainnya,” tegasnya.

Dalam sambutannya, La Ode M. Rajiun Tumada mengakui bahwa ia telah memahami keluhan masyarakat Kontu.

Ia menjelaskan, wilayah Made Sabara, Kontu, dan sekitarnya akan menjadi energi baru bagi pengembangan Kabupaten Muna.

“Made Sabara, Kontu, dan sekitarnya akan kita jadikan pusat Kota Raha Baru dengan konsep central agrowisata. Ini berarti sektor pertanian dan perkebunan akan tetap dikembangkan di Kontu Utara dan Barat,” jelas Rajiun.

Rajiun menegaskan, dirinya akan fokus membangun seluruh infrastruktur di wilayah Kontu, termasuk jalan lingkar Kota Raha Baru.

“Jangan ragukan komitmen saya. Saya punya semangat besar dalam membangun. Insyaallah Kontu akan berkembang pesat dan menjadi pusat Kota Raha Baru berbasis agrowisata,” tegasnya.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sultra, Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sultra, Dr. H. Mz Amirul Tamim, M.Si. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Sultra pada Kamis (31/10/2024).

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPD RI untuk mendengar dan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah pemilihan, khususnya terkait reforma agraria, konflik pertanahan, dan persiapan Pilkada serentak.

Sekda Sultra menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja tersebut, yang dinilai menjadi momentum penting untuk menyinergikan program pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Kami menyambut baik kegiatan reses ini, terlebih beberapa isu yang dibahas sangat relevan dengan kondisi terkini di Sultra. Kami berharap DPD RI dapat mendorong kementerian terkait untuk mendukung program-program prioritas Pemprov Sultra,” ujar Asrun.

Dalam diskusi, Amirul Tamim menyoroti pelaksanaan reforma agraria yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Ia mengungkapkan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program tersebut untuk mengurangi konflik pertanahan di Sultra. “Reforma agraria ini harus berjalan dengan baik, terutama di daerah seperti Sultra yang memiliki potensi konflik lahan. Kami akan mengawal aspirasi daerah ini ke tingkat pusat,” tegas Amirul.

Selain itu, pelaksanaan Pilkada serentak juga menjadi agenda penting dalam reses ini. Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPD RI membahas kesiapan daerah dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, mulai dari pengawasan netralitas ASN hingga upaya mencegah potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Sekda Sultra menambahkan bahwa Pemprov Sultra terus berkomitmen untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak. “Kami memastikan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, tetap menjaga sinergi dan konsistensi dalam mengawal Pilkada agar berjalan aman, damai, dan demokratis,” tuturnya.

Selain reforma agraria dan Pilkada, pertemuan ini juga membahas berbagai isu strategis lainnya, seperti peningkatan pelayanan agraria di tingkat provinsi dan penguatan program pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan Pemprov Sultra dapat semakin kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat.

JAKARTA, sultranet.com – Pemerintah terus memperkuat koordinasi menghadapi isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penetapan Upah Minimum 2025. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual pada Kamis (31/10/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti hasil pembahasan guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan di daerah.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri oleh gubernur, kepala daerah, serta pejabat terkait dari seluruh Indonesia. Fokus utama pembahasan adalah menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah terkait isu ketenagakerjaan yang sensitif, khususnya maraknya PHK dan penetapan upah minimum.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan. “Isu ini berdampak luas, bukan hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada stabilitas politik dan keamanan daerah, terutama menjelang Pilkada,” ujar Tito. Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar mematuhi tenggat waktu yang ditetapkan, seperti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 21 November 2024 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 30 November 2024.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menambahkan bahwa pemerintah daerah harus proaktif dalam memitigasi risiko terkait penetapan upah minimum dan meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja. “Sinergi melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha harus diperkuat untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif,” ungkapnya.

Menaker juga menyoroti perlunya meningkatkan produktivitas pekerja dan partisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat ketahanan sosial. Sebagai langkah awal, pemerintah akan menggelar sidang Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga akhir November untuk menyelesaikan penetapan upah.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dalam keterangannya usai Rakor, menyatakan bahwa Pemprov Sultra akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. “Kondisi ketenagakerjaan di Sultra relatif stabil, tetapi kami tetap perlu mengantisipasi dampak isu PHK. Koordinasi intensif dengan serikat buruh dan pihak terkait akan kami tingkatkan agar upaya penetapan upah berjalan lancar dan kondusif,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sultra akan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, menjalin komunikasi erat dengan lembaga terkait, dan menerapkan sistem deteksi dini untuk merespons potensi gejolak di lapangan. “Hasil Rakor ini menjadi pedoman bagi kami untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Sultra dan memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” tutup Andap.

Rakor ini diharapkan mampu memberikan landasan kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam menghadapi isu ketenagakerjaan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.